Saat membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal pengawasan DPR terhadap pelaksanaan Pemilu. Dalam acara yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, Puan meminta masyarakat Indonesia tidak lupa terhadap akar sejarahnya.
Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Paripurna perdana DPR Tahun Sidang 2023-2024 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Sidang Paripurna DPR ini digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hadir untuk menyampaikan secara langsung RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR. Setelah mengurai soal kinerja DPR dalam fungsi legislasi, Puan berbicara mengenai kerja-kerja DPR dalam fungsi pengawasan termasuk mengawal proses pelaksanaan Pemilu 2024.
“DPR RI juga akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan Pemilu yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023,” kata Puan.
Ditambahkannya, demokrasi dan Pemilu merupakan alat dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan lainnya, menurut Puan, adalah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
“Bahwa rakyat sentosalah tujuannya, bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan pun menekankan pentingnya demokrasi berjalan secara damai. Ia mengimbau seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia agar mengedepankan Pemilu damai demi menghindari terjadinya perpecahan.
“Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki,” sebut Puan.
“Perbedaan adalah alamiah. Persatuan adalah perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya. Jadi marilah kita jaga dan rawat Persatuan Indonesia,” imbuhnya.
Puan mengatakan, fondasi utama untuk membangun negeri adalah persatuan rakyat. Sebab tanpa persatuan rakyat, akan sulit bagi Bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan.
“Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Ojo Pedhot Oyot!” tegas Puan.
Istilah Ojo Pedhot Oyot sendiri memiliki arti setia pada sumbermu. Filosofi Jawa itu juga dapat dimaknai agar jangan mencabut atau memutus akar/sumber/asal usul maupun sejarah. Dalam konteks Pemilu, Puan ingin menyampaikan pesan agar seluruh rakyat Indonesia tetap setia pada nilai-nilai yang menyatukan kemajemukan bangsa.
“Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti, kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding,” pesannya.
“DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal Pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan secara demokratis, jujur dan adil,” sambung Puan.
Mantan Menko PMK itu mengatakan, DPR diamanatkan konstitusi untuk menjalankan tugas yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan Undang-Undang (UU). Selain itu, lanjut Puan, pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
“Harapan rakyat adalah kehidupannya yang semakin mudah, kesejahteraannya yang semakin meningkat, serta mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik,” ungkapnya.
Oleh karena itu, DPR melalui fungsi pengawasan disebut akan terus mengarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah. Pengawasan DPR juga penting dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterahkan rakyat.
“DPR RI pada masa sidang ini, akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat,“ tutur Puan.
Beberapa permasalahan yang akan dikawal DPR pada masa sidang ini adalah mengenai antisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian. DPR pun akan memberi perhatian lebih pada fenomena alam cuaca ekstrem El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.
Selanjutnya, DPR dipastikan akan mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN. Puan mengatakan, DPR juga menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, serta menekankan pentingnya pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif,” paparnya.
Di sisi lain, Puan menyinggung soal tugas diplomasi parlemen yang dilakukan DPR. Fungsi dan tugas ini merupakan upaya DPR dalam menjalankan misi untuk menujukkan kepada dunia, bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik.
“Bahwa Indonesia berkomitmen membangun tata sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial,” lanjut Puan.
DPR RI diketahui baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum AIPA (ASEAN Inter Parliamentary Assembly) ke-44 yang digelar di Jakarta pada 5 sampai dengan 11 Agustus 2023.
Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR disebut berfokus serta berperan penuh untuk menyukseskan Presidensi Indonesia di AIPA. Pertemuan AIPA Ke-44 dengan tema “Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN” sejalan dengan tema Keketuaan ASEAN, yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.
“Penyelenggaraan Sidang AIPA yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara ASEAN itu telah menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang,” terangnya.
Pada masa Persidangan ini, DPR pun akan menerima kehadiran delegasi asing, antara lain delegasi dari Armenia, Azerbaijan, dan Arab Saudi. Beragam kegiatan sidang parlemen internasional juga akan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen seperti Ninth Global Conference of Young Parliamentarians pada tanggal 14 sampai dengan 18 September 2023 di Hanoi, Vietnam.
“Serangkaian kegiatan diplomasi yang akan dilakukan DPR RI tersebut adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global,” tutup Puan.***din
