Category: Nasional

Tawur Agung Prambanan 2026: Ajakan Bangun Ekoteologi dan Persaudaraan

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Agama mengajak Umat Hindu untuk menjadikan Tawur Agung sebagai titik balik memperkuat kepedulian terhadap alam dan mempererat persaudaraan.

Ajakan ini disampaikan Dirjen Bimas Hindu Kemenag, I Nengah Duija, dalam puncak pelaksanaan Tawur Agung rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948 di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta, Rabu (18/3/2026).

“Tawur Agung mengajarkan ekologi spiritual, solidaritas sosial, dan integritas pribadi. Ini menjadi strategi peradaban dalam menghadapi krisis lingkungan dan sosial di era modern,” tegas I Nengah Duija di dahapan sekitar 20ribu umat Hindu yang datang dari berbagai daerah.

Tawur Agung memiliki makna filosofis yang mendalam sebagai upaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ritual ini dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral manusia kepada alam setelah memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya sepanjang tahun.

“Tawur Agung adalah upacara yajña yang bukan sekadar ritual, tetapi bentuk nyata penyucian alam semesta serta upaya mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam, sesama, dan Sang Hyang Widhi Wasa,” ungkap Duija.

“Keseimbangan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Tawur Agung adalah bentuk tanggung jawab moral manusia kepada alam melalui persembahan suci,” lanjutnya.  

Pelaksanaan Tawur Agung di Prambanan memiliki nilai strategis dan spiritual karena merupakan pusat peradaban Hindu Nusantara.

“Prambanan bukan sekadar situs sejarah, melainkan ruang sakral yang menghubungkan manusia dengan jagat raya, simbol penyatuan spiritual dan kebudayaan bangsa,” ujar Duija.

Pelaksanaan Tawur Agung ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Suci Nyepi yang berpuncak pada pelaksanaan Catur Brata Penyepian. Melalui keheningan Nyepi, umat Hindu diajak melakukan refleksi diri guna mencapai kedamaian batin dan harmoni semesta.

Dengan kehadiran puluhan ribu umat serta dukungan berbagai pihak, Tawur Agung di Prambanan tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga simbol penguatan spiritualitas, persatuan, dan komitmen menjaga keseimbangan kehidupan di tengah dinamika zaman.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PHDI Pusat, perwakilan Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Jawa Tengah, Ketua Dharma Shanti Nasional, Bupati Klaten, jajaran Kanwil Kemenag Jawa Tengah dan DIY, pimpinan organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional maupun provinsi, serta tokoh masyarakat.***/mel

Sampaikan Selamat Hari Suci Nyepi, Menag: Satu Bumi, Satu Keluarga

JAYAKARTA NEWS – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni di tengah keberagaman.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia maupun pribadi, saya menyampaikan Selamat Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1948,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, dikutip dari Laman Kemenag, Rabu (18/3/2026).

Menurut Menag, perayaan Nyepi tahun ini terasa istimewa karena berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadan serta berdekatan dengan Idulfitri 1447 H. Ia menilai, pertemuan dua momentum keagamaan tersebut menjadi simbol kuat nilai kebersamaan lintas iman.

“Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pengingat bahwa kita berada dalam satu semangat Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga,” tegasnya.

Menag menjelaskan, tema tersebut menegaskan bahwa perbedaan bukanlah sekat, melainkan kekuatan untuk mempererat persaudaraan sebagai bangsa. Nilai itu, kata dia, juga tercermin dalam ajaran Catur Brata Penyepian yang dijalankan umat Hindu saat Nyepi.

Melalui Amati Geni, umat diajak memadamkan api dalam diri seperti amarah dan egoisme. Sementara Amati Karya menjadi ruang untuk berhenti sejenak dari aktivitas fisik dan melakukan introspeksi.

Kemudian, Amati Lelungan mengajarkan untuk tidak bepergian, memberi kesempatan bagi alam untuk beristirahat dan memulihkan keseimbangan. Adapun Amati Lelanguan mendorong umat melepaskan hiburan duniawi demi menemukan kejernihan batin.

“Dengan menjalankan Nyepi, umat Hindu sesungguhnya sedang memberikan jeda kepada alam semesta. Jika kita memuliakan alam, maka alam pun akan memuliakan harkat kemanusiaan kita,” ujar Menag.

Menag optimistis, semangat Vasudhaiva Kutumbakam akan terus mendorong umat Hindu berperan aktif dalam menjaga kerukunan dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia.

“Semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi kita semua,” tandasnya.***/mel

Jelang Lebaran, 97.122 Guru Binaan Kemenag Lolos Sertifikasi

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Agama hari ini mengumumkan ada 97.122 guru binaannya yang lulus sertifikasi guru. Mereka adalah peserta Sertifikasi Guru angkatan ke-4 yang prosesnya berlangusung sejak 2025.

