Oleh Achmad Fachrudin, Veteran Penyelenggara Pemilu di Jakarta
Buku “Dinamika Pengawasan Pemilu, Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan” yang coba dicermati kali ini ditulis oleh Dr. Puadi. MM. Seorang penggiat demokrasi yang berpengalaman panjang di dunia pengawasan Pemilu. Mulai dari anggota dan Ketua Panwaslu Jakarta Barat (2013–2016 dan 2016-2017), anggota Bawaslu DKI (2017–2022), hingga anggota Bawaslu RI (2022–2027). Sebelum itu Puadi dikenal sebagai aktivis HMI dan KAHMI. Buku ini berasal dari disertasi doktoralnya di Universitas Nasional (2025). Metode penelitiannya menggabungkan kajian teoritik dengan pengalaman empiris.
Buku setebal 234 halaman ini terdiri dari enam bab. Yakni: isu Pengawasan Pemilu, teori-teori demokrasi dan Pemilu, eksistensi dan peran Bawaslu; interaksi kepentingan, serta refleksi dan strategi penguatan pengawasan Pemilu. Inti kajian menyoroti benturan antara idealitas regulasi dengan realitas praktik kepemiluan, terutama terkait interaksi kepentingan antaraktor politik, partai, penyelenggara, masyarakat sipil, hingga media. Serta peran penting Bawaslu DKI di tengah berbagai benturan kepentingan tersebut saat Pemilu 2019 di DKI.
Interaksi Kepentingan
Pada Bab I membahas isu, dinamika dan problematika pengawasan Pemilu. Akar masalahnya. seringnya terjadi benturan antara idealitas (norma, kontruksi hukum, cita-cita) Pemilu dan sebagainya dengan implementasi atau realitas Pemilu. Dengan melibatkan berbagai aktor politik yang saling berinteraksi dan saling berpengaruh. Bahkan dinamika pengawasan Pemilu sudah terlihat saat penunjukan anggota Bawaslu yang dapat menjadi arena persaingan (kontestasi) politik antar partai politik atau kelompok kepentingan (hal 6).
Interaksi kepentingan juga tercermati pada berbagai Tahapan Pemilu lainnya. Seperti saat pemutakhiran data pemilih, penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih (hal 7), netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN (hal 127), praktik politik uang dalam kampanye (hal 140), pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu (hal 153), pengawasan pembatasan pencalonan anggota legislatif mantan narapidana (hal 182), dan lain-lain.
Untuk menganalisis berbagai persoalan tersebut, pada Bab 2 penulis mengadopsi teori-teori demokrasi dari Habermas, Dahl, Huntington, Przeworski, Schumpeter, Diamond, Sartori, Hasen, dan lain-lain serta ahli Indonesia seperti Jimly Asshidiqie dan Ramlan Surbakti. Lima teori digunakan sebagai pisau analisis: teori demokrasi, teori Pemilu demokratis, teori pengawasan Pemilu, teori independensi Penyelenggara Pemilu, dan teori interaksi kepentingan. Teori terakhir, dipengaruhi gagasan RAW Rhodes tentang pengawasan Pemilu.
Pada Bab 3 membahas eksistensi Bawaslu dalam desain Pengawasan Pemilu di Indonesia. Kemudian pada bab 4 membahas peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu. Pada resensi buku kali ini Bab 3 dan Bab 4 tidak diulas karena sudah banyak dan lajim diketahui, terutama oleh pakar, peneliti dan penggiat demokrasi. Maka, ulasan lebih difokuskan pada Bab 5 yang bertajuk “Interaksi Kepentingan dalam Pengawasan Pemilu”.
Bagian ini merupakan paling penting. Karena biasanya penulisnya akan menggunakan bagian ini untuk melakukan dialektika, simbiotik atau sintesa baru antara teori dengan teori-teori lain dikontestualisasikan dengan data dan temuan penelitian . Bagian ini juga digunakan penulis buku ini untuk menganalisis peran Bawaslu DKI dalam Pengawasan Pemilu dengan menggunakan teori-teori Pengawasan Pemilu sebagai pisau analisisnya.
Dialektika Pengawasan Pemilu
Secara umum pada Bab 5, Puadi berhasil melakukan dialektika tersebut. Sebagai contoh dalam hal pemutakhiran data pemilih. Merujuk pendapat James V. McConnell, kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu sistem akan selalu berusaha mempengaruhi keputusan yang dapat berdampak pada mereka.
Menghadapi pluralitas kepentingan tersebut, dari sisi Bawaslu DKI, sebagai lembaga yang bertanggungjawab memastikan keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta pencegahan manipulasi data yang dapat merugikan integritas Pemilu, Pengawasan Pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses Pemilu yang bebas dan adil. Sementara ketidakuratan dalam daftar pemilih dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.
Mengenai pengawasan pembatasan calon anggota legislatif bagi mantan narapidana pada Pemilu Serentak 2019, terjadi dinamika konflik dan negoisasi yang melibatkan berbagai aktor seperti partai politik, Bawaslu, KPU, masyarakat sipil, dan media. Salah satu isu mencuat seputar pencalonan “MT” (calon legislatif dari Partai Gerindara untuk DPRD DKI). Bawaslu DKI berpendapat, PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Alasan lainnya, karena “MT” telah selesai menjalani masa penahanan dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup. (https://news.detik.com/berita/d-4191747/bawaslu-loloskan-m-taufik-nyaleg-ini-yang-dilakukan-kpu).
Secara teori politik, keputusan Bawaslu DKI sejalan dengan pandangan Douglas C. North bahwa institusi membentuk perilaku politik, serta Robert A. Dahl yang menekankan tarik-menarik kepentingan antar kelompok. Karena itu, menurut Puadi, keseimbangan kepentingan melalui pengawasan transparan dan akuntabel menjadi kunci menjaga keadilan pemilu dan kepercayaan publik (hal 189).
Keterwakilan Perempuan
Contoh lain terkait dengan pengawasan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam verifikasi partai politik. Menurut Mona Lena Krook, kebijakan afirmatif saja tidak cukup untuk menjamin keterwakilan perempuan yang bermakna dalam politik. Kebijakan ini perlu diiringi dengan perubahan struktural dalam sistem politik yang Inklusif terhadap perempuan. Sementara Pierre Bourdieu menyoroti bahwa faktor budaya dan jaringan sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk keterwakilan perempuan dalam politik.
Dalam kontek ini, Bawaslu, KPU, partai politik, masyarakat sipil dan media massa perlu membentuk jaringan pengawasan yang memiliki kepentingan dan strategi berbeda dalam implemenstasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 sudah mengalami kemajuan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Seperti penguatan regulasi, reformasi rekruitmen partai politik, peningkatan pendidikan politik bagi perempuan serta peran aktif dalam pengawasan untuk memastikan keeterwakilan perempuan tidak hanya terpenuhi secara kuantitatif, Tetapi juga memberikan dampak nyata dalam pengambilan kebijakan publik. (hal 213).
Pada Bab 6 atau bab terakhir, terdiri dari dua sub judul, yakni: A. Refleksi Pengawasan Pemilu, B. Strategi Penguatan Pengawasan Pemilu, dan C. Kontribusi terhadap Pengembangan Teori. Pada bagian refleksi dan strategi pengawasan Pemilu, pada intinya untuk meningkatkan pengawasan berbagai tahapan Pemilu, dari sisi KPU diperlukan transparansi dan aksesibiluas data yang diperlukan oleh Bawaslu. Sedangkan dari sisi Bawaslu, diperlukan reformasi regulasi agar sanksi terhadap pelanggar Pemilu dikenakan hukuman berat dalam bentuk administratif, maupun pidana; penguatan sumber daya manusia; perbaikan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat secara online, pelibatan dukungan aktif dan konkrit dari partai politik dan masyarakat sipil.
Sebagai suatu karya akademik, dipastikan akan muncul pertanyaan mengenai kontribusi desertasi ini terhadap pengembangan teori. Sekurangnya tiga hal pokok yang ditagretkan oleh penulis buku ini, yakni: pertama, terkait dengan teori pengawasan Pemilu, Kedua teori independensi pengawasan Pemilu, dan Ketiga teori interaksi kepentingan. Seperti sudah disinggung, buku ini memberi kontribusi pada pengembangan ketiga teori tersebut, terutama terkait dengan teori interaksi kepentingan. Bagian ini juga bisa dianggap sebagai kebaruan (novelty) dari disertasi ini.
Catatan Kritikal
Meski menawarkan banyak hal penting, buku ini menyisakan sejumlah catatan kritikal. Pertama, potensi bias subyektif tidak terhindarkan karena penulis adalah bagian dari Bawaslu, sehingga kritik terhadap kelemahan internal Bawaslu kurang menonjol. Kedua, fokus kajian terbatas pada Pemilu Serentak 2019 di Jakarta, sehingga sulit digeneralisasi ke konteks nasional yang lebih beragam. Ketiga, rekomendasi yang diajukan belum diiringi analisis mendalam mengenai implementasi dan hambatan praktis di lapangan.
Lalu keempat, pembahasan interaksi kepentingan masih lebih deskriptif daripada analitis, khususnya terkait mekanisme kekuasaan politik dan ekonomi. Kelima, keterbatasan data primer dan sekunder membuat representasi aktor politik belum sepenuhnya komprehensif. Keenam, isu sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti politik uang dan netralitas ASN, belum digali secara tuntas, terutama terkait peran lembaga penegak hukum dan kendala birokratis maupun politis.
Di atas itu semua, buku ini sangat layak dibaca dan disimak bagi siapa saja yang ingin memahami dan mendalami seluruk beluk demokrasi electoral, khususnya proses pengawasan Pemilu, khususnya di Jakarta. Untuk tujuan peningkatan pemahaman, penguatan institusi demokrasi dan masyarakat sipil. Muara akhirnya tidak lain untuk memperkuat pengawasan Pemilu, dan menegakkan kedilan Pemilu. Diharapkan paska membaca karya akademik ini menginspirasi melahirkan karya serupa untuk memperkaya khasanah akademis di bidang Pemilu, khususnya pengawasan Pemilu yang masih langka. Terutama oleh Pengawas Pemilu lainnya.***
Gudang Garam, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, kini menghadapi tantangan terberat dalam sejarahnya. Salah-salah bisa berujung punah.
Laba bersih perusahaan anjlok drastis 87% pada semester I 2025 menjadi hanya Rp 117,1 miliar, turun dari Rp 925,5 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan dramatis ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan merupakan puncak dari berbagai tekanan struktural yang telah menghantam industri rokok Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk memahami betapa signifikannya penurunan ini, kita perlu melihat kembali perjalanan panjang perusahaan yang didirikan dengan modal terbatas di kota Kediri lebih dari enam dekade lalu.
Dari sebuah usaha rumahan sederhana hingga menjadi kekuatan dominan di industri rokok Indonesia, Gudang Garam telah mengalami transformasi luar biasa. Namun, era digital dan kebijakan kesehatan global kini menantang model bisnis (cara menjalankan usaha) tradisional yang telah berhasil selama puluhan tahun.
