Dlingo dan Bengle, Tanaman Full Energi

Gde Mahesa

“Setan ra doyan, dhemit ra ndulit” bisa diartikan sebagai ungkapan untuk seseorang yang kebal dari gangguan makhluk halus yang jahat.

Itulah kata-kata sakti yang disematkan masyarakat Jawa pada tanaman dlingo dan bengle. Sepasang benda ini tidak dapat dipisahkan, karna dipercaya sebagai “benteng” bagi para ibu hamil serta bayi, yang dipercaya dapat mengusir bala dan roh jahat yang menggangu.

Di Jawa Barat dikenal sebagai “pangle”, Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal dengan nama “bengle”, “banggele” di Bali. “Kunyit bolai, bungle, mungle, bengle, banglai, atau kunit bolai” di Sumatera.

Oleh masyarakat Jawa tanaman juga disebut tanaman sambetan, yang diartikan sebagai penangkal penyakit (tolak bala). Bau yang tidak sedap dari bengle diyakini mampu mengusir makhluk halus yang kerap mengganggu bayi sehingga bayi tidak akan terkena sawan (rewel dan tidak berhenti menangis tanpa alasan yang jelas) terutama bila terjadi pada sore dan malam hari.

Untuk mengusir jin jahat dan makhluk halus, bengle biasanya dipakai sebagai jimat, dengan cara dikaitkan menggunakan tali, bersandingan dengan barang lain seperti bawang putih. Dlingo bengle juga dipakaikan pada baju bayi yang dikaitkan dengan jarum peniti dan diganti setiap beberapa hari sekali.

Ada cara lain dalam penggunaannya yaitu dengan menggerus dlingo dan bengle secara bersamaan, kemudian dicampur dengan adas waras, lantas diletakkan pada ubun-ubun bayi setiap selesai mandi. Penggunaan dlingo bengle untuk tolak bala juga dilakukan  ketika ada tetangga yang meninggal dunia. Sedangkan di prosesi kematian bangle dipadukan dengan dlingo sebagai bekal keselamatan jenazah di alam kubur.

Gerusan dlingo bengle juga dipakai oleh keluarga dekat orang yg meninggal, biasanya diusapkan pada kedua pelipis atau belakang daun telinga.

Kini, jimat dlingo bengle sudah modern, dibentuk sebagai gelang dengan cara memasukkan potongan dlingo bengle dan adas waras ke dalam selang kecil, ditambah ornamen warna atau pernak pernik, dan dirangkai menjadi gelang siap pakai.

Dalam dunia ilmiah, dlingo bengle memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Mulai dari gangguan psikologis, meredakan peradangan, menstimulasi sirkulasi, hingga memiliki efek menenangkan.

Minuman jenis rempah tersebut bisa didapat diwarung tukang jamu peresan, kalau di Yogya ada beberapa titik kedai warung wedang rempah-rempah.

Jangan lupa tetap sruputtt kopi pahitnya bullll bullll klepussss…..

Ketika Keadilan Diperebutkan: Hukum, Kekuasaan, dan Nurani Bangsa (Refleksi 2025)

Oleh Brigjen Purn. MJP Hutagaol

> “Hukum tanpa nurani akan melahirkan ketakutan, bukan keadilan.”

Di tengah gelombang penegakan hukum yang mengguncang dunia, muncul sorotan tajam terhadap bagaimana kekuasaan dan tanggung‑jawab diimbangi oleh keadilan tanpa kompromi. Baru‑baru ini, Nicolas Sarkozy — mantan Presiden Prancis (2007‑2012) — dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas kasus konspirasi kriminal dalam kampanye pemilu tahun 2007 yang dituding melibatkan dana Libya.¹ Keputusan ini menjadi momen historis: untuk pertama kalinya dalam era modern Prancis, seorang mantan presiden dinyatakan bersalah dan harus mendekam di balik jeruji.²

Jika sebuah negara demokratis besar pun menegakkan hukum secara tegas terhadap pucuk kekuasaan, maka pertanyaannya adalah: apakah Indonesia mampu mengikuti jejak tersebut — bukan sekadar secara simbolis, tetapi melalui penegakan hukum yang nyata dan konsisten?

Satu tahun lalu, kanal Tempo – Bocor Alus Politik menayangkan video “Adu Kuat Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam Revisi KUHAP” (17 Oktober 2024)³.

Video itu menyingkap dinamika perebutan pengaruh antara dua lembaga besar negara — Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia — dalam pembahasan revisi KUHAP.

Kini, di tahun 2025, perhatian terhadap dunia hukum kembali meningkat. Pemerintah mulai menindak tambang ilegal, sawit tak berizin, dan kasus korupsi besar. Namun di balik langkah-langkah itu, masih terasa bayangan kepentingan dan tarik-menarik kekuasaan.

***

1. Hukum yang Masih Berwajah Ganda

Secara formal, hukum Indonesia terus dibenahi. Tetapi di lapangan, rakyat kecil masih sering menjadi korban.

Pedagang kaki lima ditertibkan tanpa solusi, nelayan kecil diproses hukum sementara kapal besar bebas berlayar.

Sebaliknya, kasus besar yang melibatkan pejabat atau pengusaha kadang berjalan lambat.

Inilah wajah ganda hukum kita — tajam ke bawah, tumpul ke atas.

***

2. Ketika Kekuasaan Mengatur Arah Hukum

Dalam teori, hukum berdiri di atas semua golongan. Namun kenyataannya, banyak keputusan hukum dipengaruhi kedekatan politik dan kekuatan ekonomi.

Prof. Mahfud MD pernah mengatakan, *“Masalah hukum kita bukan pada kurangnya aturan, tapi pada lemahnya moral para pelaksana.”*⁴

Sedangkan Rocky Gerung menegaskan, *“Negara kehilangan rasa malu ketika hukum hanya jadi dekorasi keadilan.”*⁵

Kedua pandangan ini menjadi peringatan bahwa keadilan tidak akan tegak bila moral dan keberanian aparat melemah.

***

3. Belajar dari Bangsa-Bangsa yang Menegakkan Hukum

Banyak negara maju bukan karena kekayaan alamnya, melainkan karena keteguhan dalam menegakkan hukum.

Singapura: hukum ditegakkan tanpa pandang bulu; pejabat tinggi yang melanggar langsung diproses.

Jepang: hukum berpadu dengan budaya malu; pejabat mundur sendiri saat berbuat salah.

Korea Selatan: menghukum dua mantan presiden atas kasus korupsi, menunjukkan tidak ada yang kebal hukum.

Jerman: konsistensi hukum membantu negara bangkit dari kehancuran perang.

Selandia Baru: teladan pemimpin yang jujur membuat hukum dihormati tanpa ditakuti.

Pelajaran: keadilan yang konsisten menumbuhkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan disiplin, dan disiplin menciptakan kemajuan.

***

4. Pembenahan Harus Dimulai dari Diri Sendiri

Keadilan tidak akan hidup hanya karena pasal dan undang-undang, tetapi karena karakter dan tanggung jawab pribadi.

Seorang penyidik yang menolak suap, jaksa yang berani menegakkan kebenaran, hakim yang tidak menjual putusan — merekalah penjaga sesungguhnya dari martabat hukum.

Demikian pula rakyat kecil: berhenti memberi “uang pelicin”, jujur dalam urusan administrasi, dan berani bersuara bila melihat penyimpangan.

***

5. Harapan dari Generasi Muda Penegak Hukum

Generasi muda hukum — calon polisi, jaksa, hakim, dan advokat — harus belajar dari bangsa-bangsa yang berhasil.

Bangsa yang hebat dibangun bukan oleh banyaknya peraturan, tapi oleh manusia yang berintegritas.

Mereka harus menjadi penjaga cahaya moral di tengah sistem yang sering memihak kepentingan.

Ketika aparat bawah memegang integritas, rakyat akan kembali percaya bahwa hukum memang berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan.

***

6. Seruan Moral untuk Negeri

Bangsa ini tidak butuh institusi yang sempurna, tetapi orang-orang yang berani jujur di tengah tekanan.

Keadilan harus menjadi napas kehidupan bernegara — bukan sekadar slogan di dinding pengadilan.

Ketika hukum kembali berpihak pada rakyat, saat itulah bangsa ini benar-benar merdeka.

> Keadilan tidak lahir dari gedung tinggi, tetapi dari hati yang berani memilih benar meski sendirian.

***

Catatan Kaki

1. “Paris court sentences Nicolas Sarkozy to 5 years in prison for criminal conspiracy in Libya case”, Associated Press, 25 September 2025. (apnews.com)

2. “Former French President Nicolas Sarkozy begins 5‑year prison sentence”, Britannica / AP, 21 Oktober 2025. (britannica.com)

3. Tempo – Bocor Alus Politik, “Adu Kuat Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam Revisi KUHAP”, YouTube, 17 Oktober 2024.

4. Mahfud MD, Kompas TV, “Hukum dan Kekuasaan di Indonesia”, 2024.

5. Rocky Gerung, Diskusi Publik – Negara dan Hukum dalam Bayang Kekuasaan, kanal Rocky Gerung Official, 2024.

Air Liur dalam Dua Sisi

Gde Mahesa

Tahukah sedulur, jika air liur mengandung mineral, kalsium, dan fluor yang bermanfaat bagi rongga mulut, tapi juga untuk mata.

Aneh sepertinya, dan bisa jadi mungkin tidak penasaran ingin mencoba, tapi ini bener bisa loh. Hal ini adalah metode kuno, bisa dilakukan dengan cara menggosok air liur ke mata di pagi hari, tentunya sebelum gosok gigi, sarapan dan minum. Mantab kan…..

