Category: Ekonomi & Bisnis

Kunjungan Wisman ke Indonesia Hingga Oktober 2022 Lampaui Target

JAYAKARTA NEWS – Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sampai Oktober 2022 sudah sebanyak 3,92 juta kunjungan. Angka tersebut melebihi target kunjungan wisman ke tanah air tahun ini yakni berkisar antara 1,8 juta-3,6 juta.

Dikutip dari Laman Kemenparekraf, Kamis (8/12) , Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan capaian itu menunjukkan kepercayaan wisman terhadap pariwisata Indonesia semakin baik.

Menparekraf Sandiaga menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di acara Syukuran Tim Media KTT G20, yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

“Berarti sudah melewati target 3,6 juta batas atas. Dan jika momentum ini terus kita tingkatkan, maka akan bisa menembus lebih dari 5 juta kunjungan wisatawan mancanegara,” ujar Menparekraf Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga juga mengungkapkan saat ini Australia tidak lagi menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan kunjungan wisman terbanyak.

“Di sini ada perubahan yang semula Australia nomor 1 sekarang Malaysia menduduki peringkat pertama. Selanjutnya di nomor dua baru Australia, Singapura nomor 3, Timor Leste tembus top five, dan India peringkat lima,” kata Menparekraf Sandiaga.

Selain itu, occupancy rate atau tingkat hunian kamar juga berhasil mencapai angka di atas 50 persen. Menparekraf Sandiaga pun optimistis jika momentum ini bisa maksimalkan dengan baik, maka bukan hanya tahun 2022 kunjungan wisman mampu melebihi target, tapi target kunjungan wisman antara 3,6 juta – 7,2 juta di tahun 2023 juga bisa tercapai.

“Kami yakin kalau pun ada ancaman resesi tapi kita akan mampu untuk menghadapinya,” ujar Sandiaga.

Di samping itu, Menparekraf Sandiaga berpesan kepada seluruh pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menyambut momentum libur natal dan tahun baru 2022/2023. Mengingat cuaca yang sedang ekstrem dan rawan bencana.

“Saya baru saja mendapat arahan dari Presiden, karena ada peningkatan anomali cuaca, curah hujan, ada kemungkinan tanah longsor, gempa, maka kita harus mewaspadai, kita harus hati-hati dan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) harus kita kedepankan,” kata Sandiaga.

Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga  mengapresiasi masa uji coba Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Seperti diketahui, TMII baru saja selesai direvitalisasi dan saat ini telah dibuka kembali secara terbatas.

“Kami juga mengapresiasi uji coba pembukaan TMII yang telah mampu untuk menciptakan suatu destinasi yang terevitalisasi dengan pendekatan kendaraan ramah lingkungan melalui electric vehicle (EV). Beberapa tempat yang sangat akrab dengan sepeda serta opsi pembayaran cashless. Dan untuk liburan nataru, Taman Mini adalah salah satu yang akan menjadi favorit kunjungan para wisatawan,” ujar Sandiaga.

Turut hadir Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Marthini; Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani; serta para pejabat maupun staf Biro Komunikasi dan Direktorat Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf.***/uli

Pandemi (Masih) Mengamuk, Pianis Rudy Octave Jual Jamu

JAYAKARTA NEWS – Masa pandemi Covid 19 masih mengamuk, bidang penunjang kesehatan masyarakat mendominasi bisnis usaha kecil menengah ini. Banyak kalangan artis musik dan film banting setir ke usaha kuliner ini.

Di antara yang digemari dan menjadi pilihan utama adalah bisnis minuman keseharian masyarakat yaitu jamu. “Saya bersama dua teman, Nawangwulan dan Andri menerjuni bisnis jamu dengan trade mark Stasiun Jamu. Modalnya kita patungan bertiga sekitar 100 juta rupiah,” kata pianis Rudy Octave kepada penulis, baru-baru ini.

Kenapa jamu? “Jamu adalah minuman tradisional masyarakat. Semua orang kenal dan pernah minum jamu. Bahan dasarnya yaitu rempah-rempah juga enggak sulit diperoleh,” urai Rudy Octave yang pernah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pianis yang memainkan piano terlama (14 jam) di Mal Grand Indonesia, tahun 2008.

Ada lima macam jamu yang diproduksi dan dijual di gerai Stasiun Jamu miliknya: kunyit asam, jahe jeruk, rosella sereh, serta bir pletok. Masing-masing jenis jamu dijual Rp 30 ribu rupiah.

“Kami sudah diminta membuka gerai dalam pameran Jamsostek di JCC,”  ungkap Rudy Octave. Biasanya, dia sendiri yang meracik jamu di hadapan pengunjung. “Anak-anak muda milenial paling doyan minum Bir Pletok, ‘wine’ nya orang Betawi.

