Kabar - Jayakarta News

Suvarna Sutera, Incaran End User

ADA kalanya, generasi milenial lebih memilih traveling, dan mementingkan lifestyle, ketimbang berpikir tentang tempat tinggal. Mereka, ada kalanya bukannya tidak mampu membeli rumah. Gaji tetap, bonus prestasi, dan pendapatan sah lainnya, sebenarnya bisa disisihkan untuk membeli rumah. Terlebih jika mereka belum berkeluarga.

Sudah saatnya, generasi milenial juga berpikir tentang hunian. Tempat tinggal, tidak saja penting ketika seseorang harus menginjak ke jenjang pernikahan. Lebih dari itu, memiliki kavling hunia, apa pun bentuknya, adalah investasi yang sangat stabil, bahkan menguntungkan.

Salah satu perusahaan properti menawarkan kawasan mandiri Suvarna Sutera di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Area permukiman seluas 2.600 hektare itu, dibangun oleh Alam Sutera Group dengan penawaran yang menarik. Sebuah hunian klaster, bisa dimiliki dengan harga mulai dari Rp 7,5 juta dan Rp 13 juta, hingga Rp 29 juta per bulan selama 24 kali angsuran. Yang berminat dengan ruko, tersedia ruko 3 lantai (Terrace 9) dengan harga mulai Rp 1,8 miliar, atau angsuran Rp 20,4 juta per bulan. Pilihan lain, kaveling yang dapat diangsur bulanan 48 kali.

“Di kawasan itu juga dibangun sekolah St.Laurensia, akses langsung tol JORR 3 dari dan menuju (pelabuhan laut) Merak dan Bandar Udara Internasionall Soekarno-Hatta. Juga tersedia SPBU serta makin dimudahkan dengan adanya lintasan jalur MRT/LRT,” ujar Henny Meyliana selaku Marketing & Sales Division Head saat kegiatan promo bertajuk Pesona Bali dengan kuliner khas Bali yang ikut mengajak anak beraktivitas melukis kanvas, tas kain dan membatik, Minggu (1/10/2017).

Sebagai perusahaan properti pemilik land bank, sejak 2012 harga tanah per meter persegi di sekitaran Suvarna Sutera bermula dari Rp 1,9 juta, namun sekarang telah mencapai empat jutaan rupiah. Dulu, mayoritas pembeli bermaksud berinvestasi, tetapi sekarang Suvarna Sutra telah berubah jadi incaran para end user.

Menurut Henny, sudah lebih dari 4.700 unit rumah, kaveling dan ruko terjual senilai Rp 5,3 triliun. Itu semua karena didukung nama besar dan kekuatan Alam Sutera yang lebih dari 23 tahun melakukan pengembangan bisnis properti di Jakarta, Tangerang, hingga Bali. ***

Gaet 17 Juta Turis dengan 100 Event

*Poster Calendar of Events 2018. Kanan: Putri Pariwisata Indonesia 2016, Putri Amelia dan Nabilla Gita. Foto: Monang Sitohang*

MENTERI Pariwisata (Menpar), Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc mengatakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan III tahun 2017 mengagendakan 100 event berskala internasional. Tema yang diusung adalah “Wonderful Indonesia Calendar of Event 2018 untuk Mencapai target 17 Juta Wisman (wisatawan mancanegara) dan 270 Juta Wisnus (wisatawan nusantara) di Tahun 2018”.

“Tahun 2018 nanti akan ada 100 event yang berskala internasional, hal ini merupakan salah satu cara untuk menggejot kunjungan wisatawan ke Indonesia,”papar Arif Yahya saat press conference Rakornas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/9).

Menpar mengingatkan bahwa jika ingin event bertaraf internasional, tampillah dengan mengikuti cara standar dunia. Tahun-tahun sebelumya kita mempunyai kelemahan, Calender of Event (CoE) belum fix siap dijual. Pada Rakornas kali ini dibuat Top 100 event yang tiap Provinsi akan terwakili. Selain itu, dari Top 100 event, nantinya akan dipilih menjadi Top 10 destinasi Calendar of Event sesuai kriteria.

Dari Arif Yahya ada tiga kriteria, pertama banyak mendatangkan wisman, kedua dari yang mendatangkan wisman dengan pertumbuhan besar, dan ketiga paling banyak menyumbangkan devisa. Sementara untuk event daerah yang mirip dengan daerah lainnya tidak dipermasalahkan, karena tiap daerah biasanya menonjolkan khas daerah masing-masing.

