Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Presiden Minta Jajaran Antisipasi Dampak Situasi Global Terhadap Ekonomi Nasional

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menyiapkan langkah antisipasi dampak situasi global yang makin sulit terhadap perekonomian nasional.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (11/10/2022), di Istana Negara, Jakarta.

“Semuanya harus kita tes betul sampai plan A, plan B, plan C, plan D, semuanya harus ada, plan E, semuanya. Yang paling buruk, yang buruk, semuanya harus kita hitung semuanya, sehingga sekali lagi, situasi makin memburuk dan antisipasi dampak di domestik ini harus betul-betul disiapkan,” ucap Presiden dalam Siaran Pers Setkab, Rabu (12/10).

Selain itu, Kepala Negara juga meminta seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.

“Kehati-hatian kita dalam membuat setiap kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita karena memang situasinya betul-betul ini situasi yang luar biasa sulitnya. Sekali lagi, policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar hubungan antarkementerian/lembaga dapat diperkuat dalam menangani urusan perlambatan ekonomi dunia serta krisis pangan, energi, dan keuangan.

“Nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test, sampai seberapa jauh kekuatan kita kalau badainya itu datang, baik yang berkaitan dengan currency, dengan kurs, yang berkaitan dengan inflasi, yang berkaitan dengan growth, yang berkaitan dengan pangan kita, energi kita,” tuturnya.

Terakhir, Presiden mengingatkan jajaran birokrasi untuk fokus dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing di tengah situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Presiden juga berharap jajarannya bisa lebih baik dalam mengimplementasikan program kegiatan yang memberi manfaat.

“Kemudian juga implementasi dari program-program yang ada betul-betul dilihat betul, bermanfaat riil atau enggak. Kalau enggak, bisa dibelokkan ke hal-hal yang riil,” tandasnya.***/uli

KCJB sebagai Katalisator Regenerasi Urban

JAYAKARTA NEWS— Pesan yang terkandung atas presensi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) cukup gamblang. Keberadaannya merefleksikan transportasi masa depan yang berkelanjutan. Cirinya; minim emisi, massal, efisien, dan tentu dengan kepiawaian teknologinya diharapkan benar-benar aman serta nyaman.

Dengan keistimewaan itu kita menyelaraskan dan berharap KCJB bisa menjadi katalis terwujudnya pengembangan “kawasan-kawasan baru” ramah lingkungan yang kiblat sentralnya adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pilar-pilarnya bukan hanya keterjagaan ekologi dan perbaikan lingkungan alam melainkan juga perkembangan ekonomi, sosial dan budaya, bahkan keamanan. Sebab terganggunya salah satu tetap menjadi ancaman kehidupan.

KCJB kini masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan tahun 2023 kereta cepat ini beroperasi. KCJB memang tampak prestisius. Tongkrongan body-nya cukup keren. Juga mewah, dan futuristik. Berikut gambarannya :

Mengutip situs web Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan menggunakan tipe terbaru, CR400AF yang dilengkapi teknologi modern dan handal. Fitur Cabin Noise yang lebih rendah akan meredam getaran secara optimal. Desain ruang pun lebih luas dan modern.

Kereta cepat ini memiliki tiga kelas berkapasitas total 601 penumpang serta ruang khusus untuk difabel. Dengan kecepatan 250-350 kilometer per jam, Jakarta-Bandung memerlukan waktu 36-46 menit, menempuh panjang lintasan 142,3 kilometer dengan tipe struktur elevated 82,7 kilometer dan sisanya berupa 13 tunnel dan subgrade.

Tersedia empat stasiun : Stasiun Halim (Jakarta Timur), Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar (Bandung). Sehingga dalam lajunya KC melakukan dua kali pemberhentian yaitu di Stasiun Karawang dan Stasiun Padalarang.

Sebagai proyek strategis nasional (PSN), investasi KCJB lumayan besar, 6,07 miliar dolar Amerika Serikat/ setara Rp 85,41 triliun. Namun, belakangan tercanang kabar anggaran KCJB perlu penambahan.

Media kontan.co.id 16 Agustus lalu memberitakan, Badan Anggaran (Banggar) DPR tengah mengkaji penambahan anggaran untuk proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) sekitar Rp 2,6 triliun hingga Rp 3,1 triliun.

Cukup besar memang investasi yang dibutuhkan bagi PSN yang menjelmakan kemegahan dengan segala elegansinya ini. Namun sebagai transportasi berkelanjutan KCJB juga menawarkan banyak harapan dan jawaban.

“Klaster Baru”

Sebagai pusat kegiatan baru, tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang yang menghubungkan dua kota besar ( populasi penduduk besar – Jakarta lebih dari 10 juta, Kota Bandung 2,44 juta dan Kabupaten Bandung 3, 6 juta jiwa ), mobilitas tinggi, dan padat aktivitas, maka hadirnya KCJB juga berpotensi mendongkrak pertumbuhan perekonomian. Tidak hanya sebatas tempat-tempat pemberhentiannya (stasiun-stasiun KCJB), dan zona sekitarnya.

