JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyampaikan refleksi perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah tepat dua tahun dilantik.
Refleksi tersebut disampaikannya dalam acara Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk “Dua Tahun Prabowo Sudah Sesuai Harapan?” pada Jumat (23/10/2026) malam.
Fahri yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ini mengajak kader Partai Gelora dan seluruh elemen masyarakat untuk terus berpikir rasional dan tidak bersikap emosional di tengah dinamika informasi media sosial.
Menurutnya, rasionalitas publik adalah fondasi utama dalam membangun peradaban politik bangsa. Ia menyoroti kritik tajam Prabowo terhadap dominasi neokapitalisme dan kelemahan peran negara pasca-Orde Baru yang memicu ketimpangan ekonomi ekstrem.
“Inti dari pemikiran Presiden Prabowo adalah berakar pada semangat kembali ke Pasal 33 UUD 1945 atau Ekonomi Pancasila,” tegas Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
Sehingga fokus utama Presiden adalah menutup dua jenis kebocoran besar, yakni kebocoran anggaran birokrasi serta kebocoran sumber daya alam yang selama ini dinikmati pihak luar.
Langkah pengetatan anggaran dan pembentukan kelembagaan yang dilakukan Presiden Prabowo, kata dia, dalam rangka untuk mengontrol penjualan komoditas strategis—seperti sawit dan mineral.
“Dimaksudkan agar hasil kekayaan bumi Indonesia dapat langsung dirasakan untuk pengentasan kemiskinan dan malnutrisi anak-anak,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Fahri menegaskan, bahwa gagasan dan niat Presiden Prabowo sangat ideal, namun semua keberlanjutannya sangat bergantung pada institusi pelaksananya agar sampai ke masyarakat.
Sehingga diperlukan penguatan kelembagaan demokrasi, serta pentingnya mengawal sisa masa jabatan pemerintahan dengan pendekatan ilmiah dan berbasis data.
Sebab, di era digital yang dipenuhi oleh interaksi intensif serta kebebasan berpendapat di media sosial, Fahri minta masyarakat mampu menjadi kelompok yang matang, dewasa, dan rasional.
Menurut Fahri, keberlanjutan program-program strategis nasional tidak boleh hanya bergantung pada figur seorang pemimpin yang ideal, melainkan pada keandalan sistem dan kelembagaan negara yang menjalankannya.
Ia menegaskan pentingnya pembagian peran yang seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan seperti legislatif harus tetap menjaga independensinya untuk mengawasi eksekusi program-program kesejahteraan yang dijalankan oleh jajaran eksekutif.
Sedangkan yudikatif hadir untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa secara adil jika terjadi pelanggaran di lapangan. Sementara masyarakat sipil dan publik, berperan aktif mengontrol serta memanfaatkan perkembangan teknologi.
“Masyarakat sipil tidak perlu ragu untuk mengajukan kritik secara rasional dan berbasis data. Sekarang zamannya teknologi, keterbukaan ini justru membantu Presiden dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu,” jelasnya.
Fahri menekankan pentingnya membangun kecerdasan politik dengan melihat setiap persoalan secara holistik.
“Tingkat kecerdasan kita yang baik adalah ketika kita terbiasa membaca cara kerja negara seperti cara kerja sistem. Kita tidak boleh terjebak pada sentimen pribadi, emosi, atau penilaian subjektif like and dislike. Pemimpin atau pejabat bisa datang dan pergi, tetapi kelembagaan itu harus semakin terbuka, kompeten, dan efisien,” ujar Fahri.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk terus mengedepankan dialog terbuka.
Ia menegaskan bahwa mereka yang berada di pemerintahan tidak boleh menghindar dari diskusi mengenai fakta lapangan, sementara mereka yang menyampaikan kritik diimbau untuk membawanya dengan data yang akurat agar terbangun iklim dialog yang sehat.
“Partai Gelora akan terus hadir sebagai partai berpengetahuan yang menawarkan gagasan dan solusi. Mudah-mudahan perjalanan ke depan semakin positif sehingga seluruh rakyat dapat merasakan kehadiran negara menuju Indonesia yang adil dan sejahtera,” pungkasnya. (*)
