Bawaslu DKI Serap Masukan Pegiat Pemilu

JAYAKARTA NEWS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menyerap masukan para pegiat Pemilu. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah menjadi sorotan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Burhanuddin mengatakan, pertemuan para pegiat Pemili bertujuan agar mendapat pandangan terkait pelaksanaan Pilkada tatahun 2024 agar pelaksanaan di masa mendatang lebih baik lagi.

“Pembahasannya terkait dengan penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu ke depan sebaiknya seperti apa? Supaya tata kelola Pemilu kita ke depan bisa lebih baik,” ujar Burhanuddin, Kamis (6/2/2025).

Meskipun Pemilu di tahun 2024 sudah berjalan baik, kata Burhanuddin, namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, termasuk partisipasi pemilik hak suara di Pilkada Jakarta.

“Kita harapkan diskusi bersama para pegiat Pemilu bisa memberikan pandangan terkait penyelenggaraan Pemilu kemarin. Sehingga, dapat menjadi gambaran yang baik bagi penyelenggaraan Pemilu yang akan datang,” jelas Burhanuddin.

Koordinator Humas dan Datin Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Quin Pegagan menambahkan, pada Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada 2024, situasi di Jakarta terbilang sangat kondusif.

Isu SARA, ujaran kebencian, pelanggaran-pelanggaran yang ada saat terbilang minim dan tidak menganggu jalannya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

“Kita semua di sini mengapresiasi seluruh peran stakeholder di DKI Jakarta, partai politik, serta tim pasangan calon yang sangat dewasa dalam menyikapi pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta,” ungkap Quin.

Sementara itu, Kepala Bagian Bawaslu DKI Jakarta, Dwi Hening Wardani menjelaskan, Rakor berlangsung mulai hari ini hingga Jumat (7/2) besok.

“Semoga dengan dialog bersama ini akan menciptakan hasil yang membawa penyelenggaraan Pemilu ke depan semakin baik lagi,” tandas Quin.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menyebut pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 berlangsung demokratis, damai dan kondusif sehingga layak dijadikan role model pesta demokrasi bagi daerah lainnya di Indonesia.

“Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 pantas menjadi role model karena berlangsung demokratis, damai dan kondusif,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, beberapa hal yang menjadi perhatian berdasarkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 di antaranya, peningkatan partisipasi pemilih melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi masif dan inklusif mengingat rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024, yaitu 57,52 persen.

“Kemudian, mengedepankan prinsip netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu guna menjaga iklim kontestasi pemilu yang kondusif di masyarakat,” ujar Teguh. (yr)

Seluruh Perangkat Daerah Pemprov DKI Diinstruksikan untuk Efisiensi Anggaran

JAYAKARTA NEWS – Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diperintahkan untuk efisiesi anggaran tanpa mengganggu program prioritas.

“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengganggu program prioritas bagi masyarakat,” ujar Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiyabudi, Jumat (31/1/2025).

Instruksi Pj Teguh secara resmi dituangkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025.

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Teguh mengatakan, langkah efisiensi ini dilakukan dengan reviu atas anggaran belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kepala Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2025 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Efisiensi belanja yang diterapkan dalam Ingub Nomor 2 Tahun 2025 mencakup beberapa aspek utama.

Pertama, pengurangan 50 persen atas belanja perjalanan dinas baik luar negeri, dalam negeri, maupun dalam kota.

Kedua, pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar/FGD.

Ketiga, efisiensi pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dalam belanja operasi.

Keempat, penghematan pada belanja makanan dan minuman. Kelima, penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga.

Keemam penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.

Dengan diberlakukannya Instruksi Gubernur ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Berapa jumlah efisiensinya baru akan kita ketahui setelah nanti menggelar Rapat Pimpinan dengan semua SKPD, sekitar tanggal 6 Februari dapat kami sampaikan,” pungkas Teguh. (yr)

Transjakarta Modifikasi Jalur Layanan di Sekitar Manggarai

JAYAKARTA NEWS – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan modifikasi jalur pada beberapa layanan yang melintas di wilayah Manggarai, Jakarta Pusat dan sekitarnya. Hal ini terkait dimulainya proyek pembangunan kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome – Manggarai.