Sekalipun namanya bir, tapi tidak memabukkan dan halal diminum. Kata pletok dari bunyi yang jika dikonsumsi menimbulkan bunyi pletok-pletok,” cerita Rudy tertawa.

Rudy Octave (kiri), menjajakan jamu. (foto : Stasiun Jamu)

Dijelaskan, semua minuman jamu yang dijual tidak bikin mabuk, karena sudah didaftarkan di MUI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kemenkes. Stasiun Jamu juga tidak menjual kopi dan teh. “Kopi manfaatnya 3, mudaratnya 5. Demikian pula teh, ada yang suka ada yang enggak boleh minum teh. Ada orang diharuskan dokter wajib minum air putih seumur hidup, ini yang paling aman,” beber Rudy lagi.

“Meski saya alih profesi menjadi penjual jamu, tapi dunia musik tidak saya tinggalkan,” imbuh Rudy yang selama dua bulan pernah bermain musik di Belanda, Jerman, Prancis, Belgia dan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Anda sudah go internasional via musik rap dan musik tradisi ke Eropa, lalu kapan mengusung jamu ke sana ?

“Ada passion ke sana, tapi belum kesampaian. Terlebih lagi, di beberapa negara Asia mulai terjangkit lagi pandemi dengan nama turunannya yang lain. Doakan saja semoga saya berhasil menembus pandemi dan mempromosikan jamu ke benua Asia dan Eropa,” timpal Rudy Octave optimistis.

“Kami coba mengubah pandangan dan kerangka berpikir kaum muda ihwal rasa jamu dengan panggilan JAMU ENAK. “Target kami, semoga kami bisa break event point tahun depan,” pungkas Rudy Octave berharap. (pik)

Stand “Stasiun Jamu”. (foto: stasiun jamu)

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,3% Tahun Depan Bakal Ditopang Investasi

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia memiliki kemampuan untuk terus mengakselerasi pemulihan perekonomian.Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%.

“Hal ini sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7% hingga 5,1% dari berbagai lembaga internasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global,” kata Menko Airlangga.

Proyeksi senada diluncurkan oleh Centre of Reform Economics CORE, yang memproyeksikan ekonomi nasional di tahun 2023 mampu tumbuh 4,5 hingga 5,0%.

“Pada 2023, kita prediksikan sudah kembali ke kondisi pra-pandemi, di mana investasi kembali ke nomor dua dan pertumbuhan investasi di Indonesia diperkirakan tidak akan banyak terganggu tekanan ekonomi global,” kata Direktur Eksekutif CORE M.Faisal, Rabu (7/12/2022).

Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap kuat, angka inflasi menurun dan menariknya pada tahun depan, sejalan dengan melemahnya daya dorong ekspor, investasi kembali menjadi sumber pertumbuhan terbesar kedua bagi PDB nasional.

“Yang menjadi penopang kedepan itu sebetulnya trend investasi di 2023, karena satu kita perkirakan konsumsi domestik masih kuat, maka industri manufaktur sektor sekunder itu juga masih mengalami ekspansi dan artinya dari investasi masih prospektif,” jelas Faisal.

Kemudian, selama pandemi, khususnya sepanjang tahun 2020, industri manufaktur secara agregat terus tumbuh. Kemudian sekarang ini, dimana masyarakat mulai beraktivitas, mobilitas tinggi, maka sektor jasa akan ikut tumbuh.

“Restriksi mobilitas sudah minimal harus nya dari sektor jasa itu sudah mulai meningkat kembali pertumbuhan, artinya prospek investasi cukup baik,” kata Faisal.

Salah satu industri yang sudah berkembang dan akan makin moncer di tahun depan adalah industri turunan, hilirisasi barang tambang, termasuk nikel. Hal ini senada dengan trend dunia menuju kendaraan hijau, dan juga geliat pemerintah indonesia dalam produksi mobil listrik (EV).

Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat berbagai perizinan investasi serta pengembangan ekosistem hulu dan hilir dari Electric Vehicle (EV) mulai dari baterai hingga industri otomotif berbasis EV, perencanaan roda 4 atau roda 2, perencanaan ekosistem, maupun insentif yang perlu diberikan.

”Oleh karena itu, terkait dengan ekosistem ini diminta untuk mendalami berbagai komoditas baik itu bauksit, alumunium, maupun nikel beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, cobalt, mangan, dan komoditas lain,” pungkas Menko Airlangga.

Tumbuh 5,3%

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam menilai pemerintah masih realistis ketika memasang proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,3 persen. “Menurut saya realistis,” tegas Piter.

Piter mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berada di rentang 4,8-5,3 persen. Sehingga ketika pemerintah memasang proyeksi pertumbuhan di anga 5,3 persen, hal itu masih bisa diterima.