Pusat-pusat kesibukan baru terkait mega proyek KCJB kiranya bisa diprediksi “resonansinya” bakal luas pula. Tentu skenario penataan kawasan sudah dirancang dan dipadu dengan kondisi dan dampak bangkitannya. Namun yang ingin penulis tuang di sini langkah-langkah sederhana guna menyelaraskan dengan hadirnya KCJB.

Pertama, keberadaan di stasiun dan lingkungan yang mengepungnya. Kedua, pembenahan transportasinya. Ketiga, sebagai pusat kegiatan baru, bangkitan perekonomian baru, saatnya kita memperhitungkan dan memberi panggung lebih istimewa terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Lingkungan Stasiun

Meski stasiun-stasiun KCJB masih dalam proses pembangunan, namun aura kemegahannya sudah tampak. Seperti yang terlihat pada stasiun KCJB Halim, stasiun KCJB Karawang, dan stasiun KCJB Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Bandung.

Bila sudah rampung dan beroperasi niscaya menampilkan pesona nan megah. Karena itu penampakan yang apik dan bersih bukan hanya tergelar di dalam stasiun, melainkan kawasan sekitar stasiun juga harus tertata rapi, menarik, “hijau” dan sehat, serta nyaman bagi pejalan kaki.

Hijau dan sehat di sini terkait hamparan tanaman. Tidak harus luas tapi area lahan terbuka hijau itu kudu disediakan. Misal, aneka pepohonan atau jenis tanaman-tanaman perdu yang sesuai untuk lansekap perkotaan. Atau pada pot-pot besar tanaman bunga dengan kembang-kembang cantik yang terawat dengan baik. Prinsipnya, tidak sejengkal tanah pun atau suatu ruang dibiarkan kosong tanpa tanaman.

Jenis tanaman apa yang sesuai, tentu pakar tetumbuhan lebih kompeten menentukan. Kelompok tanaman apa yang lebih baik menghasilkan oksigen, atau jenis apa yang bagus menyerap carbon, dll. Dan pasti disesuikan dengan area dan lansekapnya. Namun tujuannya terakomodir, baik fungsi maupun dampak estetikanya untuk suatu area maupun lansekap kota secara keseluruhan.

Hal penting lain terkait masalah sampah. “Klaster stasiun“ dan lingkungan sekitarnya selayaknya mampu memilah sampah dari segala produk aktivitas domestiknya. Bukan sekedar sampah organik dan anorganik yang dipilah seperti yang sudah diterapkan di stasiun-stasiun KA Comuterline Jabodetabek. Itu merupakan “bak” sampah yang disediakan untuk publik atau pelaku perjalanan.

Pemilahannya bisa lebih rinci sehingga akan memudahkan proses selanjutnya. Misal, food atau sisa makanan, dedaunan dimasukkan dalam wadah tersendiri. Lalu karton, kertas, plastik, styrofoam, kaleng, kaca/ gelas, seng, dll dipilah dan mana yang bisa disatukan dan kemudian dihancurkan atau didaur ulang. Sehingga volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir turun signifikan.

“Otoritas” Stasiun-stasiun KCJB tentu dapat lebih menyederhanakan upaya mengatasi sampah di lingkungannya. Orientasinya bukan hanya mewujudkan penampakan lingkungan yang bersih tetapi terkait pengeloaannya pun berpijak pada kaidah pembangunan berkelanjutan.

Sampah yang berserak muaranya pasti ke sungai karena terbawa arus air hujan, selanjutnya ke laut. Pencemaran akan kian parah jika kita tidak bergegas beraksi untuk memulai hidup bersih dari klaster-klaster atau lingkungan kecil, domestik, perumahan, perkantoran, stasiun dan lain-lain. Sementara kawasan-kawasan baru terus tumbuh seiring munculnya pusat-pusat perkantoran, perdagangan, terminal, stasiun dan lainnya. Perumahan kaum urban maupun warga kota sendiri juga terus merangsek ke daerah pinggiran. Maka hadirnya KCJB, nanti merupakan suatu keniscayaan memantik geliat pelbagai kesibukan.

Komitmen

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2017 menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun pada level pemerintahan di bawah belum terlihat aksi nyata terhadap komitmen tersebut. Padahal Pemerintah Daerah punya peran strategis untuk itu dengan melibatkan masyarakat secara luas. Tidak hanya kalangan peduli lingkungan.

Sebagai wujud ketaatatasan atas tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang penulis sebutkan di atas, dimulai dari klaster kecil atau lingkungan domestik. Langkah berikutnya merambah lingkungan sekitar, kampung/ desa sekitar, kecamatan sekitar dan seterusnya, hingga mencakup satu daerah dimana stasiun itu berada.

Dengan komitmen kuat dan aksi konkret, niscaya memunculkan arus dukungan. Kita berharap akan meluas menjadi “gerakan nasional” dalam menjaga dan mewujudkan kebersihan lingkungan. Sampah tidak berserak, tidak berceceran, dan tidak terlihat sejauh mata memandang.

