Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Menkeu Tegaskan Komitmen Dukung Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan sektor UMKM termasuk di dalamnya memperluas peran perempuan dalam membangun perekonomian Indonesia dengan berbekal penguatan di sektor digital tekhnologi.

“Memperkuat peran wanita dengan menggunakan teknologi digital adalah salah satu yang paling penting. Karena dengan teknologi digital dan finansial tekhnologi dapat membantu perempuan melakukan aktivitasnya,” tutur Menkeu dalam acara “Women in Fintech: Empowering the Next Generation” di Mandarin Oriental Hotel Jakarta, Kamis (11/08).

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan meskipun disibukan dengan berbagai pekerjaan rumah tangga, namun perempuan juga dapat turut berpartisipasi dalam perekonomian melalui UMKM dengan digital tekhnologi.

“Perempuan juga dapat berpartisipasi dalam ekonomi melalui UMKM menggunakan akun dan memulai bisnis bahkan tanpa meninggalkan rumah. Hal ini juga berpotensi memperluas aktivitas perempuan dan potensi ekonomi, serta pada saat yang sama menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan peran perempuan,” ujar Menkeu.

Untuk itu, Menkeu menyatakan komitmenya untuk menciptakan lebih banyak peluang dan produk keuangan inovatif melalui kerjasama dengan banyak pemangku kepentingan dan stakeholder untuk memperdalam inklusi keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung hal itu diantaranya berupa investasi dalam sektor infrastruktur dan membuat kebijakan di bidang perpajakan bagi UMKM.

“Jadi ini semua instrumen keuangan atau anggaran yang kita gunakan secara langsung atau tidak langsung untuk memberdayakan dan memperkuat peran UKM dan perempuan,” terangnya.

Sebagai penutup, Menkeu berharap agar para pemangku kepentingan terkait dapat meningkatkan kerjasama untuk memperkuat proses pemulihan ekonomi.

“Jadi saya berharap pertemuan hari ini akan memiliki hasil yang lebih dari Anda dan menjadi sangat produktif. Tapi saya yakin pemulihan ini tidak akan terjadi kecuali jika kita semua bekerja sama untuk memperkuat proses pemulihan ini,” tutup Menkeu.***/uli

KemenKopUKM Dan Dekranas Kolaborasi Tingkatkan Citra Produk Kriya Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menggelar kegiatan bertajuk Cerita Kriya. Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia UMKM di bidang kriya atau pengrajin di Provinsi Bali serta meningkatkan citra produk kerajinan hasil karya para pengrajin, sehingga produknya bersaing di pasar lokal maupun global.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara Sinergi Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) bertajuk Cerita Kriya di Tanjung Benoa, Bali, Selasa (9/8), mengatakan perekonomian Bali mengalami kontraksi paling berat akibat pandemi COVID-19 dan mengalami pemulihan ekonomi yang sempat melambat.

“Hal ini disebabkan karena perekonomian Bali didominasi oleh satu sektor yakni pariwisata,” kata Menteri Teten dalam Rilis Rabu (10/8).

Pengalaman tersebut mendorong inisiatif diversifikasi perekonomian Bali melalui pengembangan beberapa sektor keunggulan di antaranya sektor berbasis kreativitas, kultural, dan sumber daya seperti kriya, wellness produk, hingga kuliner.

“Masyarakat Bali yang sudah lama dikenal sebagai masyarakat yang kreatif, terampil, dan tekun diyakini mampu menghasilkan produk kriya yang berkualitas dan disukai oleh pasar internasional,” ucap MenKopUKM Teten Masduki.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan posisi Bali sebagai destinasi wisata favorit wisatawan dapat digunakan sebagai lokasi memasarkan produk dan mempelajari selera pasar dunia.

Selain itu, menurutnya pengembangan UKM produk kriya juga harus dilakukan berbasis riset pasar, sistematis, dan berkesinambungan dengan fokus pada agregator kecil dan menengah melibatkan buyer representatif dan lembaga pembiayaan ekspor.

