Category: Ekonomi & Bisnis

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia perlu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelemahan kinerja perekonomian dunia akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga. Meski begitu, kegiatan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan kinerja yang positif dilihat dari mobilitas masyarakat yang sudah berada di atas level pandemi. Hal itu ia sampaikan saat Konferensi Pers APBN KITA di Jakarta, Senin (26/09).

Pada kesepatan itu, Menkeu juga meyampaikan distribusi kinerja Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur secara global mengalami penurunan dari 51,1 ke 50,3. Namun bila dilihat pada negera G20 dan ASEAN-6, hanya sejumlah 24 persen negara yang aktifitas PMI nya mengalami akselerasi dan ekspansi atau meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sejumlah negara tersebut termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Rusia, Vietnam, dan Arab Saudi.

“Namun, 32 persen yaitu negara-negara seperti Amerika, Jepang, India, Malaysia, Brazil Australia, Singapura, dan Afrika Selatan 32 persen PMI-nya mengalami perlambatan, atau kondisinya turun levelnya dari bulan sebelumnya. Dan bahkan 40 persen negara-negara ini, yaitu Eropa, Jerman, Italia, Inggris, Korsel, Kanada, Meksiko, Spanyol, dan Turki, sekarang PMI sudah masuk kepada level kontraksi. Artinya mayoritas melambat dan kontraktif,” ungkap Menkeu.

Selain itu, kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2022 juga semakin membaik, yaitu tumbuh hingga 5,4 persen.

“Indonesia sampai dengan semester 1 Tahun 2022 ini, level dari GDP kita sudah 7,1 persen di atas level sebelum terjadinya pandemi. Ini berarti kita sudah recover dari sisi level ekonominya. Namun negara seperti Meksiko, Thailand, dan Jepang, GDP levelnya hari ini masih di bawah pre pandemi level. Artinya mereka sama sekali belum pulih,” tutur Menkeu.

Perbaikan kinerja ekonomi Indonesia tentunya tidak lepas dari dukungan di berbagai sektor, diantaranya kinerja ekspor yang cukup impresif, sehinga mencatatkan surplus pada neraca perdagangan mencapai USD 5,76 miliar hingga Agustus 2022. 

“Export sekali lagi membukukan kenaikan yang cukup impresif. Kita lihat di bulan Agustus bahkan mencapai USD 27,9 miliar. Ini tertinggi dalam sejarah kita,” ungkap Menkeu.

Kemudian, dari sisi penjualan ritel Indonesia juga tercatat cukup kuat pertumbuhannya di angka di 5,4 persen, indeks PMI ekspansif di angka 51,7, pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 24,1 persen, pertumbuhan pada sektor industri sebesar 11,2 persen, serta pertumbuhan pada kapasitas produksi manufaktur dan pertambangan, juga Mandiri Spending Indeks yang menunjukkan level optimis.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi oleh berbagai lembaga internasional berada pada level antara 5,1 hingga 5,4 persen untuk tahun 2022.

“IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini 5,3,  Bank Dunia di 5,1,  ADB 5,4, dan Bloomberg konsensus forecast di 5,2. Untuk tahun depan masih relatif stabil. IMF memprediksikan perekonomian Indonesia di 5,2, Bank Dunia di 5,3, ADB masih di 5,0, dan Bloomberg forecast konsensus di 5,0. Ini menggambarkan bahwa confidence dan juga kinerja dari perekonomian Indonesia dianggap cukup resilience terhadap kemungkinan terjadinya perlemahan ekonomi global. Ini tentu sesuatu yang positif tapi perlu kita jaga,” ungkapnya.

Capaian itu tentunya tidak lepas dari kinerja positif Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai pondasi utama dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global, serta dampak inflasi.

“Kondiisi inilah yang terus akan kita monitor dan tentu kita kelola untuk tidak berimbas terlalu besar pada perekonomian dalam negeri dan juga pada kinerja dari APBN kita. APBN terus akan bekerja sangat keras untuk melindungi masyarakat dan perekonomian, serta melindungi APBN sendiri dari guncangan guncangan yang terjadi akibat gejolak yang terjadi di pasar keuangan Global, pasar komoditi, maupun geopolitik,” pungkas Menkeu.***/mel

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menjadi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah untuk pulih dari pandemi COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memberikan pidato kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan), Kamis (22/09/2022) pagi.

“Semoga kita terus menjaga keuangan negara, APBN dan APBD secara terus bertanggung jawab untuk menjadi instrumen bagi Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat; recover together, recover stronger,” ujar Menkeu.

Menkeu juga menuntut instansi pemerintah untuk mampu membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab sekaligus dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya.

“Kita melihat perjalanan Republik Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab. Tentu kita berharap tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP, namun yang sama dan sangat penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat, instrumen keuangan negara di pusat dan daerah di dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

Menkeu mengungkapkan, pada tahun ini terdapat peningkatan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP. Di tingkat daerah 500 daerah memperoleh WTP atau mencapai 92,25 persen, naik dari tahun sebelumnya yang 89,7 persen. Sementara di tingkat pusat sebanyak 83 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) mendapatkan WTP.

Menkeu pun mengapresisasi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah yang dalam situasi pandemi dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih dalam suasana yang sangat-sangat extraordinary, luar biasa, tidak biasa, dan sangat kritis, Bapak dan Ibu sekalian di dalam memimpin kementerian dan lembaga serta daerah tetap mengedepankan juga aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat-sangat luar biasa,” kata Menkeu.

Dalam situasi pandemi terdapat banyak perubahan di dalam penganggaran yang harus dilakukan. Perkembangan situasi pandemi menuntut pemerintah untuk mengubah anggaran secara cepat karena APBN dan APBD adalah instrumen countercyclical dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Menkeu menilai, kebijakan penganggaran yang responsif terhadap situasi namun tetap akuntabel adalah suatu kombinasi yang tidak mudah.

Menkeu menambahkan, untuk menjamin penggunaan anggaran yang akuntabel dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tersebut pihaknya juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya bisa melihat dihampir semua titik-titik pengambilan keputusan, kita bahkan mengundang aparat penegak hukum untuk melihat sendiri, sehingga ingin ditunjukkan bahwa niat baiknya itu terlihat, terbukti, karena salah satu yang dianggap sebagai korupsi adalah mens reanya, niatnya itu tidak baik. Sehingga pada saat kita menghadapi situasi yang sangat-sangat pelik di mana kita harus mengubah alokasi anggaran, mengubah kriteria, mengubah aturan, paling tidak bisa disaksikan bahwa kita tidak berniat buruk,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Menkeu minta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat terus menggunakan APBN dan APBD ini secara terus bertanggung jawab dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dan tantangan global

“Intinya adalah kita tidak boleh terlena dan berpuas diri meskipun luar biasa prestasi Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang tadi 15 kali, ada yang lebih dari 10 kali WTP, namun itu tidak boleh menjadi alasan kita terlena dan berpuas diri karena tantangan hari ini dan ke depan akan sangat-sangat rumit, dari sisi keuangan negara dan keuangan daerah jelas itu akan menjadi suatu tantangan yang tidak mudah,” pungkasnya.***/mel