“Contoh, Jember Fashion Carnaval, fokus di fashion, Solo menampilkan khas batik, dan Tomohon menampilkan Karnaval Bunga. Jadi tiap daerah tidak sama dalam hal menampilakan event,”jelas Arif Yahya asal Banyuwangi.

Putri Amelia, Putri Pariwisata 2016 berpendapat bahwa program Calender of Event sangat berpengaruh dan membantu dalam memajukan dan mengembangkan sektor pariwisata, hanya saja harus dipertahankan dan teraplikasi dalam tiap daerah. Karena setiap Wisman atau Wisnus pasti mempunyai tujuan dalam berwisata, salah satunya mengikuti event menarik dari suatu destinasi wisata.

Di lain kesempatan, Syahrul, seorang Dosen di Akademi Pariwisata Kota Medan sependapat mengatakan bahwa Calender of Event 2018 sangatlah berguna menggenjot perkembangan sektor pariwisata, sehingga memungkinkan peluang menarik minat Wisman sebanyak 17 juta datang ke Indonesia. Dimana Calender of Event 2018 diharapkan akan mampu meningkatkan sumber-sumber pariwisata yang berpotensi dengan dukungan dan partisipasi sektor transportasi.

Potensi pariwisata Sumatera Utara melalui program Calender of Event 2018 sangat berpeluang mendatangkan Wisman dan Wisnus. Karena, Sumatera Utara banyak memiliki potensi-potensi pariwisata, antara lain dari segi budaya, alam, kuliner, sejarah dan lainnya.

Sayangnya, potensi-potensi pariwisata itu tidak seluruhnya dikelola dengan baik, serius dan maksimal oleh Pemerintahan Sumatera Utara. “Hanya Danau Toba saja yang bikin besar. Pariwisata jangan dibuat sebagai sektor kedua, jadi perlu penanganan yang maksimal, seperti tari-tarian daerah,”kritik Syahrul.

Lebih lanjut Putri Amelia bercerita, sebagai putri pariwisata Ia tidak hanya sekedar tampil menyandang nama membawa dunia kepariwisataan, tetapi dengan sendirinya harus ikut mendukung program-program Kementerian Pariwisata, seperti Calender of Event tersebut. Seorang putri pariwisata harus bertindak, berbicara dan ber-attitude (berprilaku) layaknya seorang putri dan duta dari Kementerian Pariwisata. Dimana tata krama, isi pembicaraan, attitude dan pakaian yang dikenakan sangat harus diperhatikan saat bertugas.

Menurut Putri Amelia, suatu destinasi wajib memiliki 3A sebagaimana disampaikan Menteri Pariwisata, Bapak Arif Yahya, yakni Amenitas (fasilitas/suatu sarana dan prasarana yang disediakan pengelola untuk kebutuhan wisatawan), Aksesibilitas (kemudahan wisatawan untuk mencapai suatu objek wisata) dan Atraksi (segala sesuatu yang terdapat di daerah wisata bisa menarik wisatawan berkunjung ke daerah tersebut)

“Sebagian para pelaku wisata sudah sangat paham, berintegritas tinggi dan upaya keras dalam memajukan pariwisata, namun sebagian besar masih belum begitu sadar akan pentingnya pariwisata di negeri ini, maka dari itu dibutuhkan sertifikasi profesi dan pelatihan yang mampu mendongkrak kualitas SDM (sumber daya manusia) para pelaku pariwisata,”saran Putri Amelia, di Jakarta baru-baru ini.

Kota Medan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, salah satu kota yang baru sekali dikunjungi, bagi Putri Amelia sangatlah luar biasa dan sangat layak untuk menjadi destinasi utama tujuan pariwisata dengan berbagai potensi yang dimiliki. Namun satu aspek harus diperhatikan, kesadaran masyarakat dan pemerintah itu sendiri dalam memahami sapta pesona khususnya.***

Perang Melawan Pengedar Pil Gila

SETELAH heboh pil paracetamol, caffeine, carisoprodol (PCC) yang menyebabkan korban jiwa dan puluhan orang harus dirawat di rumah sakit, di antaranya harus ditangani rumah sakit jiwa, gara-gara mengkonsumsi pil PCC tersebut, kini jajaran Kementrian Kesehatan, BPOM, BNN dan Kepolisian di seluruh Indonesia, bergerak memerangi peredaran ilegal PCC.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, tidak terkecuali. Pihak Dinkes Malang mengancam akan mencabut izin apotek di wilayahnya, jika terbukti menjual (mengedarkan) pil paracetamol, caffeine, carisoprodol (PCC).