Kepala Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani mengatakan, penyesuaian ini berlangsung mulai 27 Januari 2025 hingga 31 Agustus 2026.

“Transjakarta mengimbau semua masyarakat yang biasa menggunakan tersebut untuk bisa menyesuaikan perjalanan,” ujar Ayu, Kamis (30/1/2025).

Setidaknya ada empat layanan yang dilakukan penyesuaian, yakni Pulogadung – Galunggung (Koridor 4), Pulogadung – Kuningan (4D), Stasiun Manggarai – Blok M (6M) dan Stasiun Manggarai – Universitas Indonesia (4B).

“Selain itu juga terdapat penyesuaian pintu dermaga di halte Manggarai arah Galunggung, namun pelanggan tidak perlu khawatir karena semua rute Transjakarta beroperasi normal,” tandas Ayu.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga akan menerapkan Rekayasa Lalu Lintas (Lalin) di Jalan Sultan Agung – Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan, sehubungan dengan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai).

Pada area Stasiun Manggarai akan segera dilakukan pekerjaan fondasi. Sluruh tahapan pekerjaan pada proyek LRT Jakarta Fase 1B dilakukan dengan memprioritaskan keamanan, keselamatan kerja dan meminimalisasi dampak yang terjadi di sekitar proyek pembangunan. (yr)

Berikut bentuk penyesuaian layanan yang dilakukan:

Pulogadung – Galunggung (Koridor 4) Layanan yang semula lurus menuju Galunggung, mengalami perubahan rute menjadi berputar balik di Halte Terminal Manggarai menuju jalan Dr. Saharjo kemudian berputar balik di Toba Dream menuju Jalan Minangkabau Barat menuju Jalan Sultan Agung dan seterusnya sampai Galunggung.

Pulogadung – Kuningan (4D) Setelah Halte Manggarai arah Galunggung, berputar balik di depan Toba Dream menuju jalan Minangkabau Barat untuk menuju jalan Sultan Agung dan Seterusnya;

Stasiun Manggarai – Blok M (6M) Setelah Halte Manggarai arah Galunggung, berputar balik di depan Toba Dream menuju jalan Minangkabau Barat untuk menuju jalan Sultan Agung dan Seterusnya;

Stasiun Manggarai – Universitas Indonesia (4B) Untuk menuju Stasiun Manggarai, dari arah UI mengambil jalan Minangkabau Barat sampai TL Jalan Sultan Agung belok kiri menuju halte pasar rumput lalu putar balik untuk mengarah ke Stasiun Manggarai;

Pulogadung – Galunggung (Koridor 4), Pulogadung – Kuningan (4D) dan Stasiun Manggarai – Blok M (6M). Dari arah Galunggung, Blok M, Kuningan menuju Manggarai mengikuti lalu lintas dari arah Barat/Galunggung menuju Tambak/Matraman.

Awal Februari Uji Coba Satu Arah Jl Budi Kemuliaan 2 dan 3 Dimulai

JAYAKARTA NEWS – Awal Februari 2025 Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat berencana melakukan uji coba sistem satu arah (SSA) di Jalan Tanah Abang Timur Dalam, serta Jalan Budi Kemuliaan 2 dan 3.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Wildan Anwar mengatakan, uji coba ini sebagai upaya mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di tiga jalan tersebut.

Dalam uji coba ini, lanjut Wildan, kendaraan dari arah Jalan Budi Kemuliaan yang ingin melintasi ke tiga jalan itu akan diarahkan melalui Jalan Tanah Abang Timur.

“Jalan itu memiliki lebar antara enam sampai delapan meter saja dan banyak pintu masuk perkantoran. Alhasil, saat kendaraan melintas dua arah kerap terjadi stag dan memicu kemacetan panjang,” jelas Wildan, seperti dikutip Senin (27/1/2025).

