JAYAKARTA NEWS— Sebuah desa di tepi danau Toba, Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara bergejolak. Persoalan pun bermuara pada sosok Sekretaris Desa. Atas situasi yang ada, Forum Masyararkat Desa Sitoluama pun menggelar pertemuan.
Hasilnya, Jumat (28/2/2025), Forum Masyarakat Desa Sitoluama (MDS) menuangkannya ke dalam surat aspirasi dan menyerahkannya kepada Ketua DPRD Kabupaten Toba, yang ditandatangani Corry Paroma Panjaitan selaku koordinator warga.
“Kami berharap wakil rakyat yang terhormat berkenan menerima dan mendengarkan keluhan warga Desa Sitoluama, melalui rapat dengar pendapat,” ujar Corry.
Dalam surat aduannya, Forum MSD meminta penggantian Sekretaris Desa Sitoluama, Melda Friska Sinurat. Ada sejumlah point yang dijadikan dasar. Pertama, mengacu ada Kode Etik ASN yang tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Silin Negara yang berisi pengaturan perilaku ASN.
“Tidak sepantasnya seorang Sekdes memperlakukan Kepala Desa secara kasar, tidak hormat, dan arogan di hadapan khalayak,” tutur Corry.
Seorang Sekdes sudah seharusnya bersikap hormat, sopan, empati, dan tanpa diskriminasi dalam melayani rakyat. Corry menambahkan, seorang Sekdes juga seharusnya menjaga perdamaian dalam bekerja agar tidak tercipta konflik kepentingan.
Point kedua yang disoal adalah lingkup tugas dan pekerjaan yang melampaui batas kewajaran. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa seharusnya memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Salah satu yang janggal adalah, tidak difungsikannya bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sekdes tidak seharusnya memegang dana desa secara fisik. Yang terjadi di Desa Sitoluama, Sekdes menguasai dana desa tidak saja dalam hal pengalokasian dan distribusi anggaran, tetapi juga menguasai dana desa secara fisik,” papar Corry.
Sikap arogansi Sekdes, bahkan “memakan korban”. Dua orang perangkat desa dikeluarkan dengan alasan absensi. Sementara, faktor ketidaknyamanan bekerja karena tutur kata kasar, tidak sopan dan arogan dari Sekdes, yang membuat perangkat desa mengeluh dan enggan ke kantor karena menjaga agar tidak menjadi konflik fisik.
“Penting sekali kami mengadukan masalah yang terjadi di desa kami, karena warga menyaksikan kata-kata tidak pantas, penghinaan, bahkan berbau SARA dengan merendahkan marga tertentu. “Jika tidak segera diambil tindakan, kami khawatir bisa memicu konflik terbuka,” ujar Corry.
Sikap dan perbuatan Sekdes menghasut warga, bahkan menjadi preseden. “Kami selaku Pembina Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Sitoluama, pun kena getah. Jalinan kerjasama untuk program uji coba makan bergizi bersama salah satu ormas menjadi gagal. Padahal, jika program ini berjalan, satu rupiah pun tidak memakai dana desa,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Forum MSD juga melihat upaya pembodohan oleh Sekdes dengan cara memangkas alokasi dana desa untuk tujuan mencerdaskan dan menambah ilmu pengetahuan masyarakat desa.
“Yang lebih memprihatinkan, pembagian bantuan pemerintah seperti BLT, PKH dijadikan alat untuk mengintimidasi warga, agar mengikuti segala perkataan Sekdes. Warga desa sangat resah karenanya,” tuturnya.
Sekdes Melda Friska Sinurat sudah bertugas di Desa Sitoluama sekitar 10 tahun. “Selama kurang lebih 10 tahun, masyarakat banyak yang menjadi saksi dan korban perlakuan kasar Sekdes. Kami tidak tahan lagi ditindas, diinjak-injak haknya. Situasi ini sudah sampai batas kesabaran kami. Kami melawan,” tegasnya.***