“Sekarang memang belum ditemukan adanya apotek yang menjual pil jenis PCC, tapi kalau sampai ada yang terbukti menjual, pasti langsung kami cabut izin usahanya, termasuk apotekernya. Ini tidak main-main karena menyangkut masa depan generasi muda ke depan,” kata Kepala Dinkes Kota Malang Asih Tri Rahmi Nuswantari.

Asih menerangkan pil jenis PCC itu termasuk kategori obat keras yang biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, obat jantung maupun sebagai penenang yang digunakan dokter jiwa. Oleh karena itu, peredarannya harus diawasi secara ketat, bahkan Menteri Kesehatan sudah mencabut izin edarnya.

Menindaklanjuti pencabutan izin edar pil jenis PCC tersebut, kata Asih, Dinkes terus melakukan pemantauan terhadap peredarannya di wilayah Kota Malang agar tidak sampai terjadi penyalahgunaan PCC. Apotek harus selektif dan lebih cermat, tidak mengeluarkan obat secara sembarangan.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang mengatakan peredaran PCC belum ditemukan di Kota Malang. Akan tetapi perlu diantisipasi dengan melibatkan semua sekolah bersama Dinas Pendidikan (Disdik).

Namun, pada Sabtu (16/9/2017) ditemukan bocah berinisial ED (9) yang berdomisili di Kecamatan Sukun, Kota Malang, tidak sadar setelah mengkonsumsi pil berwarna biru. Pil itu didapatkan dari orang tidak dikenal, saat korban sedang bermain. Beruntung dokter segera menolong bocah itu. Pil yang dikonsumsi itu diketahui mengandung jenis psikotropika dan kondisinya berangsur membaik.

Selain memantau secara ketat peredaran pil jenis PCC, Dinkes Kota Malang juga memantau pil jenis G. Daftar obat yang ada di apotek juga dicocokkan dengan obat yang dipasok dari distributor.***

Giliran Bupati Batubara Jadi Pesakitan KPK

*Barang Bukti OTT Bupati Batubara yang ditunjukkan kepada para awak media, saat konferensi pers, Kamis (14/9). Kanan: Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen. Foto Monang Sitohang*

DI akhir masa jabatan periode kedua, Bupati Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, H.OK Arya Zulkarnaen, SH. MM, bernasib naas sehingga menambah daftar panjang kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia terjerat kasus suap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, Ibukota Limapuluh Tahun Anggaran 2017.

“Lima orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Bupati OK Arya Zulkarnaen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Batubara, Helman Herdady, pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen (STR), dua kontraktor Maringan Situmorang (MAS) dan Syaiful Azhar (SAZ),” papar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, baru-baru ini.

OK Arya diduga menerima suap dari sejumlah kontraktor terkait pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Batubara. Total uang suap yang disita KPK mencapai Rp 346 juta. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan OTT dimulai dari laporan masyarakat kepada KPK tentang akan terjadinya transaksi suap, KPK menindaklanjuti laporan dengan melakukan pengecekan.

Tepat pada Selasa, 12/9/2017, KPK mengetahui Bupati OK Arya meminta Sujendi Tarsono sebagai pemilik dealer mobil mempersiapkan uang sebesar Rp250 juta. Keesokan harinya (Rabu, 13/9/2017), Khairil Anwar (KHA) diminta mengambil uang di dealer mobil Sujendi Tarsono di wilayah Petisah, Medan Baru, Kota Medan.

Sekitar Pukul 12.44 WIB pada hari itu, KHA masuk dealer mobil dan tak lama kemudian ia keluar sambil menenteng kantong kresek berwarna hitam. Tim KPK mengikuti mobil KHA yang kemudian mengamankan KHA di salah satu jalan menuju Amplas, Medan Amplas, perbatasan Kota Medan dengan Deli Serdang.

“Di dalam mobil KHA, Tim KPK mendapatkan uang tunai senilai Rp 250 juta yang dimasukkan dalam kantong kresek berwarna hitam,” jelas Basaria Pandjaitan. Penyidik KPK membawa KHA kembali ke dealer mobil milik Sujendi, dan mengamankan Sujendi beserta dua orang karyawannya.

Keempatnya diboyong ke Polda Sumatera Utara, setelah itu sekitar Pukul 13.00 WIB,Tim KPK mengamankan Maringan Situmorang, di rumahnya di Kota Medan. Menjelang petang, Tim KPK mengamankan kontraktor lainnya yaitu Syaiful Azhar dari rumahnya di Kecamatan Medan Sunggal dan Kepala Dinas PUPR Kab.B atubara Helman Herdady.