“Promosi produk kriya Bali melalui kegiatan pameran baik skala nasional maupun internasional di Bali perlu dilakukan secara rutin,” ucap Menteri Teten.

Dia menegaskan pelaku UMKM akan sulit beradaptasi dan mengembangkan usahanya jika berjalan sendiri-sendiri dan harus menentukan strategi pasar karena sumber daya yang terbatas. Selain itu, UMKM juga perlu berkolaborasi dan melakukan spesialisasi produksi.

Sejalan dengan itu, peran Dekranas dikatakannya sangat strategis dalam mendorong kemajuan UMKM. Dekranas pun memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mempresentasikan karya mereka, mengembangkan branding dan manajemen usaha, kemudahan pendanaan, serta mengajak UMKM untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan dan kecintaan akan produk lokal.

Di tempat yang sama, Bidang Pendanaan Dekranas Suzana Teten Masduki menyampaikan bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu juara penghasil kriya atau kerajinan tangan terbaik. Banyak karya indah dan bernilai estetika tinggi yang telah dibuat oleh pelaku kreatif Bali dan menjadi produk kebanggaan Indonesia.

Namun, ketika pandemi melanda, terjadi pergeseran tren dan selera pasar. Sejalan dengan itu, tantangan dan peluang bagi sektor kriya selama pandemi juga dikatakan banyak berubah.

“Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Sektor kriya harus mampu menjawab kebutuhan pasar Indonesia hingga internasional.

Untuk membangun ekosistem ekonomi inklusif yang berkelanjutan, kita mendorong para pelaku kreatif untuk membangun bisnis model yang lebih modern,” kata Suzana.

Dia pun menekankan bahwa sinergi yang dilakukan KemenKopUKM dan Dekranas pun menghadirkan serangkaian pelatihan dengan model jemput bola yang bertujuan untuk memberikan penguatan kewirausahaan, memperkuat ekosistem ekonomi digital dari hulu ke hilir.

Suzana menegaskan sinergi ini merupakan upaya dan ikhtiar bersama, terlebih dengan adanya momentum Presidensi G20 yang merupakan kesempatan terbuka untuk membangun dan mentransformasi sektor kriya Indonesia.

“Sehingga dari sisi pelaku usaha harus siap, sama-sama kita memanfaatkan Presidensi G20 ini dengan baik. Bukan hanya menjadi tuan rumah, tapi juga menjadi pemenang,” ucapnya.

“Dengan demikian pendekatan berbasis ekosistem ini, kami berharap ada banyak kesempatan-kesempatan terbuka untuk terus memajukan para pelaku usaha di Indonesia. Semoga pelatihan yang diberikan KemenKopUKM dengan Dekranas dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi pesertanya dalam menghadapi goncangan ke depan,” kata Suzana.

Gubernur Bali Wayan Koster pun mengapresiasi langkah KemenKopUKM dan Dekranas untuk kembali membangkitkan UMKM khususnya sektor kriya di Bali. Dia pun mengakui bahwa selama ini Bali masih bergantung pada sektor pariwisata yang berkontribusi sekitar 45 persen pada PAD.

Namun, dari pengalaman yang terjadi sektor ini terbukti sangat rentan terhadap bencana baik bencana alam maupun yang tak terduga, seperti halnya pandemi COVID-19.

“Maka kami jalankan transformasi ekonomi baru, agar tidak bergantung satu sektor saja. Ada 6 sektor yang akan kami kembangkan ke depan pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan koperasi, sektor industri dengan branding Bali, ekonomi digital, dan pariwisata. Pada 2023 kami akan tancapkan lagi lebih progresif karena kekayaan kami ini ada di UMKM, ekonomi kreatif dan ekonomi digital,” ucap Wayan.