“Saya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ada di kisaran 4,8-5,3 persen. Jadi kalau pemerintah memproyeksikan 5,3 persen itu adalah angka optimistis tetapi masih realistis,” tambahnya.

Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia berbeda dengan banyak negara lain. Indonesia lebih mengandalkan konsumsi domestik sebagai penopang utama perekonomian.

“Karena memang kondisi Indonesia berbeda dengan kondisi global. Perekonomian Indonesia lebih didukung oleh konsumsi domestik,” ujarnya.

Sedangkan ketika ekonomi global tengah suram dan harga komoditas cenderung naik, Indonesia cenderung mendapat keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Hal itu yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia optimistis bisa mencapai angka 5 persen kendati perekonomian global dihantui resesi.

“Sementara di sisi lain meskipun kondisi global suram tetapi Indonesia justru mendapatkan windfall dari kenaikan harga komoditas,” pungkasnya.***/din

Menkeu Hadiri Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahap II

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahap II di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (07/12).

BMN ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan dan Perguruan Tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga (K/L).

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyebutkan,  ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat. Hingga tahun 2021, tercatat nilai dari valuasi dan kualitas aset barang milik negara dan aset milik negara mencapai Rp11.454 Triliun.

“Nilai ini adalah hasil dari berbagai proses pembangunan. Ini adalah salah satu hasil karya nyata yang sebagian besar adalah dari Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Menkeu juga menyebut pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dimana sebagian pembangunan ini berasal dari uang negara, masyarakat, dan juga swasta. Menurutnya, pengunaan uang negara harus dipertanggujawabkan kepada publik melalui mekanisme APBN.

“Kita juga melihat APBN dibelanjakan untuk berbagai belanja-belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur. Kita juga tahu bahwa APBN juga berguna bagi masyarakat dalam berbagai bentuk belanja yang mereka bisa rasakan secara langsung maupun tidak langsung,” kata Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menyebut APBN dan negara selalu hadir untuk rakyat, dalam hal ini adalah kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Karena menurut Menkeu, negara yang maju adalah negara yang dapat memiliki kontrak sosial yang kuat dengan rakyatnya.

“Ini adalah bagian tugas mulia kita untuk terus menjaga, memelihara dan memperkuat tali kontrak sosial dengan rakyat dan juga bagian dari membangun kepercayaan masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan bahwa proses penghibahan ini dilakukan karena semua aspek membutuhkan sentuhan pembangunan, mulai dari jalan-jalan yang diberikan kepada pemerintah daerah, juga terdapat infrastruktur air bersih, air baku, waduk, jembatan, jalan-jalan nasional, mesin-mesin, hingga pada bangunan sekolah. Kesemuanya ini dikatakan Menkeu adalah merupakan bentuk dari membangun peradaban.

“Negara yang peradabannya tinggi dan punya tata kelola yang baik, pasti setiap aset yang dibangun selain disampaikan kepada publik dia akan dipelihara dan dimanfaatkan untuk publik. Jadi kalau teman-teman PUPR ini terus membangun kesadaran barang-barang milik negara harus dijaga bersama dan dimanfaatkan secara maksimal, sebetulnya Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik tapi yang paling penting adalah membangun peradaban,” ungkap Menkeu

Oleh karena itu, Menkeu berharap agar semua pihak yang menerima hibah ini akan dapat memelihara dan memanfaatkan aset tersebut secara maksimal, karena uang negara itu adalah juga uang rakyat sebagai bagian dari membangun peradaban dan kontrak sosial yang makin kuat berdasarkan asas akuntabilitas dan kepercayaan.

“Tolong titip barang milik negara tersebut. Walaupun sudah tidak di dalam neraca pemerintah pusat dijaga, pelihara, dimanfaatkan secara maksimal sehingga ini akan terus memperkuat apa yang disebut tata kelola dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah,” pungkasnya.***/mel

Indonesia Butuh 9 Juta SDM Digital

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja dalam bidang digital. Peluang yang besar ini mengingat tumbuh suburnya ekosistem digital.

“Kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun. Inilah tugas Kadin, akselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung SDM seluruhnya bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda kita,” tegas Menko Airlangga, akhir pekan lalu.

Memanfaatkan kondisi perekonomian nasional yang membaik saat ini dan ditambah dengan keuntungan memiliki bonus demografi yang diperkirakan terjadi hingga 2035, salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mengakselerasi ekonomi digital.

Dengan nilai ekonomi digitaldi kawasan ASEAN yang diproyeksikan mencapai USD 330 miliar pada tahun 2025, Indonesia harus ikut mengambil peluang termasuk dengan mempersiapkan sumber daya Manusia.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan, memang terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent. “Jadi memang masih terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent ini. Bahkan ada survei yang mengatakan ada 60 persen perusahaan Tekfin yang mengaku susah mendapatkan digital talent di bidang data programming dan data analysis,“ kata Nailul, Senin (5/12/2022).