Suasana kerja di pabrik rokok Gudang Garam (kiri) tempo dulu. Kanan, bangunan megah Gudang Garam. (foto: https://www.gudanggaramtbk.com/)
Awal Mula: Kisah Surya Wonowidjojo
Sejarah Gudang Garam dimulai dari kisah seorang imigran (pendatang) muda bernama Tjoa Ing-Hwie, yang kemudian dikenal dengan nama Indonesia Surya Wonowidjojo. Lahir pada tahun 1931 dari keluarga miskin di desa Kediri, Jawa Timur, Surya memulai perjalanan hidupnya dengan latar belakang yang sangat sederhana.
Setelah ayahnya meninggal, ia pindah ke Kediri dan bekerja untuk pamannya yang merupakan produsen rokok kretek. Pengalaman inilah yang membekalinya dengan pengetahuan dasar tentang industri tembakau dan proses pembuatan rokok kretek tradisional Indonesia.
Pada tahun 1958, dengan modal kecil dan menghadapi banyak tantangan, Surya mendirikan Gudang Garam. Awalnya, perusahaan ini adalah produsen rokok rumahan yang memproduksi kretek kelobot dengan merek Inghwie.
Nama “Gudang Garam” dipilih bukan tanpa alasan – nama tersebut terinspirasi dari mimpinya tentang gudang garam tua yang berdiri di seberang pabrik Cap 93 tempat ia pernah bekerja.
Keputusan bisnis awal Surya menunjukkan intuisi marketing (naluri pemasaran) yang luar biasa. Sarman, salah satu dari 50 karyawan awal yang mengikutinya ketika keluar dari Cap 93, menyarankan untuk memasang gambar gudang garam tersebut di setiap bungkus rokok sebagai pembawa keberuntungan. Strategi branding (strategi membangun merek) sederhana ini ternyata menjadi salah satu aset terpenting perusahaan.
Dekade 1960-an hingga 1980-an menjadi periode emas bagi Gudang Garam. Rokok kretek, sebagai produk khas Indonesia, mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya daya beli masyarakat dan ekspansi (perluasan) jaringan distribusi (penyebaran) ke seluruh nusantara. Produk andalan perusahaan yang paling laku adalah “Surya”, yang mengacu pada nama pendiri Gudang Garam.
Keberhasilan Gudang Garam tidak terlepas dari pemahaman mendalam Surya Wonowidjojo tentang selera konsumen (pembeli) Indonesia. Ia menyadari bahwa rokok kretek bukan sekadar produk konsumsi, melainkan bagian dari identitas budaya Indonesia. Strategi pemasaran yang memadukan unsur tradisional dengan modernisasi (pembaruan) proses produksi menjadi kunci sukses perusahaan.
Surya memimpin perusahaan hingga menyerahkan kendali kepada anaknya pada tahun 1984, dan meninggal dunia pada 28 Agustus 1985 di Auckland, Selandia Baru. Setelah wafatnya sang pendiri, bisnis ini dipegang oleh keturunannya, Susilo Wonowidjojo, yang melanjutkan visi ekspansi dan modernisasi perusahaan.
Transformasi Menjadi Perusahaan Publik
Di bawah kepemimpinan Susilo Wonowidjojo, Gudang Garam mengalami transformasi signifikan. Perusahaan tidak hanya memperluas kapasitas (kemampuan) produksi, tetapi juga melakukan diversifikasi (penganekaragaman) produk dan modernisasi teknologi. Strategi go public (masuk bursa saham) yang dilakukan memungkinkan perusahaan untuk mengakses modal yang lebih besar untuk ekspansi.
Inovasi (pembaruan) produk menjadi salah satu kekuatan utama Gudang Garam. Perusahaan memperkenalkan berbagai varian (variasi) rokok untuk menyasar segmen (bagian) pasar yang berbeda, mulai dari rokok filter hingga rokok mild (ringan). Strategi segmentasi (pembagian pasar) ini memungkinkan Gudang Garam untuk mempertahankan dominasi (penguasaan) pasar dalam berbagai kategori harga.
Jaringan distribusi yang kuat menjadi competitive advantage (keunggulan kompetitif) lain. Perusahaan didukung oleh sumber daya manusia lebih dari 14 ribu orang yang tersebar pada 12 kantor perwakilan regional dan lebih dari 180 kantor perwakilan area di Indonesia. Jaringan yang ekstensif (luas) ini memungkinkan produk Gudang Garam tersedia hingga ke pelosok daerah.
Era Kejayaan: Menjadi Raja Rokok Indonesia
Periode 2010-2019 dapat disebut sebagai era kejayaan Gudang Garam. Laba bersih Gudang Garam mencapai puncaknya pada 2019 sebesar Rp 10,8 triliun, angka yang fantastis dan menunjukkan dominasi perusahaan di pasar domestik (dalam negeri). Pada periode ini, Gudang Garam tidak hanya menjadi pemimpin pasar rokok kretek, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui cukai tembakau.
Kesuksesan finansial (keuangan) ini membawa dampak yang luar biasa bagi keluarga Wonowidjojo. Susilo Wonowidjojo menjadi salah satu orang terkaya ke-2 di Indonesia, sebuah pencapaian yang menunjukkan besarnya nilai bisnis yang dibangun oleh ayahnya puluhan tahun sebelumnya.
Selama periode kejayaan ini, Gudang Garam juga aktif dalam tanggung jawab sosial perusahaan, terutama di wilayah Jawa Timur. Investasi (penanaman modal) dalam infrastruktur (sarana dan prasarana), pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar pabrik menjadi bagian dari strategi sustainability (keberlanjutan) perusahaan.
Awal Penurunan: Tekanan Regulasi dan Perubahan Sosial
Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Mulai tahun 2020, Gudang Garam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tekanan regulasi (aturan pemerintah) terkait kesehatan masyarakat, kenaikan cukai tembakau, dan perubahan perilaku konsumen mulai berdampak pada kinerja perusahaan.
Pandemi Covid-19 menjadi katalis (pemicu) yang mempercepat penurunan. Pembatasan aktivitas sosial, penurunan daya beli masyarakat, dan meningkatnya kesadaran kesehatan berkontribusi pada penurunan konsumsi rokok. Selain itu, kampanye (gerakan) anti-rokok yang semakin gencar, terutama di kalangan generasi muda, mulai menggerus basis konsumen tradisional.
Kebijakan pemerintah yang semakin ketat terkait iklan dan promosi rokok juga berdampak pada strategi pemasaran perusahaan. Larangan iklan di media massa dan pembatasan sponsorship (sponsor) acara olahraga dan hiburan mengurangi visibility (keterlihatan) brand (merek) dan efektivitas (keberhasilan) campaign (kampanye) marketing.
Krisis Finansial: Laba Anjlok Drastis
Tanda-tanda penurunan mulai terlihat jelas pada 2024 ketika Gudang Garam membukukan penurunan laba bersih sekitar 82% menjadi Rp 981 miliar dari Rp 5,3 triliun pada 2023. Penurunan ini sudah cukup mengkhawatirkan, tetapi kondisi semakin memburuk pada semester pertama 2025.
Laporan keuangan semester I 2025 menunjukkan laba bersih yang anjlok 87,3% menjadi hanya Rp 117,1 miliar dibandingkan Rp 925,5 miliar pada periode yang sama tahun 2024. Penurunan laba terutama disebabkan karena pendapatan (revenue) perusahaan ikut menurun, sementara biaya produksi tetap tinggi.
Pendapatan Gudang Garam pada semester I 2025 turun 11,29% menjadi Rp 44,36 triliun, menunjukkan bahwa penurunan bukan hanya masalah efisiensi operasional, tetapi juga penurunan fundamental (mendasar) dalam penjualan produk.
Dampak finansial yang parah ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada pemiliknya. Kekayaan pemilik Gudang Garam turun signifikan, dengan estimasi (perkiraan) penurunan mencapai Rp 105 triliun dari puncak kejayaannya.
Respons Perusahaan: PHK Massal sebagai Langkah Survival
Menghadapi tekanan finansial yang luar biasa, Gudang Garam mengambil langkah drastis dengan melakukan restrukturisasi (penataan ulang) operasional. Salah satu langkah yang paling kontroversial adalah rencana PHK massal untuk mengurangi beban operasional.
Keputusan ini menunjukkan betapa seriusnya krisis yang dihadapi perusahaan. Gudang Garam, yang selama ini dikenal sebagai perusahaan yang memberikan lapangan kerja bagi ribuan keluarga di Jawa Timur, kini terpaksa mengurangi tenaga kerja untuk mempertahankan kelangsungan bisnis.
Langkah ini tentu tidak mudah, mengingat Gudang Garam memiliki komitmen historis (sejarah) yang kuat terhadap masyarakat sekitar. Namun, dalam situasi survival (bertahan hidup), manajemen harus membuat keputusan sulit untuk memastikan perusahaan dapat terus beroperasi dalam jangka panjang.
Analisis Bisnis: Faktor-Faktor Penyebab Penurunan
1. Tekanan Regulasi yang Meningkat
Pemerintah Indonesia semakin gencar dalam menerapkan kebijakan pengendalian konsumsi tembakau sejalan dengan komitmen WHO Framework Convention on Tobacco Control (Konvensi Kerangka Kerja WHO untuk Pengendalian Tembakau). Kenaikan cukai tembakau yang progresif (bertahap), pembatasan iklan dan promosi, serta penerapan gambar peringatan kesehatan yang lebih besar di kemasan rokok menjadi tantangan operasional yang signifikan.
2. Perubahan Demografi dan Preferensi Konsumen
Generasi milenial dan Gen Z menunjukkan pola konsumsi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Kesadaran kesehatan yang lebih tinggi, gaya hidup aktif, dan akses informasi yang lebih mudah berkontribusi pada penurunan jumlah perokok baru. Selain itu, tren produk alternatif seperti vape (rokok elektrik) dan heated tobacco products (produk tembakau dipanaskan) mulai menggerus pangsa pasar rokok konvensional.
3. Tekanan Ekonomi Makro
Inflasi (kenaikan harga), penurunan daya beli masyarakat, dan ketidakstabilan ekonomi global berdampak pada konsumsi produk diskresioner (pilihan) seperti rokok. Konsumen cenderung mengurangi pengeluaran untuk rokok ketika menghadapi tekanan ekonomi, atau beralih ke produk dengan harga yang lebih rendah.
4. Persaingan yang Semakin Ketat
Industri rokok Indonesia tidak lagi didominasi oleh beberapa pemain besar saja. Munculnya berbagai brand lokal dengan strategi harga yang agresif menciptakan persaingan yang lebih ketat. Selain itu, ekspansi produk alternatif nikotin juga mengambil sebagian pangsa pasar (market share).
5. Keterbatasan Inovasi Produk
Regulasi yang ketat membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan inovasi produk. Larangan klaim “lebih aman” atau “rendah tar” mengurangi diferensiasi (pembedaan) produk, sehingga persaingan lebih fokus pada harga dan distribusi.
Strategi Turnaround yang Diperlukan
1. Diversifikasi Portofolio Bisnis
Gudang Garam perlu mempercepat diversifikasi ke bisnis non-tembakau. Investasi di sektor consumer goods (barang konsumen), makanan dan minuman, atau bahkan teknologi dapat mengurangi ketergantungan pada industri rokok yang semakin tertekan.