Data ini menggenapi 304.661 guru Kemenag yang lulus sertifikasi pada angkatan 1-3 di 2025. Selain potret peningkatan profesionalitas, capaian ini menggambarkan komitmen Kemenag terhadap kesejahteraan guru madrasah dan pendidikan keagamaan.

“Ini menjadi kabar baik menjelang lebaran yang menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi guru dan keluarga,” tutur Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Panitia Nasional PPG Kementerian Agama yang juga Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir menambahkan, sertifikasi guru  merupakan bagian dari upaya Kemenag kompetensi profesional guru yang terstandar sekaligus mendapatkan pengakuan yang layak atas dedikasinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kelulusan 97.122 guru pada angkatan 4 ini juga menegaskan keberpihakan nyata Kementerian Agama terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Dengan status tersertifikasi, para guru berhak memperoleh tunjangan profesi guru sesuai ketentuan. Ini diharapkan dapat semakin memotivasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperkuat peran guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” tegas M. Munir.

Sebanyak 97.122 guru yang lulus sertifikasi pada 2026 ini terbagi dalam 31 bidang studi, mulai dari Guru PAI di sekolah, guru madrasah mapel agama maupun umum, guru agama Katolik, Kristen, dan Khonghucu. Menurut Munir, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras berbagai pihak, mulai dari unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi guru, hingga para guru yang dengan penuh dedikasi mengikuti seluruh tahapan sertifikasi secara serius dan bertanggung jawab.

“Pengumuman kelulusan ini diharapkan menjadi energi baru bagi para guru untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalitas, dan kualitas layanan pendidikan, sekaligus menjadi penguat komitmen pemerintah dalam memuliakan guru sebagai penjaga masa depan bangsa,” pungkas M. Munir.***/mel

MK Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama

JAYAKARTA NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan pencatatan nikah beda agama.

“Amar putusan, mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo, dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2026).

Gugatan tersebut diajukan oleh seorang warga negara bernama Muhammad Anugrah Firmansyah. Ia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Putusan MK menyatakan permohonan tersebut ditolak seluruhnya. Hakim menilai dalil yang diajukan pemohon tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengubah ketentuan yang berlaku saat ini.

“Maka pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pertimbangan dalil permohonan Pemohon a quo. Karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud,” ujar Hakim MK Ridwan Mansyur.

Hakim MK menjelaskan bahwa persoalan yang diajukan pemohon pada dasarnya berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Keabsahan tersebut, ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan, bukan oleh pencatatan administratif negara.

Hakim MK  juga menyampaikan bahwa pendirian ini telah dinyatakan secara konsisten dalam sejumlah putusan sebelumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan konstitusional yang kuat untuk mengubah atau menafsirkan ulang ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki kaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan instansi yang menjalankan pencatatan perkawinan bagi umat beragama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya putusan ini, Kementerian Agama tetap menjalankan peran administratif, yakni mencatat perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Penentuan sah atau tidaknya perkawinan berada di luar kewenangan administratif negara.

Putusan tersebut sekaligus menjadi rujukan bagi penyelenggaraan administrasi perkawinan di Indonesia agar berjalan tertib, seragam, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.***/mel

Bertemu Tokoh Agama, Menag Tekankan Keselarasan Iman dan Komitmen Kebangsaan

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya keselarasan antara kematangan beragama dan kematangan berbangsa dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Menurutnya, keduanya harus berjalan seiring dan saling menguatkan, bukan dipertentangkan.

Hal tersebut disampaikan Menag saat bersilaturahmi dengan tokoh lintas agama dan masyarakat di Bumi Silih Asih, Pusat Pastoral Keuskupan Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/2/2026).

Menag menjelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia, setiap orang dituntut memiliki komitmen kebangsaan yang utuh. Pada saat yang sama, sebagai umat beragama, setiap pemeluk agama juga berkewajiban menjalankan ajaran agamanya secara konsisten dan bertanggung jawab.

“Kematangan beragama dan kematangan berbangsa harus tumbuh bersama. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Menag.

Menag mengingatkan bahwa dalam masyarakat yang majemuk, pendekatan yang menekankan titik temu dan persamaan menjadi sangat penting. Ia menilai, kecenderungan untuk terus menonjolkan perbedaan justru dapat melemahkan kohesi sosial dan merugikan persatuan bangsa.

“Indonesia dibangun di atas kesepakatan bersama. Karena itu, yang perlu dikedepankan adalah titik persamaan, semangat kebersamaan, dan nilai-nilai yang menyatukan,” tegasnya.

