JAYAKARTA NEWS— Salah satu tantangan utama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke depan adalah terus menjaga kemandirian pangan nasional. Karena sejak awal tahun 2024, bangsa Indonesia menghadapi tantangan perekonomian yang cukup serius, berupa berkurangnya stok dan terjadinya kenaikan berbagai harga komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, telur, daging, dan lainnya.
Hal ini disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey di Manado, Sabtu (13/7/24).
“Pemerintah ke depan harus berupaya keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan menuju swasembada pertanian dan menjaga ketahanan pangan. Khususnya pada komoditas utama seperti beras, gula, kedelai dan jagung serta pemenuhan pasokan pakan untuk ternak, dan swasembada daging serta susu,” papar Bamsoet.
Menurutnya, kemandirian pangan nasional masih terbilang rapuh karena bangsa Indonesia belum bisa mandiri. Untuk menutup kebutuhan pokok rakyat, beberapa komoditas bahan pangan harus diimpor.
Tidak hanya beras, melainkan ada belasan komoditas pangan yang diimpor Indonesia, antara lain beras, kedelai, gula pasir, jagung, susu, daging hewan, sayur, buah dan tepung terigu.
“Sepanjang tahun 2024 pemerintah sudah memastikan untuk mengimpor 3,6 juta ton beras. Sementara, pada tahun 2023 total impor beras mencapai 3,5 juta ton. Indonesia mengimpor beras dari Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan dan India. Total permintaan atau konsumsi masyarakat akan beras diperkirakan 30,9 juta ton, tetapi volume produksi dalam negeri sering lebih rendah dari total permintaan itu,” paparnya.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, komoditas kebutuhan pokok lainnya yang juga selalu diimpor adalah kedelai sebagai bahan baku penganan tahu-tempe. Impor kedelai menjadi keharusan karena total volume produksi dalam negeri sama sekali tidak mampu memenuhi permintaan.
Data Badan Pusat Statistik per Desember 2023 menyebutkan bahwa volume produksi kedelai di dalam negeri hanya sekitar 555.000 ton. Sedangkan total kebutuhan atau permintaan pasar lokal mencapai 2,7 juta ton.
“Untuk itu perlu dilakukan kembali penataan infrastruktur pangan dengan menggunakan skema pertanian kolektif yang terorganisir, serta menghidupkan dan memberdayakan kembali koperasi petani,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Selain, tambahnya, perlu dilakukan pembangunan sistem lumbung pangan yang berkualitas guna mengelola sistem cadangan pangan, serta menata ulang tata niaga komoditas pangan agar berpihak pada petani dan memberikan pasar yang adil bagi pelaku usaha dan konsumen. ***/din