Dalam acara ini juga diserahkan secara simbolis Program Strategis kepada 19 UMKM yang mewakili, meliputi penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 5 UMKM dengan total Rp850 juta, dana bergulir LPDB KUMKM kepada 5 koperasi dengan total Rp19,85 triliun, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 5 Usaha Mikro, dan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk kepada 4 UKM.***/mel

Menkeu: Pasar Modal Teruji Hadapi Berbagai Peristiwa Sejarah Ekonomi Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan pasar modal Indonesia teruji melalui berbagai peristiwa sejarah di dalam perekonomian Indonesia. Peristiwa tersebut mulai dari zaman kolonial, selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan pada saat menghadapi krisis keuangan, baik di Indonesia maupun krisis keuangan global. Guncangan-guncangan tersebut selalu mempengaruhi sentimen pasar modal Indonesia, termasuk dengan adanya pandemi Covid19 dan perang yang terjadi di Ukraina.

“Tantangan tersebut tentu merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pasar modal Indonesia. Perbaikan dan reformasi tata kelola pasar modal Indonesia menjadi kunci bagi keberhasilan untuk menghadapi berbagai guncangan,” kata Menkeu dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-45 Pasar Modal Indonesia pada Rabu (10/08/2022). Demikian rilis kemenkeu.

Dalam lima tahun terakhir, Menkeu melihat pasar modal Indonesia tumbuh pesat dengan didorong oleh program reformasi yang ditetapkan, otomatisasi proses bisnis, perlindungan investor, dan akselerasi pendalaman pasar.

“Ketika Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mengalami turbulensi ke titik terendah pada Maret 2020 di awal pandemi Covid-19, pasar modal Indonesia mampu merespons dengan baik, dengan dukungan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama pemerintah dan SRO (Self Regulatory Organization), juga stakeholder lainnya. Guncangan yang luar biasa dapat ditangani dengan baik,” ujar Menkeu.

Saat ini, kinerja pasar modal Indonesia juga kembali pulih dan terus meningkatkan kepercayaan investor. Dengan jumlah lebih dari 9 juta investor pada 28 Juni 2022, Menkeu menyebut kondisi tersebut merupakan kepercayaan dan sekaligus tantangan bagi pasar modal Indonesia untuk menjaga kepercayaan para investor, terutama investor skala kecil.

“Dengan volume lebih dari 8 kali lipat sejak tahun 2017, ini juga merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa,” kata Menkeu.

Dalam perayaan HUT ke-45 Pasar Modal Indonesia, Menkeu menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada pasar modal Indonesia yang telah berinisiatif untuk menggunakan transaksi sebagai dana pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di berbagai wilayah Indonesia.

“Saya berharap ini menjadi juga sarana untuk mengedukasi dan meningkatkan kepercayaan oleh pasar modal Indonesia bagi seluruh masyarakat dan terutama calon investor,” ujar Menkeu.

Menkeu berharap seluruh pelaku pasar modal Indonesia terus berjuang dan tidak mudah menyerah di dalam menghadapi dunia yang saat ini sedang mengalami gejolak.

“Terus berikhtiar meningkatkan reliabilitas, stabilitas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Selamat ulang tahun ke-45 pasar modal Indonesia. Jaya selalu pasar modal Indonesia,” kata Menkeu.***/ebn

Dubes Fientje Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Demi Kemakmuran Ekonomi di Kawasan ASEAN

JAYAKARTA NEWS – “Di tengah tantangan yang masih ada selama pandemi COVID-19, saya kutip dari sambutan Sekjen ASEAN pada Hari ASEAN tahun ini bahwa ekonomi ASEAN diperkirakan tumbuh 4,9 persen tahun ini dan diproyeksi tumbuh 5,2 persen pada 2023,” tutur Dubes Fientje Maritje Suebu dikutip dari Rilis Selasa (9/8/2022).

Dubes Fientje menyampaikan rasa terima kasihnya, setelah dua tahun absen karena pandemi global akhirnya Indonesia dapat merayakan Hari ASEAN bersama dengan 6 Perwakilan negara ASEAN pada Resepsi Makan Malam Hari ASEAN, yang diadakan di Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Wellington, Senin (8/8).

Indonesia merupakan Ketua ASEAN Community in Wellington untuk periode Juli – Desember 2022. Dubes Fientje juga menyampaikan bahwa Selandia Baru telah lama menjadi Mitra Dialog ASEAN, terbukti sebagai sahabat sejati, andal, dan dekat dengan ASEAN.

