Terima Presiden Bank Dunia, Presiden Jokowi Bahas Reformasi Sistem Keuangan Global

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Presiden Bank Dunia Ajay Banga beserta delegasi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (04/09/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah isu untuk dibahas bersama dengan Presiden Banga, termasuk soal reformasi sistem keuangan global.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya menaruh harapan kepada Bank Dunia untuk bisa mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil.

“Saya yakin Presiden Banga menyadari berbagai kritik pada Bank Dunia, termasuk oleh Sekjen PBB terkait kurangnya perhatian pada kepentingan negara berkembang. Indonesia dan negara berkembang lain menaruh harapan besar kepada Anda untuk wujudkan sistem keuangan global yang lebih adil bagi semua, terutama bagi negara berkembang,” ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini situasi ketidakpastian global berpengaruh terhadap pembangunan di negara berkembang. Untuk itu, Presiden Jokowi memandang perlu adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menghadapi situasi tersebut.

“Saya ingin jajaki potensi kolaborasi Bank Dunia dengan Indonesia dan ASEAN untuk jawab tantangan tersebut,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Kepala Negara pun mendorong penguatan komitmen untuk merealisasikan pembiayaan dan investasi dalam transisi energi dan ekonomi hijau.

“Berbagai terobosan telah kami lakukan, termasuk pengembangan EBT dan upaya penerapan pajak karbon. Tapi tidak semua negara dapat penuhi kebutuhan pembiayaan hijau,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury.***/mel

Remintensi ke Negara Miskin dan Menengah turun

JAYAKARTA NEWS – Kiriman uang (remitensi) ke negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs) mengalami hambatan global pada 2022, tumbuh pada kisaran 5% menjadi $626 miliar. Capaian itu jauh lebih kecil dari peningkatan 10,2 persen pada tahun 2021.

Bank Dunia dalam belum lama ini merilis perkembangan pembangunan dan migrasi. Remitensi merupakan sumber pendapatan rumah tangga yang penting bagi negara-negara miskin dan berkembang. Kiriman uang buruh migran ke negara mereka, mengurangi kemiskinan. Uang mereka juga dapat meningkatkan gizi dan perbaikan berat lahir anak-anak di negara yang bersangkutan. Dana para buruh migran itu juga meningkatkan tingkat kehadiran sekolah untuk anak-anak dari rumah tangga yang kurang beruntung.

Penelitian menunjukkan bahwa pengiriman uang buruh migran membantu rumah tangga penerima untuk dapat membangun ketahanan melalui hal-hal seperti pembiayaan perumahan yang lebih baik dan mengatasi bencana kerugian.

Pada 2022, aliran remitansi ke daerah berkembang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan adanya pembukaan kembali rumah tangga negara penerima, pasca meredanya pandemi COVID-19, telah mendukung pekerjaan migran dan kemampuan mereka untuk terus menghidupi keluarga mereka di negara asal mereka.

Kenaikan harga, pada gilirannya, berdampak negatif pada pendapatan riil para imigran. Nilai pengiriman uang juga dipengaruhi oleh penguatan rubel, yang berarti nilai yang lebih tinggi dalam dolar AS untuk pengiriman uang dari Rusia ke Asia Tengah.

Dalam kasus Eropa, euro yang lebih lemah memiliki efek sebaliknya pada penilaian dolar AS untuk pengiriman uang ke Afrika Utara dan tempat lain. Di negara-negara dengan kekurangan nilai tukar mata uang dan nilai tukar yang berfluktuasi, pengiriman uang yang terdaftar secara resmi telah menurun, karena pengiriman uang telah beralih ke saluran alternatif yang menawarkan tarif yang lebih baik.

“Imigran membantu meringankan pasar tenaga kerja yang ketat di negara penerima dan menghidupi keluarga mereka melalui pengiriman uang. Kebijakan jaminan sosial yang inklusif telah membantu karyawan mengelola pendapatan dan ketidakamanan pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut memiliki dampak global melalui pengiriman uang dan harus dipertahankan, kata Michal Rutkowski, direktur perlindungan sosial dan ketenagakerjaan Bank Dunia.

Secara regional, Afrika paling terpukul oleh krisis simultan, termasuk kekeringan parah dan kenaikan harga energi dan pangan. Pengiriman uang ke Afrika sub-Sahara diperkirakan meningkat sebesar 5,2 persen, dibandingkan dengan 16,4 persen tahun lalu.

Di tempat lain, pengiriman uang diperkirakan meningkat sebesar 10,3% ke Eropa dan Asia Tengah, di mana kenaikan harga minyak dan permintaan pekerja migran di Rusia akan mendukung pengiriman uang selain efek nilai tukar.

Di Ukraina, pengiriman uang diperkirakan tumbuh sebesar 2%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, karena pengiriman uang dikirim ke negara tuan rumah mereka untuk Ukraina dan pengiriman uang manual cenderung meningkat. Pertumbuhan arus pengiriman uang diperkirakan sebesar 9,3% di Amerika Latin dan Karibia, 3,5% di Asia Selatan, 2,5% di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan 0,7% di Asia Timur dan Pasifik. Pada tahun 2022, India menjadi negara pertama yang menerima lebih dari $100 miliar dalam pengiriman uang tahunan.

Sebagai ciri khusus dari migrasi yang disebabkan oleh iklim, catatan Bank Dunia menyatakan bahwa meningkatnya tekanan perubahan iklim, mendongkrak migrasi di dalam negara dan melemahkan mata pencaharian. Yang termiskin cenderung paling menderita, karena mereka sering kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk beradaptasi atau pindah.