Dalam penelitian ilmuwan melaporkan, bahwa air liur mengandung sel darah putih, yang berfungsi melawan penyakit dan infeksi. Air liur juga mengandung lendir yang bila bersama-sama dengan sel darah putih, akan menjebak bakteri sehingga luka cepat sembuh.

Air liur merangsang sel darah putih untuk membentuk jaringan efektif DNA dan protein. Itulah sebabnya semua luka kulit dapat terhindar dari infeksi bila terkena air liur. Tak hanya itu, bahwa air liur ternyata banyak manfaatnya yg tidak bisa disebutkan disini. Namun, yang akan saya sampaikan ternyata air liur bisa untuk “pelet”.

Bukan hal baru bila seorang yg tidak memperoleh cinta terkadang akan mencari seribu satu cara untuk mengalahkan wanita atau pria melalui jalan pengasihan atau klenik. Tentunya hanya untuk orang yang mempercayainya. Satu di antaranya menggunakan pelet yang unik, karena memakai media air ludah.

Ilmu type ini mungkin saja tidak sering didengar lantaran memang sedikit yang tahu, karena doa apa yang harus dibacakan saat memberi air liur pada makanan atau minuman untuk dihidangkan pada target.

Sebenarnya cara mengamalkan mantra ini cukup sederhana yakni dengan mengambil air liur sendiri setelah itu dibacakan mantra lalu disatukan dalam makanan yang akan dipakai sebagai media. Air liur harus diambil dari mulut pas dilak-lakan ujung, pas yg atas ( telak ). Pada daerah itu ada liur yang kental serta akan tidak putus jika ditarik.

Ambil air liur itu memakai ibu jari serta jari manis sembari membaca niatan lewat keyakinan masing2. Setelah air liur didapat dalam posisi masihlah dipegang dengan ke-2 jari jadi bacakan mantranya (keinginan – pakai bahasa sendiri tidak masalah) 7x

Lalu tiupkan pada air liur yang ada di tangan, setelah itu air liur itu bisa digabungkan pada makanan atau minuman.

Dalam kejawen ada mantra untuk ritual tersebut, kalau tidak salah namanya “Joyo Sampurno”

Walaupun sudah diritual sesuai ketentuan, namun tentunya tergantung keyakinan dari si pelaku dalam mengamalkannya. Nah di sinilah yang menentukan. Saya memilih nyruputtt kopi pahit  dan bullll bullll klepussss….

Sumpah Pemuda dan Janji Langit bagi Indonesia

Oleh: Brigjen TNI (Purn) MJP Hutagaol

Di tengah zaman yang semakin kehilangan arah dan nurani, bangsa ini perlu berhenti sejenak untuk menengok kembali sumber jiwanya.

Bukan dari kekuasaan, bukan pula dari kepintaran politik, tetapi dari sumpah yang diucapkan dengan jiwa yang murni pada 28 Oktober 1928 — Sumpah Pemuda.

Dari Perang Raja-Raja ke Kesadaran Jiwa Bangsa

Sebelum kata “Indonesia” lahir, Nusantara adalah gugusan kerajaan yang sering berperang dan diadu domba oleh kekuatan asing. Portugis datang, disusul Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda — bangsa kecil dari Eropa yang berhasil menguasai negeri yang begitu luas dan kaya.

Ironis, tapi justru dari ironi itulah kesadaran lahir.

Para pemuda dari berbagai daerah — mereka yang menimba ilmu di Belanda — menyadari sesuatu yang luar biasa:

Bangsa penjajah bisa berkuasa karena bersatu di bawah satu bendera dan satu bahasa, sementara Nusantara tercerai-berai oleh perbedaan.

Maka mereka mulai berpikir, “Kalau bangsa-bangsa Nusantara ingin merdeka, mereka harus lebih dahulu menjadi satu bangsa.”

Itulah awal kelahiran Bangsa Indonesia — bukan hasil perang, tapi hasil kesadaran. Bukan karena dipaksa, tapi karena jiwa-jiwa muda itu tersentuh oleh ilham dari langit.

Sumpah yang Menggetarkan Langit

Sumpah Pemuda bukan sekadar deklarasi politik, tetapi ikrar spiritual.

Sumpah itu mengikat antara manusia dengan Tuhannya — bukan sekadar antarsuku atau antarwilayah.

Dan seperti setiap sumpah yang diucapkan dengan kesungguhan hati, langit mendengarnya.

Tujuh belas tahun kemudian, pada 17 Agustus 1945, bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya.

Itu bukan kebetulan.

Itulah jawaban Tuhan atas Sumpah yang diucapkan para pemuda pada 1928.

Maka benarlah jika Pembukaan UUD 1945 menulis,

> “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa…”

Sebab kemerdekaan ini bukan hadiah penjajah, tetapi penggenapan dari janji surgawi atas tekad bangsa yang berjiwa satu.

Ketika Janji Itu Dikhianati

Namun sejarah juga menunjukkan: siapa pun yang mencoba mengkhianati sumpah itu — akan hancur.

Gerakan yang menolak nilai Ketuhanan dan kebangsaan seperti PKI, ataupun yang ingin memecah kesatuan dengan ideologi sempit seperti NII dan PRRI, semuanya runtuh.

Karena mereka melawan roh yang telah ditegakkan oleh langit.

Hari ini, bentuk pengkhianatan itu muncul dalam wajah baru:

korupsi, kerakusan, politik yang haus kekuasaan, serta mentalitas yang mementingkan diri sendiri.

Bukankah itu semua sama saja dengan melanggar sumpah persatuan dan keadilan bangsa ini?

Sebab siapa yang mengkhianati sumpah, sedang mengkhianati Tuhan yang menjadi saksi lahirnya bangsa ini.

Roh Bangsa Itu Masih Hidup

Roh yang sama yang menggerakkan para pemuda 1928 itu, tidak mati.

Ia masih bernafas di dada setiap anak bangsa yang mencintai negeri ini dengan tulus —

yang menolak menyerah pada ketakutan, kemiskinan, dan kebencian.

Indonesia bukan hanya nama negara; ia adalah roh persaudaraan, roh pengorbanan, dan roh kasih Tuhan yang bekerja melalui sejarah.

Maka, siapa pun yang masih setia pada sumpah itu, akan ditopang oleh tangan langit.

Dan siapa yang mengkhianatinya — akan dihancurkan oleh hukum ilahi yang sama.

Penutup: Janji yang Telah Dijawab Langit

Wahai bangsa Indonesia…

Ingatlah bahwa negeri ini berdiri bukan karena kekuatan senjata,

tetapi karena jiwa-jiwa yang bersatu di bawah naungan kasih Tuhan.

Jagalah sumpah itu, karena di dalamnya terkandung rahasia kemerdekaan yang sejati.

Kembalilah kepada nilai-nilai Pancasila —

bukan sebagai hafalan, tapi sebagai napas kehidupan bangsa.

> Indonesia adalah janji yang telah dijawab langit.

Jangan kita menjadi generasi yang mengingkarinya.

MERDEKA!

Bus Trans Koetaradja : Bukti Nyata Transportasi Publik Gratis Itu Ada

Oleh Djoko Setijowarno *)

Bus Trans Koetaradja adalah sistem transportasi umum di Banda Aceh dan Aceh Besar yang menjadi solusi modern untuk mobilitas perkotaan. Bus Trans Koetaradja tidak hanya dibangun untuk mengatasi kemacetan, tetapi juga untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat .

Sejak kehadirannya, Trans Koetaradja telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian banyak orang, terutama mahasiswa yang menjadikannya andalan untuk pergi ke kampus atau ke pusat kota. Layanan gratis dan fasilitas yang nyaman, seperti pendingin udara, membuat Trans Koetaradja sangat populer dan selalu ramai 8penumpang. Meskipun sempat mengalami tantangan operasional dan revitalisasi, layanan ini terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, menjadikannya salah satu sistem transportasi publik yang sukses dan berkelanjutan di Indonesia.

Perkembangan Bus Trans Koetaradja menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan layanan bus ini sebagai tulang punggung transportasi publik yang terintegrasi di Banda Aceh. Penambahan rute feeder sangat penting karena memungkinkan penumpang dari area yang lebih jauh untuk terhubung ke koridor utama dengan mudah.

Program ini merupakan inisiasi pemerintah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Aceh. Nama “Koetaradja” sendiri diambil dari nama lama Kota Banda Aceh, yakni Kutaraja, yang memberikan sentuhan lokal pada
identitasnya.

Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Aceh (2025), menyebutkan 2 Mei 2016, bus Trans Koetaradja resmi beroperasi, saat itu hanya satu koridor, yaitu Pusat Kota (Masjid Raya Baiturrahman) – Darussalam (Pusat Perkuliahan), dengan jumlah bus sebanyak 25 unit hibah dari Kementerian Perhubungan. Seiring berjalan waktu, saat ini Trans Koetaradja sudah memiliki 59 unit bus, 25 bus ukuran besar dan 34 bus ukuran sedang yang melayani 6 koridor utama dan 5 rute feeder di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Koridor 1 (Pusat Kota – Daerussalam), koridor 2 (Pusat Kota – Blang Bintang via Lambaro), koridor 2B (Pusat Kota – Ulee Lheue), koridor 3A (Pusat Kota – Mata le via Setul, koridor 3B (Pusat kota – Mata le via lampaeuneurut), dan koridor 5 (Pusat kota – Blang Bintang via Ulee Kareng). Sementara feeder 1 (Trans Campus/Darussalam), feeder 2 (Pusat Kota – Lambaro), feeder 3 (Pusat Kota – Lampuuk), feeder 4 (Simpang Rima – Lambung), feeder 5 (BKKBN – Serambi Indonesia), feeder 6 (Keudah – Pasar Al Mahirah), feeder 7 (Darussalam – Pasar Lam Ateuk), feeder 8 (Pusat Kota – Lampaseh) dan yang paling terbaru adalah feeder 9 (Sp Mesra – Kajhu).