Masalah lingkungan memang bukan hanya sampah, tapi juga kebakaran hutan/ deforestasi, emisi dan lain-lain. Namun yang mudah dilakukan dan kita mulai adalah kebersihan di lingkungan sekitar kita. Karena lingkugan berkait dengan kesehatan.

DR Rusdian Lubis, ahli lingkungan dalam webinar Juni 2020 mengatakan, kesehatan manusia berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan hidup. Di bumi ada 8 juta species makhluk hidup, dan diperkirakan 1,7 juta jenis virus. Karena itu ia pun menyatakan, wabah yang mengakibatkan krisis multi dimensi, ekonomi, finansial, sosial disebabkan ketidakseimbangan atau karena rusaknya lingkungan alam kita, selain juga aktivitas manusia, konektivitas, traveling, gaya hidup.

Ingatan kita tentu masih hangat, bagaimana situasi pandemi tahun 2020 dan 2021 menyulitkan segala aspek kehidupan kita. Ancaman nyata, bukan hanya kesehatan tapi juga kelaparan, bahkan sosial dan keamanan. Aktivitas kehidupan harus dihentikan. Terutama saat Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Industri/ pabrik tutup, transportasi mandek, kecuali lalu lalang ambulan dan yang berhubungan dengan energi, kesehatan, dan logistik.

Pandemi Covid 19 telah menghajar kita sampai klenger. Merenggut jutaan nyawa manusia. Kematian global 6,56 juta, dan khusus Indonesia 158 ribu jiwa hingga awal Oktober 2022. Namun pandemi Covid 19 juga memberi banyak pengajaran. Berharga. Menyadarkan akal budi. Sinyalnya jelas. Selama PSBB/ lockdown, kota-kota yang sepi membuat udara cukup bersih. Langit biru bersih dan malam hari bisa melihat bulan dan bintang-bintang.

Mengingat pandemi juga menginspirasi kita bersegera menerapkan pembangunan berkelanjutan. Mewujudkan lingkungan sehat/ menurunkan polusi. Dan angkutan massal jadi pilihan.

Transportasi Humanis

Dengan adanya KCJB, seluruh kawasan dimana terdapat stasiun-stasiun KCJB, maka permodelan pengembangan pembangunan, selain mengedepankan pengembangan kawasan ramah lingkungan juga merombak transportasi. Skenario yang dipersiapkan adalah konsep Transit Oriented Development (TOD). Stasiun-stasiun KCJB memastikan sistem integrasi dengan berbagai pilihan moda transportasi terintegrasi.

Pembenahan moda transportasi di Daerah tentu dibenahi demi keselarasan dengan visi KCJB. Atau mengacu pada VISI Ditjen Perkeretaapian, yakni berintegrasi, berteknologi, bersinergi, terjangkau dengan potensi simpul – simpul transportasi / bangkitan kegiatan yang ada di daerah dan mampu menjawab tantangan perkembangan.

Langkah selanjutnya atau untuk implementasinya, juga bisa disimak pada MISI-nya , antara lain :

Meningkatkan keselamatan penyelengaraan perkeretaapian dengan mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dan unsur – unsur masyarakat dalam rangka menuju zero accident

Mengintegrasikan layanan kereta api dengan moda transportasi lain dengan membangun aksesibilitas menuju simpul – simpul transportasi, kawasan industri dan kawasan pariwisata.

Zero accident bukan hanya yang terkait dengan laju operasional KCJB, namun di jalan raya isu kecelakaan lalulintas (laka), baik angkutan barang maupun penumpang, Pemerintah Daerah juga harus bisa menekan atau meminimalisir.

Menurut pakar transportasi Djoko Setijowarno yang juga pengajar di Universitas Soegijapranata Semarang, angka laka kita sangat tinggi. Setiap 1 jam ada 2 – 3 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dan mirisnya, korbannya kebanyakan kalangan muda. Usia produktif.

Kasus laka tahun 2020 di Indonesia mencapai 100.028 kasus, dan tahun 2021 meningkat menjadi 103.645 kasus atau naik 3,62% . Ini berarti setiap hari terjadi rata-rata 284 kasus laka. Atau setiap dua hari sekali rata-rata di 514 kabupaten/ kota di Indonesia terjadi kecelakaan.

Dalam artikelnya di Jayakarta News, September 2021, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat ini mengingatkan bahwa Pemda Harus Peduli Keselamatan.

Program keselamatan tidak hanya dilakukan pemerintah pusat, namun pemda juga wajib menganggarkan. Dinas Perhubungan di kabupaten/kota konsentrasi membantu menaikkan PAD melalui aktivitas, parkir, kir dan terminal.

Mestinya Dinas Perhubungan fokus pada program keselamatan dan pelayanan. Keselamatan transportasi untuk semua usia di semua sektor. Kemudian memberikan pelayanan penyediaan transportasi umum, jalur sepeda dan pejalan kaki yang humanis. Jadi membangun tranportasi yang humanis inilah yang sangat diharapkan dari peran Pemerintah Daerah.