Karena itu, mereka malah merekrut pekerja asing untuk dua posisi tersebut. “Makanya butuh integrasi pendidikan kita dengan kebutuhan teknologi. Ini yang sampai saat ini belum ketemu,” sebut Nailul.

Program Vokasi yang dilakukan pemerintah juga disebut bisa menyiapkan tenaga kerja digital. Pemerintah telah memiliki program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Lebih lanjut Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan,upaya penyiapan talenta digital yang didorong melalui investasi di bidang pendidikan saat ini telah dimulai dengan kehadiran Apple Academy di Indonesia.

Selain itu, IBM juga telah berencana untuk mendirikan Hybrid Cloud Academy di Batam. Di sisi lain, pembangunan data center yang merupakan infrastruktur digital yang paling penting dalam jangka pendek,juga tengah dilakukan di KEK Nongsa Digital Park dan diharapkan dapat menjadi Game Changer.

Infrastruktur

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri mengungkapkan akselerasi ekonomi digital menjadi keharusan ketika UMKM ingin naik kelas. Menurutnya, ketika UMKM mampu mengadopsi digitalisasi, maka akan terbuka peluang bagi UMKM untuk lebih berkembang.

“Saya setuju dengan Pak Menko kalau adopsi digitalisasi, baik tata kelola usaha, pemasaran, sampai pembayaran, tidak bisa dielakkan dan jadi bagian penting kalau UMKM mau naik kelas. Mereka bisa dapat vendor yang lebih luas, tata kelola usaha yang lebih efisien, dan bisa memasarkan produknya dengan lebih luas lagi,” ujarnya.

Meski demikian, potensi besar dari UMKM yang terdigitalisasi juga dibersamai dengan tantangan berat. Sarana dan prasarana digital harus segera dipersiapkan untuk mengakselerasi ekonomi digital yang mampu membuat UMKM naik kelas. Para pelaku UMKM juga bisa lebih cepat mengadopsi dan beradaptasi dengan iklim digital.

“Tapi tentunya hal ini bukan tanpa konsekuensi. Salah satunya adalah pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang mendukung. Seperti jaringan internet, support device yang dibutuhkan, hingga capacity building bagi para pelaku ini supaya bisa adopt dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga patut membuat kebijakan yang mampu memperkuat sisi permintaan, serta mendorong publik untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan dan kelayakan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman barang, ataupun bandara.

“Demand side juga harus diperkuat. Pelanggan juga harus mulai bergerak mengadopsi digitalisasi seperti pembelian, pembayaran, supaya environment-nya juga terbentuk,” ungkapnya.

Menurut Hanri, saat ini memang Indonesia masih mendapati ketimpangan penguasaan teknologi dengan negara Barat, namun ketika Indonesia mampu memaksimalkan dan mengupayakan aspek tersebut, maka UMKM akan lebih terfasilitasi untuk naik kelas.***/din

Inflasi Melandai, Mendagri: Keberhasilan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah

JAYAKARTA NEWS— Laju inflasi dalam negeri pada November 2022 melandai dibanding bulan sebelumnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, melandainya laju inflasi tersebut berkat keberhasilan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan inflasi. Dirinya mengapresiasi kinerja semua pihak terkait dalam menangani persoalan tersebut.

Berdasarkan catatan Mendagri, pada November 2022 inflasi secara nasional berada di angka 5,42 persen. Jumlah ini lebih rendah dibanding pada Oktober 2022 yang masih berada di angka 5,71 persen. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan kedua negara G20 yang inflasinya rendah setelah Jepang dengan inflasi 3,70 persen.

“Kalau (negara) yang lain-lain sudah tinggi, 18 negara G20 baik Amerika, kemudian Eropa, semua (inflasinya) di atas angka kita,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Mendagri menegaskan, tingkat inflasi secara nasional merupakan agregat kinerja dari tingkat pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, kata Mendagri, Presiden ingin agar penanganan inflasi dilakukan seperti saat menangani pandemi, yakni dievaluasi setiap minggu. Dengan begitu, semua pihak tetap peduli dan fokus menangani inflasi.

“Ini menyangkut masalah perut rakyat, kenaikan harga barang/jasa itu akan langsung berdampak kepada rakyat, oleh karena itulah perlu terus kita kendalikan,” tegas Mendagri.

Mendagri menegaskan, pihaknya konsisten menggelar Rakor Pengendalian Inflasi yang melibatkan stakeholder terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menghadirkan perwakilan daerah dengan angka inflasi rendah dan daerah yang laju inflasinya tinggi.

“Yang tertinggi kita ingin tahu masalahnya apa, yang terendah juga masalahnya apa. Kita ingin menciptakan iklim kompetitif (antarkepala daerah),” terangnya.