2. Ekspansi Pasar Ekspor
Meskipun pasar domestik mengalami kontraksi (penyusutan), masih ada peluang di pasar ekspor, terutama di negara-negara dengan regulasi rokok yang lebih longgar. Strategi go-to-market (masuk pasar) yang tepat di pasar internasional dapat menjadi sumber revenue (pendapatan) baru.
3. Optimalisasi Efisiensi Operasional
Implementasi (penerapan) teknologi dan otomatisasi (otomasi) untuk mengurangi biaya produksi menjadi kunci survival. Lean manufacturing (produksi ramping), supply chain optimization (optimalisasi rantai pasokan), dan digitalisasi proses bisnis dapat meningkatkan margin (selisih) keuntungan.
4. Inovasi dalam Batasan Regulasi
Meskipun terbatas, masih ada ruang untuk inovasi dalam kemasan, distribusi, dan customer experience (pengalaman pelanggan). Pendekatan omnichannel (multi-saluran) dan pemanfaatan data analytics (analisis data) dapat meningkatkan efektivitas penjualan.
5. Rebranding dan Repositioning
Gudang Garam perlu mempertimbangkan rebranding (pembaruan merek) sebagai lifestyle company (perusahaan gaya hidup) yang tidak hanya fokus pada rokok. Repositioning (penentuan posisi ulang) sebagai perusahaan yang peduli terhadap sustainability dan community development (pembangunan masyarakat) dapat meningkatkan brand image (citra merek).
Prospek Masa Depan
Melihat tren global dan kondisi industri saat ini, prospek jangka pendek industri rokok memang cukup challenging (menantang). Namun, Gudang Garam memiliki beberapa aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk bertahan dan berkembang.
Pertama, brand equity (nilai merek) yang kuat. Gudang Garam adalah salah satu brand Indonesia yang paling dikenal, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di beberapa negara tetangga. Asset intangible (aset tak berwujud) ini memiliki nilai yang sangat besar jika dimanfaatkan dengan tepat.
Kedua, jaringan distribusi yang ekstensif. Infrastruktur distribusi yang telah dibangun selama puluhan tahun dapat dimanfaatkan untuk produk-produk lain di luar rokok. Channel (saluran) yang sudah establish (mapan) ini menjadi competitive advantage yang sulit ditiru oleh kompetitor (pesaing) baru.
Ketiga, cash position (posisi kas) dan aset fisik yang substantial (besar). Meskipun laba menurun drastis, Gudang Garam masih memiliki fundamental (dasar) keuangan yang relatif kuat untuk melakukan transformasi bisnis.
Kesimpulan
Perjalanan Gudang Garam dari toko rokok kecil di Kediri hingga menjadi raksasa industri menunjukkan power of entrepreneurship (kekuatan kewirausahaan) dan konsistensi dalam eksekusi strategi bisnis. Visi Surya Wonowidjojo untuk membangun brand rokok yang mencerminkan identitas Indonesia terbukti berhasil selama puluhan tahun.
Namun, era digital dan perubahan paradigma (pandangan) kesehatan global menuntut adaptasi yang radikal. Penurunan laba yang drastis pada 2024-2025 bukan hanya siklus bisnis biasa, melainkan structural shift (pergeseran struktural) yang memerlukan transformasi fundamental.
Keberhasilan Gudang Garam dalam menghadapi tantangan ini akan sangat bergantung pada kemampuan manajemen melakukan diversifikasi, inovasi, dan repositioning dengan cepat dan tepat. Perusahaan yang pernah menjadi pride ofIndonesia (kebanggaan Indonesia) ini memiliki potensi untuk reinvent (menemukan kembali) dirinya, tetapi memerlukan keberanian untuk keluar dari comfort zone (zona nyaman) dan mengambil calculated risks (risiko yang diperhitungkan).
Bagi investor dan stakeholder (pemangku kepentingan), situasi saat ini menawarkan both challenge and opportunity (tantangan dan peluang). Valuasi (penilaian) yang rendah dapat menjadi entry point (titik masuk) yang menarik jika manajemen berhasil mengeksekusi strategi turnaround dengan efektif. Namun, risiko further decline (penurunan lebih lanjut) juga perlu diperhitungkan mengingat structural headwinds (tantangan struktural) yang masih akan berlanjut.
Masa depan Gudang Garam akan sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan strategis yang diambil dalam 2-3 tahun ke depan. Apakah perusahaan ini akan berhasil bertransformasi menjadi diversified conglomerate (konglomerat terdiversifikasi), atau akan terus terjebak dalam declining industry (industri yang menurun), hanya waktu yang akan menjawab. (*)
Membakar dupa atau atau juga kemenyan, sebenarnya merupakan tindakan menciptakan suasana yang hening dan sakral. Dalam budaya tradisi dilengkapi dengan sesaji dan bunga sebagai media perantara kepada Sang Hyang Maha – Gusti Pengeran.
Kita sering menjumpai dupa yang berwarna-warni, tentunya hal ini ada makna dan artinya.
Warna dupa Coklat atau Kuning, merupakan simbolisasi dari : persembahan umum.
Merah adalah doa permohonan dan persembahan kepada leluhur.
Hitam merupakan simbol ritual kejawen, japa mantra, dan mistisisme.
Hijau bermakna ritual pemakaman, acara berkabung, serta persembahan kepada jenazah.
Ada hal sepele tapi penting, soalnya terkadang saya tidak menunggu sampai nyala habis, jika mbakar menyan atau dupa, seyogianya dan sebaiknya ditunggu sampai mati atau habis. Sambil nunggu bisa dimanfaatkan untuk hening rasa lan donga mantra tentang maksud tujuan.
Siapa tahu nyundul langit, nyubles bumi sehingga kasembadan.
Dupa memiliki banyak manfaat spiritual, tidak ada praktik yang melibatkan makan dupa. Penggunaannya terbatas pada pembakaran untuk menghasilkan aroma dan asap yang digunakan dalam ritual dan upacara.
Nah jika ada yang makan dupa nyala hal tersebut menurut saya adalah atraksi yang kompleks dan beragam, dengan tujuan dan makna yang berbeda tentunya. Ada pepatah, orang sakti tidak perlu makan dupa, tetapi… nyruput kopi pahit dan bullll bullll klepussss…..
Refleksi Mendalam tentang Visi Bung Karno dalam Konteks Geopolitik Kontemporer dan Masuknya Indonesia ke BRICS
Oleh : Heri Mulyono
Hampir delapan dekade setelah Proklamasi Kemerdekaan, visi-visi strategis Ir. Sukarno tentang posisi Indonesia di percaturan global semakin terbukti relevansinya. Bagaimana seorang pemimpin dari era 1940-an mampu merumuskan cetak biru yang masih dapat diterapkan di tengah kompleksitas geopolitik abad ke-21? Dan bagaimana keputusan strategis Indonesia bergabung dengan BRICS Januari 2025 mencerminkan kesinambungan dari visi tersebut?
Pendahuluan: Ketika Visi Melampaui Batas Waktu
Ir. Sukarno, sang Proklamator dan arsitek utama Republik Indonesia, memiliki kemampuan visioner yang luar biasa dalam membayangkan masa depan bangsa Indonesia di tengah dinamika percaturan global yang terus berubah. Dalam era ketika sebagian besar negara-negara Asia Afrika masih terjajah, Soekarno sudah membayangkan Indonesia sebagai kekuatan global yang berpengaruh dan bermartabat.
Visi-visinya yang dirumuskan puluhan tahun silam – dari konsep Pancasila sebagai sintesis nilai universal, Politik Bebas Aktif, hingga kepemimpinan Dunia Ketiga – kini terbukti memiliki relevansi yang mendalam dengan realitas Indonesia sebagai kekuatan menengah global di abad ke-21.
Keputusan bersejarah Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025, menjadikannya anggota Asia Tenggara pertama dalam blok ekonomi negara berkembang ini, merupakan perwujudan masa kini dari visi Sukarno tentang kepemimpinan Dunia Selatan dan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Lebih dari sekadar nostalgia sejarah, warisan pemikiran Sukarno menjadi kompas navigasi bagi Indonesia dalam mengarungi kompleksitas geopolitik masa kini.
Presiden Sukarno
Anatomi Visi Strategis Soekarno: Cetak Biru untuk Indonesia Global
1. Indonesia sebagai Jembatan Peradaban: Sintesis Nilai Universal
Jauh sebelum terminologi “kekuatan lunak” atau “diplomasi budaya” menjadi populer dalam studi hubungan internasional, Sukarno sudah memahami pentingnya Indonesia sebagai jembatan peradaban. Visinya tentang Indonesia sebagai negara yang mampu menjembatani berbagai peradaban dan ideologi dunia bukan sekadar retorika politik, melainkan strategi geopolitik yang canggih.
Konsep Pancasila yang dicetuskannya pada 1 Juni 1945 dalam pidato berjudul “Lahirnya Pancasila” di hadapan sidang BPUPK tidak hanya dimaksudkan sebagai dasar negara, tetapi sebagai pandangan hidup menyeluruh yang dapat menjadi alternatif bagi dunia yang terpolarisasi antara kapitalisme dan komunisme.
Yang luar biasa dari visi Sukarno adalah kemampuannya melihat bahwa Indonesia memiliki keunikan geografis, demografis, dan kultural yang memungkinkannya menjadi laboratorium hidup bagi sintesis nilai-nilai universal. Lima sila yang dirumuskannya mencerminkan kecerdasan diplomatik ini:
– Kebangsaan Indonesia – membangun identitas nasional yang kuat tanpa jatuh ke nasionalisme sempit
– Internasionalisme/Peri Kemanusiaan – berkontribusi pada perdamaian dunia dan solidaritas global
– Mufakat/Demokrasi – model demokrasi musyawarah, bukan demokrasi prosedural semata
– Kesejahteraan Sosial – keadilan distributif untuk semua, sintesis antara kapitalisme dan sosialisme
– Ketuhanan Yang Maha Esa – dimensi spiritual dalam kehidupan berbangsa tanpa jatuh ke teokrasi
Yang menarik, dalam rumusan aslinya, Soekarno menempatkan “Internasionalisme” sebagai sila kedua, menunjukkan prioritasnya pada dimensi global Indonesia. Ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari pemahamannya bahwa Indonesia tidak dapat dan tidak boleh menjadi negara yang terisolasi atau tertutup ke dalam.
Sukarno pada sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan – 1945). Presiden Sukarno pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, 1955.
2. Kepemimpinan Dunia Ketiga dan Gerakan Non-Blok: Diplomasi Revolusioner
Visi Sukarno tentang kepemimpinan Indonesia bagi negara-negara yang baru merdeka merupakan manifestasi dari pemahaman geopolitiknya yang maju untuk zamannya. Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 bukan sekadar pertemuan diplomatik biasa, melainkan deklarasi kehadiran kekuatan baru dalam percaturan global – suara kolektif dari negara-negara yang selama ini terpinggirkan.
Dalam konteks Perang Dingin yang memaksa negara-negara untuk memilih kubu, konsep “Politik Bebas Aktif” yang diprakarsai Sukarno merupakan inovasi diplomasi yang revolusioner. Bukan sekadar netralitas pasif, tetapi keterlibatan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan keadilan internasional.
