Category: Nasional

JAYAKARTA NEWS – Memperingati Hari Pahlawan Nasional Tahun 2022, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Upacara Bendera pada Kamis (10/11). Bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh.

Dalam Amanatnya Awan mengatakan bahwa Tema Hari Pahlawan ke-77 ini adalah Pahlawanku Teladanku. Menurutnya, tema ini sebagai pengingat untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan meneladani dan mengimplementasikan nilai luhur kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kecintaan dan kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

“Setiap insan masyarakat Indonesia harus memiliki semangat kepahlawanan dan mengambil peran untuk membangun negeri sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing,” ungkap Awan.

Selain itu, Awan mengungkapkan jika semangat gotong royong para pahlawan menjadi semangat bersama untuk pulih dari berbagai krisis. Jika dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah, kini bangsa Indonesia tengah berada dalam perjuangan menghadapi ancaman dan gejolak yang ada di dalam negeri maupun global yang perlu untuk dihadapi bersama. Mulai dari pandemi Covid-19 yang memicu berbagai krisis ekonomi, sosial, energi, dan pangan, hingga tantangan nyata di dalam negeri untuk memberantas kebodohan, memerangi kemiskinan, dan meningkatkan persatuan kesatuan.

“Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan, dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mangarungi masa penuh tantangan, teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang,” pungkas Awan.***/mel

ACEH TAMIANG, JAYAKARTA NEWS – Kabupaten Aceh Tamiang kerap dilanda banjir, seperti yang terjadi saat ini. Untuk mencari solusi terkait hal tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini berdiskusi hangat dengan Bupati, Wakil Bupati Aceh Tamiang, beserta jajarannya.

Banyak hal didiskusikan. Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga berbagi pengalaman mengatasi banjir saat menjadi Wali Kota Surabaya. Demikian Siaran Pers Kemensos, Kamis (10/11).  

“Pada intinya, membahas bagaimana supaya penanganan (terhadap banjir berjalan efektif). (Sehingga banjir) tidak terjadi setiap tahun seperti ini. Tapi, ini sangat teknis sekali,” kata Mensos berkunjung ke Posko Pengungsian di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kepada Bupati Aceh Tamiang Mursil, Mensos mencontohkan penanganan banjir yang beberapa kali ia lakukan saat memimpin Kota Surabaya selama dua periode. Mensos menggunakan metode pengerukan sungai-sungai yang dangkal menggunakan alat berat.

Menurut Mensos, teknik ini juga bisa diterapkan untuk menangani banjir rutin Aceh Tamiang. “Kalau saya dulu pake alat berat untuk mengeruk sungai-sungai yang sudah dangkal. Tapi, itu harus bersama-sama, ngga bisa masing-masing. Harus segera juga, kasihan itu (penyintas), sudah berhari-hari (mereka mengungsi),” kata Mensos.

Sebelumnya, Mensos terlebih dulu menemui penyintas di tenda serbaguna Kemensos. Mensos menyerahkan bantuan paket makanan dan mainan anak, serta menyerahkan santunan kepada dua ahli waris korban meninggal dunia akibat banjir.

Bantuan yang diserahkan diterima langsung Bupati Mursil, senilai total Rp1.926.045.466 terdiri dari bantuan tanggap darurat senilai Rp1.576.045.466 dan bantuan bahan natura di dapur umum senilai Rp350.000.000.

Tak sampai di situ, Mensos juga menyempatkan berbelanja sendiri ke Pasar Kualasimpang, untuk memenuhi kebutuhan penyintas banjir yang tengah mengungsi di Gedung Olah Raga (GOR) Tamiang. Hal ini dilakukan setelah medengarkan pengakuan personel Tagana di dapur umum bahwa  mereka kekurangan alat masak dan keperluan dapur untuk 1.500 porsi nasi bungkus setiap hari.

“Cukup engga ini peralatan masaknya untuk masak 500 porsi sekali makan? Peralatannya cukup?” kata Mensos pada Tagana Aceh Tamiang, Sarmilah. Yang ditanya menyatakan tidak cukup karena pengungsinya banyak. “Yang dikasih kualinya kecil kecil, kompornya cuma 2, masaknya harus beberapa kali, nunggu yang satu masak (matang), baru bisa masak lagi yang lain. Jadi, ngga cukup peralatannya, Bu,” kata dia.

