Kemenag Buka Pameran Virtual Bisnis Pesantren

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Agama mulai hari ini, membuka Pameran Virtual Bisnis Pesantren (Pesantren Business Virtual Exhibition). Digelar selama enam hari, ajang pameran pesantren bisnis yang berbasis virtual (online) ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Santri 2022.

Di pameran virtual tersebut, pengunjung dapat menikmati kemegahan dan keunikan pesantren hanya dari smartphone atau dari personal komputer di rumah. Terdapat 100 booth virtual yang berisi informasi tentang pesantren-pesantren di Indonesia beserta produk unggulan yang dipamerkannya.

“Pameran ini adalah wadah ekspose bisnis bagi pesantren sasaran program kemandirian pesantren sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani di Jakarta, Minggu (16/10/2022). 

Selain wadah ekspose bisnis pesantren, menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, pameran ini juga sekaligus menjadi sarana informasi dan promosi publik bagi pesantren peserta.

“Di booth-booth virtual itu terpampang nama pesantren/lembaga beserta informasi lainnya, mulai dari pamflet, produk unggulan, hingga akun media sosial pesantren yang bisa diakses pengunjung secara langsung,” ucapnya.

Pameran Virtual Bisnis Pesantren ini dapat dikunjungi hanya dengan klik: Virtual Bisnis Pesantren.***/uli

Andalkan Wisata Berbasis Alam dan Budaya, Desa Wisata Saba Budaya Baduy Masuk 50 Besar ADWI 2022

JAYAKARTA NEWS – Desa Wisata Saba Budaya Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, masuk dalam 50 Besar desa wisata terbaik ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022. Desa wisata ini memiliki potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang tinggi dengan mengandalkan konsep pariwisata berkelanjutan berbasis alam budaya dan ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno saat visitasi ke Desa Wisata Saba Baduy, Sabtu (15/10/2022), terpukau dengan potensi budaya yang dimiliki oleh desa yang terletak di Kabupaten Lebak ini.

“Saya tadi melihat begitu banyak potensi mulai dari potensi budaya juga potensi alam,” kata Menparekraf Sandiaga.

Desa dengan populasi 26.000 jiwa dan berada di ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut ini memiliki area bukit dan perkebunan yang sangat sejuk dan indah. Adapun potensi kriya dan kulinernya ditopang dari hasil alam berupa anyaman bambu, madu dan gula aren serta potensi di sektor fesyen seperti gelang kayu, tas jinjing, serta pakaian kain khas suku Baduy.

“Produk-produk ekonomi kreatif di sini juga luar biasa. Menurut saya ini menjadi semangat kita untuk bangkit dan saya yakin ini adalah sinyal kebangkitan kita pascapandemi tapi tentunya protokol kesehatannya harus dipatuhi secara ketat dan disiplin,” katanya.

Kendati demikian, Menparekraf Sandiaga menilai sisi aksesibilitas dari desa wisata ini perlu ditingkatkan. Bersama pihak-pihak terkait, Menparekraf Sandiaga berkomitmen meningkatkan aksesibilitas agar keberadaan Desa Wisata Saba Budaya Baduy memiliki dampak yang luas terhadap kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.

“Saya sangat terharu karena ini desa pamungkas untuk penutup kunjungan 50 desa wisata dan langsung dieksekusi beberapa kebutuhan dan infrastruktur serta aksesibilitas yang kurang memadai. Untuk meningkatkan wisata dan lapangan pekerjaan,” ujar Sandiaga.

Hal ini diapresiasi oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. Ia berharap kedatangan Menparekraf Sandiaga ke Desa Wisata Saba Budaya Baduy dapat menjadi motivasi bagi masyarakat setempat untuk terus berinovasi dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja khususnya di bidang ekonomi kreatif.

“Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bahwa hari ini Pak Menteri berkunjung ke sini. Saya kira menjadi motivasi kita semua untuk berikhtiar menjadi lebih baik lagi sehingga sektor pariwisata di Baduy dengan 12 Motif Batik yang telah (memiliki) HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan dengan branding Lebak Unik ini dapat melestarikan budaya untuk anak cucu kita dan menciptakan lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif,” kata Iti Octavia Jayabaya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan Kemenparekraf/Baparekraf, Indra Ni Tua; Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Al Hamidi; serta Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn.***/uli

Webinar KUB, bank bjb Dukung Pengembangan Ekosistem BPD Indonesia

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS— bank bjb mendukung pengembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi ekosistem perbankan nasional melalui Kelompok Usaha Bank (KUB). Pengembangan BPD ini sebagaimana amanat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui PJOK No 12 tahun 20220 tentang Konsolidasi Bank Pembentukan KUB.

