JAYAKARTA NEWS— Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri rapat koordinasi perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Kemenko Perekonomi Jakarta Pusat, Selasa 28 April 2026.
Kehadiran Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmen Kementerian P2MI dalam mendukung visi besar Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang akselerasi program ekonomi nasional.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh jajaran menteri bidang perekonomian guna membahas langkah strategis dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan geopolitik global, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz yang mulai memengaruhi stabilitas harga bahan baku industri domestik.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin mencermati pembentukan lima Kelompok Kerja (Pokja) Satgas yang akan menangani terobosan strategi hingga perdagangan internasional.
Peran Kementerian P2MI dianggap krusial, mengingat pekerja migran merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar yang secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Langkah terpadu ini sangat penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tanpa hambatan. Kami di Kementerian P2MI fokus pada transformasi perlindungan pekerja migran agar mereka menjadi subjek ekonomi yang produktif bagi pembangunan nasional,” ujar Menteri Mukhtarudin, dilansir Humas KP2MI.
Sinergi Antar-Lembaga
Kehadiran Menteri Mukhtarudin dalam Satgas ini juga menandai era baru koordinasi lintas kementerian yang lebih solid.
Dengan transformasi kelembagaan yang tengah dilakukan di KemenP2MI, keterlibatan aktif dalam satgas percepatan ekonomi diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja yang lebih transparan dan efisien, sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.
Diketahui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hasil rapat tadi juga menghasilkan beberapa keputusan yang sudah dlaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu langkah konkret yang diputuskan adalah pemberian insentif bagi industri petrokimia melalui pembebasan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari 5% menjadi 0%.
Struktur Operasional: 5 Kelompok Kerja (Pokja)
Untuk memastikan efektivitas kerja, Satgas ini dibagi ke dalam lima kelompok kerja dengan fokus spesifik:
Pokja Terobosan Strategis: Fokus pada inovasi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Poka Percepatan Implementasi: Menangani penyelesaian hambatan (debottlenecking) secara terintegrasi.
Pokja Regulasi & Penegakan Hukum: Penguatan aspek kelembagaan dan kepastian hukum.
Pokja Kerja Sama Internasional: Mengelola perdagangan dan hubungan ekonomi luar negeri.
Pokja Monitoring & Anggaran: Pengawasan evaluasi dan efisiensi penggunaan dana.
Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II. Kemudian Wakil Ketua I dan II masing-masing dijabat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Pemerintahan Kabinet Merah Putih optimistis bahwa dengan monitoring ketat dan evaluasi berkala dari seluruh anggota Satgas, berbagai hambatan regulasi dan operasional dapat segera diatasi dalam waktu singkat. (*/di)