Jawaban ini sontak menuai reaksi spontan Mensos, “Di mana ada yang jual (peralatan masak) di sini? Biar saya beli sendiri,” kata dia. Saat itu pula, Mensos bergerak ke Pasar Kualasimpang, pasar terdekat dari lokasi pengungsian GOR Tamiang.

Blusukan ke pasar, Mensos masuk ke satu toko kelontong dan berhasil mendapatkan seperangkat alat masak dan keperluan dapur, seperti beberapa buah wajan penggorengan dan kuali, suthil, tampah, serta baskom berukuran besar, untuk diserahkan kepada Tagana.

Sebelumnya diberitakan, beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang diterjang banjir, Selasa pekan lalu (01/11). Hujan tanpa henti menyebabkan debit sungai meluap dan jebol tanggul sehingga membanjiri beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Tinggi muka air mencapai 30 sentimeter sampai 2 meter.

Saat dikunjungi Mensos, Rabu (9/11), kondisi lingkungan sekitar di sepanjang jalan menuju lokasi posko pengungsian di Kantor Camat Bendahara juga masih digenangi air. Tinggi genangan air yang merendam beberapa rumah bervariasi.

Hingga saat ini, situasi banjir belum surut seiring dengan tingginya curah hujan di Aceh Tamiang. Banjir terpantau masih menggenangi pemukiman warga. Akses jalan dari dan menuju Kabupaten Aceh Tamiang pun sebagian masih terendam banjir.

Terdapat 321 titik pengungsian yang tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Seluruhnya, menjadi tempat hunian penyintas untuk sementara waktu, hingga banjir surut dan dinyatakan aman untuk kembali ke rumah.***/mel

JAYAKARTA NEWS – Dalam rangka upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Apel Kesiapsiagaan dan Simulasi Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Rabu (9/11).

Apel yang diinisiasi Kemenko PMK bersama BNPB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan 2500 peserta luring dan peserta daring dari unsur kepala daerah 10 Provinsi dan 34 kabupaten/kota berpotensi rawan banjir dan longsor di Indonesia.

Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan daerah rawan bencana, terbentang pada pertemuan lempeng tektonik, berada dalam Jalur Cincin Api Pasifik dan daerah cuaca ekstrem, sehingga rawan terhadap bencana alam di beberapa daerah/wilayah di indonesia.

Menurut data BNPB, sepanjang tahun 2022 telah terjadi sekitar 3.207 bencana, dimana 95% diantaranya disebabkan oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem, dan longsor.

“Kondisi ini tentunya menjadi bahan pemikiran kita (refleksi) bahwa masih diperlukan upaya yang lebih maksimal baik di tingkat nasional, daerah, hingga masyarakat,” kata Menko PMK saat memberi sambutan pada Apel Kesiapsiagaan dan Simulasi Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Buperta Cibubur, Rabu (9/11).

Pada Oktober lalu, BNPB mencatat frekuensi rata-rata bencana yakni 70 kali per pekan. Bencana hidro metrologi basah merenggut korban jiwa tertinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya, yakni 50 orang.

Selain itu, BMKG memperkirakan secara umum wilayah Indonesia saat ini berada pada kategori curah hujan menengah hingga tinggi.

“Kita harus terus siaga, karena potensi curah hujan tertinggi akan berlangsung dengan puncak pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023,” tuturnya.

Apel Kesiapsiagaan dan latihan simulasi bencana ini dinilai Muhadjir merupakan elemen yang sangat berperan penting untuk membangun kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

“Kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan momentum memperkuat kerja sama penanggulangan bencana antar institusi/organisasi, dengan mengkaji kemampuan peralatan penunjang peringatan dini, evakuasi serta tanggap darurat, meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur,” jelasnya.

Menko PMK menambahkan, tantangan kebencanaan ini juga menjadi topik penting dalam rangkaian acara G-20. Indonesia baru saja menjadi tuan rumah Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau the 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang dihadiri 193 negara di Bali.

Sesuai misi besar GPDRR, kegiatan apel siaga dan simulasi menghadapi bencana metrohidrologi hari ini menjadi bagian dari ikhtiar “resiliensi berkelanjutan” untuk meredam dampak kebencanaan secara kontinyu.

