JAYAKARTA NEWS— Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisik (BMKG) mencatat El Niño saat ini telah berada pada kategori kuat dan berpotensi menjadi kategori sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan membuat musim kemarau tahun ini lebih kering dan lebih panjang, terutama pada Agustus hingga September.
Mengutip laman BMKG, El Niño bukanlah musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak musim kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan.
Dampaknya dapat meningkatkan risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta memengaruhi sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi, BMKG telah menyampaikan prediksi El Niño sejak Maret 2026 sehingga kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan langkah mitigasi.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat respons lintas sektor menghadapi El Niño di tahun 2026 melalui penyediaan informasi iklim yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.
Menurutnya, El Niño merupakan tantangan pembangunan yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, kehutanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, informasi iklim perlu menjadi dasar pengambilan keputusan agar setiap sektor dapat melakukan langkah antisipasi sebelum risiko berkembang menjadi bencana.
“El Niño merupakan tantangan yang berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. Membangun ketahanan menghadapi El Niño memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor yang didukung oleh informasi iklim yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Faisal dalam Dialog Nasional bertajuk “Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Niño Kuat” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Ia menambahkan, layanan BMKG kini dirancang semakin spesifik sesuai kebutuhan setiap sektor, mulai dari penyusunan kalender tanam adaptif, pengelolaan sumber daya air, mitigasi karhutla, hingga dukungan bagi sektor kesehatan dan energi. Dengan demikian, informasi iklim tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tetapi juga menjadi dasar kebijakan yang berdampak langsung bagi perlindungan masyarakat.
Perubahan Iklim dan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan, perubahan iklim harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional.
Menurutnya, Dialog Nasional ini merupakan momen untuk memperkuat aksi dini (early action) yang terpadu, terukur, dan berbasis analisis iklim. Ia menilai peran BMKG sangat strategis karena informasi yang disediakan menjadi fondasi dalam menjaga ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air sekaligus mendukung pemerintah menetapkan intervensi yang cepat dan tepat di wilayah terdampak.
“Kita harus memastikan bahwa respons yang kita bangun tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim. Dengan landasan yang kuat, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, tetapi juga membuktikan ketangguhan bangsa Indonesia menghadapi dinamika iklim global,” ujar Rachmat.
Melalui Dialog Nasional ini, BMKG menegaskan bahwa informasi iklim merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan menghadapi El Niño. Dengan dukungan data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor, BMKG mendorong setiap pemangku kepentingan mengambil langkah mitigasi lebih dini sehingga risiko terhadap masyarakat, ketahanan pangan, sumber daya air, energi, dan keberlanjutan pembangunan dapat ditekan. (*/di)