Sukarno memahami bahwa Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis, kekayaan sumber daya alamnya, dan populasinya yang besar, memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk memimpin transformasi tatanan dunia yang lebih adil. Konsep “Kekuatan-Kekuatan Baru yang Sedang Bangkit” versus “Kekuatan-Kekuatan Lama yang Mapan” yang dikemukakannya mencerminkan visi tentang pergeseran kekuatan global dari negara-negara imperial lama ke kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit.
3. Indonesia sebagai Kekuatan Maritim Global: Geopolitik Nusantara
Sukarno memiliki pemahaman mendalam tentang geografi adalah takdir. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki keunikan geopolitik yang tidak dimiliki negara manapun di dunia.
Visinya tentang “Trisakti” – berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan – mencerminkan ambisinya menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim global yang mandiri. Konsep “Wawasan Nusantara” yang kemudian dikembangkan merupakan evolusi dari pemikiran Sukarno tentang Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan yang terintegrasi.
Yang visioner dari pemikiran Sukarno adalah pemahamannya bahwa laut bukan sekadar pemisah antar pulau, melainkan pemersatu dan penghubung dengan dunia internasional. Indonesia dengan posisinya di persimpangan antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta berada di jalur perdagangan internasional yang strategis, memiliki potensi menjadi kekuatan maritim yang berpengaruh dalam geopolitik global.
Realitas Indonesia Kontemporer: Kebangkitan Kekuatan Menengah Global
Pencapaian Spektakuler: Transformasi yang Fenomenal
Revolusi Ekonomi Global
Indonesia tahun 2025 telah membuktikan akurasi visi ekonomi Sukarno dengan pencapaian yang mengesankan. Negara yang pada era 1960-an masih berkutat dengan bertahan hidup kini telah mencapai posisi sebagai ekonomi terbesar ke-8 dunia menurut data Dana Moneter Internasional, mengungguli ekonomi-ekonomi maju seperti Prancis, Inggris, dan Italia.
Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, blok ini kini memiliki anggota yang merupakan negara ke-4 terpadat di dunia dan ekonomi terbesar ke-7 global. BRICS kini menguasai 41,4% dari PDB global dan mewakili setengah dari populasi dunia.
Status Kekuatan Menengah yang Diakui Global
Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai kekuatan menengah global dengan keanggotaan sekaligus dan peran strategis di berbagai forum internasional penting – G20, ASEAN, OKI, Gerakan Non-Blok, APEC, dan kini BRICS. Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai pertemuan puncak internasional, termasuk presidensi G20 2022, menunjukkan pengakuan internasional terhadap kapasitas diplomasi dan kepemimpinan Indonesia.
Yang lebih signifikan, Indonesia mampu mempertahankan prinsip Politik Bebas Aktif warisan Sukarno dengan tetap independen di tengah rivalitas geopolitik besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemampuan Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar sambil tetap mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional menunjukkan kedewasaan diplomasi yang luar biasa.
Tantangan Struktural yang Masih Menggantung
Kesenjangan Pembangunan: Ancaman terhadap Kohesi Nasional
Meskipun mencapai pertumbuhan ekonomi yang impresif, Indonesia masih menghadapi kesenjangan pembangunan yang signifikan. Disparitas antara Jawa dan luar Jawa, perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok sosial ekonomi masih menjadi tantangan besar. Kesenjangan ini berpotensi mengikis kohesi nasional yang menjadi fondamen kekuatan Indonesia di percaturan global.
Data menunjukkan bahwa 60% dari total PDB Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah-wilayah di luar Jawa yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah belum optimal dikembangkan. Ini bertentangan dengan visi Soekarno tentang Indonesia sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan berkeadilan.
Tantangan Tata Kelola dan Sindrom Ketergantungan
Struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga global dan guncangan eksternal. Visi Sukarno tentang kemandirian ekonomi (berdikari) belum sepenuhnya tercapai karena Indonesia belum berhasil melakukan transformasi struktural yang fundamental.
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri forum BRICS.
Perubahan Permainan: Indonesia Bergabung dengan BRICS
Momentum Strategis yang Bersejarah
Pada 6 Januari 2025, Brasil yang memegang presidensi bergiliran BRICS mengumumkan bahwa Indonesia telah diterima sebagai anggota penuh, dengan Indonesia menyambut baik pengumuman tersebut pada hari berikutnya. Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan bergabung dengan BRICS segera setelah menjabat pada Oktober 2024, dengan Indonesia awalnya menjadi salah satu dari 13 negara yang diundang, dan proses penerimaan sebagai anggota penuh diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa keanggotaan BRICS adalah “langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan berkelanjutan”.
Implikasi Geopolitik dan Geo-ekonomi
Realisasi Visi Kepemimpinan Dunia Selatan
Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan manifestasi konkret dari visi Sukarno tentang kepemimpinan Indonesia dalam Dunia Ketiga. Sebagai ekonomi terbesar dan negara terpadat di Asia Tenggara, Indonesia berbagi dengan anggota BRICS lainnya dukungan untuk reformasi institusi tata kelola global dan berkontribusi signifikan pada pendalaman kerja sama Dunia Selatan.
Keputusan ini menunjukkan kesinambungan dari semangat Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, dimana Indonesia memimpin solidaritas negara-negara yang sedang bangkit. BRICS menjadi platform masa kini untuk Indonesia memperjuangkan tatanan dunia yang lebih banyak kutub kekuatan dan demokratis.
Diversifikasi Ekonomi dan Akses Pasar
Keanggotaan BRICS membuka akses Indonesia terhadap pasar internasional yang diperluas dan peluang investasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi—kebutuhan mendesak mengingat gangguan rantai pasokan global yang diintensifkan oleh konflik berkelanjutan di Timur Tengah.
Indonesia dapat memanfaatkan Bank Pembangunan Baru BRICS, sistem pembayaran BRICS, dan berbagai mekanisme kerja sama ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan dan perdagangan yang didominasi Barat. Ini sejalan dengan aspek “berdikari” dalam Trisakti Sukarno.
Penyeimbangan dalam Geopolitik
Meskipun keanggotaan BRICS memungkinkan Indonesia memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Rusia, dua kekuatan global besar yang memiliki kepentingan strategis signifikan di Asia Tenggara, hal ini juga menimbulkan tantangan diplomatik substansial, termasuk potensi ketegangan diplomatik dengan kekuatan Barat.
Namun, keputusan ini tidak menyelaraskan negara dengan blok tertentu, tetapi mencerminkan komitmen terhadap kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, memungkinkan negara untuk terlibat dalam berbagai forum internasional. Inilah yang membedakan pendekatan Indonesia dari anggota BRICS lainnya – mempertahankan otonomi strategis sambil terlibat aktif.
Indonesia dalam Papan Catur Geopolitik Global: Peran Strategis di Dunia Multi-Kutub
Kepemimpinan Regional ASEAN: Pusat Stabilitas di Indo-Pasifik
Indonesia memainkan peran sentral dalam ASEAN bukan hanya karena ukuran ekonomi dan geografisnya, tetapi karena kemampuan kepemimpinan diplomatik yang diwariskan dari tradisi Sukarno. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dengan kontribusi 40% dari total PDB kawasan dan populasi 270 juta (40% dari total populasi ASEAN), Indonesia memiliki daya tarik gravitasi yang alami dalam kepemimpinan regional.
Yang lebih penting, dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks dengan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia berhasil mempertahankan sentralitas ASEAN melalui pendekatan yang seimbang dan inklusif. Konsep “Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik” yang diprakarsai Indonesia merupakan manifestasi masa kini dari Politik Bebas Aktif Sukarno – tidak memihak pada kekuatan mana pun tetapi secara proaktif membentuk tatanan regional.
Presiden Prabowo Subianto pada Forum G-20.
Diplomasi Multi-Forum: Menjembatani Berbagai Blok
Dengan keanggotaan sekaligus di G20, ASEAN, dan kini BRICS, Indonesia berada dalam posisi unik untuk menjadi pembangun jembatan antara berbagai pengelompokan dan blok. Indonesia dapat memfasilitasi dialog antara ekonomi maju di G20, ekonomi berkembang di BRICS, dan ekonomi regional di ASEAN.
Strategi diplomasi multi-forum ini memungkinkan Indonesia untuk memaksimalkan pengaruh sambil meminimalkan risiko dari keselarasan dengan blok tunggal. Pancasila sebagai ideologi yang menekankan sintesis dan harmoni memberikan fondasi filosofis untuk pendekatan diplomasi yang canggih ini.
Kekuatan Lunak dan Diplomasi Budaya
Indonesia semakin diakui sebagai kekuatan lunak regional dan global. Keberhasilan Indonesia dalam mengelola keragaman – dengan 1.340 suku bangsa, 748 bahasa daerah, dan 6 agama resmi yang hidup harmonis – menjadi model bagi dunia yang semakin terfragmentasi. Pengalaman Indonesia dalam transisi demokratis, resolusi konflik, dan tata kelola pluralistik menjadi aset berharga dalam hubungan internasional.
Relevansi Abadi dari Visi Sukarno: Panduan Strategis untuk Era Multi-Kutub
Indonesia sebagai “Jalan Ketiga” dalam Tatanan Global yang Terpolarisasi
Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi antara demokrasi liberal dan otoritarianisme, antara kapitalisme pasar dan kapitalisme negara, antara nilai-nilai Barat dan Timur, Indonesia memiliki posisi unik untuk menawarkan jalan alternatif. Pancasila sebagai sintesis nilai-nilai universal dapat menjadi kerangka intelektual untuk apa yang disebut para ahli sebagai “jalan ketiga” dalam tata kelola global.
Keanggotaan Indonesia di BRICS bukanlah keselarasan dengan blok anti-Barat, melainkan komitmen untuk multi-polaritas dan demokrasi dalam tata kelola global. Indonesia membawa perspektif berbeda ke BRICS – perspektif yang berakar dalam nilai-nilai demokratis, pluralisme, dan koeksistensi damai.
Kepemimpinan Dunia Selatan dan Kerja Sama Selatan-Selatan
Visi Sukarno tentang kepemimpinan Indonesia bagi negara-negara berkembang mendapat relevansi baru dalam konteks dinamika kekuatan global yang berubah. Dengan ekonomi berkembang yang semakin tegas dalam tata kelola global, Indonesia diposisikan untuk memimpin apa yang disebut beberapa analis sebagai “kebangkitan yang lain”.
Keanggotaan BRICS memberikan Indonesia platform yang kuat untuk memajukan kepentingan negara-negara berkembang. Indonesia dapat memanfaatkan posisi uniknya – sebagai negara Muslim terbesar, ekonomi Asia Tenggara terbesar, negara kepulauan terbesar, dan demokrasi terbesar ketiga – untuk membangun koalisi di antara negara-negara Dunia Selatan.
Presiden Prabowo dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), 7 Agustus 2025. Forum strategis ini menjadi penanda komitmen pemerintah menjadikan sains dan teknologi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Peta Jalan Indonesia 2045: Merealisasikan Visi Sukarno di Era Digital dan Multi-Kutub
Strategi Transformasi Internal: Membangun Pondasi Kuat
Mempercepat Revolusi Pembangunan Manusia
Untuk merealisasikan visi Indonesia sebagai pemimpin global, prioritas utama adalah pembangunan sumber daya manusia. Indonesia perlu investasi besar-besaran dalam pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing dalam ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan.