“Kita seharusnya terus meningkatkan kapasitas dalam upaya penanggulangan bencana. Bencana adalah urusan bersama. Untuk itu penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata namun memerlukan dukungan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha, masyarakat, lembaga filantropi, dan media,” ungkap Menko PMK.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK turut memberi piagam penghargaan kepada 23 perwakilan Tim Medis Gabungan dan Tim Bantuan Kemanusiaan Indonesia sebagai apresiasi karena telah bekerja kurang lebih satu bulan di daerah terdampak bencana banjir Pakistan.

Menko PMK juga menyempatkan untuk berkeliling mengecek persiapan peralatan, personil dan posko untuk bencana didampingi Kepala BNPB, Pj Gubernur DKI Jakarta dan pejabat terkait.

Adapun Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pihaknya akan berkomitmen bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama.

“Mudah-mudahan denga adanya apel ini semua yang terkait penanggunalan bencana sudah siap segala sesuatunya, baik personil peralatan dan peranti lunak agar bisa masuk ke sasaran secepatnya,” tuturnya.

Hadir dalam apel, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Indra Miza, Direktur Jenderal SDA PUPR Jarot Widyoko, Plt Kabag Geologi Kementerian ESDM Wafid, Plt Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Sumarjaya, Perwakilan pejabat Kementerian/Lembaga, TNI, dan POLRI dan Perwakilan Lembaga.***/uli

JAYAKARTA NEWS – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, perlu ada terobosan dalam pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia sehingga ia akan segera memangkas proses pengurusan sertifikat halal tersebut agar lebih efisien.

MenKopUKM Teten Masduki yang juga sebagai Wakil Ketua Pengurus Pusat (PP) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), pada acara Jogja Halal Fest ke-2 2022 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Kamis (3/11), mengutip catatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dari 30 juta UMKM yang membutuhkan sertifikat halal bila dilakukan proses per sertifikat diselesaikan antara 21-25 hari, maka diperlukan 600 tahun untuk menyelesaikannya.

“Sementara di akhir 2024, harus sudah selesai semua. Oleh karena itu, perlu ada terobosan dalam pengurusan sertifikat halal. Dalam Ratas Kabinet sudah diminta Presiden agar ini dipangkas dari 21 hari menjadi 3 hari saja,” ucap MenKopUKM Teten Masduki seperti dikutip dari Laman KemenkopUKM, Jumat (4/11).

Menteri Teten menambahkan, BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal untuk sebanyak 725.063 produk dari 405.180 UMKM, sejak 2019 sampai dengan 2022.

“Dilihat dari tren capaian tersebut, apabila dibandingkan dengan populasi pelaku UMKM sebesar 64,19 juta, diperlukan sinergi bersama berbagai pihak untuk bisa mendorong kepemilikan sertifikasi halal bagi UMKM,” kata Menteri Teten.

Tahun ini, BPJPH mendorong fasilitasi penerbitan 358.834 sertifikat halal bagi UMK melalui program SEHATI. “Hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMK untuk bisa mengaksesnya,” ucap Menteri Teten.

Terlebih lagi, State of the Global Islamic Economy Report 2022 sudah mengestimasikan umat Muslim dunia akan menghabiskan hingga 2 triliun dolar AS pada 2021 di sektor-sektor industri halal, mulai dari makanan, farmasi, hingga pariwisata.

Di Indonesia, dilihat dari sisi pengeluaran, merupakan konsumen besar bagi pasar produk halal dunia, dimana 87 persen populasi Indonesia adalah Muslim.

Total pengeluaran penduduk Indonesia untuk produk dan jasa halal di semua sektor diprediksi tumbuh hingga tahun 2025 sebesar 218,8 miliar dolar AS atau tumbuh 5,3 persen. Dan potensi dampak ekonomi industri halal terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 3,8 miliar dolar AS. “Potensi tersebut tentunya harus didukung suplai barang halal,” kata Menteri Teten.

Selain itu, kata Menteri Teten, Indonesia mempunyai 4 strategi utama untuk mewujudkan pusat ekonomi syariah terkemuka dunia dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Yaitu, penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, hingga penguatan ekonomi digital. 