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Aceh T. Rizki Fadhil, S.SiT, M.Si akhir September (23/09/2025), menyampaikan, tahun 2016 dioperasikan perdana 10 unit bus besar untuk 1 rute, tahun 2017 untuk 3 rute (25 bus besar dan 5 bus sedang), tahun 2018 untuk 3 rute (25 bus besar dan 15 bus sedang), tahun 2019 untuk 5 rute (25 bus besar dan 27 bus sedang), tahun 2020 untuk 6 rute (25 bus besar dan 27 bus sedang), tahun 2021 untuk 6 rute (25 bus besar dan 27 bus sedang), tahun 2022 untuk 10 rute (6 koridor dan 4 feeder ) menggunakan 25 bus besar dan 27 bus sedang, tahun 2023 dan 2024 untuk 11 rute (6 koridor dan 6 feeder) menggunakan 25 bus besar dan 34 bus sedang, tahun 2025 untuk 15 rute (6 koridor dan 9 feeder) menggunakan 25 bus besar dan 34 bus sedang.

Tempat perhentian Bus Trans Koetaradja berupa halte (permanen dan portable ) dan shelter. Tahun 2016 disediakan 16 halte permanen dan 24 halte portable , tahun 2017 (45 halte permanen dan 38 halte portable ), tahun 2018 (85 halte permanen dan 38 halte portable ), tahun 2019 (90 halte permanen dan 54 halte portable ), tahun 2020 (91 halte permanen dan 76 halte portable ), tahun 2021 (91 halte permanen dan 83 halte portable), tahun 2022 (94 halte permanen, 83 halte portable dan 7 shelter), tahun 2023-2024 (94 halte permanen, 85 halte portable dan 10 shelter) dan tahun 2025 (94 halte permanen, 87 halte portable dan 10 shelter).

Trans Campus

Tersedia juga layanan Trans Campus yang melayani dua kampus negeri, yaitu Universitas Syah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Jumlah bus feeder di jalur ini sebanyak 2 unit bus, mulai dari asrama mahasiswa melewati semua fakulltas dan berakhir di dekat halte Mesjid Jamik yang juga merupakan pemberhentian bus Koridor utama 1.

Bus feeder yang paling diminati khususnya mahasiswa baru ini memiliki kapasitas 16 tempat duduk dan 14 pegangan dengan panjang rute layanan sejauh 5,5 km. Dalam sehari ada 10 ritase, waktu layanan jam 07.30 – 17.05. Sekali ritase 35 menit, waktu tunggu 20 menit untuk kondisi on peak dan 35 menit untuk kondisi off peak. Dengan desain kaca lebar panoramic, bus ini juga dilengkapi dengan ramp untuk disabilitas di pintu belakang bus.

Trans Meudiwana

Setiap hari Minggu dioperasikan Trans Meudiwana. Trans Meudiwana merupakan layanan feeder Trans Koetaradja dikhususkan untuk melayani perjalanan masyarakat yang berpergian ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, seperti Museum, situs sejarah, situs tsunami dan pantai.

Program ini kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, menggunakan 2 armada bus ukuran sedang. Ada dua rute, yaitu Mesjid Raya – Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dan Masjid Raya -Lampuuk. Rute Lampuuk merupakan rute favorit dimana masyarakat bisa menikmati keindahan pantai Lampuuk secara gratis.

Anggaran Operasional

Penyediaan anggaran melalui APBD merupakan wujud komitmen Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1,73 miliar, tahun 2017 (Rp 5,45 miliar), tahun 2018 (Rp 7,76 miliar), tahun 2019 (Rp 11,45 miliar), tahun 2020 (Rp 13,2 miliar), tahun 2021 (Rp 12,99 miliar), tahun 2022 (Rp 15,13 miliar), tahun 2023 (Rp 9,59 miliar), tahun 2024 (Rp 10,57 miliar), dan tahun 2025 (Rp 12,65 miliar).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Prov. Aceh Tahun 2025 sebesar Rp 11 triliun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh (Rp 1,47 triliun), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar (Rp 1,8 triliun). Menurut data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun 2024, kawasan perumahan yang harus dilayani di Kota Banda Aceh sebanyak 59 kawasan perumahan dan 113 kawasan perumahan di Kab. Aceh Besar. Sejumlah kawasan perumahan itu harus mendapat layanan transportasi umum.

Sejak awal dioperasikan, layanan Trans Koetaradja dikenal sebagai angkutan massal yang gratis bagi masyarakat. Biaya operasionalnya sepenuhnya ditanggung oleh APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). Meskipun ada wacana untuk memberlakukan tarif, layanan gratis ini masih berlaku dan menjadi salah satu daya tarik utamanya.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan ketepatan waktu secara konsisten. Meskipun begitu, Trans Koetaradja telah membuktikan diri sebagai solusi transportasi publik yang efektif, aman, dan nyaman di Banda Aceh. Dengan terus berkembangnya layanan dan modernisasi sistem, diharapkan Trans Koetaradja dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemacetan dan menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan.

Perkembangan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan Trans Koetaradja sebagai tulang punggung transportasi publik yang terintegrasi di ibukota Provinsi. Penambahan rute feeder sangat penting karena memungkinkan penumpang dari area yang padat pemukiman dapat juga menikmati layanan transportasi gratis ini.

Minat masyarakat untuk menggunakan Trans Koetaradja cenderung tinggi, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Layanan ini menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena beberapa faktor kunci yang membedakannya dari moda transportasi lain. Namun, ada juga beberapa tantangan yang memengaruhi minat masyarakat.

Faktor Pendorong Minat Penggunaan

Beberapa penelitian dan survei menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan Trans Koetaradja didorong oleh hal-hal berikut. Pertama, layanan gratis . Ini adalah faktor utama yang membuat Trans Koetaradja sangat diminati. Dengan tidak adanya tarif, masyarakat dapat menghemat biaya transportasi harian, yang sangat membantu terutama bagi pelajar dan mahasiswa yang memiliki anggaran terbatas.

Kedua, kualitas pelayanan . Secara umum, Trans Koetaradja dinilai memiliki kualitas pelayanan yang baik. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti (a) kenyamanan bus, bus dilengkapi dengan pendingin udara (AC) yang membuat perjalanan lebih nyaman, terutama di cuaca panas, (b) fasilitas khusus, adanya tempat duduk prioritas untuk wanita hamil, lansia, atau penyandang disabilitas menunjukkan perhatian terhadap kenyamanan semua penumpang, dan (c) keamanan, masyarakat merasa lebih aman menggunakan transportasi umum massal dibandingkan dengan kendaraan pribadi, terutama untuk perjalanan jauh.

Ketiga, jangkauan rute yang terus bertambah . Seiring perkembangannya, Trans Koetaradja terus menambah koridor dan rute feeder (pengumpan) yang menjangkau lebih banyak area strategis, seperti kampus, pusat perkantoran, dan pasar. Hal ini membuat aksesibilitas menjadi lebih mudah, sehingga meningkatkan minat masyarakat yang tinggal jauh dari rute utama.

Keempat, aplikasi digital . Kehadiran aplikasi yang memungkinkan pengguna melacak posisi bus secara real-time sangat membantu dalam merencanakan perjalanan. Penumpang tidak perlu menunggu terlalu lama di halte karena mereka bisa memprediksi waktu kedatangan bus dengan lebih akurat.

Faktor Penghambat dan Tantangan

Meskipun minatnya tinggi, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Pertama, keterbatasan waktu dan jalur khusus . Salah satu keluhan utama adalah ketidaktepatan waktu bus, terutama karena tidak adanya jalur khusus. Trans Koetaradja harus berbagi jalur dengan kendaraan lain yang seringkali menyebabkan keterlambatan akibat kemacetan. Hal ini bisa mengurangi minat bagi mereka yang memiliki jadwal padat.

Kedua, akses ke halte . Meskipun rute terus diperluas, jarak halte yang jauh dari pemukiman masih menjadi masalah bagi sebagian orang. Masyarakat cenderung lebih memilih moda transportasi lain yang bisa langsung menjemput mereka di depan rumah. Disinilah dukungan Walikota Banda Aceh dan Bupati Aceh Besar sangat dibutuhkan seperti menghadirkan micro bus pengumpan.

Ketiga, adanya pilihan transportasi lain . Masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih memilih transportasi pribadi atau layanan ojek daring yang lebih fleksibel dan bisa menjangkau lokasi mana pun tanpa perlu menunggu.

Secara keseluruhan, minat masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap Trans Koetaradja sangat positif, terutama karena layanan ini gratis, nyaman, dan terus berinovasi. Namun, untuk semakin meningkatkan minat dan mengalihkan lebih banyak pengguna kendaraan pribadi, tantangan seperti ketepatan waktu dan aksesibilitas halte perlu terus diatasi.

*) Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Akselerasi UMKM China: Strategi Komprehensif Pemerintah dalam Membangun Tulang Punggung Ekonomi

Oleh : Heri Mulyono

Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) China telah menjelma menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia. Dengan kontribusi mencapai 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, 50 persen dari penerimaan pajak, dan 79,4 persen dari total lapangan kerja, UMKM bukan sekadar pelengkap sistem ekonomi China—mereka adalah jantungnya.