Literasi digital, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah kreatif harus menjadi kompetensi inti yang dimiliki semua warga negara. Bonus demografi Indonesia dengan 70% populasi masih dalam usia produktif dapat menjadi keunggulan kompetitif jika dikelola dengan baik melalui strategi pembangunan manusia yang komprehensif.
Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif
Visi “kesejahteraan sosial” dalam Pancasila harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret untuk mengurangi ketimpangan sambil mempertahankan pertumbuhan tinggi. Indonesia perlu menyeimbangkan antara efisiensi dan keadilan, antara pertumbuhan dan keberlanjutan, antara integrasi global dan pemberdayaan lokal.
Hilirisasi industri dan manufaktur bernilai tambah harus dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya alam yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan industri yang cerdas dan strategis, khususnya dalam sektor ekonomi hijau.
Presiden Sukarno, berpidato dalam Majelis Umum PBB ke-15 di New York, Amerika Serikat, 30 September 1960. Dalam pidato berjudul To Build the World Anew (Membangun Dunia Kembali), ia memperkenalkan Pancasila kepada peserta majelis.
Strategi Eksternal: Mengoptimalkan Keterlibatan Global
Melembagakan Diplomasi Pancasila
Indonesia perlu mengembangkan pendekatan sistematis untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan internasional. Ini bukan penyebaran agama, tetapi kontribusi intelektual untuk wacana global tentang tata kelola, demokrasi, dan harmoni sosial.
Pancasila dapat menjadi keunikan Indonesia dalam diplomasi – menawarkan paradigma alternatif yang berbeda dari liberalisme Barat atau otoritarianisme Timur. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi dapat menjadi barang publik global yang disumbangkan Indonesia untuk komunitas internasional.
Memanfaatkan Keanggotaan Multi-Forum
Keanggotaan Indonesia dalam G20, ASEAN, BRICS, dan berbagai forum lainnya memberikan kesempatan tak terduga untuk mempengaruhi pembentukan dalam beberapa jalur secara bersamaan. Indonesia dapat memfasilitasi pembelajaran lintas forum dan koordinasi, membawa praktik terbaik dari satu forum ke forum lainnya.
Keanggotaan BRICS secara khusus memberikan Indonesia akses kepada arsitektur keuangan alternatif, peluang transfer teknologi, dan akses pasar yang diperluas yang dapat mengurangi ketergantungan berlebihan pada sistem yang didominasi Barat sambil mempertahankan hubungan konstruktif dengan semua kekuatan besar.
Memimpin Penetapan Agenda Global
Indonesia perlu proaktif dalam membentuk agenda global tentang isu-isu yang kritis untuk masa depan umat manusia – perubahan iklim, tata kelola digital, pembangunan berkelanjutan, pembangunan perdamaian, dan reformasi institusi tata kelola global. Daripada menjadi penerima aturan, Indonesia harus memposisikan diri sebagai pembuat aturan dalam bidang-bidang yang berkembang ini.
Keamanan maritim, keamanan siber, transisi energi hijau, dan pembangunan berkelanjutan adalah area dimana Indonesia dapat memberikan kepemimpinan pemikiran berdasarkan pengalaman unik dan keunggulan geografisnya.
Infografis dari Kompas.id
Proyeksi Masa Depan: Indonesia sebagai Kekuatan Global yang Bertanggung Jawab
Visi 2045: Dari Kekuatan Menengah ke Kekuatan Global
Dengan pondasi yang solid dalam pembangunan ekonomi, stabilitas politik, kohesi sosial, dan keterlibatan internasional, Indonesia memiliki prospek realistis untuk bertransisi dari kekuatan menengah ke kekuatan global dalam dua dekade ke depan.
Metrik kunci untuk mengukur kemajuan meliputi: PDB per kapita mencapai ambang pendapatan tinggi, Indeks Pembangunan Manusia masuk 50 besar global, kontribusi signifikan terhadap institusi tata kelola global, kepemimpinan yang diakui dalam kerja sama Dunia Selatan, dan pengaruh kuat dalam membentuk norma dan rezim internasional.
Tantangan dan Peluang
Tantangan kritis yang harus diatasi meliputi: mengatasi jebakan pendapatan menengah, mengatasi ketimpangan dan disparitas regional, memperkuat institusi tata kelola, mengelola keberlanjutan lingkungan, dan menavigasi lingkungan geopolitik yang semakin kompleks.
Peluang yang dapat dioptimalkan meliputi: bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis strategis, keragaman budaya yang kuat, institusi demokratis, dan pengakuan internasional yang tumbuh sebagai pemain global yang bertanggung jawab dan mampu.
Kesimpulan: Warisan Abadi untuk Peradaban Global
Kemampuan visioner Sukarno telah membuktikan dirinya sebagai salah satu visi politik paling tepat sasaran dalam sejarah modern. Visi-visinya tentang Indonesia sebagai jembatan antar peradaban, pemimpin dunia berkembang, dan advokat untuk perdamaian global semakin relevan di tengah tantangan abad ke-21.
Keputusan bersejarah untuk bergabung dengan BRICS merupakan kelanjutan logis dari visi Sukarno tentang kepemimpinan Dunia Selatan dan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia tidak memilih kubu dalam kompetisi geopolitik, tetapi secara aktif membentuk tatanan internasional baru yang lebih banyak kutub, demokratis, dan inklusif.
Indonesia tahun 2025 berada pada persimpangan sejarah yang strategis untuk sepenuhnya merealisasikan visi Sukarno. Dengan kekuatan ekonomi yang terus menguat, posisi geopolitik yang strategis, kekuatan lunak yang semakin diakui secara global, dan keanggotaan dalam berbagai forum berpengaruh, Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan global yang berpengaruh sebagaimana dibayangkan oleh bapak pendirinya.
Namun realisasi visi ini memerlukan komitmen berkelanjutan untuk mengatasi tantangan internal sambil aktif terlibat dengan komunitas global. Pancasila sebagai ideologi hidup harus terus berkembang dan diaktualisasikan, bukan hanya sebagai filosofi nasional tetapi sebagai kontribusi Indonesia untuk peradaban global.
Yang paling penting, Indonesia harus mempertahankan keaslian dalam mengejar kepemimpinan global. Daripada meniru kekuatan yang ada, Indonesia harus menemukan jalannya sendiri berdasarkan nilai-nilai dan pengalaman yang unik. Inilah esensi dari warisan visioner Sukarno – keberanian untuk berbeda, kebijaksanaan untuk inklusif, dan tekad untuk berpengaruh dalam membentuk dunia yang lebih baik untuk seluruh umat manusia.
Dengan demikian, kemampuan visioner Sukarno bukan hanya pencapaian sejarah untuk dibanggakan, tetapi cetak biru strategis yang harus terus diimplementasikan dan diadaptasi untuk tantangan masa kini dan masa depan. Perjalanan Indonesia menuju menjadi kekuatan besar adalah kelanjutan dari perjuangan yang dimulai oleh para pendiri bangsa, dengan tujuan yang sama: merdeka, bersatu, adil, dan makmur dalam konteks global yang damai dan sejahtera.
Keanggotaan BRICS menandai babak baru dalam realisasi visi tersebut – babak dimana Indonesia tidak hanya berpartisipasi dalam tatanan internasional yang ada, tetapi aktif berkontribusi dalam menciptakan tatanan baru yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan untuk semua bangsa dan rakyat.
—
Tentang Penulis:
Artikel ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen sejarah, pidato-pidato Sukarno, serta data-data terkini tentang posisi Indonesia di percaturan global dan implikasi strategis dari keanggotaan BRICS. Penulis mengkombinasikan perspektif analisis sejarah dengan wawasan geopolitik kontemporer untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang relevansi visi Sukarno di era multi-kutub.
Referensi Kunci:
– Pidato “Lahirnya Pancasila” Ir. Soekarno, 1 Juni 1945
– Data ekonomi global IMF dan Bank Dunia 2024-2025
– Laporan diplomasi Indonesia dari Kementerian Luar Negeri RI
– Analisis keanggotaan BRICS dari berbagai lembaga pemikir internasional
– Dokumen resmi pengumuman keanggotaan Indonesia di BRICS, Januari 2025
—
Dalam menghadapi kompleksitas geopolitik abad ke-21, Indonesia memiliki keunggulan yang unik: warisan intelektual dari pemimpin visioner yang mampu berpikir melampaui zamannya, dikombinasikan dengan posisi strategis dalam berbagai forum global yang berpengaruh. Tugas generasi saat ini adalah menerjemahkan visi tersebut menjadi pencapaian konkret yang dapat diukur dan berkelanjutan, sambil berkontribusi positif kepada munculnya tatanan global yang lebih demokratis dan berkeadilan.
Visi Sukarno tentang Indonesia sebagai “mercusuar” bagi dunia bukan sekadar retorika nasionalisme, tetapi keharusan strategis yang harus diperjuangkan dengan konsistensi, kebijaksanaan, dan tekad yang tak pernah surut. Keanggotaan BRICS adalah salah satu tonggak penting dalam perjalanan tersebut, membuka kemungkinan baru untuk Indonesia memainkan peran yang lebih berpengaruh dalam membentuk masa depan hubungan internasional.
Dalam sepuluh tahun terakhir, wajah transportasi Indonesia berubah cepat. Kehadiran ojek online (ojol) yang relatif baru langsung mencuri perhatian publik. Mereka hadir di jalanan kota-kota besar, tampil di layar ponsel, bahkan diterima dalam pertemuan resmi di Istana Presiden dan kantor Wakil Presiden. Nama ojol hampir setiap pekan muncul di media. Menjelang musim pemilu, para politisi pun kian rajin merangkul mereka—difoto bersama di basecamp, diajak berdialog, atau dijadikan simbol kedekatan dengan masyarakat perkotaan.
Sebaliknya, pengemudi konvensional berada dalam posisi yang jauh berbeda. Padahal mereka sudah jauh lebih lama hadir: truk yang mengangkut barang antarprovinsi, bus yang menghubungkan kota, angkot yang setia melayani rute perkotaan, hingga taksi dan travel Hiace atau Elf. Jumlah mereka besar, tetapi gaungnya jarang terdengar. Suara mereka lebih sering tenggelam dalam hiruk-pikuk isu lain, seakan kiprah panjang itu kalah pamor dibanding fenomena baru bernama ojol.
Pertanyaannya, mengapa ojol bisa begitu cepat menjelma menjadi kekuatan sosial sekaligus politik, sementara pengemudi konvensional yang lebih dulu ada justru kerap luput dari perhatian?
Seragam Ojol dan Kekuatan Simbolik di Ruang Publik
Kunci pertama ada pada identitas. Ojol tampil dengan seragam khas: jaket dan helm hijau dengan logo aplikasi mencolok. Dari kejauhan, masyarakat langsung tahu, “itu pengemudi ojol.” Identitas visual ini bukan sekadar pakaian kerja, melainkan simbol kebersamaan sekaligus tanda solidaritas yang membuat mereka mudah dikenali sebagai satu kelompok.