Menurut Wildan, pihaknya sudah mensosialisasikan rencana uji coba ini dengan memasang spanduk di jalan tersebut. “Direncanakan uji coba diberlakukan selama satu bulan,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menerapkan Rekayasa Lalu Lintas (Lalin) di Jalan Sultan Agung – Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan, sehubungan dengan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan 27 Januari 2025 sampai 31 Agustus 2026.

“Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” ujar Syafrin. (yr)

Berikut rekayasa lalu lintas di Jalan Sultan Agung – Jalan Minangkabau:

1. Lalu lintas dari arah Barat/Dukuh Atas menuju Selatan/Tebet yang semula belok kanan ke Jalan Minangkabau Timur dialihkan lurus-belok kanan-Jalan Dr. Saharjo-dan seterusnya/ke berbelok ke kiri untuk menuju Jalan Tambak/Matraman.

2. Lalu lintas dari arah Timur/Matraman menuju Barat/Dukuh Atas yang semula lurus ke Jalan Sultan Agung dialihkan melalui Jalan Dr Saharjo-putar balik di depan Toba Dream-Jalan Minangkabau Barat-Jalan Sultan Agung dan seterusnya/ke Jalan Minangkabau Timur untuk menuju ke Tambak.

3. Lalu lintas dari Selatan/Tebet menuju Timur/Matraman yang semula menggunakan Jalan Minangkabau Barat dialihkan ke Jalan Minangkabau Timur-belok kanan menuju Matraman.

4. Jalan Minangkabau Timur yang semula satu arah ke Selatan menjadi satu arah ke Utara.

Adapun pekerjaan Tahap 1 Jalan Sultan Agung sisi utara dan selatan sebagai berikut:

a. Pekerjaan tahap 1 berlangsung di P166B-P171B, mengokupansi Jalan Sultan Agung sisi Utara, sedangkan Jalan Sultan Agung sisi Selatan menyisakan lebar lajur 6 (enam) meter lalu lintas satu arah ke arah Timur.

b. Pekerjaan tahap 2 berlangsung di P172B-P173B, mengokupansi Jalan Sultan Agung sisi Utara, sedangkan Jalan Sultan Agung sisi Selatan menyisakan lebar lajur 6 (enam) meter lalu lintas satu arah ke arah Timur menggunakan area P171B.

c. Pekerjaan tahap 3 berlangsung di P171B, mengokupansi Jalan Sultan Agung sisi Utara, sedangkan Jalan Sultan Agung sisi Selatan menyisakan lebar lajur 6 (enam) meter lalu lintas satu arah ke arah Timur menggunakan area P172B-P173B.

Museum Wayang Bisa Menjadi Wadah Pembelajaran Budaya

JAYAKARTA NEWS – Museum Wayang bisa menjadi wadah pembelajaran budaya. Karena ada beberapa hal yang tidak diajarkan di sekolah formal, termasuk menjadi destinasi edukasi menarik.

“Harapannya, Museum Wayang ini bisa dilestarikan dan dijaga keberadaannya sebagai destinasi edukasi yang menarik bagi warga Jakarta,” ujar Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat peresmian wajah baru Museum Wayang, di Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat (24/1/2025).

Teguh mengatakan, wajah baru Museum Wayang ini juga mendukung persiapan Jakarta menuju kota global. Adapun bangunan cagar budaya dengan tata pamer modern dan beragam pengalaman imersif yang diusung Museum Wayang menggabungkan koleksi museum, elemen interaktif, dan teknologi.

Menurut Teguh, pembaharuan wajah Museum Wayang ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan daya tarik museum bagi masyarakat.

Transformasi museum ini, lanjut Teguh, adalah langkah nyata menjadikan Jakarta sebagai kota yang kaya akan nilai budaya, sekaligus mampu menjaga warisan tersebut di tengah arus modernisasi.

Teguh mengungkapkan, saat ini pihaknya juga sedang mengaktivasi berbagai hal terkait penataan Kota Tua, termasuk museum wayang mulai wajah barunya.