Namun di balik angka-angka impresif tersebut, terdapat cerita tentang transformasi sistemik yang dikendalikan oleh kebijakan pemerintah yang ambisius dan komprehensif. Dari jalanan padat Beijing hingga zona industri di pedalaman Xinjiang, pemerintah China telah mengembangkan ekosistem pendukung UMKM yang integratif, mencakup pembinaan berjenjang, dukungan permodalan masif, hingga akses pasar regional dan global.

Sistem Pembinaan Berjenjang: Dari Inovator Lokal Hingga “Little Giant”

Sejak diluncurkannya strategi Made in China 2025, pemerintah China telah mengembangkan sistem pembinaan UMKM berbasis teknologi tinggi yang unik dan terstruktur. Sistem ini tidak hanya memberikan label, tetapi juga jalur akselerasi pertumbuhan yang jelas bagi perusahaan-perusahaan yang berpotensi.

Di tingkat paling dasar, pemerintah provinsi mengidentifikasi “Innovative SMEs”, perusahaan-perusahaan manufaktur yang menunjukkan potensi inovasi. Dari kelompok ini, dipilih “Specialized SMEs” yang memiliki fokus khusus pada ceruk pasar tertentu. Kemudian, yang terbaik dari kelompok ini dipromosikan ke status nasional sebagai “Little Giant” —perusahaan yang menjadi model dalam mengejar pembangunan berbasis inovasi.

Yang paling istimewa adalah kategori tertinggi: “Manufacturing Champions”, perusahaan-perusahaan yang menjadi pemimpin industri dalam sub-sektor spesifik. Hingga 2025, China telah berhasil mencapai target mengembangkan 10.000 perusahaan “Little Giant”, dengan sekitar 80 persen di antaranya beroperasi dalam sepuluh sektor manufaktur strategis yang digariskan dalam strategi Made in China 2025, mulai dari chip semikonduktor, robotika, hingga komponen pesawat terbang.

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) melaporkan bahwa hingga akhir 2024, China telah memelihara lebih dari 140.000 UMKM yang tergolong “specialized dan innovative”, membentuk 300 klaster industri karakteristik untuk UMKM di seluruh negeri.

Revolusi Permodalan: Memecah Hambatan Akses Finansial

Kesulitan akses permodalan telah lama menjadi momok bagi UMKM di seluruh dunia, dan China tidak terkecuali. Survei menunjukkan bahwa 65 persen pemilik UMKM mencantumkan kesulitan pembiayaan sebagai hambatan utama pengembangan usaha mereka. Namun, pemerintah China telah merespons tantangan ini dengan serangkaian intervensi finansial yang masif dan inovatif.

Pada April 2024, People’s Bank of China (PBC) meluncurkan program re-lending senilai 500 miliar yuan (sekitar 69 miliar dolar AS atau Rp 1.164 triliun) untuk mendorong inovasi teknologi dan peningkatan industri, dengan 100 miliar yuan (Rp 232,9 triliun) khusus dialokasikan untuk membantu pertumbuhan perusahaan teknologi. Hampir 7.000 perusahaan yang memenuhi syarat dalam daftar awal telah dikirimkan ke bank-bank untuk mendapatkan pembiayaan.

Yang lebih impresif adalah peningkatan batas pinjaman inklusif untuk usaha mikro dan kecil, yang naik dari 10 juta yuan (Rp 23,29 miliar) menjadi 20 juta yuan (Rp 46,58 miliar) per peminjam. Hingga akhir Mei 2024, total pinjaman inklusif untuk usaha mikro dan kecil mencapai 31,56 triliun yuan (Rp 73.524 triliun), menandai peningkatan 19,3 persen dari tahun sebelumnya.

Pada Februari 2025, bank-bank di seluruh China telah menyalurkan 37,3 triliun yuan (Rp 86.858 triliun atau 5,2 triliun dolar AS) dalam pinjaman melalui platform kredit UMKM, termasuk 9,4 triliun yuan (Rp 21.894 triliun) dalam pinjaman kredit tanpa agunan. Ini merupakan terobosan signifikan, mengingat salah satu hambatan terbesar UMKM tradisional adalah ketidakmampuan menyediakan jaminan yang memadai.

Untuk mengatasi masalah agunan, PBC telah membentuk sistem registrasi dan pengungkapan terpadu untuk pembiayaan aset bergerak. Hingga akhir 2024, sistem ini telah memproses 44 juta registrasi dan menangani 260 juta pertanyaan. Pada Oktober 2024, PBC juga menginisiasi platform berbagi informasi kredit arus kas UMKM, yang telah membuat file kredit untuk 56 juta perusahaan dan bisnis individu, serta mencakup 88 juta akun arus kas.

Teknologi Finansial: Mendemokratisasi Akses Modal

Peran teknologi finansial dalam mendukung UMKM tidak bisa diabaikan. Du Xiaoman, salah satu perusahaan fintech terkemuka China, pada 2024 menyediakan 38,6 miliar yuan (Rp 89.906 triliun) dalam pinjaman berbunga rendah kepada 1,12 juta usaha kecil, mikro, dan individu. Perusahaan ini juga membebaskan lebih dari 300 juta yuan (Rp 698,76 miliar) dalam bunga pinjaman untuk 1,35 juta klien kecil dan mikro. Secara kumulatif, hingga akhir 2024, Du Xiaoman telah membebaskan lebih dari 2,4 miliar yuan (Rp 5,59 triliun) dalam bunga pinjaman untuk 7 juta pengguna usaha kecil dan mikro.

Bank-bank besar seperti Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) dan Bank of China telah meluncurkan pusat keuangan teknologi untuk memperkuat dukungan bagi UMKM berbasis teknologi. Export-Import Bank of China menggunakan big data perdagangan untuk menyesuaikan produk online bagi usaha mikro dan kecil yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Pendekatan berbasis data ini memungkinkan bank untuk mengevaluasi dinamika rantai industri dan risiko operasional dengan lebih akurat. Di Provinsi Zhejiang, sebuah produsen plastik teknik berkinerja tinggi yang tidak memiliki aset berwujud yang cocok untuk jaminan tradisional, berhasil mendapatkan jalur kredit 2 juta yuan (Rp 4,66 miliar) berkat analitik data canggih.

Akses Pasar Regional dan Global: Belt and Road Initiative

Pemerintah China tidak hanya fokus pada penguatan kapasitas internal UMKM, tetapi juga membuka pintu akses ke pasar regional dan global melalui Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif ambisius ini, yang diluncurkan pada 2013, telah menjadi katalisator penting bagi ekspansi UMKM China ke luar negeri.

Pada 2024, perdagangan barang China dengan negara-negara mitra BRI mencapai 22,1 triliun yuan (Rp 51.475 triliun atau 3,07 triliun dolar AS). Hampir 54 persen impor China berasal dari negara-negara mitra BRI, menunjukkan integrasi ekonomi yang dalam. Ekspor China ke negara-negara BRI tidak hanya mencakup barang konsumen, tetapi juga peralatan industri dan komponen, yang membantu mempromosikan pembangunan industri di negara-negara tersebut.

Investasi dua arah dengan negara-negara BRI terus berkembang. Dalam sebelas bulan pertama 2024, investasi langsung non-keuangan China di negara-negara BRI mencapai 214,66 miliar yuan (Rp 500,1 triliun), sementara investasi dari negara-negara tersebut ke China naik menjadi 99,87 miliar yuan (Rp 232,6 triliun). Proyek-proyek kontrak China di negara-negara mitra BRI mencatat omset 826,34 miliar yuan (Rp 1.925 triliun), dengan 700 proyek bantuan diorganisir dan diimplementasikan untuk membantu meningkatkan pembangunan negara-negara tersebut.

Untuk UMKM Eropa dan internasional lainnya, BRI juga membuka peluang baru. Meskipun skala dan jumlah uang yang terlibat mungkin tampak tidak terjangkau bagi banyak usaha kecil dan menengah, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Peluang berkembang di area seperti tahap awal pengembangan proyek, layanan konsultasi, dan subkontrak pasokan atau layanan khusus.

Transformasi Digital: Memasuki Era Industri 4.0

Menyadari bahwa transformasi digital adalah kunci untuk mempertahankan daya saing di ekonomi yang semakin didorong oleh teknologi, pemerintah China telah meluncurkan serangkaian program dukungan ambisius untuk digitalisasi UMKM.

Pada November 2024, departemen pemerintah merilis rencana aksi khusus untuk pemberdayaan digital UMKM untuk periode 2025-2027. Rencana aksi ini bertujuan untuk membentuk ekosistem pencocokan pasokan dan permintaan yang baik untuk transformasi digital UMKM, mendorong transformasi digital UMKM menuju cakupan yang lebih luas, tingkat yang lebih tinggi, dan kualitas serta efisiensi yang lebih baik.

Target yang ditetapkan sangat ambisius: lebih dari 40 persen dari 57 juta UMKM di seluruh negeri harus mengadopsi solusi berbasis cloud pada tahun 2027. Untuk mencapai target ini, pemerintah menyediakan berbagai bentuk dukungan, mulai dari subsidi hingga insentif pajak.

Catatan Perbandingan: Untuk memberikan gambaran skala dukungan pemerintah China, nilai-nilai dalam yuan telah dikonversi ke rupiah dengan kurs rata-rata 1 yuan = Rp 2.329 (Oktober 2025). Sebagai perbandingan, total pinjaman UMKM China mencapai Rp 86.858 triliun, jauh melampaui total kredit UMKM Indonesia yang pada 2024 berada di kisaran Rp 1.300 triliun.

