JAYAKARTA NEWS— Penggiat demokrasi yang berhimpun di Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) DKI Jakarta meminta KPU DKI dan Bawaslu DKI menyoroti pemilih perempuan dan milenial pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024.
Alasannya, karena kedua kategori pemilih tersebut jumlahnya sangat besar namun sangat rentan. Untuk itu, para aktivis demokrasi tersebut merekomendasikan, agar KPU dan Bawaslu DKI melakukan gerak cepat (gercap) dan jemput bola dalam melakukan pendidikan pemilih terhadap kedua kelompok pemilih ini, tanpa mengabaikan segmentasi pemilih lainnya. Pasalnya, hari pemungutan suara Pilgub DKI 2024, tinggal menghitung hari.
Hal tersebut terungkap pada diskusi publik yang diselenggarakan atas hasil kerja sama JADI DKI dengan KPU DKI dengan Penyelenggara KPU Jakarta Utara di Museum Bahari, Jakarta Utara, Senin (21/10/2024).
Pada acara tersebut didapuk sebagai pembicara adalah Nurdin (mantan anggota KPU DKI Jakarta), Muhammad Ikbal (mantan Ketua KPU Jakarta Selatan), dan Saryono Indro (mantan anggota KPU Jakarta Pusat). Sementara pesertanya berasal dari mantan anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota serta Panitia Pemilihan Kecamatan se-DKI Jakarta.
Sebelumnya Indro mengatakan, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) DPT KPU Provinsi DKI Jakarta, lebih banyak pemilih berjenis perempuan dibandingkan laki-laki. Rasionya adalah pemilih 51.71% orang perempuan dan 49.19% lainnya adalah pemilih laki-laki. Dengan total pemilih dalam DPT sebanyak 8.214.007, dengan laki-laki 4.048.811 dan perempuan 4.165.196 pemilih.
Sementara untuk pemilih milenial yang lahir tahun 1980-1995, jumlahnya terbesar dibanding kelompok lainnya. Untuk kategori generasi Z (berumur berkisar 17-39 tahun) berada pada peringkat pertama mencapai lebih dari 50 persen. Sedangkan peringkat kedua ditempati generasi X (40-55 tahun ) sebanyak 21,88% dan baby boomer (berumur 56-74 tahun) mencapai 11,56%. Sedangkan kelompok pre-boomer (lebih dari 74 tahun) mencapai 1,87%.
Dengan statistik jumlah pemilih milenial yang sangat besar tersebut, Nurdin dan Muhammad Ikbal berharap, agar KPU DKI dan Bawaslu DKI dalam melakukan sosialisasi Pilgub DKI terhadap kelompok pemilih ini dikemas secara menarik, baik secara ofline (tatap muka) maupun online, terutama melalui berbagai ragam jenis media berbasis digital/internet. Tujuannya supaya menarik pemilih milenial datang dan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu, 27 November 2024.
Sementara Yulis Setiawati, mantan anggota KPU Jakarta Utara berpendapat, karena jumlah pemilih perempuan paling besar di Pilgub DKI 2024, pemilih perempuan harus diberi perioritas perhatian oleh KPU DKI dan Bawaslu DKI agar berpartisipasi maksimal di Pilgub DKI 2024. Untuk itu, ia menyarankan agar menggunakan strategi dan metode pendidikan pemilih yang tepat dengan memperhatikan karakater dan kebutuhan pemilih perempuan. Sebelumnya, Yulis menyampaikan keprihatinannya akan sedikitnya komisioner perempuan di sejumlah KPU Kabupaten/Kota di DKI. (abah)