“Ini semuanya demi komitmen yang baik untuk mewujudkan Jakarta sebagai pusat budaya dan pusat sejarah di Indonesia,” ujar Pj. Gubernur Teguh.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Miftahullah Tamari mengatakan, tata kelola museum yang melestarikan seni dan budaya melalui teknologi informasi ini dilakukan untuk memberikan pengalaman menarik ketika berkunjung ke museum.

Miftahullah berharap, pendekatan teknologi ini mampu membawa lebih banyak pengunjung muda yang juga menjadi ujung tombak pelestarian budaya bangsa.

“Tata pamer modern pada Museum Wayang saat ini menampilkan koleksi wayang, topeng, dan boneka. Penataan ini menampilkan vitrin yang minimalis, serta fokus utama pada koleksi yang berpadu dengan keindahan bangunan cagar budaya,” jelas Miftahullah.

Selain itu, kata Miftahullah, di Museum Wayang terdapat digital wayfinder, peta persebaran wayang, silsilah wayang, lini masa perkembangan wayang, permainan gamelan, dan papan informasi digital yang menambah pengalaman kunjungan di Museum Wayang.

Wajah baru Museum Wayang ini memiliki ruang interaktif immersive berbentuk teknologi yang mempertemukan dunia fisik dan realitas digital atau simulasi. Inovasi teknologi ini menghadirkan cara baru dalam berkomunikasi serta berinteraksi.

Di dalam teknologi imersif ini mencakup Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR). Ruang imersif ini dilengkapi Area Super Hologram, Ruang Imersif 360, Permainan Interaktif dan Ramp Interaktif yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. (yr)

Pemprov DKI Setop Pengerukan Pasir Laut Ilegal di Pulau Biawak                     

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyetop aktivitas pengerukan pasir laut ilegal di Pulau Biawak, Kepulauan Seribu. Meski wilayah tersebut milik perseorangan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menindaklanjuti informasi yang viral di media sosial beberapa hari lalu seputar aktivitas pengerukan pasir laut ilegal di Pulau Biawak.

“Memang Pulau Biawak merupakan kawasan privat atau milik perorangan. Tetapi kami tetap mengambil langkah tegas disebabkan aktivitas pengambilan pasir laut diduga belum memiliki izin dari Kementerian terkait,” ujar Teguh Setyabudi, saat acara Jakarta Update Edisi 2 di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, pihaknya telah menghentikan aktivitas pengerukan pasir laut yang berlangsung di Pulau Biawak pada tanggal 17 Januari 2025.

“Kami melalui Plt Bupati Kepulauan Seribu bersama jajaran turun langsung untuk melakukan pengecekan aktivitas di Pulau Biawak dan perizinan yang dimiliki,” ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan ternyata pemilik lahan belum mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Kami langsung proaktif meminta dilakukan penghentian aktivitas pengerukan di Pulau Biawak,” tegas Sigit.

Sekadar diketahui, KKPRL adalah dokumen yang memastikan rencana pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi.

Sebelumnya sempat viral di media sosial adanya warga Kepulauan Seribu yang berbondong-bondong mendatangi Pulau Biawak untuk menghentikan aktivitas alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk pasir laut di pulau tersebut. (yr)

Dinkes DKI Canangkan Imunisasi Kejar HPV bagi Siswi SMP dan Sederajat

JAYAKARTA NEWS – Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pencanangan Imunisasi Kejar Human Papillomavirus (HPV) bagi siswi SMP dan sederajat. Pencanangan untuk upaya dalam mengeliminasi penyakit kanker serviks di tahun 2030.

“Hari ini kita adakan serentak di 44 kecamatan di DKI Jakarta kepada anak usia 15 tahun yang berjumlah 7.152 peserta didik,” ujar Wakil Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Dwi Oktavia, Senin (20/1/2025).

Dwi menjelaskan, Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan pemberian imunisasi HPV bagi pelajar SD kelas V dan VI sejak tahun 2016.

