SUMENEP, JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Dermaga Pelabuhan Dungkek dan Dermaga Pelabuhan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, Selasa (4/7).
Didampingi Wakil Bupati Sumenep, Kadis PR, KP, dan Perhubungan Kab. Sumenep serta Kadishub Jatim, Gubernur Khofifah meresmikan Dermaga Pelabuhan Dungkek dan Gili Iyang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan untaian melati.
Usai meresmikan, Gubernur Khofifah menekankan bahwa Pelabuhan Dungkek dan Gili Iyang merupakan milik masyarakat. Dan revitalisasi kedua pelabuhan ini sengaja dilakukan Pemprov Jatim untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan jasa . Sekaligus untuk mendorong arus wisata dan perekonomian daerah.
Hal ini cukup beralasan, karena selama ini perjalanan laut di sekitar Dungkek dan Gili Iyang belum terakses secara proporsional. Hal itu diketahuinya dari salah satu tayangan TV Nasional yang ditontonnya beberapa tahun lalu sebelum menjadi gubernur.
“Saat itu ada sapi yang dikirim dari Sapudi. Tapi kemudian sapi itu didorong di tengah laut untuk berenang sampai tepi. Saya kebetulan dari dulu memiliki satu keberpihakan terhadap animal welfare. Maka saya bilang ini harusnya kita bisa menyiapkan aksesibilitas bagi proses mobilitas untuk masyarakat dan ternak,” ucapnya.
Barulah kemudian baik Pelabuhan Dungkek maupun Gili Iyang dibangun dengan dana Bantuan Keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sumenep memperoleh bantuan sebesar Rp. 60 miliar untuk membiayai revitalisasi.
Rincian revitalisasi itu antara lain Rp 17,9 miliar untuk Pelabuhan Gili Iyang dan Rp 41,6 miliar untuk revitalisasi pembangunan Pelabuhan Dungkek.
Revitalisasi Pembangunan Pembangunan Pelabuhan Dungkek sendiri dilaksanakan tahun 2020 oleh Dinas Perhubungan Kab. Sumenep, dengan nilai kontrak sebesar Rp 41,5 miliar.
Yang mana, Pelabuhan Dungkek memiliki panjang trestle 140 meter dan lebar 7 meter. Sedangkan panjang jetty-nya mencapai 42 meter dengan lebar 8 meter. Fasilitas penunjang di pelabuhan ini yaitu gedung kantor, terminal penumpang, area parkir, genset, dan tandon air.
Sementara itu, revitalisasi pembangunan Pelabuhan Gili Iyang selesai pada 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12,4 miliar. Pelabuhan Gili Iyang ini memiliki panjang trestle 195 meter dengan lebar 3,5 meter. Sedangkan jetty-nya memiliki panjang 33 meter dengan lebar 8 meter.
Khofifah menegaskan, selain untuk memudahkan mobilitas masyarakat sekitar, kedua pelabuhan ini dapat menjadi akses ke daerah wisata Gili Iyang maupun Gili Labak. Terlebih karena Gili Iyang merupakan wisata kesehatan dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia setelah Yordania. Yaitu 20,9% lebih tinggi dari daerah lain.
“Gili Iyang ini adalah anugerah Allah yang luar biasa yang Allah turunkan ke Bumi Sumenep, Bumi Madura, Bumi Jawa Timur, Bumi Indonesia. Ini akan menjadi wisata kesehatan yang luar biasa di luar wisata goa dan pantai,” terangnya.
“Teman-teman bisa membayangkan ketika ada Covid-19, betapa oksigen yang Allah siapkan tiba-tiba kita kesulitan menghirupnya. Tapi Allah menurunkan anugerah oksigen terbaik kedua di dunia itu ada di Gili Iyang,” lanjut Khofifah.
Untuk itu, mantan Menteri Sosial RI itu meminta agar semua pihak bertanggungjawab terhadap perawatan Dungkek dan Gili Iyang. Banyak yang dapat dilakukan, termasuk penggunaan motor listrik untuk menjaga alam.
Selain itu, pemaksimalan potensi sekitar harus sepenuhnya menguntungkan masyarakat lokal. Sehingga, pembangunan pelabuhan akan terasa signifikan bagi upaya mendongkrak ekonomi Sumenep.
“Saya tadi menyampaikan kepada bu Wabup dan Ketua DPRD untuk memastikan para pemilik home stay atau penginapan di Gili Iyang adalah masyarakat lokal. Jadi bagaimana mereka menjadi pemilik, pelestari areanya, dan penjaga alam,” jelasnya.
“Jadi kalau akan melakukan proses pembangunan infrastruktur, dipastikan masyarakat lokal dilibatkan dan mereka menjadi pemiliknya. Dan pastikan mereka dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan,” pesan Khofifah.
Tak akan berhenti di Dungkek dan Gili Iyang, gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa akan ada peresmian pelabuhan lainnya di Kepulauan Sumenep. Yaitu, Pelabuhan Masalembu yang rencananya akan diresmikan tanggal 19 Juli 2023.
“Dermaga lain yang lebih awal beroperasi adalah Jangkar Situbondo tetapi yang dilayani seratus persen masyarakat Sumenep Kepulauan. Pelabuhannya sudah moveable bridge. Dua tahun lalu saya memastikan bahwa semua armada kapalnya baru, semuanya full AC, dan ada tenda panjang. Sehingga kalau panas tidak kepanasan dan kalau hujan tidak kehujanan. Semua demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat kepulauan Madura,” tuturnya.
“Ini adalah penghormatan untuk masyarakat Madura, terutama Madura Kepulauan. Mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa meresmikan pelabuhan Masalembu. Itu artinya bahwa akses ekonomi masyarakat Masalembu akan makin luas dan semakin terbuka,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah mengatakan bahwa Kab. Sumenep memang memiliki tantangan geografis luar biasa. Mengingat, daerah ini memiliki 124 pulau di mana 76 di antaranya tidak berpenghuni.
“Maka Pelabuhan Dungkek ini sangat membantu ketika ada angin besar dan kapal-kapal nelayan harus bersandar dengan aman. Ada juga yang membutuhkan untuk mengantar jenazah yang tidak bisa menunggu kapal-kapal kecil. Pelabuhan ini sudah sangat representatif sekali,” ujarnya.
“Terima kasih Ibu Gubernur. Insya Allah Sumenep ini termasuk kabupaten yang sering didatangi oleh beliau dan perhatiannya luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, hidayah, dan perlindungan-Nya kepada beliau,” harapnya.
Selain meresmikan pelabuhan, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan kepada total 62 orang. Antara lain 20 orang lansia yang masing-masing menerima Rp 500.000, 2 orang ASPD yang menerima Rp 900.000, 15 orang TKSK yang menerima 1.500.00/triwulan, serta 25 orang Tagana yang menerima Rp 750.000/triwulan.
Tak hanya itu, Khofifah juga memberikan bendera Merah Putih kepada para penerima bantuan. Di samping untuk menyambut HUT RI ke-78 yang sudah dekat, Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih ini juga dilakukan untuk menggugah rasa patriotisme dan semangat nasionalisme masyarakat.
Hal ini selaras dengan SE Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri No. 400.10.1.1/3358/polpum untuk mengantisipasi gesekan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa menjelang Pemilu Serentak 2024, diimbau untuk menggiatkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih yang secara masif dilakukan sejak tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2023.
“Semoga dengan aksi ini bisa menggugah rasa patriotisme dan meningkatkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Gubernur Khofifah. (poedji)