Penelitian menunjukkan bahwa kedua bentuk dukungan pemerintah—subsidi dan insentif pajak—secara positif mempromosikan transformasi digital perusahaan. Mekanisme yang mendasari meliputi pelonggaran kendala keuangan, peningkatan investasi Research and Development (R&D), dan peningkatan kemampuan pengambilan risiko.

Di tingkat lokal, implementasi transformasi digital juga menunjukkan hasil nyata. Di Provinsi Jiangxi, pergeseran digital telah menghasilkan penurunan 9 poin persentase dalam proporsi industri manufaktur yang mengkonsumsi energi tinggi dalam total konsumsi energi provinsi selama dua tahun terakhir, dibandingkan dengan periode awal Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020).

Dukungan Regulasi: Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Kondusif

Selain dukungan finansial dan program pembinaan, pemerintah China juga terus memperbaiki kerangka regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM.

Indeks Pengembangan UMKM yang diterbitkan oleh China Association for SMEs (CASME) untuk Oktober 2024 menunjukkan angka 89, naik 0,3 poin persentase dari September, menandai peningkatan terbesar sejak Maret 2023. Survei nasional resmi lainnya mengungkapkan bahwa perusahaan yang beroperasi pada kapasitas penuh mencapai 40,2 persen dari total, meningkat 4,4 poin persentase dari bulan sebelumnya.

Namun, pemerintah juga menyadari bahwa masih ada tantangan. Di beberapa wilayah, karena tekanan fiskal, bisnis melaporkan masalah seperti biaya sewenang-wenang, denda, dan pungutan. Oleh karena itu, pemerintah terus memajukan tata kelola pasar untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik bagi perusahaan.

Dalam hal perlindungan hak UMKM, pemerintah juga telah memperkuat sistem kekayaan intelektual, memfasilitasi kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian, serta mendorong perusahaan besar untuk bertindak sebagai pemodal, klien, dan mentor bagi UMKM.

Inovasi dan Kewirausahaan: Membangun Ekosistem Start-up

Untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan, Kementerian Sains dan Teknologi telah mengeluarkan Pedoman Kerja tentang Sistem Poin Inovasi (Versi Uji Coba Nasional). Pada 2024, kementerian bekerja sama dengan People’s Bank of China untuk membentuk pinjaman ulang inovasi sains dan teknologi senilai 100 miliar yuan (Rp 232,9 triliun) berdasarkan “Sistem Poin Inovasi”. Setelah dua batch, hampir 30.000 perusahaan “daftar putih” telah dipilih dan direkomendasikan kepada PBC sebagai kandidat perusahaan untuk pinjaman ulang inovasi sains dan teknologi untuk meningkatkan dukungan pembiayaan.

Pemerintah juga mempromosikan inkubator perusahaan sains dan teknologi untuk mendukung start-up dengan fasilitas, bimbingan, layanan teknis, pengembangan pasar, investasi, dan nasihat manajemen. Inkubator harus memastikan bahwa setidaknya 30 persen perusahaan mereka adalah perusahaan teknologi atau UMKM inovatif, mendukung pertumbuhan UMKM yang fokus pada kemajuan teknologi.

Tantangan dan Prospek Masa Depan

Meskipun prestasi pemerintah China dalam mendukung UMKM sangat mengesankan, tantangan tetap ada. Perlambatan ekonomi China pasca-pandemi COVID-19 telah tercermin dalam indikator kinerja UMKM. Menurut European Union Chamber of Commerce in China’s Business Confidence Survey 2025, rekor 73 persen perusahaan yang disurvei melaporkan bahwa berbisnis di China menjadi lebih sulit. Hanya 38 persen responden yang melaporkan pertumbuhan pendapatan pada 2024, persentase terendah yang pernah tercatat.

Perlambatan ekonomi China, ketegangan AS-China yang meningkat, dan risiko geopolitik yang lebih luas menjadi tantangan utama. Namun, pemerintah China terus merespons dengan mengintensifkan upaya untuk memperkuat sektor swasta, khususnya UMKM dan investor asing.

Ke depan, pemerintah China berencana untuk terus mengejar kerja sama praktis dengan negara-negara mitra BRI di bidang ekonomi digital, energi bersih, dan mineral hijau. China juga akan bekerja untuk mengamankan lebih banyak perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian perlindungan investasi bilateral dengan negara-negara mitra BRI.

Dalam konteks transformasi digital, fokus akan ditekankan pada integrasi penuh data besar publik dengan UMKM dan mengikuti jalur pengembangan yang terspesialisasi dan inovatif. Ini akan melahirkan kekuatan produktif baru yang terdiri dari kualitas, standar, kemampuan, dan karakteristik baru, yang akan memimpin dalam melepaskan potensi inovasi China.

Pelajaran bagi Indonesia dan Negara Berkembang Lainnya

Model pengembangan UMKM China menawarkan beberapa pelajaran berharga bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya. Pertama, pentingnya sistem pembinaan yang terstruktur dan berjenjang, yang memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendukung perusahaan-perusahaan yang paling berpotensi.

Kedua, intervensi finansial yang masif dan inovatif sangat penting untuk memecah hambatan akses modal yang dihadapi UMKM. Ini tidak hanya mencakup pinjaman bank tradisional, tetapi juga platform teknologi finansial dan sistem kredit berbasis data.

Ketiga, membuka akses ke pasar regional dan global melalui inisiatif seperti BRI dapat memberikan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang di luar pasar domestik.

Keempat, transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi yang semakin digital. Dukungan pemerintah dalam bentuk program, subsidi, dan infrastruktur digital sangat penting.

Kelima, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif melalui perbaikan regulasi berkelanjutan dan perlindungan hak-hak UMKM adalah fondasi penting untuk pertumbuhan sektor ini.

Catatan Akhir

Peran pemerintah China dalam mengembangkan UMKM menunjukkan bahwa dengan strategi yang komprehensif, terstruktur, dan didukung oleh sumber daya yang memadai, UMKM dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan. Dari sistem pembinaan berjenjang “Little Giant”, akses permodalan masif melalui bank dan fintech, ekspansi pasar melalui Belt and Road Initiative, hingga transformasi digital yang ambisius—semua elemen ini bekerja bersama dalam ekosistem yang terintegrasi.

Meskipun menghadapi tantangan dari perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik, komitmen pemerintah China untuk terus mendukung UMKM tetap kuat. Dengan lebih dari 140.000 UMKM inovatif yang telah dikembangkan, 300 klaster industri karakteristik yang terbentuk, dan target digitalisasi yang ambisius untuk 2027, masa depan UMKM China tampak menjanjikan.

Bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, model China menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana pemerintah dapat memainkan peran katalitik dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, inovatif, dan kompetitif secara global. Pertanyaannya bukan apakah UMKM penting bagi ekonomi—itu sudah jelas—tetapi bagaimana pemerintah dapat menciptakan kondisi terbaik bagi mereka untuk berkembang dan menjadi tulang punggung ekonomi yang sesungguhnya.(*)

Sumber: Berbagai laporan dari UNDP, EU SME Centre, Kementerian Perdagangan China, People’s Bank of China, dan institusi penelitian internasional, 2024-2025.

Air, Manusia, dan Takdir Peradaban

Oleh Brigjen Purn MJP Hutagaol

Pada 20 Oktober 2025, di hadapan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan mendasar:

> “Air adalah sumber kehidupan bangsa. Tanpa air yang bersih dan cukup, tidak ada ketahanan pangan, tidak ada kesehatan, dan tidak ada masa depan.”

Kalimat sederhana ini bukan sekadar arah kebijakan, tetapi pesan peradaban.

Manusia lahir dari setetes air, hidup karena air, dan sering kali diuji bahkan dihukum oleh air yang tak dijaga.

Dalam sejarah, air bah Nabi Nuh menjadi penyuci bumi, sementara tsunami Aceh mengingatkan manusia bahwa alam bukan musuh, melainkan pengingat agar manusia tak melampaui batas. Kini air yang sama kita bendungi, perdagangkan, dan kotori — seolah air hanyalah komoditas, bukan anugerah.

Filosofi para Mpu Nusantara menegaskan hakikat air sebagai lambang rasa dan keseimbangan.

Mpu Tantular mengingatkan lewat “Bhinneka Tunggal Ika” — air dari sungai-sungai berbeda tetap menyatu di muara.

Mpu Kuturan mengajarkan Tri Hita Karana — harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

Mpu Prapanca menggambarkan pemimpin adil sebagai air yang mengalir jernih, memberi kehidupan tanpa pilih kasih.

Air, bagi mereka, adalah simbol kebijaksanaan dan keadilan.

Lihatlah suku Mohana di Pakistan dan suku Bajo di Indonesia.

Keduanya hidup sederhana, namun menyimpan kebijaksanaan besar:

> “Air bukan milik manusia; manusia hanyalah tamu di atasnya.”

Mereka memahami pasang surut, arus, dan kehidupan laut bukan dari teori, melainkan dari pengalaman turun-temurun yang membentuk kearifan ekologis.

Mereka tahu kapan laut beristirahat, kapan ikan bertelur, dan kapan manusia harus menahan diri.

Air bagi mereka adalah guru yang sabar — mengajarkan keseimbangan, kesabaran, dan kejujuran. Mereka tidak membangun tembok melawan alam, tapi membangun jiwa yang seirama dengan alam.