Menurut Dwi, Jakarta berhasil terpilih sebagai demonstration area oleh pemerintah pusat agar imunisasi HPV masuk menjadi rangkaian rutin Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) setiap bulan Agustus dan November.

Dwi menyebutkan, angka kematian akibat kanker leher rahim di DKI Jakarta di tahun 2024 masih mencapai 250 atau 1,2 persen dari total kematian pada wanita.

Untuk itu, kata Dwi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun ini juga menargetkan 46.627 murid SD yang belum pernah mendapat imunisasi HPV.

“Saya meyakini secara bersama-sama kita dapat menyukseskan program Imunisasi Kejar HPV ini. Sehingga, setiap anak perempuan akan mendapat haknya terlindungi dari kematian akibat kanker leher rahim,” jelas Dwi.

Dwi mengajak, seluruh keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi, menggerakkan, dan mendukung agar Imunisasi Kejar HPV ini dapat terlaksana dengan sukses.

Menurut Dwi, kesehatan masyarakat yang baik akan menciptakan generasi produktif, inovatif, dan kreatif. Kemudian  akan mendukung pertumbuhan Jakarta sebagai kota global sesuai dengan visi besar yang ingin sama-sama dicapai.

“Mudah-mudahan dengan sinergitas seluruh elemen masyarakat, Jakarta dapat menjadi contoh sukses dalam pelaksanaan program Imunisasi Kejar HPV bagi anak usia 15 tahun,” ujar Dwi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho menuturkan, di Jakarta Selatan terdapat 6.611 siswi SMP sederajat yang belum mendapatkan imunisasi HPV. Ada 1.300 siswi di Jakarta Selatan yang diimunisasi HPV.

“Untuk mencapai target ditetapkan, kami akan melibatkan ibu-ibu PKK dan kader lainnya agar penyebaran virus ini dapat diatasi sejak dini,” ujar Ali. (yr)

Pengusaha Restoran Wajib Sediakan Lahan Parkir, Bukan di Trotoar

JAYAKARTA NEWS – Pengusaha restoran wajib menyediakan lahan parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung, bukan memanfaatkan trotoar.

“Trotoar bukanlah tempat parkir, melainkan diperuntukkan bagi pejalan kaki sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” tegas Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, di Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Karena itu, kata Satriadi, pengusaha restoran wajib menyediakan lahan atau kantong parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung.

Satriadi mengingatkan, para pengusaha restoran untuk lebih bertanggung jawab dalam menyediakan lahan parkir yang memadai bagi pengunjung.

Hal ini bertujuan untuk mencegah kendaraan diparkir di trotoar maupun bahu jalan yang dapat mengganggu pedestrian maupun arus lalu lintas.

Parkir sembarangan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

“Pengunjung restoran perlu memahami bahwa memarkir kendaraan di trotoar merupakan pelanggaran Perda yang sekaligus mengambil hak pejalan kaki,” tegas Satriadi.

Satpol PP DKI Jakarta terus bekerja sama dengan perangkat daerah terkait dan unsur wilayah untuk melakukan pengawasan serta memberikan imbauan agar semua pihak dapat menjaga ketertiban umum.

“Mari kita jaga trotoar agar digunakan sesuai dengan fungsinya. Bersama-sama, kita bisa menciptakan Jakarta yang lebih tertib, tenteram, dan nyaman bagi semua,” pungkas Satriadi. (yr)

Pj DKI Gubernur Teguh Klarifikasi Soal Pergub Poligami

JAYAKARTA NEWS – Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengklarifikasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Teguh menegaskan, Pergub itu diterbitkan justru semangatnya untuk melindung keluarga Aparatur Sipil Negara, bukan membolehkan poligami.

Menurut Teguh, Pergub itu semangatnya untuk melindungi keluarga ASN dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian.

“Bukan sebaliknya seakan-akan Pemprov DKI mengizinkan poligami,” tegas Pj Gubernur Teguh seperti dikutip Sabtu (18/1/2025).

Teguh menjelaskan, perlindungan yang dimaksud yakni dengan memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian.