MenKopUKM juga memaparkan strategi KemenKopUKM dalam pengembangan halal global. Diantaranya, Halal Food dengan meningkatkan daya saing produk UMKM melalui kepemilikan perizinan berusaha dan sertifikasi produk.

Berikutnya, Halal Travel melalui pengembangan kapasitas manajemen SDM, Moslem Fashion melalui perluasan akses pasar dalam dan luar negari, hingga keuangan syariah melalui akselerasi pembiayaan syariah.

Menteri Teten optimistis, Jogja Halal Festival sebagai salah satu upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. “Melalui kegiatan literasi halal ini juga dapat mendongkrak minat sadar pelaku usaha dalam memiliki produk-produk yang bersertifikasi halal dan agar mampu bersaing di pasar global,” ucap MenKopUKM.

Dalam sambutan pembukaan acara secara daring, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan bahwa meluasnya gaya hidup di tingkat global telah mendorong industri di sektor halal bergiat memenuhi kebutuhan ini.

“Halal bukan lagi sebatas pemenuhan kaidah agama, melainkan juga pemenuhan standar kesehatan, serta kualitas barang, jasa, dan konsumsi. “Pemerintah terus mendorong Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024,” kata Wapres.

Wapres meyakinkan bahwa tak lama lagi Indonesia bakal memiliki Masterplan industri halal 2022-2029. Masterplan ini menyatukan kepentingan pemangku industri halal, sekaligus menjembatani sektor riil industri halal dan sektor keuangan syariah di Indonesia. “Ini selaras dengan rencana induk dan kebijakan industri nasional,” ucap Wapres.

Membentuk Ekosistem

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum MES DIY Heroe Poerwadi mengatakan, acara ini untuk menguatkan kembali potensi-potensi ekonomi terutama bagi para pelaku ekonomi syariah di Yogyakarta dan sekitarnya. Tujuan pertamanya, untuk pendataan pelaku ekonomi halal yang masih eksis sampai saat ini.

“Dan mendorong agar terbentuk ekosistem yang bisa membuat jaringan, agar ekonomi keuangan dan syariah ini bisa lebih efesien dan efektif,” kata Heroe.

Menurut Heroe, gelaran ini tidak sekadar expo atau menjual saja, tapi juga mempertemukan para pelaku ekonomi halal atau pelaku ekonomi syariah untuk membentuk ekosistem atau membentuk rangkaian pasokan secara lebih baik.

Penyelenggaraan Jogja Halal Fest kedua ini akan mempertemukan seluruh pelaku ekonomi syariah atau pelaku ekonomi halal di JEC. “Kali ini dengan peserta lebih banyak lebih luas dan beragam diharapkan lebih meriah dengan pengunjung lebih banyak. Kita harapkan bisa sampai 50 ribu pengunjung,” kata Heroe.

Jogja Halal Fest juga diharapkan bisa menjadi ajang edukasi dan informasi berkaitan produk-produk halal. Dimana ada sekitar 350 tenant pelaku usaha halal dari berbagai industri di Indonesia. Dari industri properti, kuliner, fesyen, pendidikan, keuanhan, hospital, hiburan,  media, logistik, dan lain sebagainya.***/uli  

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerima Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (03/11/2022).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam keterangannya usai pertemuan mengatakan bahwa pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh yang dipilih berdasarkan usulan masyarakat dan telah melalui sejumlah proses seleksi.

“Hari ini Bapak Presiden sesudah berdiskusi dengan kami, dengan Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan, itu memutuskan tahun ini memberikan lima [gelar pahlawan nasional] kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat,” ujar Mahfud MD.

Pertama, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum DR. dr. H. R. Soeharto dari Jawa Tengah yang dinilai telah berjuang bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan, almarhum DR. dr. H. R. Soeharto ikut serta dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air.

“Ikut pembangunan department store syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan Rumah Sakit Jakarta serta salah seorang pendiri berdirinya IDI [Ikatan Dokter Indonesia],” ungkap Mahfud.

Kedua, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum KGPAA Paku Alam VIII yang merupakan Raja Paku Alam dari tahun 1937-1989. Beberapa jasa yang telah diberikan almarhum KGPAA Paku Alam VIII antara lain bersama Sultan Hamengkubowono IX dari Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini.

“Sehari sesudah (kemerdekaan) itu beliau menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946,” tutur Menko Polhukam.