Dilandasi lingkungan yang ramah, transportasi yang humanis, maka seiring membenahan itu, geliat perekonomian yang merupakan keniscayan atas hadirnya pusat kesibukan baru akan kian berkembang. Perekonomian tumbuh dinamis, terutama di area sekitar stasiun-stasiun dan zona-zona sekelilingnya. Karena itu kita bisa memberikan wadah yang lebih representatif terhadap para pelaku dan produk-produk UMKM.

Menurut Ketua koordinator “UMKM Juara” Syarif Hidayat, produk UMKM makin berkelas. Di Jawa Barat ada program dari Dinas Koperasi dan UKM yakni “UMKM Juara”. Program ini juga bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi. Penekanan pembinaan UMKM Juara pada manajemen dan meningkatkan kualitas produk termasuk kemasan guna meningkatkan nilai jual.

Mengapa kita memberikan tempat lebih istimewa pada UMKM ? Sebagaimana kita tahu sebanyak 97 persen tenaga kerja di Indonesia terserap di sektor UMKM.

Tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru yang koheren dengan hadirnya transportasi massal yang cepat dan efisien, sekali lagi memantik pertumbuhan dan pengembangan aspek lainya, tidak hanya ekonomi tapi juga sosial budaya.

Apalagi kota-kota perlintasannya juga potensial, seperti Kabupaten Karawang. Selain populasi penduduk besar lebih dari 2 juta jiwa, Karawang juga telah berkembang menjadi kota industri dan perdagangan.

Kawasan Nyaman, Transportasi Aman

Bagaimana skenario menuju kawasan yang nyaman dengan seluruh rangkaian transportasi atau perpindahan dari satu moda ke moda lainnya aman pula ?

Untuk menuju ke sana, para pemangku kepentingan bisa duduk bersama untuk bersinergi dan kolaborasi dalam membuat kebijakan. Juga memetakan permasalahan ke depan, dan bagaimana pula menghadapi tantangan-tantangan, dan menentukan solusinya. Dengan sandaran dan orientasinya mengacu pada pembangunan berkelanjutan, sehingga eksistensi pengembangan kawasan ada keterpaduan dengan hadirnya KCJB. Menuju tatanan kegiatan ekonomi dan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Sebagai pamungkas; meski telah diprediksi KCJB cukup potensial membawa arus penumpang, juga solusi jitu mengatasi kemacetan Jakarta-Bandung, terutama di akhir pekan, namun dalam menentukan tarip harus dikalkulasi cermat. Isu yang berkembang di kisaran Rp 250 ribu, dan di awal operasional KCJB akan diberlakukan 30 perjalanan mulai pagi hingga malam hari.

Masyarakat tentu berharap, meski banyak kenyamanan yang sudah terbayang, tapi tarif tidak terlalu mahal. Sebagai angkutan massal tentu mempertimbangkan potensi terakomodirnya pelaku perjalanan. Semoga KCJB benar-benar menjawab hasrat masyarakat dalam bertransportasi. Tidak terpeleset menjadi kereta yang eksklusif, yang hanya dinikmati kalangan terbatas atau ramai di akhir pekan saja. *** (Sri Iswati)

Menko Perekonomian: Indonesia tak Masuk Dalam Negara yang Rentan Masalah Keuangan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, fundamental perekonomian Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif. Faktor eksternal dan internal menopang pertumbuhan ekonomi di tengah krisis global. Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan.

“Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat. Sehingga Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Dari internal, ekonomi kita kuat karena kita punya domestic market. Sekarang konsumsi turut menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, terlebih diprediksi di tahun depan pun pertumbuhan ekonomi kita diantara 4,8%–5,2%,” jelas Menko Airlangga, Selasa kemarin.

Dalam pemaparan Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, nilai tukar rupiah memang mencatatkan depresiasi hingga 6%, namun, itu masih lebih kuat dibandingkan pelemahan mata uang negara-negara lain.

“Memang rupiah turun juga terhadap dollar, tetapi dibandingkan mata uang lain pelemahan kita tidak parah. Jika dibandingkan pound turunnya sampai 50%, Euro 30%, kita cuma 6%,” jelas Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat di Jakarta, Rabu (12/11/2022).

Salah satu faktornya adalah Bank Indonesia (BI) yang belum agresif menaikkan suku bunga acuan, jika dibandingkan Amerika maupun Eropa. BI menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Teguh mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat impresif dan tangguh menghadapi ancaman resesi. Terlebih jika dibandingkan dengan negara negara Eropa yang mengalami krisis energi karena perang Rusia-Ukraina.

“Sebaliknya kita diuntungkan karena krisis energi. Kita eksportir batubara. Di Indonesia kita diuntungkan nilai ekspor, neraca perdagangan surplus, alhasil pertumbuhan ekonomi kuat, dan rupiah kuat terhadap dollar,” ungkap Teguh.