Di tempat terpisah, Pukul 15.00 WIB, di Kabupaten Batubara, Tim KPK mengamankan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen beserta sopir istri OK Arya yang bernama Muhammad Noor (MNR), di rumah dinas Bupati. Dari tangan MNR disita uang Rp96 juta yang merupakan sisa dana dari permintaan Bupati pada hari sebelumnya. Selain itu, uang sebesar Rp100 juta ditransfer oleh Sujendi kepada Agus Salim (AGS), seorang staf Pemkab Batubara. AGS diamankan di rumahnya di Kabupaten Batubara.

Sejumlah orang yang diamankan tersebut menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pada Rabu malam itu, Tim KPK menerbangkan delapan orang yang diamankan ke Kantor KPK di Kuningan, Jakarta, dan tiba Kamis dini hari sekitar Pukul 01.00 WIB. Kata Alexander Marwata, dalam OTT kali ini, total uang tunai yang diamankan Rp 346 juta. KPK menduga uang tersebut bagian dari fee atau suap untuk Bupati OK Arya, dari total fee Rp 4,4 miliar.

Rinciannya, sekitar Rp 4 miliar, fee dari Maringan terkait pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan PT.GMU dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilain Rp 12 miliar yang dimenangkan PT.T. Sedangkan sisanya senilai Rp.400 merupakan fee yang diperoleh OK Arya dari SAZ terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar.

Sementara sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima, OK Arya, Sujendi Tarsono dan Helman Hedady disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Sejumlah warga Kab. Batubara berkomentar, Arman (33) warga Dusun Dua, Desa Kayu Arah, Kecamatan Talawi, Kab. Batubara mengaku agak kaget dan tidak menyangka kalau OK Arya Zulkarnaen terkena OTT KPK. “Iya, aku nggak nyangka Pak OK terkena OTT KPK dugaan kasus suap. Dia kan termasuk tokoh jadinya pemekaran Kabupaten Batubara dari Kabupaten Asahan,”kata Arman melalui telepon seluler, Jumat (15/9).

Menurut Arman, secara umum perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Batubara tentu mengalami perubahan meskipun lambat. Mengenai kinerja Pemkab Batubara di bawah kepemimpinan OK Arya masih jauh dari harapan masyarakat. Ia mencontohkan, pembangunan desa agak lambat, informasi pendidikan masih sangat kurang, pembangunan infrastruktur juga lambat dan lapangan pekerjaan masih minim.

Sementara warga Batubara lainnya, bernama Una (35) mengatakan, prihatin dan menyayangkan OK Arya terjerat kasus suap. “Seharusnya sebagai putra daerah, Pak OK mengedepankan pembangunan demi kepentingan masyarakat Batubara,” saran Una. Arman dan Una berharap, pemimpin atau Bupati Kab. Batubara ke depan mau, serius dan konsisten membawa perubahan lebih baik bagi perkembangan dan kemajuan Kab.Batubara. ***

Efek eksodus warga Rohingya, Dunia Perbesar Tekanan terhadap Myanmar

TEKANAN masyarakat internasional semakin kuat terhadap Myanmar agar negara anggota ASEAN itu menghentikan kekerasan di Rakhine, yang menyebabkan sebanyak lebih dari 300.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Amerika Serikat juga menyerukan perlindungan bagi warga sipil di negeri. Sementara Bangladesh meminta bantuan internasional untuk menangani pengungsi.

Disisi lain, pemerintah Myanmar menyatakan pasukan keamanannya sedang memerangi “teroris” setelah pos-pos penjagaannya diserang, sejak 25 Agustus lalu. Mereka juga menyatakan melakukan segala cara untuk menghindari korban sipil.

Namun, pejabat hak azasi manusia PBB, Senin 11 September 2017, mengecam keras Myanmar yang disebutnya melakukan operasi militer kejam terhadap warga Rohingya, yang mayoritas Muslim, di barat negeri itu atau Rakhine. Dia juga menyebut operasi itu ‘sebuah contoh pembersihan etnis’.

Sementara, Amerika menyatakan pengusiran paksa warga Rohingya memperlihatkan pasukan keamanan Myanmar tidak melindungi warga sipil. Selama ini, Washington sangat mendukung transisi Myanmar dari rejim militer yang sangat keras kearah demokrasi yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

“Kami minta pihak keamanan Birma menghormati hukum, menghentikan kekerasan, dan mengakhiri pengusiran paksa warga sipil dari semua etnis,” tegas pernyataan Gedung Putih.