Ketiga, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra, dari Kalimantan Barat. Menurut Mahfud, almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra telah menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling pada saat kemerdekaan. Bahkan, almarhum bersama istrinya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Keempat, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dari Maluku Utara. Selama 32 tahun, almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dinilai telah berjuang dan ikut membangun Indonesia berdasarkan Pancasila. “Beliau pernah dibuang ke Boven Digul tahun 1942 dan juga dibuang ke Sawahlunto tahun 1918-1923,” ucapnya.

Kelima, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum K.H. Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Mahfud menjelaskan bahwa almarhum Kyai Ahmad Sanusi merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang belum mendapat gelar pahlawan nasional. Beliau juga tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila.

“Dari semula ada sisi kanan ingin menjadikan negara Islam, sisi kiri menjadikan negara sekuler, kemudian diambil jalan tengah lahirlah ideologi Pancasila sesudah menyetujui pencoretan tujuh kata di Piagam Jakarta,” ujar Mahfud.

Mahfud pun mengimbau kepada daerah-daerah yang merupakan asal dari para tokoh penerima gelar pahlawan nasional untuk mempersiapkan diri hadir pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, yang rencananya akan digelar pada Senin (07 November 2022 mendatang di Istana Negara Jakarta.

“Kami sarankan kepada daerah-daerah tadi yang sudah mempunyai usul-usul dan disetujui oleh pemerintah supaya segera menyiapkan diri untuk hadir dan melakukan penyambutan-penyambutan, baik upacara adat, upacara daerah, atau apapun yang bisa dilakukan untuk menyongsong anugerah ini,” pungkasnya.***/mel

KUPANG, JAYAKARTA NEWS – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyebut Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik tingkat Nasional tahun 2022 telah memberikan contoh nyata tentang persaudaraan antar umat beragama.

Pesan ini disampaikan Wamenag saat menutup Pesparani di stadion Oepoi Kota Kupang, NTT, Senin (31/10/2022) malam. Helat kali kedua ini berlangsung empat hari, 28 – 31 Oktober 2022.

“Saya sangat bangga karena kepanitiaan Pesparani melibatkan umat berkeyakinan lain. Bahkan, Ketua Umum Panitia Pesparani II adalah seorang muslim, yaitu Bapak H. Jamaluddin Ahmad,” ujar Wamenag, dikutip dari Siaran Pers Kemenag, Selasa (1/11/2022).

“Ini adalah wujud kebersamaan dan toleransi riil yang sungguh-sungguh mengakar di tanah  Nusa Tenggara Timur. Inilah buah dari moderasi beragama yang terus kita gaungkan. Contoh nyata dari tema “Membangun Persaudaraan Sejati Untuk Indonesia Maju” telah kita saksikan dalam Pesparani,” sambungnya.

Hadir dalam penutupan Wakil Gubernur Provinsi NTT, Josef Nae Soi, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Uskup Agung Kupang, Monsignor Petrus Turang, Plt. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, A.M. Adiyarto Sumardjono, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi NTT, Ketua Umum Panitia Nasional Pesparani II KH. Jamaluddin Ahmad, Ketua LP3K Nasional Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, para Ketua LP3K Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTT dan sejumlah Kakanwil Kemenag Provinsi, serta ribuan kontingen dan peserta Pesparani II.

Pesparani di NTT, kata Wamenag, telah berhasil menyuarakan kebhinekaan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta merajut perdamaian dan persaudaraan anak-anak bangsa. Pesparani telah menjadi wadah konsolidasi umat Katolik se-Indonesia untuk mewujudkan rasa cinta Tanah Air dan wawasan kebangsaan, memperkuat toleransi, dan moderasi beragama melalui seni dan budaya.

Wamenag berharap semangat ini terus dipertahankan, ditumbuhkan dan ditularkan oleh para kontingen dari seluruh Provinsi di Indonesia. Dia mengajak para peserta dan kontingen untuk membawa kisah kerukunan warga di NTT sebagai cendera mata perdamaian dan keberagaman ke tempat asal masing-masing.

Menurut Wamenag, partisipasi umat melalui Pesparani telah memberi warna pada keragaman budaya musik serta lagu dalam lingkungan Gereja Katolik. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik berkomitmen untuk terus mendorong pembinaan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan umat yang semakin baik.