Kini, di zaman modern, air bukan sekadar sumber kehidupan, tapi juga sumber kekayaan.

Sebotol air bermerek lebih mahal dari satu liter bahan bakar. Sebagian besar berasal dari air tanah hasil sumur bor — dari sumber alam yang seharusnya dijaga.

Industri air bisa menghidupi, tapi juga menghancurkan, bila tak disertai etika dan keseimbangan.

Presiden Prabowo benar: air adalah kedaulatan masa depan.

Barangsiapa menguasai air, ia menguasai pangan, energi, dan keberlanjutan bangsa.

***

PESAN DAN PELAJARAN UNTUK KITA SEMUA

Air adalah sumber kehidupan yang tak tergantikan.

Sawah yang menghijau, ladang yang subur, ikan yang berenang di sungai — semuanya bergantung pada air yang bersih dan cukup.

Namun kita sering lupa:

setiap sampah yang dibuang ke sungai, setiap limbah yang tak diolah, adalah pengkhianatan kecil terhadap kehidupan itu sendiri.

Suku Mohana dan Bajo tidak kaya harta, tapi kaya kesadaran.

Mereka hidup dengan prinsip sederhana namun dalam:

> “Kalau air dijaga, hidup akan menjaga kita.”

Mereka tidak menimbun, tidak mengeksploitasi, tapi bersyukur atas setiap tetes kehidupan.

Maka pesan untuk kita semua:

Jaga air, jaga kehidupan.

Jangan cemari sungai dan mata air.

Hargai setiap tetes air, karena di situlah masa depan anak cucu kita mengalir.

Air mengajarkan kita untuk lembut tanpa lemah, mengalir tanpa kehilangan arah, dan menyegarkan tanpa membeda-bedakan.

Barangsiapa menjaga air, ia sedang menjaga bangsanya.

Barangsiapa merusak air, ia sedang mengeringkan jiwanya sendiri.

Begitulah pelajaran dari suku Mohana, dari Bajo, dan dari nurani kita sendiri.

Air adalah guru yang diam — tapi selalu bicara pada mereka yang mau mendengar. (*)

Trump vs Maduro: Anatomi Perseteruan dan Ancaman Invasi yang Mengguncang Venezuela

Oleh : Heri Mulyono

Perseteruan antara Donald Trump dan Nicolás Maduro telah menjadi salah satu konflik geopolitik paling volatile (bergejolak dan tidak stabil) dalam hubungan AS-Amerika Latin. Kini, dengan Trump kembali ke Gedung Putih, ancaman invasi militer ke Venezuela kembali mencuat ke permukaan.

Akar Perseteruan: Dari Sanksi hingga Pengakuan Presiden Tandingan

Konflik antara Donald Trump dan Nicolás Maduro dimulai sejak tahun-tahun awal kepresidenan Trump yang pertama. Pada 2017, pemerintahan Trump mulai memperketat sanksi ekonomi (hukuman berupa pembatasan perdagangan dan keuangan) terhadap Venezuela, yang kemudian meningkat drastis pada 2019 ketika Washington secara kontroversial mengakui Juan Guaidó—ketua parlemen Venezuela—sebagai presiden interim (sementara) Venezuela yang sah, menolak legitimasi (keabsahan) Maduro.

Langkah tersebut menandai eskalasi dramatis dalam hubungan bilateral (hubungan dua negara). Trump tidak hanya menerapkan sanksi yang melumpuhkan industri minyak Venezuela—tulang punggung ekonomi negara itu—tetapi juga membekukan aset (kekayaan) pemerintah Venezuela di AS dan melarang warga Amerika berbisnis dengan rezim (pemerintahan) Maduro. Sanksi ini berkontribusi pada krisis ekonomi dan kemanusiaan yang mendalam di Venezuela, dengan inflasi yang mencapai jutaan persen dan eksodus massal (perpindahan besar-besaran) warga Venezuela ke negara-negara tetangga.

Maduro merespons dengan retorika anti-imperialis (pernyataan menentang dominasi negara besar) yang keras, menuduh Trump sebagai “supremasis rasis” dan menggambarkan kebijakan AS sebagai upaya kudeta modern (perebutan kekuasaan secara paksa). Ia secara konsisten memobilisasi sentimen anti-Amerika untuk memperkuat basis dukungan domestiknya, sambil mendekatkan diri dengan Rusia, China, Kuba, dan Iran sebagai mitra strategis (sekutu dalam bidang politik dan ekonomi).

Ancaman Militer yang Tidak Pernah Padam

Yang membuat perseteruan ini berbeda dari konflik diplomatik biasa adalah kesediaan Trump untuk secara terbuka membahas opsi militer. Pada Agustus 2017, Trump mengejutkan dunia dengan menyatakan bahwa ia tidak akan mengesampingkan “opsi militer” untuk Venezuela. Pernyataan ini langsung memicu kecaman dari sebagian besar negara-negara Amerika Latin, bahkan dari pemerintahan yang kritis terhadap Maduro.

Pada 2019, di tengah upaya memaksa Maduro turun dari kekuasaan, Trump kembali menegaskan bahwa “semua opsi ada di meja,” termasuk intervensi militer (campur tangan dengan kekuatan bersenjata). Meskipun invasi berskala penuh tidak pernah terjadi, AS melancarkan berbagai operasi tekanan, termasuk pengerahan kapal perang di perairan Karibia (laut di sekitar Amerika Tengah dan kepulauan Karibia) dengan dalih memerangi perdagangan narkoba.

Sekarang, dengan Trump kembali menjabat sejak Januari 2025, ancaman tersebut mengalami kebangkitan. Dalam beberapa pernyataan publik, Trump telah mengulangi retorika kerasnya terhadap Maduro, menyebutnya sebagai “diktator” dan “narko-teroris,” sambil mengisyaratkan bahwa tindakan tegas mungkin diperlukan untuk mengatasi apa yang ia sebut sebagai “ancaman terhadap keamanan hemisfer”—istilah yang merujuk pada keamanan dan stabilitas di seluruh belahan bumi Barat, mencakup Amerika Utara, Tengah, dan Selatan.

Landasan Legal yang Digunakan Trump

Pemerintahan Trump telah membangun beberapa argumen legal untuk membenarkan kemungkinan intervensi militer ke Venezuela, meskipun dasar-dasar ini kontroversial dan diperdebatkan secara luas.

Pertama, Trump menggunakan narasi “ancaman keamanan nasional.” Pemerintahannya menunjuk pada koneksi yang diduga antara pemerintah Venezuela dengan organisasi kriminal transnasional (jaringan kejahatan lintas negara), khususnya perdagangan narkoba. Departemen Kehakiman AS bahkan mendakwa Maduro dan sejumlah pejabat tinggi Venezuela atas tuduhan narko-terorisme (kejahatan terkait perdagangan narkoba yang dikaitkan dengan terorisme) pada 2020, dengan menawarkan hadiah hingga $15 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro.

Argumen ini didasarkan pada doktrin pertahanan diri (prinsip hukum yang membolehkan negara membela diri) yang diakui dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang memungkinkan negara menggunakan kekuatan militer untuk melindungi diri dari ancaman. Namun, penggunaan doktrin ini untuk kasus Venezuela sangat diperdebatkan karena Venezuela tidak pernah menyerang AS secara langsung.

Kedua, Trump mengacu pada Doktrin Monroe—kebijakan luar negeri AS yang dideklarasikan tahun 1823—dan prinsip “tanggung jawab melindungi” atau Responsibility to Protect (R2P). Doktrin Monroe pada dasarnya menyatakan bahwa AS memiliki kepentingan khusus dalam mencegah campur tangan negara-negara Eropa di belahan bumi Barat, dan AS berhak ikut campur dalam urusan negara-negara Amerika Latin. Sementara R2P adalah prinsip yang dikembangkan pada awal 2000-an yang menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida (pembantaian massal), kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan ketika negara gagal melakukannya.

Tim legal Trump berpendapat bahwa krisis kemanusiaan di Venezuela—dengan lebih dari 7 juta orang meninggalkan negara itu sejak 2015—memberikan justifikasi (pembenaran) moral dan legal untuk intervensi kemanusiaan. Mereka juga menunjuk pada penindasan brutal terhadap oposisi politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.

Ketiga, ada argumen tentang “pemerintahan tidak sah.” Karena AS tidak mengakui Maduro sebagai presiden yang sah sejak 2019, beberapa penasihat Trump berpendapat bahwa intervensi militer bukan merupakan pelanggaran kedaulatan (hak negara mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan asing) karena rezim Maduro dianggap ilegal. Logika ini menyatakan bahwa AS akan bertindak atas undangan dari “pemerintah sah” Venezuela yang diwakili oleh oposisi.

Keempat, Trump menggunakan Authorization for Use of Military Force (AUMF)—wewenang penggunaan kekuatan militer—yang disahkan Kongres setelah serangan 11 September 2001, yang memberikan presiden wewenang luas untuk menggunakan kekuatan militer melawan organisasi teroris dan negara-negara yang melindungi mereka. Dengan mengklasifikasikan rezim Maduro sebagai “narko-teroris,” pemerintahan Trump berupaya memasukkan Venezuela di bawah payung legal AUMF ini.

Respons Pakar Hukum Internasional: Skeptisisme dan Kecaman

Mayoritas pakar hukum internasional menolak argumen-argumen Trump sebagai tidak memiliki dasar legal yang kuat dan berbahaya sebagai preseden (contoh yang bisa dijadikan acuan di masa depan).