Pemerintah Myanmar tidak memberikan komentar atas desakan AS. Tapi jubir Suu Kyi, sebelum pernyataan AS, mengeluarkan pernyataan bahwa Myanmar juga prihatin atas penderitaan warga yang terjadi. Pasukan keamanan sedang melakukan tugas memulihkan ketertiban setelah aksi ekstrimis, tambahnya.

“Pemerintah Myanmar sangat memahami keprihatinan masyarakat internasional berkaitan dengan penderitaan dan pengusiran terhadap semua etnis masyarakat yang terkena dampak dari peningkatan kekerasan yang dipicu oleh aksi terorisme,” kata jubir Suu Kyi, Zaw Htay, dalam pernyataan tertulis.

Pemerintah Myanmar, sampai saat ini, memandang sekitar 1 juta warga Rohingya sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh dan tidak memberikan status kewarga-negaraan kepada mereka. Meskipun banyak warga Rohingya sebenarnya sudah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.

Latar belakang krisis kemanusiaan sekarang ini karena dipicu oleh serangan Pasukan Penyelamat Arakan (ARSA) terhadap pos polisi dan pengkalan militer di utara Rakhine pada 25 Agustus lalu. Serangan ini langsung dibalas oleh angkatan bersenjata Myanmar dengan pengerahan pasukan, yang menurut para pengungsi bertujuan mengusir mereka dari negeri itu.

Serangan yang berskala lebih kecil dari pemberontak ARSA, Oktober tahun lalu, juga sempat memicu reaksi keras pasukan keamanan sehingga sebanyak 87.000 warga Rohingya lari ke Bangladesh.

Bangladesh sendiri sudah meminta bantuan internasional untuk menangani pengungsi Rohingya. Sejak kekerasan dimulai Agustus lalu, sudah 300.000 orang mengungsi. Padahal saat itu, negeri miskin ini sudah dibanjiri oleh 400.000 pengungsi. Dengan total sekitar 700 ribu pengungsi, Bangladesh sungguh membutuhkan bantuan internasional.(REUTERS)

ULP Pandeglang Dilaporkan ke KPK

*Ketua GNPK Cabang Pandeglang, TB Enoh Junaedi SH menunjukkan surat laporannya ke KPK. Foto: Andang Suherman*

TERENDUSNYA aroma busuk di lingkungan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pandeglang, membuat geram sejumlah aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat. Kali ini giliran Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Koordinator Kabupaten Pandeglang, melaporkan kasus dugaan kecurangan dan rekayasa panitia lelang atau kelompok kerja ULP Pandeglang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, atas dugaan terlibat melakukan konspirasi dan permufakatan jahat memenangkan salah satu perusahaan peserta lelang, meskipun perusahaan tersebut dalam proses evaluasi dan kualifikasi lelang menggunakan dokumen palsu.

Ketua GNPK Cabang Pandeglang, TB Enoh Junaedi SH membenarkan, pihaknya telah melaporkan oknum pegawai ULP Pandeglang ke KPK. “Benar, kami sudah melaporkan oknum pegawai ULP Pandeglang ke KPK di Jakarta, pada Jumat (8/9),” ujarnya. Laporan tersebut, menindaklanjuti laporan sebelumnya yang telah menerima jawaban KPK untuk menyertakan bukti guna dijadikan dasar permulaan dilakukannya pemeriksaan.

“Laporan itu adalah lanjutan laporan sebelumnya nomor : 01.GNPK-Pdg.LP/VIII/2017, yang telah dijawab KPK dengan surat balasan nomor: R-3325/40-43/08/2017, yang isi suratnya meminta kami menyertakan bukti-bukti otentik guna dijadikan dasar dilakukannya pemeriksaan. Maka pada laporan nomor: 02.GNPK-Pdg.LP/IX/2017, tertanggal 7 September, kami melampirkan bukti-bukti tersebut yang menurut kami dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut,” tandasnya

Lebih lanjut kata Enoh, pihaknya optimis KPK akan segera turun tangan menyikapi setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, terutama atas kasus dugaan monopoli proyek baik dilingkungan ULP maupun dinas dan instansi teknis. Bahkan pihaknya meyakini, jika saja ULP diperiksa KPK, tentu temuan tidak akan berhenti pada permasalahan dokumen palsu milik PT. Firdaus Mandiri Putra selaku pemenang lelang pada proyek pembangunan pasar rakyat Cibaliung dengan nilai Rp. 6,1 miliar. Masih banyak perusahaan pemenang lelang yang diduga berdokumen palsu.