Namun disebutkan Teguh, keuntungan Indonesia dari komoditas termasuk sektor energi membuat Indonesia tangguh di tengah tantangan global.

Kemudian kondisi pasar saham juga disebut Teguh masih menarik. “Secara fundamental tidak masalah kalau IHSG turun, karena dihitung dari awal 2022 kita masih naik 5-6%, sementara yang lain seperti Thailand Singapura sudah minus,” jelas Teguh.

Kalaupun IHSG turun, kata Teguh, ada faktor psikologis yang mempengaruhi atas berita-berita yang beredar tentang resesi 2023.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan perekonomian Indonesia masih bisa bertahan untuk saat ini. Meski demikian, Yose mengingatkan kondisi ke depan akan semakin berat.

“Perekonomian kita pasti akan masih bisa bertahan, tetapi kondisi akan semakin buruk ke depan,” terangnya di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih bisa menahan kenaikan harga barang sehingga inflasi masih terjaga. Kondisi akan lebih sulit ke depan karena penerimaan pemerintah dari ekspor komoditas seperti mineral dan kepala sawit akan menggalami penurunan. Hal itu akan membuat pemerintah harus mengurangi subsidi.

Rupiah

Selain itu, Yose juga mengungkapkan Bank Indonesia (BI) juga harus menaikkan suku bunga acuan sebagaimana yang dilakukan bank sentral negara lain, terutama The Fed. Sebab saat ini, penurunan devisa Indonesia sudah hampir 10%.

“Kita tidak bisa terus-terusan mengalami devisit seperti itu. Jadi bank sentral juga harus menaikkan suku bunga. Akibatnya depresiasi mungkin harus terjadi dengan agak lebih kencang dibanding sekarang,” tambahnya.

Strategi untuk tidak tidak menaikkan suku bunga acuan juga berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah pada USD.

“Itu terjadi karena bank sentral kita selama ini tidak menaikkan suku bunga sehingga terjadi perbedaan signifikan antara suku bunga dalam negeri dengan suku bunga bank sentral lain, akibatnya terjadi capital outflow. Mungkin pelemahan rupiah ini akan semakin kelihatan ke depan,” tambahnya.

Menurut Yose, kebijakan menaikkan suku bunga BI menjadi alternatif untuk mencegah defisit devisa dan memperkuat nilia tukar rupiah. Meski ketika hal itu dilakukan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat.
“Iya menaikkan suku bunga acuan, tetapi pertumbuhan ekonomi juga akan melambat,” tandasnya.

Meski melemah pada USD, nilai tukar rupiah ternyata menguat pada sejumlah mata uang lain. Mata uang Indonesia termasuk yang terkuat dibanding negara lain. Bahkan nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang Jepang, Australia, dan Singapura.

“Kita sebenarnya hanya melemah pada USD, kalau pada yang lain kita menguat JPY, AUD, SGD,” pungkasnya.***/din

Tingkatkan Konsumsi Produk Dalam Negeri Untuk Jaga APBN Tetap Sehat

JAYAKARTA NEWS – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan APBN harus dijaga kesehatannya agar dapat terus menahan shock atau guncangan dari ancaman ketidakpastian global. Salah satu upaya menjaga kesehatan APBN yaitu dapat dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri.

“Bagaimana membuat APBN itu bener-bener menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Kita udah sampaikan untuk belanja produk dalam negeri sangat-sangat penting, dan harusnya bukan hanya jadi gerakannya APBN tapi menjadi gerakan seluruh perekonomian kita, belanja produk dalam negeri,” ucap Wamenkeu dalam BNI Investor Daily Summit, Rabu (12/10).

Dalam kesempatan yang sama, Wamenkeu juga menyampaikan optimisme dan kewaspadaan pemerintah dalam jangka pendek yaitu terkait asumsi yang digunakan dalam menyusun postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.

“Kita akan optimalkan pendapatan negara dengan terus memperhatikan resiko-resiko kewaspadaan tapi kita akan terus optimis. Di sisi belanja kita akan mendukung semua belanja yang meningkatkan produktivitas dan memainkan peranan APBN sebagai shock absorber tadi. Dari sisi pembiayaan sesuai undang-undang dari sejak awal kita memulai pandemi 2020, tahun depan defisit APBN akan dibawah 3% dari PDB,” terangnya.

Selain jangka pendek, pemerintah juga memiliki optimisme dan kewaspadaan terhadap perekonomian jangka menengah dan panjang. Untuk itu Wamenkeu mengungkapkan perlu adanya reformasi dari sisi struktural dan fiskal.

“Di structural, human capital transformasi ekonomi terus kita lakukan. Reformasi fiskal selama 2 tahun terakhir kita mengeluarkan UU pajak, UU desentralisasi fiskal yang baru, serta UU Cipta kerja yang sebenarnya juga adalah reformasi struktural. Kita juga melakukan reformasi penganggaran dan kita ingin melakukan reformasi sektor keuangan,” ungkap Suahasil.