“Saya mendorong agar keberadaan Pesparani terus dipopulerkan supaya keikutsertaan umat semakin meningkat,” pesannya.

“Melalui Pesparani, keindahan bukan hanya sekedar terlihat ketika menyanyikan nada yang sama, sebaliknya keindahan tercipta melalui harmoni dan kesatuan. Apabila tumbuh rasa persatuan dan kesatuan maka segala persoalan bangsa dapat kita hadapi,” sambungnya.

Kepada Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi NTT, Wamenag menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya dalam pelaksanaan Pesparani II. Wamenag juga mengucapkan selamat kepada seluruh kontingen Pesparani, utamanya Provinsi Maluku yang menjadi juara umum tahun ini.

“Saya berharap prestasi ini akan menginspirasi kontingen lain untuk terus berkreasi dan berlatih mempersiapkan diri berkompetisi pada Pesparani III yang  akan  diselenggarakan di Jakarta,” tandasnya.***/mel

JAYAKARTA NEWS – Ada yang berbeda dalam Festival Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2022. Pasalnya, peserta hajat tahunan Direktorat PAI Kemenag ini juga diikuti siswa yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Hal ini menjadi perhatian Sekjen Kemenag Nizar Ali. “Terlepas sejauh mana capaian siswa non-muslim dalam kompetisi ini, saya menilai kesediaan dan keinginan mereka untuk mengikuti lomba ini sungguh patut diapresiasi,” tutur Nizar saat membuka gelaran puncak Festival dan Gebyar PAI di Tangerang Selatan, Kamis (27/10/2022).

Festival PAI tingkat nasional diikuti oleh siswa SMA/SMK yang telah lolos seleksi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Secara khusus, Nizar menyampaikan terima kasih atas keikutsertaan pelajar Non Muslim dalam Festival PAI ini.

“Kalian telah menjadi bagian penting dari upaya mengembangkan toleransi dan persaudaraan, serta penguatan moderasi beragama,” ungkapnya.

Menurut Nizar, penguatan moderasi beragama jelas membutuhkan kerja bersama dan kolaborasi semua pihak. Di dalam upaya tersebut, tentu saja kerendah-hatian dan sikap legowo menerima perbedaan menjadi prasyarat utama.

“Saya bangga, Festival dan Gebyar PAI ini mampu menjadi ajang persemaian kebersamaan para siswa sekolah dari berbagai latar belakang agama yang berbeda,” terang Nizar.

Melalui Festival dan Gebyar PAI ini, lanjutnya, para sisa telah menunjukkan dengan jelas kesediaan dan kemauan mereka untuk berbaur dalam perbedaan, berkompetisi secara sehat, dan yang paling penting adalah keberanian dan kecerdasan untuk membahas Moderasi Beragama dalam lomba debat yang demikian dinamis dan menginspirasi.

Nizar berpesan, prestasi dalam ajang ini tidak hanya dipahami sebagai akhir dari tugas dan tanggung jawab moral dalam menyuarakan nilai Moderasi Beragama. Saat kembali ke sekolah masing-masing, para peserta juga harus bisa menjadi figur penting dalam kampanye moderasi beragama yang harus selalu dijalankan.

“Ajak dan diskusikan tema nilai moderasi beragama sebagaimana yang kalian pahami dalam ajang Festival dan Gebyar PAI tahun 2022 ini dengan teman-teman sekolah,” pesannya.

Kepada para guru PAI, Nizar berpesan agar menjadi aktor penting dalam upaya diseminasi moderasi beragama pada siswa. Karya inovatif dalam kampanye moderasi beragama semoga menjadi pemacu dan pemantik kemauan dan kemampuan guru PAI lainnya.

“Saya berharap, lembaga pendidikan mampu menjadi laboratorium moderasi beragama bagi siswa dan taman bermain untuk perayaan perbedaan. Dalam cara pandang seperti ini, moderasi beragama bukanlah sesuatu yang mengawang-awang karena difungsikan sebagai bagian dari keseharian dan aktivitas para siswa. Di dalamnya, teknologi dapat menjadi dukungan yang mencerahkan dan memudahkan,” harapnya.

“Semoga, Festival dan Gebyar PAI ini mampu menguatkan dan meneguhkan langkah bersama untuk membumikan dan menjalankan moderasi beragama pada siswa,” tutupnya.