“Kami yakin jika saja KPK menyegel kantor ULP, dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perusahaan pemenang lelang, banyak dokumen palsu lainnya. Karena kami menduga lelang di Pandeglang diwarnai permainan kotor panitia ULP, dengan melakukan pengondisian paket proyek demi mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya,” tutupnya. ***

Usut, Kecurangan Panitia ULP Pandeglang

*Kiri: Berkas dokumen palsu rencananya akan dilaporkan ke KPK. Kanan: Papan Proyek Perusahaan di Lokasi Kegiatan terpampang hebat meski hasil dari kecurangan dan rekayasa panitia ULP.*

DUGAAN main curang dan rekayasa dokumen kelengkapan persyaratan perusahaan peserta lelang, hingga menjadi pemenang dilakukan oknum panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang. Hal itu membuat geram sebagian tokoh pengusaha di kota seribu ulama sejuta santri tersebut. Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), TB Enoh Junaedi pada awak media mengatakan, semestinya penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan cepat tanggap dan cepat bereaksi ketika mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi di wilayah kerjanya.

Menurut Enoh, dugaan rekayasa dilakukan panitia lelang terhadap perusahaan guna memenangkan lelang itu sudah keterlaluan. Selain merugikan pihak perusahaan lain yang dikalahkan dengan tidak fair, perbuatan panitia pun dinilai telah merusak nama baik Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah mendapat sumpah jabatan.

“Panitia ULP harus ingat kalian itu abdi negara yang digaji oleh negara dari uang rakyat. Untuk itu kalian jangan seenaknya saja bekerja, hingga mengelabui rakyat. Kalian harus sadar kalau jabatan adalah amanah,” ujar Enoh

Lebih lanjut kata dia, pihaknya tidak akan tinggal diam dan membiarkan setiap kesalahan yang telah dilakukan oknum pegawai negeri. Karena atas perbuatannya itu berakibat terhadap kerugian banyak pihak, terutama pihak pengusaha yang telah dirugikan baik materi maupun non materil.

Di tempat terpisah pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pandeglang menilai pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Hj Irna Narulita, SE sejauh ini masih belum terlihat kemajuannya. Yang terlihat Irna kerap melakukan ekspos di media sosial saja. Dan kegiatannya itu dinilai hanya sebatas pencitraan.

“Ya bagaimana Pandeglang mau maju. Toh sampai kini anggaran untuk percepatan pembangunan infrastrukturs aja masih tersendat –sendat. Kita pengusaha jasa konstruksi tahu semua, bagaimana susahnya mendapatkan pekerjaan, sekalipun itu proyek Penunjukan Langsung. Apalagi proyek lelang yang dilakukan dengna penuh kecurangan oleh panitia,” tandas Hatami

Sementara Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang, Asep Rahmat, belum berkomentar atas tudingan yang mengarah ke dirinya dan lembaga yang ia pimpin. Telepon selulernya tidak pernah aktif. ***

Lelang Curang di ULP Pandeglang?

UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang, ditengarai bermasalah. Panitia lelang/tender pengadaan barang dan jasa, diduga melakukan kecurangan dan rekayasa saat mengevaluasi dan mengkualifikasi berkas/dokumen perusahaan peserta lelang. Panitia juga terindikasi bersekongkol dengan oknum pengusaha tertentu untuk memenangkan perusahaan peserta lelang, meskipun harus menabrak aturan.

Beberapa pengusaha mengeluhkan kinerja panitia ULP yang dinilai kurang profesional dalam melakukan evaluasi dan kualifikasi terhadap administrasi perusahaan peserta lelang. “Kami merasa panitia ULP Pandeglang, tidak konsisten dalam bekerja. Kalau dalam sepakbola kan ada wasit. Nah wasit tersebut berbuat curang, akibatnya ada tim yang dirugikan. Seperti halnya perusahaan kami ketika mengikuti tender dengna harga penawaran terendah, tetapi tidak dapat undangan, dengan alasan subyektif,” tutur Mono, pengusaha pengadaan bibit-bibitan.