Untuk mewujudkan itu, maka Wamenkeu menyebut diperlukan pembangunan mendasar dari sumber daya manusianya, baik itu dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial.

“Tiga kunci pilar pembangunan sumber daya manusia. Anggaran kesehatan itu kita akan keluarkan 169 triliun, pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar sebesar 20 persen dari belanja negara yaitu senilai 612 triliun, dan untuk perlindungan sosial termasuk subsidi kompensasi energi 479 triliun. Ini bukan angka yang kecil,” sebut Suahasil.

Saat ini, agenda reformasi struktural masih terus berjalan. Hal itu ditandai dengan upaya pemerintah untuk terus melalukan perbaikan sistem perpajakan yaitu melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu juga dengan adanya reformasi pada UU Cipta Kerja, membentuk Indonesia Investment Authority (INA), serta perkembangan digitalisasi.

“Tantangan kita kedepan ya digitalisasi, fintech. Ini adalah kesempatan sekaligus tantangan kita. Sumber pembiayaan jangka panjang ini sangat penting. Dan ini yang kita coba susun sekarang dan akan kita usulkan dalam bentuk reform,” pungkasnya.***/jay

Berita Terbaru

Coinbase Dapat Ijin Bank Sentral Singapura

Coinbase, platform pertukaran cryptocurrency terbesar yang berbasis di AS, Selasa (11/10/2022) mengumumkan bahwa mereka telah menerima persetujuan dari bank sentral Singapura untuk menawarkan layanan pembayaran di Singapura.

Persetujuan prinsip yang diberikan oleh bank sentral kepada perusahaan cryptocurrency mulai tahun 2021. Dengand emikian, baik individu maupun institusi dapat menggunakan layanan token pembayaran digital. Layanan perusahaan tersebut diatur oleh bank sentral berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran.

Ijin itu merupakan “tonggak penting,” bagi Coinbase. Dalam sebuah pernyataannya Coinbase mneyebutkan bahwa mereka telah hadir di Singapura dan sekarang memiliki hampir 100 karyawan di negara kawasan Asia Tenggara.

Hassan Ahmed, Direktur Regional Coinbase untuk Asia Tenggara, mengatakan sekitar 180 perusahaan cryptocurrency telah mengajukan lisensi pembayaran cryptocurrency dari Otoritas Moneter Singapura di bawah rezim baru pada tahun 2020. Singapura telah mengeluarkan 17 izin dan lisensi utama setelah proses uji tuntas yang ekstensif dan berkelanjutan.

Selain Coinbase, Crypto.com dan DBS Vickers (broker DBS bank terbesar di Singapura) termasuk di antara perusahaan yang mengantongi lisensi di Singapura.

Pendekatan ramah Singapura terhahdap cryptocurency telah membantu pusat keuangan di Asia tersebut menarik perusahaan dari China, India dan negara-negara lain yang terlibat dalam layanan kekayaan digital dalam beberapa tahun terakhir ini, dan menjadikan Singapura sebagai pusat terkemuka di Asia. Namun juga perlu dicatat, ada juga beberapa contoh kejatuhan cryptocurrency di negara-kota tersebut.

Dana lindung nilai cryptocurrency yang berbasis di Singapura, Three Arrows Capital, memulai likuidasi pada bulan Juni lalu, setelah mereka gagal memenuhi janji ratusan juta dolar. Hedge fund tersebut terpukul keras oleh runtuhnya cryptocurrency Luna dan TerraUSD pada bulan Mei. Kedua koin tersebut dikembangkan oleh Terraform Labs, yang berbasis di Singapura. Pendiri Terraform Lab Do Kwon saat ini dicari oleh polisi Korea Selatan.

Namun, kepala Otoritas Moneter Singapura mengatakan pada bulan Juli bahwa perusahaan seperti Three Arrows dan Terraform Labs adalah perusahaan yang “berbasis di Singapura” yang memiliki “ikatan kecil” dengan peraturan kripto negara kota tersebut. Singapura akan memperkenalkan peraturan baru untuk mempersulit investor ritel untuk memperdagangkan mata uang kripto. (sm)

KemenKopUKM Dorong Penguatan Koperasi Pertanian Di Forum ACEDAC Dan ASWGAC Meeting

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengusung isu penguatan koperasi dalam forum The 28th ASEAN Center for Agricultural Cooperative Development (ACEDAC) Board Meeting dan 23rd ASEAN Working Group for Agricultural Cooperative (ASWGAC) yang digelar beberapa hari lalu secara virtual.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenKopUKM Luhur Pradjarto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/10), mengatakan forum kerja sama yang dilaksanakan sekali dalam setahun tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai inisiatif dan kerja sama dalam pengembangan koperasi pertanian di wilayah ASEAN.

“Dalam pertemuan itu, kami aktif mendorong penguatan koperasi pertanian di kawasan regional ASEAN sebagaimana pemerintah saat ini sedang fokus mengembangkan koperasi pertanian modern,” kata Luhur.