Penelitian juga menunjukkan bahwa migrasi dapat berperan dalam memerangi dampak iklim, misalnya melalui perlindungan terhadap bencana dan juga melalui pengiriman uang dan bentuk dukungan lain kepada rumah tangga yang terkena dampak. Perubahan dalam norma hukum internasional dan kerangka kelembagaan untuk migrasi mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan migrasi terkait iklim, terutama dalam konteks mobilitas lintas batas, misalnya di negara kepulauan kecil.

“Sepanjang sejarah, orang telah menanggapi memburuknya iklim dengan bergerak untuk bertahan hidup. Merencanakan migrasi yang aman dan teratur sebagai bagian dari strategi adaptasi sangat penting untuk mengelola pergerakan di daerah yang terkena dampak serta masuknya orang ke komunitas tuan rumah,” kata Dilip Ratha , direktur Global Knowledge Partnership, Migration. dan Development (KNOMAD).

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa biaya pengiriman uang sebesar $200 secara internasional ke LMIC tetap tinggi, rata-rata 6% pada kuartal kedua tahun 2022, menurut Global World Price Database. Yang termurah adalah pengiriman melalui operator seluler (3,5%), tetapi pangsa saluran digital kurang dari 1% dari total volume transaksi.

Teknologi digital memungkinkan layanan pengiriman uang jauh lebih cepat dan lebih murah. Namun, beban untuk mematuhi peraturan APU/PPT terus membatasi masuknya penyedia layanan baru ke bank koresponden. Peraturan ini juga mempengaruhi layanan transfer uang digital untuk imigran. Tren referensi regional.(*/sm)

Bank Dunia Komit Bantu Program Kesehatan RI

Pengalaman dari Jamkesmas, program asuransi kesehatan terbesar, bisa membantu Indonesia lebih siap untuk memberikan asuransi kesehatan universal pada tahun 2019. (Josh Esthey/The World Bank)

BANK  Dunia komit untuk menggelontorkan pinjaman US$ 150 juta sebagai  dukungannya terhadap upaya   Indonesia dalam mengusahakan perawatan kesehatan primer  untuk seluruh  warganya melalui tata kelola, akuntabilitas, dan pelayanan di sektor kesehatan yang lebih baik.

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia dalam pernyataan yang dimuat di laman Bank Dunia, menyebutkan bahwa  pinjaman baru sebesar US$ 150 juta itu akan digunakan untuk  Indonesian Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) Program , dimana  US$13,5 milyar akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Indonesia Sehat.

Bank Dunia mencatat, kondisi terkait sektor kesehatan di Indonesia  mengalami peningkatan pada tahun-tahun terakhir ini. Sebagai contoh.   angka harapan hidup meningkat, sementara terjadi penurunan angka kematian anak berusia di bawah lima tahun dari posisi 46 per 1.000 kelahiran pada 2002 menjadi 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2017. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki  angka tertinggi di dunia untuk program asuransi kesehatan sosial pembayar tunggal, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diperkirakan pada 2019 semua orang di Indonesia akan memiliki perlindungan di bawah JKN.

 

Namun Bank Dunia juga menyoroti  angka kematian ibu atau perempuan yang meninggal akibat proses kehamilan, persalinan, atau setelah melahirkan masih tergolong tinggi, yakni  126 per 100.000 kelahiran. Angka tersebut  mendekati level  rata-rata negara berpenghasilan rendah. Di pihak lain, Indonesia juga masih memiliki beban Tuberculosis ke dua tertinggi di dunia. Situasi ini menyebabkan  terjadinya lebih dari 10 persen kematian dini di Indonesia. Sejauh ini,  hanya sepertiga dari kasus yang terdeteksi.

“Kesehatan penting diperhatikan, agar Indonesia dapat memenuhi berbagai tujuan dimana warganya sehat dan makmur, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi pada pertumbuhan dan perkembangan negara yang luar biasa,” kata Rodrigo A. Chaves, World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste.

“Kinerja pelayanan kesehatan primer yang lebih baik akan meningkatkan tingkat kesehatan dari negara ini, yang merupakan komponen kunci dari modal manusia yang penting untuk kesuksesan Indonesia,” tambahnya.

Beberapa bagian dari Program Kunci di antaranya termasuk peningkatan kinerja, kapasitas, dan akuntabilitas pemerintah dan fasilitas kesehatan lokal, dan juga meningkatkan standar nasional dengan memperkuat akreditasi perawatan primer. Pelayanan lokal yang lebih baik, katanya,  juga dapat dicapai dengan meningkatkan orientasi kinerja dari pendanaan kesehatan termasuk JKN.

“Indonesia berkomitmen untuk mencapai jaminan kesehatan universal. Namun, untuk dapat melakukan ini, perlu dibahas berbagai hal dalam tata kelola, akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, dan pendanaan sektor kesehatan, yang merupakan fokus utama untuk Program ini, baik di tingkat nasional maupun lokal,” kata Nicholas Menzies, World Bank Senior Governance Specialist dan Vikram Rajan, World Bank Senior Health Specialist.

Dia menambahkan, program tersebut  akan berfokus kepada tiga provinsi tertinggal di Indonesia Timur: Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Ketiga wilayah itu kini sedang menghadapi tantangan atas  ketidakmerataan pada hasil upaya kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan primer yang bermutu, khususnya angka kematian anak berusia di bawah lima tahun, malnutrisi kronis, dan stunting.

Bank Dunia mengungkapkan, dukungan pihaknya  dalam sektor kesehatan di tanah air ini, merupakan komponen penting Kerangka Kerja Kemitraan Negara untuk Indonesia dari Grup Bank Dunia. Fokus program Bank Dunia adalah, pada prioritas pemerintah yang memiliki potensi perubahan besar.***