Lebih lanjut kata Mono, pihaknya telah melayangkan sanggahan, karena panitia mengada-ada dalam membuat aturan. Misalnya, mengharuskan dukungan penyedia harus dari penangkar lokal, sementara kapasitas penangkar lokal di Pandeglang kurang memadai. “Coba saja nanti pemenang lelang, pasti pengadaan bibitnya dari penangkar luar Pandeglang,” ujarnya

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pandeglang, H Hatami Kastura meminta Bupati Pandeglang, Hj Irna Narulita segera mengevaluasi kinerja ULP. Bahkan menurut dia, Irna dinilai lamban menyikapi permasalahan yang timbul akibat kisruhnya penyaluran pengadaan barang dan jasa di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami atas nama Kadin Pandeglang, menyesalkan pemerintah daerah yang kurang kooperatif dengan lembaga Kadin sebagai wadah perusahaan dan pengusaha,” imbuhnya. Padahal lanjut Hatami, persoalan proyek pengadaan barang dan jasa yang diduga terjadi monopoli dan syarat kepentingan politik sudah lama terjadi, namun pemerintah daerah seolah tidak mau peduli.

Kembali menyoroti kasus dugaan kecurangan panitia di ULP Pandeglang, Hatami mengimbau perusahaan peserta lelang jika merasa dirugikan segera melaporkan ke pihak berwajib, agar kasus tersebut ditangani pihak penegak hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku. “Seperti kasus dugaan pemalsuan dokumen lelang salah satu perusahaan yang katanya malah dimenangkan panitia, itu sudah sepatutnya dilaporkan biar para pelaku bertanggungjawab di mata hukum,” tandasnya

Ditengarai, perusahaan pemenang tender pembangunan pasar rakyat Cibaliung, PT Firdaus Mandiri Putera diduga melakukan pemalsuan data dokumen kelengkapan persyaratan ketika proses lelang berlangsung. “Nah kenapa panitia meloloskan perusahaan yang dokumennya palsu. Apa mereka tidak tahu atau tahu tapi tutup mata? Atau jangan-jangan panitia berbuat curang demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Sungguh di luar nalar pegawai yang sudah disumpah jabatan masih saja melakukan perbuatan kotor seperti itu,” tutup Hatami. ***

Review: Maze Alpha – Smartphone Budget dengan Beberapa Fitur Berguna

SEKALIPUN tidak sesuai dengan smartphone premium, desain Alpha yang bebas bezel ini, memiliki keandalan masa pakai baterai yang lama, resolusi layar yang tajam dan harga murah, jelas menjadikannya pilihan yang tepat bagi mereka yang memiliki anggaran ketat.

Anda tahu saat di industri smartphone berubah saat Xiaomi, yang pernah dituduh secara luas oleh media Barat “membongkar” perangkat keras dan perangkat lunak Apple, melihat mixernya yang tidak terpisahkan dari Mi Mix yang kemudian deitiru oleh perusahaan smarthone China lainnya.

Tahun ini kita dapat melihat peluncuran sejumlah “klon” Mi Mix yang terang-terang (beberapa di antaranya seperti Doogee, bahkan tidak menyembunyikan fakta, menamai perangkatnya Mix juga). Yang paling mengesankan adalah Alpha, diproduksi oleh perusahaan Maze Shenzhen yang baru.

Desain dan perangkat keras
Maze Alpha, seperti Xiaomi Mi Mix, adalah perangkat kotak dengan hampir tidak ada bezels di sekitar tiga sisi layar, sehingga memberi ilusi bahwa layar membentang dari ujung ke ujung.

Hal-hal kecil mungkin mencederai anggaran Alpha, seperti bezel bagian bawah berukuran lebih besar daripada Mi Mix’s, dan bingkai plastik yang tidak terasa enak di tangan sebagai bodi keramik Mi Mix.

Bintang dalam pertunjukan di sini adalah layarnya, dan ada dua cara untuk melihat Alpha. Dalam ruang hampa udara, tingkat kecerahan warna dan tingkat kecerahan keseluruhan Alpha tidak dapat dibandingkan dengan perangkat Samsung atau LG unggulan, dan ilusi tepi-ke-ujung sedikit lebih rendah dari penawaran Mi Mix karena dagu yang lebih besar dan bingkai yang lebih tebal.

Tapi ketika Anda kemudian mempertimbangkan harga Alpha – US $ 180, dengan diskon yang mengetuk menjadi sekitar US $ 160 – dan hampir tidak mungkin untuk memilih layar: masih memiliki resolusi 1.080p yang tajam, dan layar ke tubuh Rasio masih stomps seluruh iPhone 7.

Alpha Maze memiliki pembaca sidik jari di bawah layar yang berfungsi ganda sebagai tombol sentuh kapasitif.