Mary Ellen O’Connell, profesor hukum internasional dari University of Notre Dame di AS, menyatakan bahwa “tidak ada dasar legal yang sah dalam hukum internasional untuk invasi unilateral (sepihak, tanpa persetujuan pihak lain) AS ke Venezuela. Ancaman perdagangan narkoba tidak memenuhi standar ancaman bersenjata yang membenarkan penggunaan kekuatan militer dalam pertahanan diri.”

Philippe Sands, profesor hukum internasional di University College London dan penasihat Mahkamah Internasional, menegaskan bahwa “Doktrin Monroe tidak memiliki status dalam hukum internasional modern. Ia adalah peninggalan era imperialisme (dominasi negara kuat atas negara lemah) yang tidak dapat dijadikan justifikasi untuk intervensi militer di abad ke-21.”

Mengenai argumen R2P, pakar hukum internasional menunjukkan bahwa prinsip ini hanya dapat diaktifkan melalui Dewan Keamanan PBB, bukan secara unilateral oleh satu negara. Anne Peters, direktur Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Jerman, menjelaskan bahwa “meskipun situasi kemanusiaan di Venezuela memprihatinkan, R2P tidak memberikan carte blanche (kebebasan penuh) untuk intervensi militer unilateral. Ini akan melanggar prinsip fundamental kedaulatan negara dan non-intervensi yang menjadi pilar tatanan internasional sejak Perang Dunia II.”

International Commission of Jurists (ICJ), organisasi hak asasi manusia berbasis di Jenewa, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa “penggunaan kekuatan militer terhadap Venezuela tanpa otorisasi (izin resmi) Dewan Keamanan PBB akan merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, terlepas dari situasi kemanusiaan atau politik di negara tersebut.”

Posisi PBB: Teguh pada Prinsip Non-Intervensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan posisinya yang jelas menentang intervensi militer unilateral ke Venezuela. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres telah berulang kali menyerukan penyelesaian damai melalui dialog dan negosiasi.

Dalam briefing (pengarahan) kepada Dewan Keamanan pada awal 2025, Guterres menyatakan bahwa “penggunaan kekuatan militer hanya dapat dibenarkan dalam situasi pertahanan diri atau dengan otorisasi eksplisit dari Dewan Keamanan. Solusi untuk krisis Venezuela harus dicari melalui jalur diplomasi (perundingan damai antar negara), bukan melalui intervensi militer.”

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, meskipun mengkritik pelanggaran HAM di Venezuela, juga menentang intervensi militer. Volker Türk, Komisaris Tinggi HAM PBB, menekankan bahwa “meskipun kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Venezuela, intervensi militer akan memperburuk penderitaan rakyat Venezuela dan menciptakan krisis kemanusiaan yang lebih dalam.”

Dewan Keamanan PBB sendiri terpecah dalam isu Venezuela. Sementara AS dan beberapa sekutunya mengadvokasi (mendorong) tekanan yang lebih keras terhadap Maduro, Rusia dan China secara konsisten menggunakan atau mengancam akan menggunakan hak veto (hak untuk menolak keputusan) mereka untuk memblokir resolusi apa pun yang dapat digunakan untuk membenarkan intervensi militer.

China dan Rusia: Penjaga Garis Maduro

China dan Rusia telah menjadi pendukung paling vokal dan material bagi rezim Maduro, dan keduanya dengan tegas menentang segala bentuk intervensi AS di Venezuela.

China, yang telah menginvestasikan lebih dari $60 miliar atau sekitar 960 triliun rupiah di Venezuela dalam bentuk pinjaman dan investasi infrastruktur (pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik), memandang stabilitas rezim Maduro sebagai kepentingan ekonomi dan strategis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menyatakan pada Oktober 2025 bahwa “China dengan tegas menentang intervensi militer atau upaya perubahan rezim di Venezuela. Kedaulatan dan integritas teritorial (keutuhan wilayah) Venezuela harus dihormati. Setiap upaya menggunakan kekuatan akan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.”

Beijing juga telah memperingatkan bahwa intervensi AS di Venezuela akan memiliki “konsekuensi serius” bagi hubungan AS-China, yang sudah tegang karena isu perdagangan, Taiwan, dan persaingan teknologi. China telah meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Venezuela, termasuk penjualan peralatan militer dan pelatihan personel.

Rusia, yang memiliki kepentingan strategis dalam mempertahankan sekutu di belahan bumi Barat, bahkan lebih vokal. Presiden Vladimir Putin telah menggambarkan ancaman intervensi AS sebagai “agresi yang tidak dapat diterima” dan “upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah.” Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan bahwa “Rusia akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mendukung Venezuela melawan agresi eksternal.”

Moskow telah mengirim pesawat pembom strategis (pesawat tempur jarak jauh berkapasitas nuklir) dan kapal perang ke Venezuela dalam beberapa tahun terakhir sebagai demonstrasi dukungan militer. Pada Maret 2025, Rusia dilaporkan telah mengirim sistem pertahanan udara S-400—sistem rudal anti-pesawat paling canggih Rusia—ke Venezuela, sebuah langkah yang secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanan udara Caracas dan membuat operasi militer AS menjadi lebih berisiko.

Kedua negara juga telah mengisyaratkan bahwa mereka mungkin memberikan dukungan militer langsung jika Venezuela diserang. Ini menciptakan risiko eskalasi konflik menjadi konfrontasi antara kekuatan besar, sesuatu yang belum terjadi di belahan bumi Barat sejak Krisis Rudal Kuba 1962—ketika AS dan Uni Soviet hampir berperang karena penempatan rudal nuklir Soviet di Kuba.

Uni Eropa: Kritik Ganda untuk Maduro dan Trump

Uni Eropa menemukan dirinya dalam posisi yang rumit, mengkritik baik rezim Maduro maupun ancaman intervensi Trump.

Josep Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, menyatakan bahwa “sementara kami sangat kritis terhadap pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia di Venezuela, kami dengan tegas menentang penggunaan kekuatan militer. Intervensi militer bukan solusi dan akan melanggar hukum internasional.”

Negara-negara anggota UE secara individual juga telah menyuarakan keprihatinan. Prancis, Jerman, dan Spanyol—yang memiliki ikatan historis dengan Amerika Latin—telah menekankan pentingnya solusi diplomatik. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa “Eropa mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di Venezuela, tetapi ini harus dicapai melalui dialog, bukan melalui invasi militer yang akan membawa lebih banyak penderitaan.”

Parlemen Eropa telah mengeluarkan resolusi (keputusan resmi) yang menyerukan penyelesaian damai krisis Venezuela sambil juga meminta rezim Maduro untuk menghormati demokrasi dan HAM. Namun, resolusi yang sama juga memperingatkan AS untuk tidak mengambil tindakan unilateral yang dapat memperburuk situasi.

Uni Eropa juga khawatir tentang implikasi yang lebih luas dari intervensi AS untuk tatanan internasional berbasis aturan—sistem global di mana hubungan antar negara diatur oleh hukum internasional, bukan kekuatan militer—yang telah menjadi dasar kebijakan luar negeri Eropa sejak Perang Dunia II.

Perkembangan Terkini: Eskalasi Retorika dan Mobilisasi Militer

Dalam beberapa bulan terakhir, situasi telah mengalami eskalasi yang mengkhawatirkan. Pada September 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif (keputusan presiden yang memiliki kekuatan hukum) yang mengklasifikasikan pemerintah Venezuela sebagai “organisasi kriminal transnasional,” sebuah langkah yang secara teoritis membuka jalan untuk tindakan militer di bawah kerangka kontra-terorisme (perang melawan terorisme).

Pentagon (markas besar Departemen Pertahanan AS) dilaporkan telah meningkatkan kehadiran militer AS di Karibia dan Kolombia—negara tetangga Venezuela. Pada awal Oktober 2025, AS menggelar latihan militer berskala besar di Puerto Rico—wilayah AS di Karibia—yang mencakup skenario operasi pendaratan amfibi (penyerbuan dari laut ke darat)—sesuatu yang ditafsirkan banyak pengamat sebagai persiapan untuk kemungkinan operasi di Venezuela.

Maduro merespons dengan memobilisasi milisi sipil Venezuela, yang ia klaim berjumlah 4 juta anggota, dan menempatkan angkatan bersenjata dalam status siaga tinggi. Ia juga meminta dukungan lebih lanjut dari Rusia dan China, dengan delegasi tingkat tinggi mengunjungi Beijing dan Moskow untuk koordinasi keamanan.

Kelompok Lima Lima (sebelumnya Kelompok Lima), yang terdiri dari negara-negara Amerika Latin yang kritis terhadap Maduro, telah terpecah dalam isu intervensi militer. Sementara beberapa anggota seperti Kolombia di bawah pemerintahan konservatif yang baru mendukung tekanan lebih keras terhadap Caracas, negara-negara seperti Meksiko, Brasil, dan Argentina dengan tegas menentang intervensi militer.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan pada Oktober 2025 bahwa “Brasil tidak akan mendukung atau memfasilitasi intervensi militer di Venezuela dalam keadaan apa pun. Ini adalah masalah prinsip kedaulatan dan non-intervensi yang fundamental bagi Amerika Latin.”

Implikasi Regional dan Global

Ancaman invasi AS ke Venezuela membawa implikasi yang jauh melampaui kedua negara. Konflik militer dapat memicu krisis pengungsi yang jauh lebih besar dari yang sudah ada—lebih dari 7 juta orang Venezuela telah meninggalkan negara mereka, dan perang akan menambah jutaan lagi. Konflik juga akan mengganggu pasokan minyak global, karena Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan berpotensi menarik Rusia dan China ke dalam konfrontasi langsung atau tidak langsung dengan AS.