Hal itu disampaikan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi saat menjadi pembicara pada acara webinar “Strategi Pemenuhan Modal Inti Minimum dan Peluang Konsolidasi Bank Pembangunan Daerah”,  Kamis (13/10/2022). Hadir memberikan keynote speaker Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II OJK Bambang Widjanarko.

Pada paparannya, Yuddy Renaldi mengatakan, tantangan kedepan perbankan tak lepas dari kondisi volatilitas global, tensi geopolitik, perubahan struktural yang semakin lekat dengan layanan digital. Tantangan tersebut oleh OJK direspons melalui roadmap pengembangan perbankan di Indonesia  2020 sampai 2025.

“Salah satu dari roadmap itu adalah terkait penguatan aspek struktural untuk penguatan perbankan di Indonesia. Di dalamnya berisi tentang penguatan permodalan dan mengakselerasi konsolidasi kelompok usaha bank. Program tersebut pada intinya perlu adanya kolaborasi antar pihak agar perbankan Indonesia semakin kuat, ” kata Yuddy.

bank bjb telah merespons roadmap OJK dengan melakukan KUB dengan beberapa BPD di Indonesia, diantaranya Bank Bengkulu dan Bank Sultra. Tak hanya aspek permodalan, bank bjb juga melakukan kerja sama layanan dengan BPD lainnya seperti Bank Jambi juga beberapa BPD lainnya yang saat ini masih dalam tahap penjajakan.

Menurut Yuddy, KUB antar BPD penting dilakukan melihat tantangan kedepan yang kian kompetitif. Perbankan dituntut mampu memberikan layanan cepat dan mudah melalui channel digital. Eksklusivitas digital perbankan tergantung dari seberapa kuat ekosistem digital yang dimiliki. Semakin banyak dan lengkap layanan digital yang dimiliki makan akan semakin baik.

“Namun ini membutuhkan modal yang besar. Sedangkan layanan digital harus segera dilakukan, karena digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan atau mandatory yang harus dilakukan untuk menghadapi bisnis ke depan, ” beberapa Yuddy.

Keunggulan bank digital adalah bisa menjangkau nasabah secara lebih luas dan tidak terbatas ruang dan waktu  dengan menggunakan teknologi informasi. Di sisi lain, gaya hidup masyarakat akan semakin digital di mana hampir semua kebutuhan masyarakat akan dipenuhi dengan memanfaatkan layanan digital  mulai dari belanja, hiburan, hingga permasalahan keuangan.

“Keunggulan bank digital semakin besar ketika bank tergabung dalam sebuah ekosistem. Semakin besar dan lengkap ekosistem digital yang terkoneksi dengan bank digital, semakin unggul bank digital tersebut, ” katanya.

Menurut Yuddy, BPD di Indonesia memiliki peluang besar menjadi perbankan besar yang memiliki kekuatan secara nasional dan daerah. Semua pemerintah daerah memiliki BPD dengan kekuatan konsumer di daerahnya. Namun potensi ini belum tergarap maksimal karena BPD masih sendiri sendiri berdasarkan wilayahnya.

BPD memiliki peran yang besar terhadap perbankan ke depan. BPD tak lepas dari pengelolaan keuangan APBD yang nilainya lebih dari Rp1000 triliun. BPD juga bisa menjalin kerja sama komunitas yang terkait dengan pemerintah daerah.

BPD juga selalu menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset BPD mencapai Rp907 triliun. DPK dan kredit juga terus tumbuh. Secara umum, BPD terus tumbuh yang artinya BPD memiliki peluang ke depan.

Yuddy meyakinkan, BPD kedepan akan semakin kuat dengan menjadi ekosistem dan konsolidasi perbankan. Model kerja sama antar BPD bisa dilakukan melalui enam langkah. Diantaranya kerja sama manajemen risiko, bidang jaringan dan layanan, bidang kredit, bidang SDM, bidang teknologi informasi dan bidang treasury.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II OJK Bambang Widjanarko mengatakan, KUB adalah Bank yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang terdiri dari dua Bank atau lebih.