Perangkat lunak dan fitur
Dalam hal internal, Alpha memiliki standar yang memadai dari prosesor Helio P25 yang dipasangkan dengan RAM sebesar 4GB. Ini lebih dari cukup untuk menjalankan aplikasi seperti Facebook dan Instagram, namun ada kesulitan untuk mengedit video melalui aplikasi Power Director (yang kalau kita lakukan dengan Samsung Galaxy S8 memang begitu mudah)

Ada kejutan lain yang menyenangkan, Alpha menjalankan stok Android tanpa gembung apapun. Ini mungkin versi 7.0 yang lebih tua dari Nougat daripada 7.1.1, namun semua fitur bermanfaat seperti mode layar terpisah dan penggantian aplikasi cepat, berfungsi dengan baik.

Sementara Alpha harus menawarkan daya yang cukup bagi pengguna rata-rata untuk menjelajahi web, mengirim pesan dan mengirim email, ini juga merupakan perangkat media yang hebat, berkat layar besar dan loudspeaker tunggal yang menekan suara solid. Masa pakai baterai 4.000 mAh akan berlangsung sepanjang hari.

Ada dual-camera set-up di belakang, tapi kami menduga lensa sekunder itu ada hanya untuk penampilan. Sebenarnya tidak ada cara untuk membuktikan hal ini tanpa membongkar perangkat, tapi kami melakukan beberapa suntikan dengan selotip yang menutupi kamera kedua dan tidak menemukan perbedaan dalam kualitas gambar.

Merek China dalam beberapa tahun ini telah menguasai pasar telepon seluler, dan tahun menyumbang hampir setengah dari pengiriman smartphone global di kuartal kedua

Kami menjalankan tes perangkat keras dengan aplikasi pihak ketiga, dan tidak dapat mendeteksi kamera kedua.

Jika tidak, foto yang diambil oleh Alpha solid untuk perangkat dengan anggaran “terbatas” ini. Seperti yang diharapkan, kamera hampir tidak berguna dalam situasi cahaya rendah, namun menggunakannya pada siang hari dengan sinar matahari yang baik, maka gambar akan berubah dengan baik.

Kesimpulan
Dari sudut pandang seorang jurnalis teknologi, sulit untuk memberikan dukungan yang cemerlang pada perangkat imitatif semacam itu, namun dilihat dari sudut konsumen, Maze Alpha menawarkan tren desain unggulan dengan harga kurang dari sepertiga dari harga merek besar – membuatnya proposisi nilai yang luar biasa.

Harga di Pasar Global: US $ 180

SPESIFIKASI
Ukuran: 159.8mm x 82.5mm x 8.1mm
Berat: 225 gram
Display: 6 inci, LCD IPS 1.080p
Baterai: 4.000 mAh
Versi OS ditinjau:
Android 7.0
Prosesor: MediaTek Helip P25
Kamera:
Lensa belakang 13 megapiksel dengan kamera dual sekunder 5 megapiksel; Kamera menghadap ke depan 5 megapiksel
Memori: RAM 64GB / 4GB

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau Indonesia

DELEGASI Republik Indonesia telah mendaftarkan 2.590 nama pulau ke UNGEGN (United Nations Group 0f Experts on Geogra[hical Names) dalam pertemuan ke-30 UNGEGN dan konferensi ke-11th UNCSGN (United Nations Conference on Standardization of Geograpical Names) di Markas PBB, New York, 7 – 18 Agustus 2017 lalu. Ini berarti, Gasetir pulau yang berisi informasi (nama, koordinat dan lokasi) pulau yang telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017, mencapai 16.056 pulau.

Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno menjelaskan, Indonesia telah mencatat 17,504 pulau yang masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Di luar ini, masih ada 1.488 pulau yang memerlukan proses validasi dan verifikasi,” papar Havas.

Havas menambahkan, dengan perubahan cuaca dan berbagai anomali alam, telah terjadi munculnya sejumlah pulau dan hilangnya pulau karena abrasi. Untuk itu, verifikasi pulau dan nama pulau akan terus dilakukan guna kepastian geografi Indonesia. “Pendaftaran nama rupa bumi di PBB sebagai suatu kegiatan administratif sangat penting dilakukan bagi negara anggota PBB. Tujuannya untuk menjaga standar penamaan pulau agar satu pulau tidak memiliki nama berbeda-beda,” cetus Havas lagi.

Selain mendaftarkan gasetir yang berisi informasi tentag jenis, unsur, posisi, lokasi dan nama pulau, Degegasi RI juga menyampaikan laporan lainnya, antara lain, Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai otoritas penamaan geografis nasional yang baru menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang telah dibubarkan.