Organisasi Negara-negara Amerika (OAS)—organisasi regional yang terdiri dari 35 negara di benua Amerika—telah mengadakan sesi darurat untuk membahas krisis, tetapi organisasi tersebut terpecah, mencerminkan polarisasi yang lebih luas di kawasan. Sementara itu, ALBA (Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika Kami), blok negara-negara sayap kiri Amerika Latin, telah menyatakan dukungan penuh untuk Venezuela dan mengancam konsekuensi politik dan ekonomi bagi negara-negara yang mendukung intervensi AS.

Para ahli memperingatkan bahwa intervensi militer AS di Venezuela dapat membuka kotak Pandora (memicu masalah yang jauh lebih besar), menciptakan preseden untuk intervensi unilateral yang dapat merusak arsitektur keamanan global yang dibangun setelah Perang Dunia II. Ini juga dapat mempercepat pergeseran menuju tatanan multipolar (sistem dunia dengan beberapa pusat kekuatan, bukan dominasi satu negara) di mana kekuatan besar merasa bebas untuk mengintervensi negara-negara yang lebih kecil di lingkungan mereka—sebuah perkembangan yang dapat membuat dunia jauh lebih tidak stabil.

Seiring Trump meningkatkan retorika kerasnya dan Maduro mengonsolidasasi aliansi dengan Rusia dan China, dunia memperhatikan dengan cemas apakah konfrontasi verbal ini akan berkembang menjadi konflik militer pertama antara kekuatan besar di belahan bumi Barat dalam lebih dari setengah abad—sebuah prospek yang membuat bahkan pengamat paling optimis merasa gelisah tentang masa depan stabilitas global. (*)

Pesan dan Makna Budaya pada Kelapa

Gde Mahesa

Fakta pohon kelapa, dari akar hingga pucuk, semua bagian memiliki manfaat. Batangnya bisa untuk bangunan, daunnya untuk atap, juga perlengkapan sesaji, sabutnya buat isi kasur, dan buahnya diolah menjadi berbagai bermacam produk sampai syarat sesaji.

Jika digali lebih dalam, akan ditemukan lapisan makna budaya, spiritual, dan praktis yang membuat kelapa benar-benar luar biasa.

Dalam dunia mistis di Indonesia, kelapa adalah simbol sakral yang sering dikaitkan dengan makhluk halus dan ritual kepercayaan, seperti penunggu pohon kelapa yang sepi, penggunaan dalam persembahan Hindu di Bali, atau dipercaya bisa membawa musibah jika kelapa cacat digunakan dalam ritual. Mitos lain menyebut kelapa juga sebagai simbol kesucian, kesuburan, dan bahkan sebagai penangkal ilmu hitam. 

Menurut cerita sejak jaman radio dan TV hitam-putih, pohon kelapa yang sudah tua, dan tumbuh di tempat sepi atau jarang dipanen, dipercaya dihuni oleh makhluk halus seperti kuntilanak, wewe gombel, glundhung pringis, atau roh penjaga pohon yang bisa marah jika pohon ditebang tanpa ritual. 

Mitos tentang kelapa juga sering muncul dalam cerita-cerita horor, seperti kisah kelapa yang cacat dipakai dalam ritual akan membawa malapetaka.

Di Bali, kelapa memiliki makna sakral yang sering digunakan dalam ritual persembahan seperti Galungan, Kuningan, dan Odalan di pura. Selain itu juga dikenal pompongan (batok kelapa), yang dipercaya bisa berfungsi sebagai penolak segala ilmu hitam dan penanda jika ada makhluk jahat yang mencoba masuk ke rumah. 

Uniknya, di Jawa dikenal tradisi menebak jenis kelamin bayi dengan menggunakan kelapa muda. 

Dalam dunia mitos dan misteri, kelapa menyimpan kisah yang menarik. Tidak seperti buah lain yang mengambil saripatinya dari tanah atau hujan. Air kelapa dipercaya berasal dari surga, terbentuk di hamparan angkasa yang luas. Gagasan ini memberi kelapa nuansa magis yang tak terduga, menjadikan setiap tegukan airnya seperti cita rasa surgawi.

Kandungan nutrisi buah kelapa memang berlimpah. Air kelapa kaya elektrolit dan mineral, daging buahnya mengandung vitamin dan serat, serta minyak kelapanya kaya asam lemak yang bermanfaat bagi kesehatan.

Berbicara tentang kelapa, dengan warna putihnya yang berkilauan dan teksturnya yang halus, telah lama dihormati dalam berbagai tradisi spiritual di seluruh dunia. Bukan hanya sekadar benda indah, namun juga dapat mendukung  perjalanan spiritual seseorang.

Dari ritual kuno hingga praktik meditasi modern, kelapa telah digunakan sebagai alat untuk meningkatkan fokus, membersihkan energi negatif, dan menghubungkan diri dengan alam semesta.

Kelapa telah lama diyakini memiliki energi yang positif yang menenangkan, dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi dalam meditasi. Energi didalamnya dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga orang bisa lebih peka terhadap pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh. Bentuk dan tekstur kelapa dapat menciptakan rasa ketenangan dan kedamaian. Ini membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk meditasi dan relaksasi.

Keistimewaan lainnya, dipercaya dapat melindungi diri dari pengaruh buruk, seperti santet, guna-guna, atau energi negatif lainnya. Hal ini dikarenakan kelapa memiliki energi yang kuat dan positif, dapat menangkal energi negatif.

Buah kelapa yang diukir dengan simbol-simbol spiritual memiliki makna perlindungan, seperti simbol mata ketiga atau simbol penolak bala, dan bisa dijadikan jimat yang kemudian dapat disimpan atau dikenakan sebagai perhiasan untuk memberikan perlindungan dari energi negatif.

Dengan meletakkan buah kelapa di ruangan atau di dekat tempat tidur, energi positifnya akan menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan suasana yang lebih tenang, harmonis, dan mendukung pertumbuhan spiritual.

Dalam banyak tradisi kelapa lebih diibaratkan benda suci. Memecah kelapa di memiliki makna yang sangat simbolis. Kulit luarnya yang keras dan tak tergoyahkan melambangkan ego, penghalang antara kita dan jati diri kita yang sejati.

Saat membelah kelapa, secara metaforis adalah sedang meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan diri sendiri.

Ritual ini mendorong untuk melepaskan lapisan-lapisan yang dangkal, menyingkapkan esensi yang lembut dan murni di dalamnya, seperti daging kelapa yang empuk dan kenyal. Esensi batin ini, serupa dengan hati manusia, melambangkan hakikat sejati yang lembut, rentan, dan terbuka terhadap hubungan Ilahi.

Kelapa, dengan kebijaksanaannya yang tenang, menandakan momen transisi dan introspeksi. Kehadirannya mendorong untuk merenungkan hidup, terutama ketika  merasa gelisah atau tidak puas. Ia berbisik, bahwa inilah saatnya untuk memulai perjalanan batin, menjelajahi kedalaman jiwa, dan mencari pengalaman yang lebih dalam dan lebih bermakna.

Sebagaimana kelapa menyimpan sumber air yang tersembunyi, kita pun memiliki sumber potensi dan emosi yang belum tergali guna mempersembahkan diri kepada Sang Ilahi.

Sruputtt kopi pahitnya…. Bullll bullll klepussss…

Dari Kata ke Tindakan: Satu Tahun Kabinet Merah Putih – Menapaki Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh Brigjen TNI Purn. MJP Hutagaol

Tanggal 20 Oktober 2025 menjadi momen refleksi penting bagi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo menegaskan: “Kita tidak boleh bermain-main dengan amanah rakyat.”

Kalimat sederhana ini adalah panggilan moral: amanah mengikat pikiran, hati, dan tindakan setiap pejabat, serta seluruh rakyat. Perubahan nyata tidak lahir dari retorika, tapi dari tindakan yang terasa di lapangan.

Penegakan hukum yang tegas memastikan tidak ada yang kebal hukum. Budaya hukum yang disiplin dan transparan adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi.

Reformasi peradilan menekankan integritas hakim dan struktur peradilan. Sistem hukum yang bermartabat membangun kepercayaan rakyat dan menciptakan stabilitas politik.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memastikan program sosial tepat sasaran. Data akurat adalah cermin moral pemerintah, memastikan niat tulus diwujudkan dalam kesejahteraan rakyat.

Pendidikan menjadi pondasi masa depan. Sekolah rakyat menjamin akses belajar, sementara anak-anak berbakat dikumpulkan dan dibimbing optimal agar potensi mereka berkembang maksimal. Ini adalah wujud perhatian moral terhadap generasi penerus.

Air bersih adalah hak dasar rakyat. Infrastruktur air yang merata bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi simbol keadilan sosial dan kepedulian moral.

Transformasi digital memudahkan pengawasan program, meningkatkan transparansi, dan membentuk budaya kerja berbasis data.

Pesan yang menusuk batin jelas: perubahan sejati dimulai dari kesadaran hati dan tindakan nyata. Momentum satu tahun ini adalah awal perjalanan panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Penegakan hukum, pendidikan merata dan anak berbakat, air bersih, program sosial yang tepat sasaran, dan digitalisasi tata kelola adalah fondasi moral dan strategis bagi generasi emas Indonesia.

Hanya mereka yang menempatkan amanah di atas kepentingan pribadi yang akan menulis babak baru sejarah bangsa. Dari kata ke tindakan, dari niat ke nyata, langkah-langkah ini menuntun Indonesia menuju masa depan cerdas, adil, dan makmur. (*)