“Manfaat KUB ini bisa memenuhi permodalan BPD setelah disuntik oleh bank induk. Bisa juga kerja sama layanan, IT, juga potensi pengembangan dan akselerasi bisnis di daerah tertentu, ” imbuh dia.***/pr

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Tegaskan Komitmen Untuk Atasi Tantangan Ekonomi Global

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) Keempat yang diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2022, di Washington DC, Amerika Serikat.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah berkumpul kembali untuk keempat kalinya tahun ini untuk mengambil tindakan nyata guna mengatasi tantangan ekonomi global. Selain itu, mereka juga menegaskan kembali komitmennya terhadap kebijakan yang terkalibrasi, terencana, serta dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi efek luka pandemi dan mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Demikian Siaran Pers Kemenkeu, Jumat (14/10).

Seperti diketahui, saat ini perekonomian global sedang mengalami berbagai guncangan dan tantangan, mulai dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, ancaman inflasi, kondisi keuangan yang semakin ketat, perang Rusia-Ukraina, ketidaksesuaian penawaran dan permintaan, isu perubahan iklim, serta adanya ancaman krisis pangan dan energi turut memperlambat prospek ekonomi global. Tantangan global yang berkepanjangan itu menyebabkan meningkatnya kerentanan utang dan menghambat jalan menuju pemulihan, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang.

Untuk itu, G20 menekankan pentingnya menjaga respon kebijakan fiskal yang mampu bergerak cepat dan fleksibel, serta langkah-langkah pengendalian yang bersifat sementara dan tepat sasaran untuk menghindari tekanan inflasi yang tinggi.

Dalam hal ini, G20 menegaskan kembali pentingnya  kerja sama dalam kebijakan makro untuk menjaga stabilitas keuangan, kebijakan fiskal jangka panjang yang berkelanjutan, melindungi risiko penurunan dan dampak negative efek spillover. Tidak hanya itu, G20 juga menegaskan pentingnya kebijakan makroprudensial, kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan, serta transisi yang berkelanjutan.

Selain itu, G20 juga terus menyoroti pentingnya memperkuat arsitektur keuangan internasional. Untuk meningkatkan ketahanan keuangan global jangka panjang, G20 akan terus memantau risiko peningkatan volatilitas arus modal, spill over negatif, dan kondisi pasar tidak merata dengan adanya revisi Institutional View (IV) IMF mengenai Liberalization and Capital Flow Management dan BIS Macro-Financial Stability Framework, yang menuntut kemajuan lebih lanjut dalam operasional Integrated Policy Framework dari IMF dan mempertahankan Jaring Pengaman Keuangan Global (GFSN) yang kuat.

Oleh karena itu, G20 berkomitmen untuk mengkalibrasi laju pengetatan kebijakan moneter secara tepat untuk mencapai stabilitas harga dan menghindari spillover, serta mempertimbangkan semua alat yang diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan energi serta tekanan biaya hidup yang dialami di banyak negara untuk mengatasi meningkatnya risiko kerawanan pangan dan energi. Untuk mendukung dunia dalam menghadapi pandemi saat ini dan potensi pandemic di masa depan, G20 merevitalisasi arsitektur kesehatan global untuk meningkatkan tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi (PPR).

G20 juga berkomitmen, untuk terus mendukung alokasi penyaluran Special Drawing Right (SDR) untuk membantu golongan yang paling rentan serta meningkatkan kapasitas sumber daya Multilateral Development Banks melalui tinjauan Kerangka Kecukupan Modal, dan di saat yang sama memastikan penerapan Common Framework pada Debt Treatment di luar DSSI.***/uli

JEJAK SETAPAK, Upaya Pertamina EP Kembangkan Kualitas Pertanian Organik

KARAWANG, JAYAKARTA NEWS – Melihat potensi pertanian padi organik sebagai alternatif peningkatan kualitas padi untuk masyarakat Karawang, Pertamina EP (PEP) Subang Field menginisiasi program CSR JEJAK SETAPAK. Akronim dari Jerih Kerja Karawang, Semangat petani sehat ketahanan pangan meningkat, program ini mengambil lokasi di kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur.