Resepsi makan malam Hari ASEAN diadakan untuk memperingati Hari ASEAN ke-55. Acara tersebut didukung oleh enam negara anggota ASEAN di Wellington, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Turut hadir juga beberapa Duta Besar dan Komisaris Tinggi dari enam negara anggota ASEAN di Wellington, pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, Mitra Dialog ASEAN, Anggota Parlemen, Dewan Bisnis Selandia Baru-ASEAN (ANZBC), Walikota Dewan Kota Wellington, dan Tamu Kehormatan Khusus, Wakil Menteri Luar Negeri, Menteri Aupito William Sio.

Pada kesempatan khusus ini, Duta Besar Fientje Maritje Suebu menyampaikan sambutan tentang perkembangan dan pertumbuhan negara-negara ASEAN selama lima dekade terakhir, terutama pencapaian ASEAN sebagai salah satu pemain terpenting dalam ekonomi global, secara kolektif menjadi ekonomi terbesar ke-5 di dunia dan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ke-4 pada tahun 2050.

Dubes Fientje menjelaskan bahwa kondisi yang menguntungkan negara-negara ASEAN telah menjadi fakta yang tak terelakkan, seperti populasi yang cukup besar sebesar 700 juta orang dengan PDB gabungan sebesar 2,5 triliun AS dollar.

Terkait hal tersebut, Dubes Fientje menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan lokasi strategis yang memberikan keunggulan komparatif dalam skema perdagangan internasional dan investasi global.

Selain itu, Dubes Fientje menyebutkan beberapa langkah telah dilakukan saat ini untuk menghadapi tantangan baru ke depan di beberapa sektor, yaitu digitalisasi, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia dan pemuda, perubahan iklim, energi terbarukan dan banyak lagi. Di akhir sambutannya, Duta Besar Fientje menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk terus memelihara kerja sama yang kuat dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan bersama dan membawa kemakmuran ekonomi, kemajuan sosial, dan perdamaian abadi di kawasan ASEAN dan di dunia.***/uli

Berdayakan Penyandang Disabilitas untuk Mandiri Secara Finansial

JAYAKARTA NEWS, BALI – Membawa misi memberdayakan penyandang disabilitas untuk mandiri secara finansial, Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) melakukan pelatihan agar para penyandang disabilitas dapat menjadi pengusaha atau dapat diterima di beragam industri kreatif di Indonesia.

Sebanyak 126 penyandang disabilitas dari Jakarta dan Bandung dilatih untuk dapat menghasilkan beragam produk di bidang kuliner, tata rias, melukis, membatik dan membuat kreamik.

Ketua Umum PTI Myra Winarko merinci, pelatihan untuk para penyandang disabilitas tersebut terdiri dari pelatihan kuliner untuk 48 peserta, selanjutnya make up artist untuk 48 peserta, melukis 10 peserta, membatik 10 peserta, dan keramik 10 peserta.

Dia pun menegakan bahwa pihaknya tidak merasa kesulitan dalam memberdayakan para penyandang disabilitas ini. “Kami bahagia melihat anak disabilitas ini antusias dan mau menjadi mandiri. Enggak ada yang capek. Rasa ingin tahu mereka besar sekali dan saya berharap tidak berhenti di kami saja, tapi semua pihak mau membantu,” ungkapnya dalam Pameran G20 Side Event bertajuk B20 Indonesia Digital Economy to Support SDGs di Nusa Dua, Bali, Senin (8/8).

Myra menargetkan ke depannya semua pihak mau membantu mendirikan pelatihan kecil untuk paea penyandang disabilitas ini. Menurutnya, pemberdayaan ini tidak akan berhasil jika tidak menunjukkan hasil akhirnya.

Dalam hal ini, dia menginginkan para penyandang disabilitas ini nantinya dapat diterima untuk bekerja di perusahaan atau dapat membuka usaha sendiri.