Menag juga menekankan bahwa kematangan beragama akan tercermin dalam sikap yang inklusif, dewasa, dan menghargai perbedaan. Sebaliknya, komitmen kebangsaan yang kuat akan memperkuat praktik keagamaan yang membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menag mengajak seluruh tokoh agama dan masyarakat untuk terus memperkuat dialog, saling pengertian, serta kerja sama lintas iman sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang harmonis.

“Kebangsaan dan keagamaan adalah dua pilar penting yang harus berjalan paralel. Dari sinilah akan lahir masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban,” tambahnya.

Sementara itu, Uskup Bandung Mgr. Antonius Subianto Bunjamin menyambut baik kunjungan Menteri Agama dan menilai pertemuan tersebut sebagai momentum yang mempererat persaudaraan lintas iman. Menurutnya, kedalaman penghayatan iman justru mendorong umat untuk semakin terbuka dan peduli terhadap sesama.

“Semakin seseorang menghayati imannya, semakin ia terdorong untuk membangun relasi yang baik dengan sesama dan berkontribusi bagi kehidupan bersama,” ujar Uskup Antonius.

Silaturahmi ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kebersamaan antarumat beragama di Jawa Barat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan komitmen kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan nasional.***/mel

Tahun Ini 4 Titik Sekolah Rakyat Berdiri di Sumut, Salah Satunya di UINSU

TEBING TINGGI, JAYAKARTA NEWS – Sekolah Rakyat dipastikan akan mulai berjalan di Sumatera Utara pada tahun ajaran 2025-2026. Lokasinya di Gedung UIN Sumatera Utara (UINSU), dua sentra milik Kementerian Sosial dan satu lagi gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarananya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung ke Sumatera Utara. 

“Kami dengan Pak Gubernur hari ini melihat secara langsung, dan kita tahu ini sebenarnya sangat layak untuk dimulainya Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul di gedung UINSU, Jumat (11/4/2025).

Ia menuturkan gedung UINSU merupakan satu dari empat titik yang rencananya tahun ini sudah bisa memulai Sekolah Rakyat.

Untuk gedung UINSU sendiri hanya memerlukan sedikit renovasi. Perbaikan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Nanti akan kita coba hitung melalui Kementerian PU,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Wali  Kota Tebing Tinggi akan membahas lebih detail tentang jenjang pendidikan yang akan diterapkan. Begitu juga dengan perencanaan, penganggaran, dan pengawasannya.

“Yang juga penting secara simultan harus kita siapkan proses rekrutmen siswa, guru, dan hal-hal lain yang diperlukan,” ujarnya. 

Selain renovasi, Gus Ipul juga menilai gedung UINSU juga memerlukan perluasan lahan. Sehingga, sesuai arahan Presiden Prabowo, bisa menampung sampai 1.000 siswa. Untuk saat ini diperkirakan fasilitas yang ada hanya mampu menampung dua kelas.

“Tadi Pak Wali Kota Insya Allah akan mencoba sekuat tenaga bersama DPRD di sini melakukan upaya-upaya memperluas lahan,” katanya. 

Menurutnya, program Sekolah Rakyat hanya bisa berhasil bila ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Saya datang ke sini, mohon dukungan gubernur, bupati dan wali kota agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat bisa dimulai tahun ini dan dikembangkan di tahun mendatang,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut, Bobby Nasution berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mensos Saifullah Yusuf yang sudah menjadikan Sumut sebagai bagian dari program Sekolah Rakyat. 

“Ini Insya Allah akan masuk dari tahap pertama program awal di tahun 2025 ini, kami berterima kasih,” katanya. 

Ia menyebut Provinsi Sumut mengusulkan 21 pembangunan Sekolah Rakyat. Tapi, pelaksanaannya memang tidak bisa semua dilakukan tahun ini karena kendala syarat lahan. 

“Kabupaten/kota mau menyediakan lahannya, mudah-mudahan bisa masuk tahap kedua,” katanya. 

Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih mengatakan saat ini gedung UINSU baru memiliki lahan seluas 2,3 hektare. Ia menyanggupi untuk memperluas lahan hingga 5 hektare. 

“Bisa kita penuhi, kita realisasi. Saya harap bisa terwujud,” katanya. 

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Nurhayati mengatakan gedung yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat merupakan hibah dari pemerintah kota Tebing Tinggi. Menurutnya, bangunannya cukup representatif untuk bisa menjadi Sekolah Rakyat. 