Produk pertanian organik dinilai memiliki keunggulan secara ekonomi dan lingkungan karena dapat meregenerasi kesuburan tanah secara alami dan dapat menopang kegiatan pertanian dalam jangka panjang. Hal ini berbeda dengan pertanian non-organik yang mengandalkan pupuk kimia. Semakin lama penggunaan pupuk jenis ini justru berpengaruh pada berkurangnya kemampuan tanah untuk meregenerasi dirinya sendiri.

Dalam aspek ekonomi, keunggulan pertanian organik adalah memiliki nilai harga yang lebih tinggi dari beras non-organik. Hal ini karena kandungan gizi dan mineral yang terkandung dalam produk beras organik dinilai lebih baik daripada beras non-organik. Peningkatan gaya hidup sehat yang marak diterapkan turut meningkatkan nilai tawar beras organik sebagai pilihan produk yang lebih sehat.

Selain kegiatan pertanian padi organik, Program Jejak Setapak berusaha menggali potensi kalangan pemuda untuk turut dalam kegiatan sektor pertanian. Penerapan pertanian dengan sistem aquaponik memberikan peluang bagi para pemuda untuk bertani walaupun tidak memiliki lahan. Sistem aquaponik tersebut juga memungkinkan para pemuda untuk mengembangkan budidaya perikanan bersamaan dengan pertanian yang diusahakan.

Ndirga Andri Sisworo, Senior Manager PEP Subang Field menyampaikan bahwa Jejak Setapak ini sebagai kontribusi perusahaan dalam menjaga kondisi pertanian masyarakat agar tetap lestari. “Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis migas berkelanjutan yang berlandaskan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah daerah operasi perusahaan”, ujar Ndirga dalam Siaran Pers Kamis (13/10/2022).

Hendra, salah satu pegiat di program Jejak Setapak menyatakan senang tergabung di tiap kegiatannya. “Banyak ilmu yang saya peroleh terkait pertanian organik dan usaha aquaponik yang manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri namun, juga dapat saya tularkan pada keluarga”.

Melalui program Jejak Setapak yang berupaya memperbaiki struktur kesehatan tanah sawah melalui pertanian organik, PEP Subang Field mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) 15 terkait ekosistem darat dan SDGs 2 dalam mewujudkan kondisi tanpa kelaparan dalam penetapan kawasan pertanian berkelanjutan di tengah berkurangnya lahan sawah setiap tahunnya.***/mel

Mendes Dukung Penuh Komitmen Presiden Gunakan Produk Dalam Negeri

TERNATE, JAYAKARTA NEWS – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memuji komitmen Presiden Joko Widodo untuk terus menggunakan produk-produk dalam negeri. Membeli produk dalam negeri khususnya hasil produksi BUM Desa dan UMKM akan berimbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

“Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia beliau betul-betul memiliki komitmen yang amat sangat tinggi bagi kepentingan bangsa dan negara. Cara pandangnya sangat nasionalis bukan hanya cara pandang tapi juga sikap dan perilakunya betul-betul membanggakan kita semua sebagai bangsa Indonesia,” ujar Gus Halim, sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar saat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Ternate, Kamis (13/10/2022).

Gus Halim menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sangat serius menggaungkan produk dalam negeri. Kampanye Gernas BBI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020, menurutnya dikawal langsung oleh Presiden Jokowi. Presiden juga selalu mengingatkan jajarannya untuk menggunakan anggarannya membeli produk dalam negeri.

Bahkan, lanjut Gus Halim, Presiden Jokowi tak ingin lagi mendengar dana pemerintah digunakan untuk membeli barang impor.

“Presiden menggulirkan BBI dan mengawal sendiri. Setiap event setiap momentum beliau selalu mengingatkan memakai dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Bahkan KL diawasi dievaluasi termasuk Kemendes,” terang Gus Halim.

Untuk diketahui, kampanye Gernas BBI yang digelar di Maluku Utara dengan tema #GeloraMalukuUtara, telah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya. Pada Juni 2022 dilaksanakan pelatihan yang diikuti 3.500 peserta dari pemerintah, pendamping desa, dan pelaku usaha BUM Desa, BUMDesma, juga UMKM se Provinsi Maluku Utara.

Dilaksanakan pula Kick off Gernas BBI yang diisi dengan penandantangan naskah komitmen bersama dan pemberian berbagai partisipasi dan dukungan dari 16 perusahaan top brand dan mitra kerja sama. Acara tersebut dilaksanakan secara hybrid sehingga jumlah pesertanya pun semakin meluas.