Dalam Rakor tersebut, hadir sejumlah pihak dari pemerintah pusat maupun Pemda yang tergabung secara luring dan daring. Hadir secara luring yakni Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan.

Sedangkan hadir secara daring, di antaranya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Heryanto Syahputra, dan Wadirtipideksus Kombes Pol Helfi Assegaf. Turut bergabung secara daring gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).***/ebn

Remintensi ke Negara Miskin dan Menengah turun

JAYAKARTA NEWS – Kiriman uang (remitensi) ke negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs) mengalami hambatan global pada 2022, tumbuh pada kisaran 5% menjadi $626 miliar. Capaian itu jauh lebih kecil dari peningkatan 10,2 persen pada tahun 2021.

Bank Dunia dalam belum lama ini merilis perkembangan pembangunan dan migrasi. Remitensi merupakan sumber pendapatan rumah tangga yang penting bagi negara-negara miskin dan berkembang. Kiriman uang buruh migran ke negara mereka, mengurangi kemiskinan. Uang mereka juga dapat meningkatkan gizi dan perbaikan berat lahir anak-anak di negara yang bersangkutan. Dana para buruh migran itu juga meningkatkan tingkat kehadiran sekolah untuk anak-anak dari rumah tangga yang kurang beruntung.

Penelitian menunjukkan bahwa pengiriman uang buruh migran membantu rumah tangga penerima untuk dapat membangun ketahanan melalui hal-hal seperti pembiayaan perumahan yang lebih baik dan mengatasi bencana kerugian.

Pada 2022, aliran remitansi ke daerah berkembang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan adanya pembukaan kembali rumah tangga negara penerima, pasca meredanya pandemi COVID-19, telah mendukung pekerjaan migran dan kemampuan mereka untuk terus menghidupi keluarga mereka di negara asal mereka.

Kenaikan harga, pada gilirannya, berdampak negatif pada pendapatan riil para imigran. Nilai pengiriman uang juga dipengaruhi oleh penguatan rubel, yang berarti nilai yang lebih tinggi dalam dolar AS untuk pengiriman uang dari Rusia ke Asia Tengah.

Dalam kasus Eropa, euro yang lebih lemah memiliki efek sebaliknya pada penilaian dolar AS untuk pengiriman uang ke Afrika Utara dan tempat lain. Di negara-negara dengan kekurangan nilai tukar mata uang dan nilai tukar yang berfluktuasi, pengiriman uang yang terdaftar secara resmi telah menurun, karena pengiriman uang telah beralih ke saluran alternatif yang menawarkan tarif yang lebih baik.

“Imigran membantu meringankan pasar tenaga kerja yang ketat di negara penerima dan menghidupi keluarga mereka melalui pengiriman uang. Kebijakan jaminan sosial yang inklusif telah membantu karyawan mengelola pendapatan dan ketidakamanan pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut memiliki dampak global melalui pengiriman uang dan harus dipertahankan, kata Michal Rutkowski, direktur perlindungan sosial dan ketenagakerjaan Bank Dunia.

Secara regional, Afrika paling terpukul oleh krisis simultan, termasuk kekeringan parah dan kenaikan harga energi dan pangan. Pengiriman uang ke Afrika sub-Sahara diperkirakan meningkat sebesar 5,2 persen, dibandingkan dengan 16,4 persen tahun lalu.

Di tempat lain, pengiriman uang diperkirakan meningkat sebesar 10,3% ke Eropa dan Asia Tengah, di mana kenaikan harga minyak dan permintaan pekerja migran di Rusia akan mendukung pengiriman uang selain efek nilai tukar.

Di Ukraina, pengiriman uang diperkirakan tumbuh sebesar 2%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, karena pengiriman uang dikirim ke negara tuan rumah mereka untuk Ukraina dan pengiriman uang manual cenderung meningkat. Pertumbuhan arus pengiriman uang diperkirakan sebesar 9,3% di Amerika Latin dan Karibia, 3,5% di Asia Selatan, 2,5% di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan 0,7% di Asia Timur dan Pasifik. Pada tahun 2022, India menjadi negara pertama yang menerima lebih dari $100 miliar dalam pengiriman uang tahunan.

Sebagai ciri khusus dari migrasi yang disebabkan oleh iklim, catatan Bank Dunia menyatakan bahwa meningkatnya tekanan perubahan iklim, mendongkrak migrasi di dalam negara dan melemahkan mata pencaharian. Yang termiskin cenderung paling menderita, karena mereka sering kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk beradaptasi atau pindah.

Penelitian juga menunjukkan bahwa migrasi dapat berperan dalam memerangi dampak iklim, misalnya melalui perlindungan terhadap bencana dan juga melalui pengiriman uang dan bentuk dukungan lain kepada rumah tangga yang terkena dampak. Perubahan dalam norma hukum internasional dan kerangka kelembagaan untuk migrasi mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan migrasi terkait iklim, terutama dalam konteks mobilitas lintas batas, misalnya di negara kepulauan kecil.