Menurut Teguh, apa yang tercantum dari Pergub Nomor 2 Tahun 2025 bukan hal yang baru. Karena aturan itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah yang sudah terbit lebih terdahulu.

Lebih lanjut Teguh menuturkan, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 diterbitkan tidak secara instan, melainkan telah dibahas sejak 2023 dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk kementerian dan stakeholder lainnya.

“Ada beberapa kriteria atau persyaratan agar perkawinan yang dilakukan oleh ASN terlaporkan demi kebaikan. Termasuk,  bagaimana melindungi keluarga itu kalau terjadi perceraian. Jadi, Semangat kami adalah melindungi,” jelas Teguh.

Teguh berharap, semua pihak bisa membantu untuk mendalami lebih lanjut isi Pergub Nomor 2 Tahun 2025, tidak sekadar mengambil satu potong kalimat, namun harus dibaca secara komprehensif.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Pergub No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Chaidir mengungkapkan, Pergub ini bukan merupakan suatu hal yang baru. Pergub ini justru merinci aturan-aturan dalam pengajuan perkawinan dan perceraian.

“Ini bukan hal yang baru, karena Pergub ini merupakan turunan dari peraturan perundangan yang telah berlaku,” ujar Chaidir.

Pergub ini, lanjut Chaidri, juga memperingatkan para ASN untuk mematuhi aturan perkawinan dan perceraian. Sehingga, tidak ada lagi ASN yang bercerai tanpa izin atau surat keterangan dari pimpinan.

“Serta tidak ada lagi ASN yang beristri lebih dari satu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan,” jelas Chaidir. (yr)

Pemprov DKI Pastikan Koridor 1 Transjakarta Tetap Beroperasi

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan Koridor 1 Transjakarta rute Blok M-Kota tetap beroperasi. Meskipun rute tersebut akan bersinggungan dengan jalur Moda Raya Terpadu (MRT) yang sedang dalam tahap pembangunan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, operasional Koridor 1 akan tetap beroperasi seperti biasa. “Tidak ada penutupan Koridor 1,” tukasnya, Kamis (16/1/2025).

Penyesuaian untuk koridor 1 tersebut, kata Syafrin, berdasarkan kajian komprehensif dari berbagai studi transportasi, termasuk Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP) 2004, Comprehensive Transportation Study for Urban Integration (CTSUI) 2007, Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project (JUTPI).

“Kajian paralel tetap dilakukan, seiring pembangunan MRT Fase 2A yang ditargetkan beroperasi hingga Monas pada 2027 dan ke Kota pada 2029,” ujar Syafrin.

Syafrin mengatakan, pembangunan MRT Timur-Barat dan LRT Jakarta juga menjadi bagian dari upaya integrasi moda transportasi berbasis rel, menjadikan sistem angkutan umum massal Jakarta lebih terhubung dan efisien.

Kajian menyeluruh terhadap seluruh rute angkutan umum rencana pelaksanaan pada 2025-2026 untuk mendukung kebijakan ini.

Syafrin menambahkan, DKI Jakarta terus menggeser paradigma transportasi dari Car Oriented Development ke Transit Oriented Development, dengan angkutan berbasis rel sebagai tulang punggung.

“Langkah ini akan meningkatkan pelayanan sekaligus menjawab kebutuhan mobilitas warga,” ucap Syafrin.

Syafrin menegaskan, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk menjaga aksesibilitas transportasi publik yang sudah ada sambil terus mengembangkan infrastruktur baru.

Sebelumnya, rencana penutupan Koridor 1 muncul dengan pertimbangan efisiensi jika MRT sudah beroperasi penuh hingga Stasiun Kota. Namun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih terus mengkaji integrasi kedua moda transportasi tersebut untuk memastikan layanan optimal bagi masyarakat.

Pembangunan MRT Fase 2A, yang meliputi jalur hingga Stasiun Monas, dijadwalkan selesai pada akhir 2027. Selanjutnya, jalur menuju Stasiun Kota diproyeksikan rampung pada 2029. (yr)