Pelatihan di bawah koordinasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) juga dilaksanakan dengan materi digutal marketing dan tata cara onboarding di platform e-Commerce. Dilaksanakan pada bulan Juli, Pelatihan ini melibatkan 434 BUM Desa dan UMKM, terdiri dari 379 UMKM Perserorangan dan 44 BUM Desa, dengan jenis usaha kuliner, jasa, dan kebutuhan sehari-hari, yang tersebar di 10 Kota/Kabupaten se-Provinsi Maluku Utara.***/eva

Kebijakan Ekonomi Indonesia Adaptif terhadap Ancaman Krisis Global

JAYAKARTA NEWS— Ekonomi Indonesia diperkirakan akan mampu bertahan di tengah ancaman suramnya perekonomian global. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif.

Hal itu disampaikan Ekonom Bank Permata Joshua Pardede di Jakarta, hari ini. “Fiskal kita disiplin, dimana tahun depan defisit akan kembali ke 3%. Sementara negara lain berjibaku dengan tingkat utang yang tinggi. Dengan pengelolaan utang yang relatif baik, dengan kebijakan moneter yang tidak seagresif Amerika. Tambahan postur ekonomi kita sendiri sangat didorong konsumsi rumah tangga,” kata Joshua, Kamis (13/10/2022).

Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50% dari total PDB nasional. Kemudian penopang berikutnya adalah ekspor. “Artinya saat ekonomi dunia melambat, ekspor akan melambat, tetapi fakta kontribusi ekspor tidak besar daripada konsumsi,” ungkap Joshua. Maka dari itu pekerjaan rumah pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat.

“Saya kira, asal konsumsi kita tetap terjaga, pemerintah memprioritaskan belanja belanja untuk mendukung daya beli masyarakat, untuk mendukung pelaku UMKM yang notabene adalah backbone ekonomi kita sendiri,” jelas Joshua.

Dengan kekuatan ekonomi domestik dan kebijakan pemerintah yang tepat, Indonesia diperkirakan tidak akan terlalu dalam masuk dalam resesi global.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi Indonesia akan mampu menghadapi ancaman krisis ekonomi global.

“Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat. Sehingga Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. “ kata Menko Airlangga.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan bahaya Perfect Storm, tantangan 5C yaitu Covid-19 yang belum selesai, conflict Ukraina yang berkepanjangan, climate change atau perubahan iklim, commodity price yang melonjak, dan cost of living dampak dari inflasi.

Hal senada diungkapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memprediksi kondisi ekonomi Indonesia masih bisa bertahan menghadapi ancaman resesi global. Pasalnya, konsumsi rumah tangga menempati porsi lebih besar dalam ekonomi Indonesia. Hal itulah yang mampu membantu mengatasi pelemahan ekonomi akibat faktor global.

“Ekonomi kita masih cukup terjaga karena 50 persen lebih ekonomi kita ditopang oleh ekonomi domestik. Makanya dengan permintaan masyarakat yang tinggi, pertumbuhan ekonomi kita masih di kisaran 5 persen,” terangnya.

Daya Beli

Meski demikian, ekonomi domestik bisa menjadi bumerang bagi Indonesia jika daya beli masyarakat menurun. Padahal, menurut Nailul, tidak mudah memulihkan daya beli masyarakat ketika sudah terlanjur jatuh. Pemerintah pun diminta menjaga inflasi inti agar tidak melonjak terlalu tinggi.

“Namun demikian, jika daya beli masyarakat terpukul, bisa lama pulihnya karena pemulihan daya beli ini cukup lama dibandingkan ekspor-impor kita. Makanya dari awal disampaikan perlu menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga tingkat inflasi, terutama inflasi inti,” tegasnya.

Nailul mengingatkan pemerintah untuk menahan inflasi sebisa mungkin tidak melebihi 10%. Karena dampak susulannya akan sangat berbahaya bagi konsumsi rumah tangga yang menopang perekonomian Indonesia. “Jika inflasi menggila sampai ke angka dua digit, bisa berbahaya bagi konsumsi rumah tangga,” terusnya.

Menurutnya, meski ekonomi Indonesia sekarang masih dalam tahap yang aman, pemerintah sudah harus menyiapkan strategi jitu untuk mengendalikan inflasi ke depan ketika kondisi ekonomi global semakin buruk.