“Sepanjang sejarah, orang telah menanggapi memburuknya iklim dengan bergerak untuk bertahan hidup. Merencanakan migrasi yang aman dan teratur sebagai bagian dari strategi adaptasi sangat penting untuk mengelola pergerakan di daerah yang terkena dampak serta masuknya orang ke komunitas tuan rumah,” kata Dilip Ratha , direktur Global Knowledge Partnership, Migration. dan Development (KNOMAD).

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa biaya pengiriman uang sebesar $200 secara internasional ke LMIC tetap tinggi, rata-rata 6% pada kuartal kedua tahun 2022, menurut Global World Price Database. Yang termurah adalah pengiriman melalui operator seluler (3,5%), tetapi pangsa saluran digital kurang dari 1% dari total volume transaksi.

Teknologi digital memungkinkan layanan pengiriman uang jauh lebih cepat dan lebih murah. Namun, beban untuk mematuhi peraturan APU/PPT terus membatasi masuknya penyedia layanan baru ke bank koresponden. Peraturan ini juga mempengaruhi layanan transfer uang digital untuk imigran. Tren referensi regional.(*/sm)

Inflasi Melandai, Momentum Bagus Jelang Nataru 2023

JAYAKARTA NEWS— Inflasi November 2022 melandai dari tingkat inflasi bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42% (yoy), menurun dibanding inflasi bulan Oktober 2022 sebesar 5,71% (yoy).

Penurunan ini ditopang inflasi Volatile Food (VF) yang menurun karena extra effort pengendalian inflasi seluruh pihak di tengah inflasi Administered Prices (AP) yang masih tinggi. Sementara secara bulanan, pada November tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm).

“Pencapaian inflasi Indonesia masih tetap terkendali di tengah tren inflasi tinggi yang masih terjadi di berbagai negara. Seperti Uni Eropa saat ini inflasinya tercatat sebesar 10% (yoy) pada November 2022. Kemudian India dan US yang realisasi inflasinya masing-masing tercatat sebesar 6,77% (yoy) dan 7,7% (yoy),” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai pelandaian inflasi pada November 2022 menjadi modal yang baik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Pasalnya, akhir tahun identik dengan kenaikan harga berbagai macam kebutuhan.

“Ini modal yang cukup baik mengingat akhir tahun sudah mulai naik harga-harga kebutuhan secara umum. Harga telur udah mulai menanjak ini,” tegasnya, Jumat (2/12/2022).

Berdasarkan komponen, volatile food tercatat mengalami deflasi sebesar -0,22%% (mtm) atau 5,70% (yoy). Beberapa komoditas pangan yang menyumbang terhadap inflasi November yakni telur ayam ras, tomat, beras, tempe, tahu mentah dan bawang merah. Sementara komoditas yang menyumbang andil deflasi m-to-m yakni cabai merah dan cabai rawit masing-masing sebesar -0,08% dan -0,03%. Harga telur mengalami kenaikan disebabkan pasokan yang terbatas di tengah peningkatan permintaan sepanjang November.

Nailul mengungkapkan inflasi bulan November 2022 lebih utama disumbang oleh sektor transportasi dibanding sektor pangan.

“Inflasi bulan November ini masih disebabkan oleh transportasi mas yang inflasinya masih di angka 15 persen. Sedangkan inflasi makanan, minuman, dan tembakau berada di angka 5,87 persen,” tambahnya.

Menurutnya, kenaikan BBM beberapa saat lalu masih menyisakan dampak ganda pada sektor transportasi.

“Jadi memang dampak domino kenaikan harga BBM sudah mereda, namun efek ke transportasi masih terjadi hingga kini,” pungkasnya.

Dampak Positif Nataru

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Airlangga Rudi Purwono mengatakan, ada dampak positif dari hari raya Natal dan Tahun Baru untuk perekonomian Indonesia. Masyarakat yang bergerak, meningkat konsumsinya akan membuat perekonomian berputar meski harga sudah pasti akan naik.

“Kondisi pada bulan Desember, dimana ada Natal dan Tahun Baru. Kondisinya masyarakat beraktivitas, berlibur, akan menunjang proses meningkatkan permintaan dan akan menggerakkan ekonomi, konsekuensinya memang tentu harga agak naik keatas,” kata Prof Rudi, Jumat (2/12).

Bagi Rudi, pergerakan masyarakat di moment Nataru menjadi pendorong perekonomian yang bagus, dan bisa dinikmati oleh semua pihak.