“Keinginan Mensos bisa dilaksanakan Juli ini. Bismillah atas dukungan gubernur dan wali kota Tebing Tinggi,” katanya.***/mel

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Sehat dan Cerdas

JAYAKARTA NEWS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masa depan Indonesia terletak pada kualitas generasi mudanya. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan pemenuhan gizi setiap anak Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Anak-anak kita adalah masa depan kita. Anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar. Anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Ini tekad pemerintah yang saya pimpin,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada peresmian Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 28 Maret 2025.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa program MBG yang sudah berjalan sejak Januari 2025 yang lalu telah memberikan manfaat bagi 3 juta anak. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah penerima manfaat program MBG tersebut.

“Insyaallah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta penerimaan manfaat. Salah satu program terbesar di dunia,” ucap Presiden.

Selain MBG, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, yang kini dianjurkan dilakukan satu kali dalam setahun setiap hari ulang tahun warga negara. Presiden pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan tersebut.

“Saya dapat laporan masih banyak yang belum mau periksa kesehatan. Mungkin takut hasilnya. Justru harus tahu supaya dilakukan langkah-langkah dini,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo juga berpesan langsung kepada anak-anak Indonesia agar menjauhi pengaruh negatif, khususnya di era digital yang serba terbuka. Presiden menekankan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah saat ini ditujukan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

“Hati-hati semua anak-anak, jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif. Kalian harus belajar yang baik, masa depan Anda cerah, masa depan Indonesia cerah. Dan ini semua, kita di sini semua adalah untuk bekerja menyiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik,” tutur Presiden.

Melalui berbagai program prioritas tersebut, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat pemerintahannya dalam membangun fondasi generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.***/mel

Mensos Gus Ipul Ungkap Opsi Guru untuk Sekolah Rakyat

JAYAKARTA NEWS – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan ada sejumlah opsi soal guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Opsinya, guru tersebut bisa lewat penugasan dari ASN atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.

“Itu yang dua itu yang masih dimatangkan,” kata Gus Ipul di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025). Dia menuturkan perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final. Satgasnya dipimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). 

“Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Dikdasmen,” ujarnya. Ia juga memastikan tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekah lainnya tidak akan ada kesenjangan. Sebab, pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain. “Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah, jadi kita keroyokan,” katanya. 

Ia mengatakan saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah. Ia menyebutkan saat ini memang ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari Pemda untuk Sekolah Rakyat. 

“Jumlah sekarang ada 82 yang sedang akan dimulai proses asesmennya oleh Pekerjaan Umum (PU),” katanya. Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tak hanya menggunakan APBN tapi juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana. 

“Sarana prasarana nanti yang membangun PU, bukan kementerian sosial, yang membangun adalah PU,” katanya. Ia mengatakan saat ini masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat. Perhitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang. 

“Jadi, per orang itu berapa nanti kami sampaikan,” katanya. Lebih lanjut, menurutnya, tiap wilayah akan memiliki perhitungan yang berbeda. Sebab, ada jenjang pendidikan yang berbeda. “Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda,” katanya.***/mel

Presiden Prabowo Bahas Pengembangan Sekolah Rakyat Bersama Jajaran Kabinet Merah Putih

JAYAKARTA NEWS – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/03/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan jajaran membahas secara khusus pengembangan program sekolah rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang turut hadir dalam rapat menyampaikan bahwa sekolah rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Sekolah rakyat dibangunkan oleh Bapak Presiden, kemudian kita juga akan membantu mengenai masalah guru, rekrutmen gurunya, kemudian kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, sudah ada 53, terus ada lagi yang udah usul 184,” ujar Tito Karnavian dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Lebih lanjut, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangat antusias dengan program ini. Saat ini, sebanyak 184 daerah telah mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat dengan kesiapan lahan yang sudah tersedia.

“Kalau yang 184 sudah siap (lahannya), justru itu usulan daerah-daerah,” ucap Tito.

Rapat terbatas ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas hingga ke pelosok, memastikan setiap anak bangsa mendapat kesempatan belajar yang layak.***/mel

Guru dan Murid Sekolah Rakyat Diseleksi Mulai April 2025

JAYAKARTA NEWS – Sebanyak 198 lokasi telah diusulkan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat. Usulan ini berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan serta bangunan. Dari jumlah tersebut, 45 lokasi telah siap beroperasi tahun ini.

“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5 – 10 hektare,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai memimpin rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.

Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan bahwa tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.

Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka.  “Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus,” ujar M Nuh. 

Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014 ini juga menegaskan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan para siswa sebagai agen perubahan untuk memutus rantai kemiskinan. Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi.

Meskipun didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, siswa Sekolah Rakyat juga akan dibekali keterampilan digital masa kini. “Jadi anak-anak SMA atau SMP nanti itu sudah kita kenalkan dengan coding, cybersecurity, data sains dan sebagainya,” kata M Nuh.***/mel