Pengemudi konvensional sebaliknya tidak memiliki identitas nasional. Seragam mereka berbeda-beda. Pengemudi angkot—atau mikrolet dan KWK di Jakarta—berbeda dengan yang ada di Surabaya. Pengemudi bus antarkota mengenakan seragam perusahaan masing-masing. Pengemudi truk umumnya hanya berkaos seadanya. Identitas yang terpisah-pisah ini membuat pengemudi konvensional sulit tampak sebagai satu kekuatan bersama di mata publik.
Solidaritas ojol berakar pada kesamaan nasib. Mereka sama-sama berhadapan dengan tarif rendah, potongan aplikasi tinggi, dan perlindungan hukum yang lemah. Rasa sepenanggungan inilah yang membuat mereka merasa berada dalam satu perahu. Era digital kemudian menjadi katalis yang memperkuat ikatan itu. Melalui WhatsApp, Telegram, dan media sosial, informasi cepat menyebar dan aksi bisa terkoordinasi hanya dalam hitungan jam. Untuk urusan kecil, seperti mengumpulkan dana bagi rekan yang terkena musibah, mereka bisa segera bergerak. Apalagi ketika menyangkut persoalan besar, protes serentak mudah muncul di berbagai kota.
Pengemudi konvensional berada dalam situasi sebaliknya. Selama ini mereka lebih banyak berada di bawah kendali organisasi pengusaha angkutan, seperti Organda, yang mewakili kepentingan pemilik armada. Pengemudinya sendiri jarang memiliki organisasi yang benar-benar mewakili kepentingan mereka di tingkat nasional. Kalaupun ada, biasanya hanya berbentuk paguyuban lokal atau serikat kecil, seperti pengemudi truk pelabuhan, pengemudi bus malam, atau koperasi pengemudi angkot. Persoalan ini diperparah oleh beragamnya kepentingan: ada yang berkonflik dengan pemilik armada, ada yang terlibat gesekan antar-pengemudi karena rebutan penumpang atau muatan. Di sisi lain, banyak pengemudi juga terikat pada aturan perusahaan yang membatasi ruang gerak mereka. Akibatnya, suara mereka terdengar lemah, sulit kompak, dan hampir mustahil membangun agenda bersama di tingkat nasional.
Ojol begitu sering menghiasi pemberitaan. Kisah mereka mudah diangkat media: perjuangan mencari nafkah di jalan, kecelakaan kerja, pengemudi yang menolong orang, hingga protes soal tarif. Gambaran “ojol sebagai simbol ketangguhan masyarakat kota” cepat tumbuh karena media menyajikan cerita keseharian yang menyentuh dan dekat dengan pembaca.
Sebaliknya, pengemudi konvensional jarang mendapat sorotan serupa. Mereka baru menjadi berita ketika terjadi kecelakaan besar, muncul isu truk ODOL (Over Dimension OverLoad), atau kemacetan akibat angkot yang ngetem. Jarang ada media yang menyorot keseharian pengemudi truk yang tidur berhari-hari di kabin truk demi memastikan barang sampai tujuan, atau pengemudi bus malam yang tetap terjaga agar penumpang bisa mudik dengan selamat. Padahal, tanpa mereka, roda transportasi Indonesia akan lumpuh. Minimnya pemberitaan yang membangun membuat pengemudi konvensional sering tersisih dari sorotan publik dibanding ojol.
Driver ojol di TPS. (foto: https://www.gojek.com/)
Ojol sebagai Segmen Politik
Politisi melihat ojol sebagai segmen pemilih yang strategis. Jumlah mereka besar, tersebar di kota-kota, dan dianggap punya pengaruh suara terhadap keluarga serta lingkungannya. Ojol kerap diposisikan sebagai swing voters perkotaan yang penting untuk dirangkul. Dengan sekali kunjungan ke basecamp ojol, seorang politisi bisa mendapat liputan media luas sekaligus membangun citra dekat dengan rakyat.
Sebaliknya, pengemudi konvensional tidak memiliki kekuatan massa yang seragam dan mudah digerakkan. Struktur hubungan kerja yang formal dengan pemilik armada membuat aspirasi mereka lebih sering disalurkan lewat mekanisme resmi—rapat atau negosiasi antara pengusaha dan pemerintah—bukan melalui aksi massa. Karena itu, politisi jarang melihat mereka sebagai kelompok pemilih yang strategis untuk didekati.
Ojek pangkalan atau ojek konvensional. (foto: https://daerah.sindonews.com/)
Langkah Strategis untuk Pengemudi Konvensional
Fenomena kontras antara kekompakan ojol dan lemahnya posisi pengemudi konvensional tidak seharusnya dibiarkan melebar. Ada sejumlah langkah strategis yang bisa ditempuh untuk memperbaiki keadaan.
Pertama, perlu didorong pembentukan organisasi pengemudi konvensional yang mandiri lintas moda—truk, bus, angkot, hingga taksi. Organisasi ini harus benar-benar melibatkan pengemudi secara aktif dan mampu merespons persoalan mereka dengan cepat, bukan sekadar mengikuti kepentingan asosiasi pengusaha.
Kedua, membangun identitas kolektif yang kuat bagi pengemudi konvensional. Jika ojol punya jaket dan helm hijau, pengemudi konvensional pun bisa memiliki simbol pemersatu. Misalnya, rompi oranye terang dengan strip reflektif yang berlaku nasional dan dilengkapi emblem “Pengemudi Indonesia”. Selain mudah dikenali sebagai tanda kebersamaan, rompi ini juga berfungsi meningkatkan keselamatan di jalan.
Ketiga, memperluas perlindungan sosial bagi semua pengemudi. Baik ojol maupun pengemudi konvensional harus dijamin aksesnya pada BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, hingga skema pensiun—program jaminan hari tua agar tetap ada penghasilan ketika mereka tidak lagi bisa bekerja. Bagi ojol, regulasi tarif perlu ditata lebih adil. Sementara bagi pengemudi konvensional, pola setoran dan kontrak kerja harus dibuat lebih transparan dan manusiawi.
Keempat, secara aktif membangun narasi positif di media. Sama seperti kisah inspiratif ojol yang sering viral, perlu digencarkan liputan tentang pengemudi konvensional. Misalnya kisah Nanang, pengemudi bus AKAP yang menolong penumpang tak berduit; Deden, pengemudi bus malam yang rela tidak libur demi mengantar pemudik saat Lebaran; atau Edi Susanto, pengemudi truk ekspedisi yang pernah tersesat di hutan tetapi tetap melanjutkan tugasnya. Kisah-kisah semacam ini mencerminkan ketangguhan dan empati pengemudi konvensional yang jarang mendapat sorotan publik.
Ojol telah membuktikan bahwa identitas yang kuat—seperti jaket dan helm hijau yang begitu mencolok—ditambah jaringan digital yang sangat luas serta narasi media yang senantiasa positif, mampu memperkuat posisi tawar mereka dalam waktu relatif singkat. Namun, jangan dilupakan bahwa pengemudi konvensional tetap menjadi tulang punggung kokoh transportasi Indonesia: truk yang sabar mengangkut barang lintas pulau, bus yang setia menyambungkan kota, angkot yang tekun melayani jalur perkotaan, hingga taksi dan travel yang rajin menjangkau antar wilayah. Tanpa mereka, denyut transportasi nasional tentu akan terhenti.
Tantangan besar ke depan adalah menghadirkan keseimbangan nyata dalam hal narasi, perlindungan hukum, jaminan sosial, hingga kepastian ekonomi bagi seluruh pengemudi—baik ojol maupun konvensional. Ojol perlu terus diperkuat agar tidak sekadar diposisikan sebagai “tenaga murah aplikasi”, melainkan benar-benar tumbuh sebagai profesi yang bermartabat. Sementara itu, pengemudi konvensional mesti direvitalisasi dengan pembaruan sistem kerja yang lebih manusiawi, identitas kolektif yang lebih kuat, dan organisasi yang jauh lebih solid agar tetap relevan di tengah derasnya arus digitalisasi.
Pada akhirnya, wajah transportasi Indonesia harus ditampilkan secara lebih adil dan berimbang: hijau jaket ojol yang telah menjadi ikon era digital berdampingan dengan oranye rompi pengemudi konvensional—sebuah simbol persatuan dan kebanggaan profesi pengemudi transportasi. Keduanya sama-sama memastikan distribusi barang dan pergerakan manusia tetap terjaga dengan baik, sehingga roda pembangunan bangsa terus berputar dengan lancar, kokoh, dan berkesinambungan. (*)
Percaya tidak, di kehidupan modern ini masih ada orang-yang menggunakan ilmu gaib, ilmu klenik, atau sejenisnya, untuk melancarkan kehidupan mereka.
Seperti ilmu santet yg menjadi favorit pilihan bagi yang ingin mencelakakan hidup orang lain dari jarak jauh. Salah satu jenis yang biasa adalah santet paku jiwo.
Santet paku jiwo, yang bisa membuat korban mengalami kebuntuan dalam usaha, tidak akan pernah sukses dalam usaha dan karirnya. Sang korban biasanya merasakan bingung, takut, linglung, bahkan sampai hilang ingatan.
Ada juga satu santet yang paling populer di kalangan para dukun yakni Santet Paku Teyeng (karatan).
Santet Paku Teyeng menjadi santet yang familiar di perdukunan lantaran karena ilmu hitam ini terkenal ampuh dan sangat simpel. Para dukun biasanya hanya memerlukan benda yang hendak dikirim terutama bahan utamanya paku, lalu benda itu diusap dan menghilang langsung kesasaran.
Namun sebaliknya ada mitos tentang Paku Emas, yang khusus untuk rumah dan dikaitkan dengan kekuatan serta keberkahan.
Paku emas dianggap sebagai simbol kekuatan dan kekayaan, sehingga digunakan untuk memperkuat fondasi rumah atau bagian-bagian penting lainnya, serta dianggap membawa keberuntungan bagi penghuninya.
Dalam beberapa kepercayaan Asia, emas melambangkan kekayaan, kemakmuran, dan energi matahari yang positif.
Menanam atau meletakkan benda emas di fondasi rumah dipercaya dapat menarik energi baik dan melindungi penghuninya dari kemiskinan serta nasib buruk.
Dalam supranatural, “paku” dapat merujuk pada benda fisik yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual, seperti paku emas untuk keberkahan rumah, paku kuningan sebagai penangkal santet, atau Gunung Tidar yang disebut “Paku Tanah Jawa” karena posisinya yang sentral dan menjaga keseimbangan spiritual.
Gunung ini dipandang sebagai pusat spiritual dan keseimbangan alam di Jawa, menyatukan berbagai penjuru pulau dan menjadi saksi harmoni budaya.
Kembali tentang paku memaku Beberapa kalangan percaya bahwa paku bisa dimasukkan ke dalam tubuh korban santet. Tetapi hal tsb tidak ada bukti ilmiah, dan kasus seperti tersebut cenderung memiliki penjelasan medis, psikologis, atau manipulasi yang lebih masuk akal, bukan praktik sihir.
Saya jadi ingat sebuah kasus pada tahun 2024 dihebohkan dengan penemuan 70 batang paku di dalam tubuh seorang pria di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar). Isu terkena santet sontak ramai diperbincangkan. Akhirnya diketahui, bahwa pria tersebuut merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang kerap menelan paku dan benda lainnya.