Pada pertemuan 28th ACEDAC, Luhur Pradjarto yang juga merupakan ACEDAC Coordinator menyampaikan laporan aktivitas yang sudah dilaksanakan dalam setahun terakhir. Dalam laporannya, disampaikan pada tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena terkendala pandemi COVID-19, seperti kegiatan ASEAN Exchange Visit for Cooperatives Personnel yang seharusnya dilaksanakan di Malaysia dan ASEAN Cooperative Business Forum di Brunei.

Ia berharap, dengan semakin membaiknya kondisi negara kawasan ASEAN dari efek pandemi, kegiatan-kegiatan tersebut dapat segera dilaksanakan pada tahun mendatang.

“Pertemuan juga menghadirkan perwakilan dari JA Zenchu, Agriterra, dan JICA yang menyampaikan berbagai program dukungan yang telah dilaksanakan dalam kerja sama pengembangan koperasi pertanian di negara-negara ASEAN,” kata Luhur.

Lebih lanjut disampaikan, pada November 2022, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat dan Pendanaan dari Ministry of Fishery and Forestry, Japan, akan melaksanakan Advisory Committee Meeting di Bali untuk membahas program Human Resource Development Project In Partnership with University untuk tahun 2023 dengan mengundang Focal Point ASWGAC dan Focal Point University selaku pelaksana.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia pertanian negara-negara ASEAN melalui penyelenggaraan pelatihan/workshop yang dilaksanakan oleh Universitas, di Indonesia kegiatan ini dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Kami menunggu kehadiran perwakilan dari Universitas dan Focal Point ASWGAC negara-negara ASEAN untuk dapat hadir pada pertemuan November 2022 di Bali,” kata Luhur.

Pelaksanaan 29th ACEDAC rencananya akan dilaksanakan di Vietnam pada 2023, harapannya setiap negara ASEAN dapat juga mengajak perwakilan dari koperasi pertaniannya untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Pada pertemuan 23rd ASWGAC, focal point Indonesia, Asisten Deputi Bidang Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Bagus Rahman turut menyampaikan perkembangan koperasi pertanian di Indonesia yang bertajuk “Transformasi Digital Koperasi untuk Kedaulatan Pangan“.

Dalam paparan di sesi sharing best practice dari setiap negara ASEAN, Bagus menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penuh pengembangan koperasi pertanian.

Pemerintah fokus untuk mentransformasi koperasi di Indonesia menjadi koperasi modern yang salah satunya dilaksanakan melalui digitalisasi koperasi,” kata Bagus.

Bagus sekaligus mempresentasikan Koperasi Mino Saroyo, koperasi yang didirikan sejak 1942, sebagai program role model untuk koperasi nelayan pada 2022.***/eva

Presiden Ajak Masyarakat Tingkatkan Optimisme dalam Pengendalian Inflasi

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga optimisme dalam menghadapi ketidakpastian global. Situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini mengharuskan suatu negara untuk dapat mengelola moneter dan fiskal dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat secara resmi membuka Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

“Inilah yang sering disampaikan, membayar harga dari sebuah perang yang harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimistis, harus optimistis itu, tetapi, hati-hati dan waspada. Karena apa pun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44 persen,” ujar Presiden

Selain itu, lanjut Presiden, hingga saat ini kondisi inflasi dan moneter di tanah air masih terkendali. Ini ditopang oleh hubungan antara otoritas moneter dan fiskal, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang berjalan beriringan dan tidak tumpang tindih.

“Ini juga tetap harus kita syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis point. Kita inflasi 5,9 (persen) dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis point. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan, ujarnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. Pertama, menyalurkan bantuan sosial senilai Rp502 triliun berupa kompensasi dan subsidi.

“Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi ini besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap, konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, ya bayarannya ini Rp502 triliun,” ujarnya.

Kedua, pengendalian inflasi secara makro dan mikro. Presiden mencontohkan, pengendalian inflasi dapat dilakukan tidak hanya dengan menaikkan suku bunga BI tetapi juga dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum dan belanja tidak terduga untuk pengendalian inflasi, salah satunya dengan subsidi transportasi.

“Caranya? Ini misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya. Sumber bawang merah di mana? Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah, pemda bisa beli langsung ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung, itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung-hitung juga biayanya biaya yang sangat murah,” ujarnya.

Investor Daily Summit 2022 mengusung tema ‘Optimism in Uncertainty’. Ada tiga hal menjadi fokus pada tahun ini, yaitu isu digital, resource, dan services.

Sejumlah menteri juga diagendakan menjadi pembicara dalam forum ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.***/uli

Pertumbuhan Ekonomi harus Inklusif, Dinikmati Semua Kalangan

JAYAKARTA NEWS— Ekonom CORE, Hendri Saparini mengatakan, target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada tahun 2022 ini bisa tercapai. Namun apakah, pertumbuhan ini bisa dinikmati semua kalangan, atau inklusif?