“Makanya kalo dengan tingkat inflasi sekarang, pemerintah masih berani bilang aman. Padahal tidak aman banget, terkait masalah inflasi,” pungkasnya.***/din

Proyek KCJB Capai 88,8 Persen, Presiden Berharap Tumbuhnya Ekonomi Baru

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (13/10/2022). Dalam keterangannya, Kepala Negara berharap proyek KCJB yang telah mencapai 88,8 persen tersebut dapat meningkatkan mobilitas, daya saing, hingga munculnya pertumbuhan ekonomi baru.

“Kita harapkan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat. Kemudian daya saing kita juga akan makin kuat, kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian di Kabupaten Bandung juga terjadi,” ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan di Stasiun Tegalluar, Kawasan Infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Kabupaten Bandung.

Selain di dalam negeri, Kepala Negara juga berharap proyek KCJB–yang merupakan kereta cepat pertama di ASEAN tersebut–dapat meningkatkan konektivitas antarnegara di ASEAN. Menurutnya, rencana tersebut sudah masuk ke dalam rencana besar ASEAN dalam rangka meningkatkan daya saing di kawasan.

“Itu sudah menjadi gagasan besar di ASEAN agar konektivitas antarnegara ASEAN ini tersambungkan secepat-cepatnya dalam rangka daya saing ASEAN,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa proyek KCJB ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Meskipun sempat mengalami kendala dalam pembangunan beberapa terowongan, namun Presiden menargetkan proyek tersebut akan mulai beroperasi pada Juni mendatang.

“Peluncuran nanti untuk operasional insyaallah kurang lebih nanti di bulan Juni tahun 2023,” ucapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, serta Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang.***/uli

bank bjb Gandeng PT. Fidac Inovasi Teknologi, Salurkan Kredit  dengan Skema Channeling

JAYAKARTA NEWS— Dalam era digital saat ini, kolaborasi antara lembaga keuangan perbankan dengan perusahaan fintech sangat diperlukan. Sinergi ini akan menguntungkan kedua belah pihak dimana bank sebagai pemberi dana dan perusahaan fintech sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBBTI) bersama-sama turut mengembangkan industri keuangan yang menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Untuk semakin memudahkan masyarakat mendapatkan akses pembiayaan, bank bjb menjalin kerja sama dengan PT. Fidac Inovasi Teknologi (DUMI) dalam penyaluran kredit sektor ritel dengan skema channeling. PT. Fidac Inovasi Teknologi merupakan salah satu perusahaan dengan platform teknologi finansial yang memberikan layanan berupa pinjaman, program kewirausahaan untuk pemasukan tambahan dan pembiayaan pembelian rumah tinggal bagi pegawai dengan masa kerja tertentu.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penerusan Pinjaman (channeling) antara bank bjb dengan PT. Fidac Inovasi Teknologi, yang ditandatangani di Jakarta, Kamis (13/10).

PKS ditandatangani oleh Rudy Purwadhi selaku Pemimpin Divisi Kredit Ritel bank bjb dan Harry Fardan Zaini selaku Direktur PT. Fidac Inovasi Teknologi, dengan disaksikan Ade Suhud selaku Komisaris PT. Fidac Inovasi Teknologi.

Secara terpisah, Suartini menyampaikan, kolaborasi dan sinergi saling menguntungkan antara bank bjb dan PT. Fidac Inovasi Teknologi sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan bisnis di sektor ritel dan mempercepat penetrasi pasar guna meningkatkan market share bank bjb. Juga, sejalan dengan POJK No 10 tahun 2022 bahwa Penyelenggara, dalam hal ini PT. Fidac Inovasi Teknologi, dapat melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan dan lembaga non keuangan.

“Kerjasama ini merupakan bagian strategi bisnis dalam akselerasi pencapaian target, ekspansi pasar bank bjb,” ucap Suartini, dalam Siaran Pers. 

Disampaikan Suartini, bank bjb memastikan fasilitas pembiayaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk para pegawai yang juga menjadi target utama PT. Fidac Inovasi Teknologi.

Sektor ritel, di tengah pemulihan ekonomi, menunjukkan tren semakin baik. Karena itu, kerjasama ini merupakan bagian untuk terus mendukung pemulihan ekonomi.