Kehadiran PTI di dalam event B20 Indonesia ini pun diharapkan dapat membuka mata semua orang terhadap kemampuan para penyandang disabilitas. “Dengan event ini saya harapkan semua mata tertuju pada disabilitas Indonesia, tidak hanya bisu dan tuli, tapi juga semua disabilitas untuk ambil bagian membantu memberikan pelatihan sampai bisa mandiri,” kata Myra.

Dia pun menambahkan bahwa sejauh ini pihaknya terbantu dari Wardah atau Paragon yang membatu untuk pelatihan di bidang tata rias. Dari kuliner pihaknya dibantu oleh Moderna untuk menggunakan fasilitas mereka guna membantu pelatihan para penyandang disabilitas.

Legal and Organization Director PTI Hemasari Dharmabudi menambahkan, pihaknya juga menghadirkan brand bernama 6 Jagoan, di mana brand ini menghadirkan produk kuliner berupa telur asin, rempeyek dan kue dari 15 penyandang disabilitas di Bandung.

Dengan produk ini, satu orang penyandang disabilitas ini dikatakan dapat menghasilkan Rp750 ribu sampai Rp2 juta. Bahkan, saat ini mereka dikatakan sudah memiliki rumah produksi bersama.

“Suatu hari nanti di rumah produksi ini kami berharap akan bertambah banyak dan memproduksi secara masif. Ibu-ibu dari anak disabilitas juga akan diarahkan untuk mengolah telur asin menjadi produk olahan lain sept keripik telur asin dan lainnya sehingga produksi telur asin mereka sustainable,” kata Hermasari.

Khusus untuk pameran, PTI sendiri mematok harga untuk produk dari para penyadang disabilitas mulai dari Rp500 ribu sampai Rp15 juta untuk produk lukisan.

Harga ini pun dikatakan sudah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para penyandang disabilitas. “Jadi kami ada perjanjian dari anaknya mau dijual berapa. Nanti kami naikkan harga sehingga kami dapat bagian yang akan kami gunakan untuk melanjutkan program disabilitas dari kami, bukan untuk hal lainnya,” tuturnya.

Muhammad Syehquro selaku penyandang disabilitas binaan PTI yang membuat beragam pastry merasa sangat senang dengan pelatihan ini. Pasalnya, dia mendapatkan penghasilan sendiri dari hasil keringatnya.

“Ke depannya saya saya bermimpi dapat mendirikan toko sendiri dan saya akan merekrut teman-teman saya,” ucap pria yang akrab disapa Ali ini.

Sementara itu, Prayoga Risdianto selaku penyandang disabilitas binaan PTI di bidang tata rias menceritakan bahwa dia bercita-cita untuk menjadi make up artist profesional. Dengan pelatihan dari PTI, dia optimis cita-citanya tersebut dapat menjadi kenyataan.***/uli

Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel Hadapi Gejolak Perekonomian Global

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang mampu bertahan di tengah guncangan perekonomian global dan gejolak ketidakpastian yang sangat tinggi.

“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa di dalam SKP Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar APBN dijaga agar tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat.

Pada tahun 2022 ini, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen mejadi 3,2 persen untuk tahun ini. Di tahun mendatang, IMF memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia masih terus terjadi.

“Tahun depan akan lebih lemah lagi dari 3,6 ke 2,9 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat,” terangnya.

Sementara itu, pada tahun 2022, IMF mengatakan akan terjadi kenaikan inflasi global sebesar 6,6 persen di negara-negara maju dan 9,5 persen di negara-negara berkembang. Kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut, memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, yang memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.

“Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural,” ujar Menkeu.

Realisasi Semester I Tahun 2022

Dalam keterangan persnya, Sri Mulyani juga memaparkan mengenai realisasi anggaran pada semester I tahun 2022. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada dalam posisi yang sangat baik dan akan terus dipertahankan pada semester II tahun 2022.

“Dilihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II yang mencapai 5,44 persen dan ini adalah pertumbuhan yang sangat impresif tinggi karena tahun lalu kuartal II itu pertumbuhannya cukup tinggi yaitu 7,1 (persen). Jadi baseline-nya sudah tinggi tahun lalu kuartal II dan tahun ini tetap bisa tumbuh di atas 5 persen bahkan di atas perkiraan optimis kami yaitu 5,2 (persen) ternyata realisasinya 5,44 (persen),” jelasnya.

Ditambahkan Menkeu, kondisi perekonomian Indonesia sudah seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19, baik dihitung dari sisi level GDP tahun 2021 maupun 2022. Defisit APBN juga masih relatif moderat.

“Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Menkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup kuat ini harus dijaga dari faktor-faktor pendukung domestik, seperti konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah.

“Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia. Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal III dan kuartal IV pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” tandasnya.***/mel

Di Stand Kodam Pattimura, Jokowi Cermati Sukun

JAyAKARTA NEWS – Puluhan stand UMKM ikut memeriahkan hajat Silaturahmi Nasional (Silatnas) Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), di Sentul International Convention Center, Bogor, Jumat (5/8).

Ajang kangen kangenan purnawirawan TNI-AD terbesar yang pernah terjadi di Indonesia itu, dihadiri Presiden Jokowi, Wapres ke-6 Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, sejumlah Menteri, serta para TNI, mulai dari tamtama, bintara, hingga perwira tinggi.

Hadirnya stand-stand mitra dan UMKM, paralel dengan “program kerja kesejahteraan” yang digulirkan PPAD di bawah kepemimpinan Letjen TNI Purn Doni Monardo. Nah, satu di antaranya adalah stand Kodam XVI/Pattimura. Di sini, Jokowi terkesan komoditi buah sukun melalui program sejuta bibit sukun.

Adalah Pamen Ahli Bidang Hukum dan Humaniter, Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Arh GTH Hasto Respatyo, ST yang memimpin stand tersebut, didampingi pakar tanaman sukun Prof Dr. Rohny Setiawan Maail, S.Hut., M.Si dari Universitas Pattimura.

Selidik punya cerita, rupanya bukan sekadar produk dan komoditas sukun yang dipamerkan, melainkan sebuah kolaborasi kongkrit dari program pencetakan satu juta bibit sukun unggulan. Para pihak yang berkomitmen mewujudkan pencetakan sejuta bibit sukun unggulan itu adalah PPAD, Kodam XVI/Pattimura, Universitas Pattimura, dan BUMN MIND ID. Semua ini tentunya melibatkan masyarakat sekitar area pembibitan di Maluku.

Kolonel Hasto dan Dr Rohny, memberikan gambaran pelaksanaan, pendanaan, dan prospek sukun. Hasto menjelaskan, proses pembuatan bibit sukun dilakukan dengan pengambilan stek batang dan akar. Sukun atau Artocarpus altilis merupakan jenis tanaman serbaguna yang mempunyai nilai ekonomi karena menghasilkan buah dengan kandungan gizi yang tinggi. Masyarakat Eropa menyebut buah ini sebagai “bread food”.

Ke depan, sejuta bibit pohon sukun diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Buah sukun dapat diolah menjadi bermacam-macam menu makanan. Tanaman sukun juga menjadi salah satu jenis pohon yang sangat baik untuk mendukung program mitigasi bencana yaitu dengan mitigasi berbasiskan vegetasi.

PPAD sedia membagikan sejuta bibit sukun itu kepada para anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saat masuk usia panen, pohon sukun unggulan ini bisa membantu menambah penghasilan para purnawirawan dan membuat mereka lebih sejahtera.

Sosok penting di balik program ini adalah Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID, Dany Amrul Ichdan. MIND ID adalah BUMN holding tambang yang beranggotakan di antaranya PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah. Melalui MIND ID Dany

“Ini program yang bagus. Sesuai betul dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada Tahun 2030. Ke sanalah arah MIND ID, sebagai salah satu anggota United Nations Global Compact atau biasa disebut UNGC,” ujar Dany.

“Program pembibitan ini sudah dimulai dan diharapkan tuntas pada Juli 2023,” tambah Dany Amrul Ichdam.