“Inklusif, yaitu yang dirasakan oleh lebih banyak kelompok masyarakat bukan pertumbuhan yang didorong oleh sekelompok kecil masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memang ada, tetapi cenderung ke kelompok atas. Kelompok bawah spendingnya berdasarkan BLT (Bantuan Langsung Tunai). belum ada additional income yang memadai,” jelas Hendri, pada Senin (10/10/2022).

Menurutnya merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah untuk membuka kesempatan bagi masyarakat kelompok bawah untuk menambah penghasilan mereka. “Kelompok bawah tidak menikmati pertumbuhan. Dan jadi PR besar yang kita tunggu bagaimana menggerakkan pelaku dibawah agar mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi sehingga ada pendapatan tambahan,” kata Hendri.

Kenaikan harga BBM tidak dirasakan oleh kelompok atas, dan kelompok bawah atau rentan diberikan BLT. Namun ini soal waktu saja, sampai harga-harga terkoreksi dan mempengaruhi konsumsi masyarakat.

“Artinya kalau ada kenaikan harga BBM, kelompok bawah itu mereka melakukan pengurangan konsumsi bukan pada round pertama, tetapi nanti dia akan kena di selanjutnya, karena akan menaikkan harga yang selama ini masih ditunda,” jelas Hendri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun ini akan tetap strong, sehat, bisa berada di kisaran 5% karena konsumsi dalam negeri yang kuat, windfall ekspor dan investasi di sektor hulu yang masih tumbuh.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Indonesia salah satu dari dua negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, bahkan mengalahkan Inggris. “Maka di tahun ini insya Allah kita bisa tumbuh di 5 persen,” kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Golkar itu.

Sementara itu, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang optimistis bisa di angka 5%, Esther menilai hal itu akan mengembalikan tren pertumbuhan ekonomi seperti sebelum dihantam covid-19.

“Memang rata-rata, secara tren data historis, Indonesia memang 5%. Itu saat kondisi normal. Namun saat pandemi kan minus. Kemudian kita mencoba memulihkan ekonomi,” terangnya.

Menurut dia, angka 5% merupakan angka yang bagus, mengingat kondisi ekonomi domestik dan global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Apalagi ditambah ancaman resesi global akibat konflik geopolitik serta krisis pangan dan energi.

“Kalau kita bisa mencapai 5% itu sudah bagus. Karena prediksi tahun depan adalah resesi global akibat konflik geopolitik dan dampak covid-19 yang belum sepenuhnya selesai,” pungkasnya.***/ebn

Hendrar Prihadi Akan Perkuat Sinergi Dorong Produk UMKM Masuk E-Katalog

JAYAKARTA NEWS – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan, sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pihaknya akan terus mendorong produk lokal khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk ke dalam e-Katalog.

Hal tersebut diungkapkan Hendi usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Senin (10/10/2022), di Istana Negara, Jakarta.

“Hari ini juga sedang gencar-gencarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM. Nanti kita akan berkolaborasi, LKPP, Dinkop [dinas koperasi], tentu saja di bawah Kemenko Marinves [Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi],” ujar Hendi.

Selain itu, lanjut Hendi, dirinya juga ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Karena hari ini pascapandemi COVID-19 ini kita butuh sebuah upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dengan potensi anggaran yang lewat LKPP ini didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri. Maka turunannya, ada turunan untuk e-katalog, kemudian pembuatan P3DN di pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan maupun supporting-nya,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, kata Hendi, pihaknya diminta untuk menyiapkan terkait rancangan undang-undang (RUU) pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Yang tidak kalah penting juga tadi beliau menyampaikan upaya untuk sebuah RUU Pengadaan Barang dan Jasa yang akan ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan. Itu rencana-rencana ke depan dan kami terus akan lakukan konsolidasi,” tandasnya.***/uli

Satgas BLBI Sita Aset Obligor Trijono Gondokusumo

JAYAKARTA NEWS = Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta telah melaksanakan penyitaan atas 2 dua aset dari Trijono Gondokusumo yang merupakan Obligor PT. Bank Putra Surya Perkasa (BPSP).

“Satgas BLBI akan secara konsisten terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan adalah pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan maupun Harta Kekayaan Lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, dalam keterangan resminya, Senin (10/10/2022).

Aset-aset Trijono Gondokusumo yang disita tersebut berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 502 meter persegi yang terletak di Jl. Simprug Golf III No. 71, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; dan sebidang tanah seluas 2.300 meter persegi yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Kedua aset tersebut merupakan harta kekayaan lain dari obligor Trijono Gondokusumo yang disita dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi, sejumlah Rp5.382.878.462.135,90 (lima triliun tiga ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah dan sembilan puluh sen) sudah termasuk Biaya Administrasi (BIAD) 10 persen.

Penyitaan dilakukan oleh Satgas BLBI melalui Jurusita KPKNL Jakarta II. Selanjutnya kedua aset obligor Trijono Gondokusumo yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Kemudian terhadapnya akan dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang), atau penyelesaian lainnya.****/uli