Pada pertengahan September 2022, Kementerian Agama telah mengumumkan 7.826 siswa ang lolos seleksi administratif pada tahap pendaftaran peserta Festival Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2022. Dari jumlah itu, ada sekitar 50 siswa yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka bersama ribuan peserta lainnya kemudian mengikuti coaching dan mentoring penguatan moderasi beragama.

Terpisah, Kasubdit PAI pada SMA/SMLB Abdullah Faqih mengatakan, pihaknya sedari awal memang memberi kesempatan kepada semua siswa SMA/SMK dari berbagai latar belakang agama untuk ikut serta dalam festival ini. Dia berharap ajang ini sekaligus bisa menjadi media komunikasi dan saling memahami perbedaan antar siswa.

“Kami tentu sangat mangapresiasi kesediaan dan langkah siswa yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu untuk mengikuti pendaftaran Festival PAI Tahun 2022 ini. Secara konseptual, Festival PAI ini memang tidak hanya dapat diikuti siswa beragama Islam saja,” katanya.

“Keikutsertaan mereka diharapkan dapat persahabatan, walaupun terdapat perbedaan keyakinan di antara mereka. Jadi perbedaan bukan menjadi penghalang untuk saling bersahabat dan berkolaborasi,” tandasnya.***/mel

JAYAKARTA NEWS – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan pentingnya menjaga batas lintas negara, di antaranya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pesan Gus Halim, sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar itu disampaikan saat bertemu kembali dengan Bupati Belu Agustinus Taolin di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa batas lintas negara di Belu menjadi prioritas dalam pembangunan. Sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mensukseskannya.

Gus Halim memastikan Kemendes PDTT berada di garda terdepan untuk terus memajukan desa-desa di wilayah Belu.

“Yang penting batas lintas negaranya, sangat strategis, nanti kami bantu,” kata Gus Halim di Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Dia menilai bahwa Belu sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste harus mendapat perhatian penuh dan seluruh aktivitas pembangunannya harus dikawal.

Gus Halim menceritakan dirinya telah melihat langsung kondisi Belu, bahkan Agustus lalu, Gus Halim bertindak sebagai inspektur Upacara Bendera memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus 2022 di Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Duabesi.

Gus Halim memastikan daerah perbatasan akan terus menjadi beranda negara yang berdaulat, sejahtera dan aman.

Saat ini proses pembangunan 100 unit rumah untuk para transmigran di Kabupaten Belu sedang berlangsung. Hal ini rencananya akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan regulasi yang ada.

Sementara itu, Bupati Bely Agustinus Taolin menjelaskan pertemuannya dengan Mendes PDTT.

“Kami datang hari ini untuk silaturahmi sekaligus lapor program perumahan yang sudah berjalan. Rencana tahun depan sisa 75 perumahan untuk transmigran. Makanya tadi ada info pak Dirjen punya 100 usulan tidak bisa masuk di tahun depan karena terlambat,” terang Agustinus Taolin.

Saat ini pembangunan 100 unit rumah di Kabupaten Belu untuk tahun 2023 juga sedang diajukan. Sempat terlambat karena tidak adanya Satker kabupaten selama lima tahun terakhir. Pengajuan ini diupayakan dapat berhasil sehingga tidak perlu menunggu sampai tahun 2024.

Sementara itu, kondisi lahan yang akan dibangun dipastikan tidak lagi bermasalah. Seluruh sertifikat dan kebutuhan-kebutuhan legal lainnya telah selesai diurus termasuk konflik antar warga.

“Selama ini masyarakat menyerahkan lahan tapi ada pamrihnya di belakang. Misalnya 100 hektare lahan mengharapkan keluarga mereka yang miskin mendapatkan rumah di situ. Pada posisi kemiskinan dan tidak memiliki rumah sebenernya sama,” ungkapnya.

Bupati menyebut, masyarakat mengharapkan kalau ada penempatan warga misal eks Timor Timur maka warga lokal minta bagian.

“Kalau sesuai SOP by name by address. Ke depannya yg menyerahkan tanah sudah untuk lokasinya kita clear-kan sehingga pembangunannya tidak masalah lagi,” pungkas Agustinus Taolin.***/jay