JAYAKARTA NEWS— Rintisan pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) di Jatim kini menjadi fokus perhatian dan harapan para penyandang disabilitas di Jatim.
Hal ini setidaknya terungkap dari dukungan dan harapan yang disampaikan sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas saat audiensi dengan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto di Kantor BPBD Jatim, Senin (6/5/2024).
Hadir dalam pertemuan ini, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jatim Soelistiyowati, Wakil Ketua HWDI Kota Malang Siska Budianti, Ketua Forum Organisasi Penyandang Disabilitas (Opdis) Jatim Joko Widodo, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Jatim Syaiful Anam, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Jatim Danny Heru, Pengurus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Jatim Sapto Pramono Wardoyo dan Komunitas Arek Tuli (Kartu) Surabaya, Bunga Islami.
Dalam audiensi yang digelar usai kegiatan Pra Lokakarya Rintisan ULD-PB di kantor BPBD Jatim ini, turut hadir dan mendampingi, sejumlah perwakilan Siap Siaga Jatim dan Analis Kebencanaan Bidang Pencegahan, Dadang Iqwandy.
Kepada Kalaksa BPBD Jatim, perwakilan dari sejumlah organisasi disabilitas ini menyampaikan support dan dukungannya kepada BPBD Jatim untuk segera membentuk ULD-PB.
Sebab, unit kerja ini dipandang penting untuk mewadahi aspirasi para penyandang disabilitas, khususnya dalam penanggulangan bencana.
Joko Widodo, Ketua Forum Opdis Jatim berharap, ULD-PB itu nanti bisa menjadi wadah yang bergerak cepat memfasilitasi aspirasi kaum disabilitas untuk bisa tangguh menghadapi bencana.
Ia pun sempat mengisahkan dirinya dan keluarganya yang tidak bisa berbuat apa-apa saat terdampak banjir beberapa waktu lalu, kecuali hanya memadamkan listrik untuk menghindari sengatan listrik.
“Jadi, kami harus tanpa listrik seharian lebih. Sebab khawatir konsleting dan sengatan listrik. Tetangga juga tidak ada yang respon. Baru besoknya Ketua RT yang datang ke rumah,” kisahnya.
Sementara, dalam kesempatan yang sama, Kalaksa Gatot Soebroto berharap, pembentukan ULD-PB nantinya tidak hanya sekadar formalitas untuk memenuhi kebutuhan regulasi saja.
Tapi benar-benar bisa menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar-penyandang disabilitas di Jatim, khususnya dalam membangun kemandirian dan ketangguhan mereka dalam penanggulangan bencana.
Ia lalu menyontohkan dengan rambu-rambu kebencanaan yang selama ini hanya bisa diakses oleh masyarakat umum.
“Dengan adanya unit itu nanti, yang seperti ini harus jadi perhatian, termasuk saat pelatihan-pelatihan kebencanaan,” pintanya.
Sebelumnya, BPBD Jatim juga telah mensosialisasikan rintisan ULD-PB ini kepada BPBD Kabupaten/Kota se-Jatim saat Rakor Bidang PK di Hotel Harris Kota Malang.
Selain di level provinsi, harapannya, ULD-PB ini juga dibentuk di tingkat kabupaten/kota. ***poedji