“Sisi positif, ekonomi bergerak, tetapi harapan kota ekonomi bergerak juga dinikmati UMKM, mikro kecil dan menengah. Tidak hanya usaha besar. Contoh misalnya hotel, bukan cuma hotel besar, losmen juga. Potensi usaha kecil makanan, oleh-oleh,“ sebut Prof Rudi.

Selain itu, produsen maupun pengusaha juga jangan main harga terlalu besar, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang tumbuh.

Sementara itu, dia meminta pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan bahan pokok jelang libur Nataru. “ Harapan kami, pemerintah menjaga ketersediaan barang yang terutama berkaitan dengan volatile food, misal beras, daging, bumbu dapur, minyak goreng,” jelas Prof Rudi.

Selama barang tersedia, daya beli masyarakat juga akan terus ada. Soal inflasi, Prof Rudi mengatakan bulan Desember, inflasi bisa berada sampai 6%. Ini adalah angka yang moderat dan dapat dikelola.

“Mobilitas mulai makin baik, mulai melakukan perjalanan, leisure, dengan adanya peningkatan permintaan, dicirikan dari inflasi yang bergerak masih dalam koridor yang bisa dikendalikan oleh otoritas yaitu Bank Indonesia dan pemerintah.***/din

Mendagri Minta Realisasi Anggaran Ditingkatkan dan Pertajam Program

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara simbolis kepada jajaran Pejabat Eselon I Kemendagri serta BNPP. Penyerahan tersebut dilakukan Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (1/12/2022).

Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan, penyerahan DIPA 2023 tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda serupa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (1/12/2022) pagi. Dalam kegiatan itu, Presiden menyerahkan DIPA 2023 secara simbolis kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).

Mendagri mengaku bangga lantaran Kemendagri menjadi salah satu dari 14 K/L yang DIPA-nya diberikan langsung oleh Presiden Jokowi. Diberikannya DIPA secara langsung tersebut didasarkan oleh sejumlah kriteria tertentu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di lain sisi, Mendagri mengapresiasi torehan realisasi anggaran Kemendagri TA 2022. Berdasarkan data yang dikantongi per 30 November 2022, rata-rata capaian realisasi tersebut berada di angka 88,24 persen. Hal ini berada di atas rata-rata nasional yakni sebesar 79,15 persen. Dengan capaian tersebut, Mendagri meminta agar realisasi program jajaran komponen Kemendagri terus ditingkatkan. Program-program yang belum optimal, diminta untuk dipertajam dan dimaksimalkan.

“Nah ini memerlukan kerja keras kita semua. Dari data-data yang ada, khusus Kemendagri kita sudah tahu sendiri. Ini sudah saya sharing langsung ke teman-teman di Kemendagri, BNPP, maupun langsung kepada pimpinan komponen, tolong saya minta atensi betul (realisasi) yang masih rendah,” ujar Mendagri.

Selain itu, Mendagri mengimbau agar dalam pelaksanaannya, program-program tidak sekadar direalisasikan, tetapi juga harus mencapai target kinerja masing-masing. Jajaran Kemendagri dan BNPP, tambah Mendagri, masih memiliki waktu 1 bulan untuk mengoptimalkan langkah tersebut.

Dia menerangkan, di tahun 2023, pemerintah telah menentukan prioritas anggaran. Hal ini untuk menghadapi berbagai situasi yang terjadi seperti tahun politik dan sebagainya. Selain itu, anggaran juga ditekankan kepada penguatan sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kemudian yang kedua adalah mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah sosial. Maka pemerintah juga memprioritaskan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat, bansos, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam laporannya menyampaikan, rata-rata realisasi anggaran Kemendagri bila dibandingkan dengan tanggal yang sama mengalami kenaikan. Menurut data per 30 November 2022, capaiannya yakni sebesar 88,24 persen. Sedangkan pada 30 November 2021 yaitu 82,29 persen.

“Kalau kita bandingkan dengan tanggal dan bulan yang sama pada tahun lalu, maka kita lihat kinerja anggaran kita berbasis serapan anggaran, maka hari ini kita lebih dianggap berkinerja dari tahun lalu. Karena pada tanggal yang sama tahun lalu serapan kita 82,29 persen, sedangkan di tahun ini 88,24 persen,” jelasnya.

Puan Dorong Kadin Perkuat UMKM Agar Usaha Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

JAYAKARTA NEWS— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional esok hari, 2 Desember 2022. Ketua DPR RI Puan Maharani pun berharap agar Kadin memperkuat usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memperkuat perekonomian bangsa.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara Welcome Dinner Rapimnas Kadin 2022 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12/2022) malam. Hadir didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kesehatan Charles Honoris, Puan didapuk menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan sambutan.

“Rapimnas Kadin 2022 memiliki peran strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat upaya pemulihan dunia usaha dan perekonomian nasional, serta mengantisipasi situasi dan kondisi ekonomi yang akan dihadapi pada tahun 2023,” kata Puan.