Jokowi yang berkeliling stand pameran nampak terkesan dengan program sejuta bibit sukun itu, dan mengapresiasinya. (egy)

Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni: 40 Juta Kendaraan Bermotor Belum Lunasi Pajak

JAYAKARTA NEWS— Potensi alokasi PKB dan BBNKB tahun 2022 dalam APBD Provinsi se-Indonesia sebesar Rp84,22 triliun dari total PAD sebesar Rp187,54 triliun atau sebesar 44,90 persen. Rinciannya, PKB sebesar Rp51,04 triliun atau 27,21 persen dari total PAD sebesar Rp187,54 triliun, dan BBNKB sebesar Rp33,18 triliun atau 39,40 persen dari total PAD sebesar Rp187,54 triliun.

Demikian dijelaskan Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ujarnya, merupakan salah satu sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan database DASI – Jasa Raharja, sampai dengan Desember 2021, terdapat 40 juta atau sekitar 39 persen dari 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat, belum melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena itu, Tim Pembina Samsat Nasional akan merekonsiliasi data kendaraan bermotor tersebut.

“Jadi termasuk tadi kebijakan-kebijakan penghapusan. Kendaraan yang tidak membayar pajak dua tahun, kemudian nanti akan ada penghapusan pajak progresif setelah melalui kajian. Ini bisa signifikan terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor, tentu kita akan lakukan perbaikan data,” jelas Fatoni.

Selain itu, Fatoni menyampaikan, dengan tingkat kepatuhan tinggi, maka daerah dapat memperoleh manfaat. Sebab, PKB itu berdampak terhadap meningkatnya PAD, pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan yang lebih baik.

“Maka mari bersama-sama kita dorong, agar masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan, yang potensinya masih besar. Potensinya masih 40 persen sampai 60 persen di beberapa daerah. Kalau wajib pajak patuh membayar pajak, maka dana yang diperoleh tadi bisa banyak dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan,” tutur Fatoni.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tim Pembina Samsat Nasional belakangan gencar turun ke daerah guna memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Kepolisian Republik Indonesaia (Polri) dan Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Raharja telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Jawa Tengah pada 27 Juli 2022 dan Provinsi Jawa Barat pada 2 Agustus 2022.

Adapun pertemuan Tim Pembina Samsat Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah. Kedatangan Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sementara pada pertemuan yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat berlangsung di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat.

“Kunjungan kerja Tim Pembina Samsat Nasional ke Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor,” ujar Fatoni. (ebn)

Maksimalkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Kemendagri dan Pembina Samsat Turun ke Jabar

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS—Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan PT Jasa Raharja turun ke Jawa Barat (Jabar) guna memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungan kerja Tim Pembina Samsat Nasional ke Jabar dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

“Dengan kepatuhan tinggi maka banyak keuntungannya. Yang pertama terhadap perlindungan masyarakat, pendapatan asli daerah meningkat, pembangunan akan lebih baik. Yang kedua pelayanan lebih baik, kesejahteraan lebih baik,” ujar Fatoni di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Selasa (2/8/2022).

Lebih lanjut, Fatoni menjelaskan, sejalan dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah, telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi ini untuk mendorong pemerataan kesejahteraan ekonomi daerah melalui instrumen keuangan negara.

Melalui UU HKPD pemerintah daerah (Pemda) dapat memberikan insentif fiskal seperti yang selama ini dilakukan pemerintah pusat. Kewenangan ini diberikan setelah pengesahan UU HKPD. Bahkan, UU HKPD telah memberikan ruang bagi Pemda untuk memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan daya saing investasi.

Dalam kesempatan tersebut Fatoni menegaskan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri terus berkomitmen melakukan pembinaan terkait penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Retribusi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. Karena itu, Pemda perlu mempercepat pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah menjadi satu Perda sebagaimana amanat UU HKPD.

“Untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah,” pungkas Fatoni.

