JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Menteri PMK Muhadjir Effendy dan Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang Barat, Minggu (21/2).
Dalam peninjauan tersebut, Doni Monardo beserta rombongan melihat langsung giat penanganan banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Ciseet, Sungai Citarum, dan Kali Cimalaya sejak Minggu (7/2).
Saat menyambangi pos dapur umum, Doni Monardo melihat kegiatan penyelenggaraan dapur umum guna memastikan makanan yang disajikan bagi para pengungsi sudah sesuai dengan gizi seimbang.
Usai meninjau dapur umum, rombongan kemudian menyempatkan diri ke lokasi pos pengungsian. Adapun tujuannya untuk memastikan penanganan berjalan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Karawang, sebanyak lima belas kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian muka air beragam. Tepantau tinggi permukaan air antara 10 hingga 250 cm.
Data BPBD setempat mencatat lima belas kecamatan terdampak yaitu Kec. Rengasdengklok, Kec. Telukjambe Barat, Kec. Telukjambe Timur, Kec. Karawang Barat, Kec. Batujaya, Kec. Cikampek, Kec. Tirtamulya, Kec. Ciampel, Kec. Pangkalan.
Selanjutnya Kec. Rawamerta, Kec. Jatisari, Kec. Banyusari, Kec. Karawang Timur, Kec. Cimalaya Wetan, dan Kec. Pakis Jaya.
Dari lima belas kecamatan tersebut, terdapat 14.754 KK terdampak banjir dan 3.393 KK Mengungsi. BPBD mencatat kerugian material akibat banjir berupa 14.340 unit rumah terdampak, 51 unit rumah rusak berat, 157 unit rumah rusak sedang, 870 unit rumah rusak ringan, 40 unit fasos dan fasum terdampak dan 217 hektar sawah terdampak.
Pada kesempatan tersebut, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 berpesan agar penanganan pengungsi hendaknya dilakukan dengan cara memisahkan kelompok rentan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19
Dalam hal ini, kelompok rentan yang dimaksud yaitu lansia, warga yang memiliki komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak-anak.
Selain itu, Doni juga mengecek ketersediaan alat tes antigen di pos kesehatan. Hal ini untuk menunjang para petugas medis untuk tetap memastikan kondisi kesehatan para pengungsi dan sekaligus mencegah penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.
Serahkan Bantuan 500 Juta
Guna membantu percepatan penanganan banjir, BNPB memberikan bantuan secara simbolis Dana DSP Sebesar Rp500 Juta kepada Sekda Karawang. Selain itu bantuan lain yang diserahkan berupa masker 10.000 pcs, selimut 80 lembar, lampu emergency air garam 300 unit.
Sebelumnya BNPB telah menyerahkan dukungan kepada BPBD Kabupaten Karawang berupa tenda gulung 200 lembar, matras 200 lembar, selimut 200 lembar, mie sago 100 karton, sarung 200 lembar dan perahu karet 1 set.
Kerja Sama Multi Pihak
Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, Doni menilai bahwa dalam upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana banjir yang bersifat tahunan di Kabupaten Karawang tersebut dibutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Diperlukan kerja sama, koordinasi dan kegigihan untuk bisa melakukan berbagai upaya, sehingga risiko ini tidak berulang setiap tahun” ujar Doni.
Selain itu, Doni juga menyoroti bahwa permasalahan limbah industri maupun rumah tangga juga berpotensi menjadi faktor penyebab banjir Kabupaten Karawang harus diselesaikan secara bersama-sama.
“Tidak sedikit sumber daya yang dapat dikelola disini, ada banyak industri dan perusahaan, mereka harus diikutsetakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ekosistem untuk mengelola limbah industri dan rumah tangga” Tambah Doni.
Adapun untuk mengurangi risiko bencana banjir ke depannya, BNPB akan mendukung normalisasi yang dimulai dari muara sungai dengan alat berat jenis excavator amphibious guna melakukan pengerukan sedimentasi.***/ebn
