JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja dalam bidang digital. Peluang yang besar ini mengingat tumbuh suburnya ekosistem digital.
“Kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun. Inilah tugas Kadin, akselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung SDM seluruhnya bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda kita,” tegas Menko Airlangga, akhir pekan lalu.
Memanfaatkan kondisi perekonomian nasional yang membaik saat ini dan ditambah dengan keuntungan memiliki bonus demografi yang diperkirakan terjadi hingga 2035, salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mengakselerasi ekonomi digital.
Dengan nilai ekonomi digitaldi kawasan ASEAN yang diproyeksikan mencapai USD 330 miliar pada tahun 2025, Indonesia harus ikut mengambil peluang termasuk dengan mempersiapkan sumber daya Manusia.
Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan, memang terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent. “Jadi memang masih terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent ini. Bahkan ada survei yang mengatakan ada 60 persen perusahaan Tekfin yang mengaku susah mendapatkan digital talent di bidang data programming dan data analysis,“ kata Nailul, Senin (5/12/2022).
Karena itu, mereka malah merekrut pekerja asing untuk dua posisi tersebut. “Makanya butuh integrasi pendidikan kita dengan kebutuhan teknologi. Ini yang sampai saat ini belum ketemu,” sebut Nailul.
Program Vokasi yang dilakukan pemerintah juga disebut bisa menyiapkan tenaga kerja digital. Pemerintah telah memiliki program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.
Lebih lanjut Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan,upaya penyiapan talenta digital yang didorong melalui investasi di bidang pendidikan saat ini telah dimulai dengan kehadiran Apple Academy di Indonesia.
Selain itu, IBM juga telah berencana untuk mendirikan Hybrid Cloud Academy di Batam. Di sisi lain, pembangunan data center yang merupakan infrastruktur digital yang paling penting dalam jangka pendek,juga tengah dilakukan di KEK Nongsa Digital Park dan diharapkan dapat menjadi Game Changer.
Infrastruktur
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri mengungkapkan akselerasi ekonomi digital menjadi keharusan ketika UMKM ingin naik kelas. Menurutnya, ketika UMKM mampu mengadopsi digitalisasi, maka akan terbuka peluang bagi UMKM untuk lebih berkembang.
“Saya setuju dengan Pak Menko kalau adopsi digitalisasi, baik tata kelola usaha, pemasaran, sampai pembayaran, tidak bisa dielakkan dan jadi bagian penting kalau UMKM mau naik kelas. Mereka bisa dapat vendor yang lebih luas, tata kelola usaha yang lebih efisien, dan bisa memasarkan produknya dengan lebih luas lagi,” ujarnya.
Meski demikian, potensi besar dari UMKM yang terdigitalisasi juga dibersamai dengan tantangan berat. Sarana dan prasarana digital harus segera dipersiapkan untuk mengakselerasi ekonomi digital yang mampu membuat UMKM naik kelas. Para pelaku UMKM juga bisa lebih cepat mengadopsi dan beradaptasi dengan iklim digital.
“Tapi tentunya hal ini bukan tanpa konsekuensi. Salah satunya adalah pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang mendukung. Seperti jaringan internet, support device yang dibutuhkan, hingga capacity building bagi para pelaku ini supaya bisa adopt dengan baik,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga patut membuat kebijakan yang mampu memperkuat sisi permintaan, serta mendorong publik untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan dan kelayakan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman barang, ataupun bandara.
“Demand side juga harus diperkuat. Pelanggan juga harus mulai bergerak mengadopsi digitalisasi seperti pembelian, pembayaran, supaya environment-nya juga terbentuk,” ungkapnya.
Menurut Hanri, saat ini memang Indonesia masih mendapati ketimpangan penguasaan teknologi dengan negara Barat, namun ketika Indonesia mampu memaksimalkan dan mengupayakan aspek tersebut, maka UMKM akan lebih terfasilitasi untuk naik kelas.***/din