Senada dengan itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan pentingnya kesadaran wajib pajak seiring kemajuan transformasi digitalisasi 4.0. Maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar beserta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar terus berbenah dan berinovasi guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Hal itu dilakukan di antaranya dengan memfasilitasi wajib pajak untuk bisa menunaikan kewajibannya melalui pemanfaatan teknologi digital di e-commerce dan minimarket. Selain itu, dalam upaya memberi kemudahan tersebut, petugas juga akan mendatangi wajib pajak secara langsung.

Langkah ini penting karena pendapatan dari pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

“Dari 23 juta kendaraan di Jabar, yang bayar maksimal 10 juta kendaraan. Tahun depan kita akan targetkan bisa 12 juta. Dengan (10 juta kendaraan) segitu saja, pendapatan kita kurang lebih Rp 17 triliun, itu sudah luar biasa. Bayangkan kalau pendapatan dua kali lipatnya,” ujar Ridwan Kamil.

Dalam kunjungan itu, Tim Pembina Samsat Nasional juga melakukan sosialisasi dalam rangka implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri antara lain Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik, serta Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Barat Dodi Apriansyah.

Di samping itu acara ini juga diikuti oleh peserta yang terdiri dari Kepala Pusat Bapenda se-Bandung Raya, seluruh Kasat Lantas Wilayah Polda Jawa Barat, dan juga seluruh Kepala Perwakilan Jasa Raharja di Wilayah Cabang Utama Jawa Barat. (ebn)

Saatnya Berburu Emas di Bazar Emas Pegadaian

JAYAKARTA NEWS – Pengen punya emas, tapi dana terbatas? Pegadaian punya solusi. PT Pegadaian menggelar Bazar Emas di Pegadaian Cabang Kebon Nanas, Jakarta Timur, yang dimulai besok, Sabtu (6/8).

Bagi masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek, bisa langsung datang untuk berburu berbagai pilihan emas dengan harga terjangkau, serta diskon yang menarik mulai dari logam mulia, perhiasan, sampai Tabungan Emas hasil lelang, demikian dalam Rilis Jumat (5/8).

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian R. Swasono Amoeng Widodo mengatakan, bazar lelang ini resmi digelar oleh Pegadaian untuk menawarkan lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat untuk mulai berinvestasi emas.

“Dengan adanya Bazar Emas Pegadaian, kami berharap bisa meningkatkan minat masyarakat untuk memilih emas sebagai instrumen investasi, karena emas bisa digunakan sebagai penyelamat ketahanan ekonomi keluarga dikala kita sedang dilanda krisis,” ujar Amoeng.

Sebagai Informasi, bagi masyarakat yang ingin membeli produk lelang untuk jenis logam mulia dan perhiasan, dapat dilakukan dengan cara digadaikan atau diangsur melalui Gadai Emas baik secara konvensional maupun syariah.

Sementara untuk Lelang Tabungan Emas, masyarakat wajib memiliki rekening Tabungan Emas Pegadaian terlebih dahulu untuk dapat mengikuti lelang Tabungan Emas dengan harga yang kompetitif. Untuk pembukaan rekening Tabungan Emas dapat dilakukan melalui Outlet Pegadaian, Pegadaian Digital dan Agen Pegadaian.

Selain menawarkan barang lelang, masyarakat yang hadir di Bazar Emas Pegadaian juga dapat menggunakan layanan cuci emas gratis, berburu ragam kuliner, music performance, roulette games dan juga tersedia playground untuk bermain anak.

“Bagi masyarakat yang ingin ikut serta dalam bazar lelang ini, kami harap tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat, mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak selama berada di area Bazar Lelang. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk waspada terhadap penipuan berkedok lelang online karena Pegadaian tidak pernah melaksanakan lelang secara online,” tambah Amoeng.

Informasi lebih lanjut mengenai Bazar Emas, dapat menghubungi call center Pegadaian di nomor : 1500569 atau mengakses akun Instagram @sahabatpegadaian dan @pegadaian_id.

Jadi tunggu apalagi, yuk datang ke Bazar Emas Pegadaian dan dapatkan beragam diskonnya.***/uli