Nah, sekarang semua boleh berpendapat, namun bagi saya, tidak ada fenomena gaib/santet yang sampai berbentuk fisik.
“Pada dasarnya segala hal yang berkait gaib, bersifat gaib pula. Tak berbentuk dan tidak mewujud. Santet, adapun pada praktik nyatanya, lebih banyak ‘menyerang’ secara rasa batin dan psikis.
Untuk itu diharapkan agar masyarakat tidak cepat mudah percaya pada fenomena-fenomena tersebut.
“Spiritual itu cakupannya luas, tak melulu soal mistis. Lebih ke dalam diri sendiri, pengenalan dan pengembangan. Sayangnya ini menjadi celah untuk sebagian orang memanipulasi guna kepentingan tertentu.
Tapi, tidak usah terlalu serius dipikirkan, sruputtt kopi pahitnya…. bullll bullll klepussss…..
Kepercayaan terhadap hal-hal mistis masih kuat mengakar di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
Garam memiliki berbagai manfaat spiritual dan telah dipakai oleh banyak budaya dan tradisi sepanjang sejarah, salah satunya mandi air garam yang telah lama dilakukan.
Kepercayaan yang cukup populer adalah mengenai kemampuan garam dalam mengusir makhluk halus bukanlah fenomena baru. Sejak zaman dahulu, garam telah dianggap sebagai elemen yang memiliki kekuatan magis di berbagai budaya di seluruh dunia, dan sering digunakan dalam ritual perlindungan dan pemurnian.
Hal ini diyakini karena sifat garam yang mampu menyerap energi negatif dan menjaga keseimbangan. Di Indonesia sendiri, kepercayaan ini dipengaruhi oleh perpaduan antara tradisi lokal, Hindu dan Buddha, sehingga garam dianggap sebagai simbol kesucian dan kebersihan, serta dipercaya dapat menjauhkan energi-energi negatif yang dibawa oleh makhluk halus.
Tekstur garam yang kasar dan tajam diasosiasikan mampu untuk melukai atau menolak entitas gaib.
Konon para makhluk halus tidak menyukai aroma atau rasa garam karena mereka bilang “pahit”.
Kepercayaan ini kemudian berkembang sampai menaburkan garam di sekeliling rumah, bahkan dipakai sebagai jimat perlindungan.
Walaupun secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, namun, efek psikologis dari kepercayaan terhadap garam tidak bisa diabaikan. Praktek penggunaan garam dalam spiritual masih banyak dilakukan oleh masyarakat.
Kehidupan memang tak bisa lepas dari garam, sebab asam dan garam juga menunjukkan jam terbang. Sruputtt kopi pahitnya… bullll bullll klepussss….
Saat jalur-jalur/saluran-saluran komunikasi buntu, terjadi demonstrasi.
Masyarakat yang ingin bergerak mentransformasi dirinya melalui aliansi-aliansi, menempel atau bergerak berbarengan atau begerak tidak jauh dengan gerakan mahasiswa.
Ketika kemarahan masyarakat memuncak kepada Parlemen.., gerakan mereka bertemu “Tembok Aparat” yang berdiri dengan satu alasan, yaitu keamanan.
Chaos terjadi.
Penjarahan terjadi.
Karena dalam teori sosial “Penjarahan” adalah bagian dari kerusuhan. Maka kejadian kemarin dianggap kerusuhan.
Padahal kejadian penjarahan kemarin ini cukup berbeda dengan saat Penjarahan 1998.
Saat 1998 penjarahan tidak terarah, bersifat random. Dari mall, toko, sampai dengan warung-warung kecil ikut terjarah.
Sedangkan penjarahan kemarin lebih “terarah” ke kediaman para anggota DPR, yang mencemooh “protes” masyarakat terhadap keserakahan mereka, lalu pejabat-pejabaat pemerintah yang dianggap “penyebab” rusaknya ekonomi masyarakat dengan berbagai keputusan-keputusannya.
Pasca kerusuhan, para “elite” (politikus, cendekiawan, pengamat sospol, etc) malah sibuk mencari siapa dalang kerusuhan, siapa yang menginisiasi aksi massa, dll.
Para elite seolah lupa dengan sikap serakah anggota parlemen dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang “mencekik” rakyat.
Mereka lebih sibuk mencari siapa yg memulai kemarahan masyarakat, bukan penyebab kemarahan.
Opini tergiring dengan sibuknya elite di tingkatan “Asap” … bukan “Api”.
Partai politik saling tuding.
Padahal Partai Politik inilah “Biang Kerok”nya.
Kenapa?
Indonesia Jangan pernah bermimpi untuk memiliki Parlemen yang bersih selama aturan “putor” (pungut setor), “wajib Setor” terhadap anggotanya yang ada di Parlemen masih ada dengan jumlah presentase yang cukup besar, diambil dari penghasilan anggotanya yang duduk di Parlemen.
Ini yang menyebabkan kenapa anggota-anggota Parlemen dari dulu selalu mencari cara mengeruk uang negara tanpa tersentuh hukum pidana.
Di sinilah lahir metoda-metoda Korupsi yang “dilegalkan” bernama TUNJANGAN.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif yang patut didukung, namun pelaksanaannya perlu bijaksana. Anggaran program ini sebaiknya tidak memangkas dana penting dari kementerian atau lembaga lain yang juga krusial untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Program MBG dapat berjalan beriringan dengan program-program layanan publik dasar seperti keselamatan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai salah satu dikorbankan.
Keberlanjutan infrastruktur dan transportasi yang berkeselamatan adalah konsep penting yang menggabungkan tiga pilar utama, yakni pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, sistem transportasi yang efisien, dan yang paling krusial, jaminan keselamatan bagi semua penggunanya.
Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menuju target Indonesia Emas 2045. Saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa target capaian dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi. Pada 2024, target-target tersebut resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Kompas, 28/01/2025).
Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, Program Makan Bergizi Gratis didapuk menjadi program utama dengan anggaran fantastis sebesar Rp 335 triliun. Program ini bersanding dengan ketahanan pangan (Rp 164,4 triliun), ketahanan energi (Rp 402,4 triliun), perumahan, serta pertahanan dan keamanan (Rp 425 triliun). Sementara itu, program pendukungnya hanya mencakup pendidikan (Rp 575,8 triliun) dan kesehatan (Rp 244 triliun).
Penetapan anggaran yang sangat besar ini menunjukkan komitmen terhadap program tersebut, namun sekaligus memunculkan kekhawatiran tentang prioritas. Dengan dana sebesar itu, apakah program-program lain yang tidak kalah pentingnya, seperti keberlanjutan infrastruktur dan transportasi yang berkeselamatan, akan terabaikan?
Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana program-program utama itu bisa efektif tanpa dukungan infrastruktur dan transportasi? Kita tahu, daerah miskin sering kali memiliki aksesibilitas yang sangat buruk akibat minimnya infrastruktur dan transportasi umum yang memadai. Tanpa elemen-elemen ini, daerah tersebut akan sulit keluar dari kemiskinan, bahkan mengalami inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, semua program utama dan pendukung akan terasa manfaatnya secara maksimal jika didukung oleh infrastruktur dan transportasi yang kuat.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita perlu memandang infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan dasar, sama pentingnya dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua elemen ini adalah kunci utama untuk mendorong kemajuan suatu wilayah dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Dampak Angkutan Umum
Pemerintah menargetkan pembenahan angkutan umum di 20 kota dalam RPJMN 2025-2029. Namun, program ini menghadapi tantangan serius. Anggaran stimulan skema buy the service (BTS) justru terus menyusut, membuat keberhasilan program ini diragukan. Setelah mencapai puncaknya di angka Rp 582,98 miliar pada tahun 2023, alokasi anggaran terus menurun hingga direncanakan hanya sebesar Rp 80 miliar di tahun 2026. Tahun 2020 sebesar Rp 51,83 miliar, tahun 2021 (Rp 312,25 miliar), tahun 2022 (Rp 552,91), tahun 2024 (Rp 437,89 miliar) dan tahun 2025 (Rp 177,49 miliar).
Ketersediaan angkutan umum sejatinya berkaitan erat dengan isu kemiskinan, bukan semata-mata kemacetan. Daerah-daerah miskin sering kali terisolasi karena sulitnya akses transportasi. Sangat disayangkan jika anggaran untuk transportasi umum harus dikorbankan demi mendukung program lain, seperti Program Makan Bergizi Gratis. Sejatinya, angkutan umum harus dipandang sebagai alat untuk menjangkau dan memberdayakan kaum yang kurang beruntung.
Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu berbagai masalah sosial. Di beberapa wilayah Jawa Tengah, misalnya, ketiadaan angkutan umum menyebabkan anak-anak putus sekolah. Fenomena ini tidak berhenti di situ; angka putus sekolah yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan pernikahan dini, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan jumlah kelahiran bayi stunting.
Penyediaan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan dapat menjadi solusi untuk mengurangi banyaknya proyek perumahan yang mangkrak. Angkutan umum adalah kunci vital bagi aksesibilitas warga terhadap beragam kebutuhan, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan mereka. Tanpa dukungan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum, akses warga akan tersendat, dan upaya mencapai kesejahteraan akan terhambat
Transportasi yang terjangkau dapat memberikan setiap orang bisa menikmati peluang, kebebasan, dan kebahagiaan. Itu kalau pemerintahnya becus dan peduli (Litman, 2025)
Infrastruktur Jalan
Berdasarkan data SK Menteri PUPR No. 1688/KPTS/M/2022, total panjang jalan di Indonesia mencapai 529.132,19 kilometer. Data terbaru dari BPS dan Kementerian PUPR tahun 2024 menunjukkan bahwa 441.250,19 kilometer di antaranya adalah jalan kabupaten/kota.
Meskipun demikian, kondisi jalan ini sangat memprihatinkan. Dari total jalan kabupaten/kota, 12,5 persen (55.501 km) dalam kondisi rusak dan 26,7 persen (117.654 km) rusak berat. Secara keseluruhan, 39,2 persen atau sekitar 173.155 km jalan kabupaten/kota berada dalam kondisi tidak mantap dan memerlukan perbaikan
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengalokasikan dana besar melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD), yaitu sebesar Rp14,6 triliun pada 2023 dan Rp15 triliun pada 2024. Tahun 2025 program ini tidak berlanjut, sehingga jalan rusak di daerah banyak yang belum diperbaiki.
Jalan rusak ini juga sangat berdampak pada operasional angkutan umum. Menurut data Perum Damri 2021, 14 persen dari seluruh ruas jalan yang dilalui Angkutan Perintis berada dalam kondisi rusak, dengan kasus terburuk di Sulawesi Selatan. Kerusakan ini jelas sangat membebani ketahanan kendaraan.
Saat ini, Damri memiliki 34 trayek angkutan perintis yang menghubungkan permukiman transmigrasi di berbagai provinsi. Trayek-trayek ini tersebar, dengan jumlah terbanyak di Jambi (9 trayek) dan Papua Selatan (7 trayek).