Kerjasama dengan mekanisme sharing fee ini diharapkan saling   menguntungkan kedua belah pihak dan tumbuh secara bersama-sama demi mewujudkan sinergi industri keuangan Indonesia.

Kerjasama ini juga sebagai bagian dari upaya pengembangan bisnis sektor ritel bank bjb secara unorganik melalui pola channeling untuk melengkapi proses bisnis organik yang telah berjalan selama ini. Juga, mempercepat penetrasi pasar guna meningkatkan market share Kredit bank bjb.

Platform online seperti yang dimiliki PT. Fidac Inovasi Teknologi, juga diyakini akan mendorong pertumbuhan kredit bank bjb yang lebih cepat dan diharapkan akan membantu semakin mengakselerasi ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Pertumbuhan fintech yang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di masyarakat, bagi bank bjb, juga sebuah peluang yang dapat dioptimalkan melalui sinergi dan kolaborasi yang saling menguntungkan dibanding memposisikan fintech sebagai pesaing. 

Saat ini, pertumbuhan kredit bank bjb di sektor konsumsi, juga terus meningkat. Baik segmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN memiliki persentase pertumbuhan yang serupa. Meskipun inflasi naik dan juga dampak kenaikan BBM, permintaan kredit konsumsi bank bjb terus bertumbuh.

Suartini menegaskan, bank bjb terus melakukan inovasi, memperkuat sinergi, untuk mengakselerasi penyaluran kredit, termasuk di sektor ritel, seiring dengan tren pemulihan ekonomi dan semakin membaiknya konsumsi dan daya beli masyarakat. 

“Bagi bank bjb, sektor ritel memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan bisnis. bank bjb senantiasa menyelaraskan kepentingan bisnis agar bergerak dalam koridor pemulihan ekonomi. bank bjb fokus dalam penyaluran pembiayaan pada segmen korporasi dan komersial, juga sektor ritel, karena memiliki prospek positif untuk terus tumbuh,” katanya.***/pr

Pemerintah harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Penurunan Kualitas Pertalite

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah perhatikan keluhan masyarakat soal penurunan kualitas Pertalite. Selain itu, pemerintah harus mengambil sikap terkait hal itu. Sebab menurut Mulyanto, banyak masyarakat di media sosial yang mempermasalahkan hal tersebut.

“Harus diakui bahwa heboh penurunan kualitas Pertalite pasca kenaikan harga BBM bersubsidi belum selesai. Masih banyak warga yang melaporkan soal ini. Bahkan Netizen kembali diramaikan soal kabar BBM Pertalite disebut-sebut hanya memiliki kadar oktan atau RON 86, padahal seharusnya RON 90. Pemerintah harus meneliti masalah ini secara khusus. Karena aduan masyarakat sudah banyak dan perlu ada kejelasan,” ungkap Mulyanto sebagaimana dikutip dari dpr.go.id, Rabu(12/10/2022).

Meski Pertamina maupun Pemerintah Cq. Dirjen Migas, lanjutnya, sudah menjelaskan dan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap kualitas Pertalite ini. Namun nampaknya isu ini tidak mereda. Pemerintah harus menelusuri, menganalisis dan mencari penyebab dugaan penurunan kualitas Pertalite tersebut secara kompehensif.  Agar masyarakat dapat memahami. Bila tidak, maka yang muncul hanyalah keluhan ketidakpuasan terhadap sikap Pemerintah. 

“Ini tentu tidak baik, apalagi di akhir-akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan memasuki tahun politik. Tidak bisa pemerintah defensif atau sekedar apologis dengan data-data hasil pengukuran kualitas Pertalite atau bahkan malah menyalahkan masyarakat. Pemerintah harus mendalami soal ini. Termasuk kemungkinan penyimpangan di tingkat depo atau SPBU,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penelitian secara mandiri. Namun memang hasilnya tidak bisa cepat didapat sebagamana pada penelitian di lembaga uji Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya banyak dilaporkan masyarakat, bahwa pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dikeluhkan masyarakat berupa dugaan terjadinya penurunan kualitas BBM jenis Pertalite. Dilaporan BBM jenis ini berubah warna menjadi lebih cerah, boros dan akselerasinya lemah. Bahkan ada dugaan, bahwa kualitas Pertalite lebih rendah dari Revvo-89, BBM non subsidi yang beroktan lebih rendah.***/ebn