Angkot Mogok di Bogor, Walikota Sibuk Urus Taman

DEMONSTRASI ratusan pengemudi moda angkutan kota (angkot)  di Kota Bogor, Senin (20/3) melumpuhkan sebagian besar aktifitas warga. Janji pimpinan daerah akan mem-back-up dengan angkutan pengganti tidak tampak terkoordinasi dengan baik di lapangan. Akibatnya banyak penumpang , karyawan, pelajar dan mahasiswa terlantar.

Bahkan hingga sore hari aktifitas angkutan masih pulih. Tampak puluhan angkot 16 yang melayani rute Jl Soleh Iskandar Salabenda berjejer di atas Jl Under-pass,  mogok tidak mau melayani puluhan pelajar dan karyawan yang kecewa. Mereka sempat beradu alasan dengan para sopir yang tetap tidak mau jalan. Beberapa pengemudi menjawab protes masyarakat dengan menyilangkan lengannya di atas kepala tanda mereka tetap mogok.

Salah satu aktivis pemuda Kota Bogor Rudi Zaenudin kecewa dengan kerja Walikota dan jajaran Dinas Perhubungan. “Ini akibat ada perubahan trayek angkot secara besar-besaran. Rerouting angkot kurang sosialisasi akibatnya ya seperti ini,  masyarakat jadi korban, ” jelas Ketua KNPI Kecamatan Tanah Sareal ini kritis.

Seorang karyawati Univesiitas Ibnu Khaldun Bogor mengatakan kecewa dengan demo ini.  “Angkutan masal Trans Pakuan sudah mogok operasi,  sekarang ngurus angkot juga belum benar.  Walikotanya asyik ngurus taman saja,” jelas ibu yang tidak mau identitasnya ditulis.

Dia juga amat kecewa karena angkutan online juga tidak berani mengangkut penumpang. Mereka  diintimidasi para sopir angkot.

Seorang karyawati Jogya Departemen Store sampai terisak menangis tak kuasa menahan kecewa karena menunggu angkutan tak kunjung datang. Beberapa pimpinan instansi pemerintahan yang dihubungi Jayakartanews mengakui banyak karyawan terlambat ke kantor.  “Ada beberapa karyawan saya yang tidak ikut apel pagi,” aku seorang Kepala Dinas.

Menurut Rudi Zaenudin semestinya angkutan publik ditangani secara baik dan profesional oleh pemerintah. Karena kalau sudah seperti ini terkesan pemerintah dalam kendali pengusaha angkutan.  Mogok massal pengemudi angkot seperti di Kota Bogor ini menandakan regulasi dan pengawasan pemerintah lemah terhadap sistem pengaturan moda transportasi perkotaan. ***