Seperti diketahui, indikator-indikator proyeksi ekonomi global memperlihatkan pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Prediksi akan terjadinya resesi menjadi salah satu tantangan perekonomian dunia.
 
Walaupun terdapat berbagai tantangan dan gejolak global, Indonesia disebut tetap memiliki optimisme dengan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kata Puan, kekuatan perekonomian nasional ditopang oleh peran UMKM yang sangat strategis.

“UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian,” lanjut Puan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM Indonesia saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB (produk domestik bruto) sebesar 61,97% atau senilai lebih dari Rp 8.500 triliun. Kontribusi UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.
 
Meski begitu, Puan memandang masih banyak permasalahan dan kendala yang sering dialami UMKM.

“Jika tidak diatasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, atau bahkan gulung tikar,” sebutnya.

Puan lantas memaparkan beragam permasalahan UMKM yang perlu diatasi tersebut. Mulai dari kesulitan dalam pengurusan perizinan, sulitnya akses permodalan, strategi pemasaran, distribusi barang, hingga optimalisasi platform digital.

Oleh karenanya, Rapimnas Kadin 2022 yang mengangkat tema ‘Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju’ dinilai menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM.

“Orang kalau mikir Kadin pasti mikir usaha yang gede-gede, tapi Kadin yang sekarang jangan lupa dengan UMKM yang menyangga perekonomi nasional,” tegas Puan.

Sebelum membangun kekuatan UMKM yang lebih maksimal, Kadin diharapkan untuk lebih dulu terkonsolidasi. Baik secara program, kepengurusan, dan pendanaan.

Mantan Menko PMK ini menyatakan, urusan UMKM memang telah ditangani oleh banyak pihak, dari kementerian/lembaga, bank himbara, CSR perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Akan tetapi, sebut Puan, masih diperlukan sinergi dan kolaborasi yang bermuara pada terbangunnya ekosistem UMKM yang kuat.

“Sinergi Kadin dengan stakeholder UMKM, Kementerian/lembaga terkait, diharapkan dapat membangun ekosistem dunia usaha yang berdaya saing,” kata peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan itu.

“Kadin yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam dunia usaha, dapat ikut memperkuat ekosistem UMKM, dengan menjadi katalisator,” tambah Puan.
 
Sebagai katalisator, Kadin dinilai mempertemukan seluruh potensi stakeholder UMKM untuk dioptimalkan dalam membangun ekosistem dunia usaha UMKM.

Program Pemerintah di bidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Infrastruktur, Pendanaan KUR dan lain-lain disebut dapat disatukan dalam ekosistem UMKM yang sesuai. Business processnya pun dinilai dapat difasilitasi oleh Kadin.

Cucu Bung Karno ini memastikan DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk memperkuat UMKM. Menurut Puan, DPR akan bersinergi dengan Pemerintah agar usaha lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Dan juga dapat berpentas di tingkat dunia,” ujarnya.

Dalam memperluas pasar, DPR telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2020 untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (CEPA), di mana substansi dalam UU tersebut antara lain membebaskan produk asal Indonesia yang masuk ke Australia dapat menikmati tarif bea cukai 0%.

“Dalam memperluas pasar di era digital, DPR RI juga mengesahkan UU tentang Perdagangan melalui sistem elektronik ASEAN. Selain itu, DPR juga memberikan dukungan anggaran bagi program pemerintah untuk UMKM,” terangnya.

Puan mengingatkan, dukungan DPR dan program Pemerintah yang ditambah dengan katalisator Kadin harus dapat bersinergi serta berjalan seiring searah dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing. Gotong royong diperlukan untuk membangun UMKM yang kuat.
 
“Melalui Rapimnas Kadin ini, diharapkan dapat menghasilkan solusi dan kerja nyata dalam memajukan UMKM indonesia agar dapat naik kelas, sehingga dapat lebih memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” ucap Puan.
 
Rapimnas Kadin 2022 ini juga dinilai dapat menjadi forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah. Kemudian antara pengusaha besar dan pengusaha kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi tanah air pasca pandemi Covid-19.

“Serta mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir,” katanya.
 
Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Kadin Indonesia sebagai payung organisasi dunia usaha diharapkan terus memperbaharui program kerja untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kadin pun diminta agar senantiasa memperkuat konsolidasi internal organisasi.
 
“Menjadi harapan kita semua, Rapimnas Kadin 2022 menghasilkan Kadin yang kuat untuk Indonesia Maju. Selamat melaksanakan Rapimnas Kadin Tahun 2022,” ucap Puan.

Usai menyampaikan sambutan, Puan kemudian berfoto bersama dengan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid dan jajaran Dewan Pertimbangan Kadin. Ketua-ketua Kadin daerah pun kemudian ikut maju ke depan untuk bisa berfoto bersama Puan.***/din