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) sangat penting untuk memperlancar operasional Angkutan Jalan Perintis. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang erat antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Kolaborasi ini akan memastikan perbaikan jalan dan jembatan yang dilalui angkutan perintis, termasuk di kawasan transmigrasi, dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
Memperbaiki kondisi jalan kabupaten/kota akan melancarkan distribusi barang dan orang, sehingga memungkinkan penambahan trayek angkutan barang perintis. Saat ini, hanya ada sembilan trayek dan penambahan terkendala oleh jalan rusak. Angkutan perintis ini esensial untuk melanjutkan distribusi dari Tol Laut.
Mengingat manfaat Tol Laut belum menjangkau daerah pedalaman dan pulau-pulau kecil (seperti di Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Kab. Pangkajene Kepulauan), penambahan angkutan barang perintis sangat dibutuhkan, termasuk subsidi feeder kapal tol laut untuk memperluas jangkauan.
Anggaran Keselamatan Jangan Dikurangi
Menurut Darmaningtyas, berulangnya kecelakaan di jalan dan tingginya angka fatalitas, pengambil kebijakan tidak memiliki kesadaran keselamatan. Data kecelakaan pun tidak digunakan dalam membuat kebijakan. Akibat ketidakpedulian ini, banyak nyawa hilang sia-sia di jalan. Sia-sia saja Presiden mendorong generasi unggul kalau akhirnya meninggal di jalan (Kompas.id, 06/02/2025).
Angka kecelakaan di Indonesia sangat memprihatinkan, dan sebagian besar korbannya adalah usia produktif. Berdasarkan data Korlantas Polri (2024), 39,48 persen korban adalah pelajar/mahasiswa (usia 6–25 tahun) dan 39,26 persen adalah usia produktif (25–55 tahun). Bayangkan, setiap jam, empat orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya.
Kondisi ini semakin buruk karena beberapa masalah sistemik. Anggaran operasional KNKT tidak mencukupi, sementara anggaran pemeliharaan infrastruktur kereta api (IMO) justru terus berkurang meskipun jaringan rel bertambah. Situasi ini meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, anggaran rutin untuk rampcheck angkutan wisata dan barang sangat minim, ditambah lagi dengan pembubaran Direktorat Keselamatan Transportasi Darat yang membuat tidak ada lagi lembaga yang secara khusus bertanggung jawab atas keselamatan transportasi darat di Indonesia.
Subsidi Transportasi
Di tengah kesulitan ekonomi, melemahnya daya beli, dan tingginya pengangguran, program angkutan umum dengan tarif murah adalah penyelamat bagi masyarakat. Layanan ini sangat membantu mereka tetap bisa beraktivitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar, sehingga beban harian pun berkurang.
Dengan adanya subsidi, masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dapat menikmati akses transportasi yang terjangkau, membuat pergerakan orang dan barang menjadi lebih mudah.
Saat ini, Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi, bukan krisis hubungan keagamaan. Oleh karena itu, lebih tepat jika pemerintah berdialog dengan para ekonom, bukan tokoh agama, untuk mencari solusi atas masalah minimnya lapangan kerja dan besarnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mimpi Indonesia Maju
Ciri utama negara maju adalah kualitas jaringan transportasi umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, serta aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas dan lansia. Di sana, para pejabat dan masyarakat umum sudah lazim menggunakan angkutan publik karena jangkauannya yang luas, bahkan bisa mencakup 90 persen wilayah perkotaan seperti di Jakarta.
Selain itu, negara maju juga memiliki angka kecelakaan yang rendah, partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap disiplin berlalu lintas, dan kondisi jalan yang mantap hingga ke daerah terpencil.
Mengingat pentingnya sektor-sektor ini, anggaran infrastruktur, transportasi, dan keselamatan tidak boleh ikut dipangkas. Sebaliknya, masih banyak pos anggaran lain yang bisa dihemat, seperti mengurangi atau menghilangkan fasilitas dan kemewahan yang tidak penting bagi para pejabat, mulai dari mobil dinas hingga perjalanan dan pengawalan yang tidak mendesak.
*) Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
Pagi itu, halte yang biasanya riuh dengan penumpang tampak sepi dan hangus. Sisa-sisa kebakaran masih mengepul dari atapnya yang runtuh. Bangku-bangku logam hangus terbakar. Poster-poster layanan publik tergantung setengah terbakar. Di sisi lain jalan, sebuah jembatan penyeberangan penuh coretan dan serpihan kaca. Situasi lengang, menyisakan jejak kerusakan pasca demonstrasi yang berlangsung ricuh pada malam sebelumnya.
Aksi demonstrasi yang berawal di depan Gedung DPR berakhir ricuh dan meluas ke berbagai wilayah. Sedikitnya enam halte TransJakarta terbakar dan rusak berat, enam belas halte dirusak termasuk perangkat elektroniknya, belasan jembatan penyeberangan orang (JPO) dicorat-coret. Kerusakan menjalar hingga Senen, Tanjung Priok, dan Cawang. Di tengah kobaran api dan pecahan kaca, tersisa jejak kemarahan yang belum sempat dimaknai dan suara-suara yang gagal didengar.
Insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, memicu kemarahan publik. Ia tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob dalam kericuhan aksi. Peristiwa itu terekam dan tersebar luas di media sosial, menggugah empati dan amarah. Protes menjalar ke Solo, Bandung, Mataram, Makassar, dan kota-kota lainnya. Banyak yang berubah menjadi kerusuhan. Fasilitas umum jadi sasaran.
Ironisnya, ini bukan kali pertama. Tahun 1998, 2019, 2020, dan kini 2025, setiap letupan sosial besar selalu meninggalkan jejak di halte, JPO, atau fasilitas umum lainnya. Pola ini terus berulang. Fasilitas publik menjadi simbol frustasi dan ruang pelampiasan, serta cerminan rapuhnya relasi antara negara dan warga. Bukan karena disanalah akar masalahnya, tetapi karena hanya itu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirusak.
Pertanyaannya kemudian muncul: mengapa fasilitas publik, seperti halte dan jembatan penyeberangan, kerap menjadi sasaran dalam setiap ledakan amarah sosial?
Halte: Wajah Negara yang Minim Penjagaan
Halte dan jembatan penyeberangan orang (JPO) adalah representasi negara yang paling kasatmata—mudah dijangkau, tersebar di jalan-jalan utama, tapi minim penjagaan. Tak seperti gedung pemerintah atau markas kepolisian yang dilindungi ketat, halte berdiri tanpa pagar, tanpa pagar kawat berduri, tanpa aparat bersenjata. Ketika kemarahan massa menggelegak, halte jadi simbol yang paling mudah dimasuki, mudah dirusak, dan penuh makna. Ia menjadi ruang paling dekat untuk menyalurkan kecewa yang tak tersampaikan.
Dalam psikologi sosial, kemarahan yang tidak dapat dilampiaskan langsung kepada sasaran utama, kerap mencari pelampiasan yang lebih dekat dan lebih lemah. Fasilitas umum seperti halte, jembatan penyeberangan orang (JPO), atau gerbang tol menjadi “sasaran empuk” ketika gedung DPR atau kantor kementerian tak terjangkau. Di tengah kerumunan yang panas dan penuh emosi, simbol pelayanan publik bisa berubah menjadi objek protes tanpa arah.
Dalam kerumunan besar, identitas personal memudar. Individu merasa bebas dari tanggung jawab. Rasa aman karena “tidak dikenali”, mendorong tindakan yang sulit dilakukan sendirian. Satu orang melempar batu, yang lain mengikuti. Aksi menyebar seperti api. Tidak terencana, tidak terkendali. Norma kelompok mendadak berubah: perusakan jadi tindakan bersama.
Tidak semua kerusuhan berasal dari demonstran. Dalam banyak kasus, unsur luar menyusup untuk memperkeruh situasi. Provokator sengaja memicu kekacauan demi membelokkan pesan aksi damai. Di sisi lain, kerusuhan ada dibuat oleh kelompok penjarah yang memanfaatkan momen untuk menjarah di tengah kekacauan. Tujuannya bukan aspirasi, tapi oportunisme.
Visual halte yang terbakar dan jembatan yang rusak menciptakan kesan dramatis. Mudah viral, cepat menyebar. Sorotan media meningkat, dan isu yang diperjuangkan—meski lewat cara negatif—menjadi perbincangan publik. Bagi sebagian pihak, ini adalah “mencari publikasi lewat kerusakan”. Cara cepat dan brutal untuk menyampaikan bahwa relasi antara negara dan warganya sedang terganggu.
Halte harus Kokoh dan Berbasis Komunitas
Halte harus kokoh dan berbasis komunitas—bukan sekadar struktur fisik yang indah, tapi juga ruang publik yang kuat secara sosial dan tangguh menghadapi risiko. Sebagian halte kita memang cantik, futuristik, bahkan “Instagramable”. Namun secara teknis, mungkin memang belum disiapkan untuk menghadapi risiko kerusuhan. Bahan kaca, akrilik, dan komponen elektronik rentan dirusak. Tidak butuh alat berat untuk menghancurkannya. Karena itu, perlu evaluasi serius terhadap desain halte dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur kota tidak hanya perlu indah, tapi juga tangguh menghadapi situasi darurat.
Solusinya bukan sekadar mengganti kaca dengan besi. Halte bisa didesain modular—mudah diganti, tahan api, dan anti-vandal. Kamera pengawas tersembunyi, pengamanan berbasis komunitas, serta keterlibatan warga sekitar sangat penting. Ketahanan bukan hanya urusan material, tapi juga urusan relasi sosial. Ketika warga merasa memiliki, mereka juga akan menjaga.
Bayangkan jika halte dijaga oleh warga sekitar—pengemudi ojek, pedagang, pelajar, hingga satpam komplek. Dari kebersamaan itu bisa lahir komunitas sederhana yang peduli dan aktif merawat halte. Sebut saja, “Sahabat Halte”. Mereka bisa menggelar mural bersama, pameran karya anak-anak, pertunjukan puisi, atau aksi bersih-bersih rutin. Seperti mushola kampung yang dijaga bersama, halte pun bisa menjadi ruang hidup bersama. Pemerintah hanya perlu menginisiasi dan memfasilitasi, selebihnya biarkan warga yang menghidupkannya.
Halte Kita, Tanggung Jawab Kita
Halte bukan milik pemerintah semata. Ia milik semua—pekerja, pelajar, ibu rumah tangga, hingga lansia. Merusaknya bukan sekadar soal kerugian material, tetapi juga mencederai martabat kota: harga diri sebuah ruang hidup bersama. Menjaganya berarti menjaga diri kita sendiri—karena halte adalah titik temu harian kita, ruang tunggu yang menyatukan berbagai latar belakang.
Perusakan halte hanyalah gejala dari persoalan yang lebih kompleks: ketimpangan sosial, kegagalan komunikasi, dan kerapuhan saluran aspirasi. Solusinya tak cukup hanya membangun kembali struktur fisiknya. Kita perlu memulihkan rasa percaya, memperkuat keterlibatan sosial, dan menjadikan halte sebagai simbol kehadiran negara yang manusiawi. Kota yang berpihak pada warganya dimulai dari halte yang kokoh—secara fisik, nilai sosial, dan representatif.
Merawat halte adalah tanggung jawab kita bersama. Dari halte, kita bisa mulai membangun ulang kepercayaan yang retak—antara warga, ruang publik, dan negara. (*)
