DUGAAN main curang dan rekayasa dokumen kelengkapan persyaratan perusahaan peserta lelang, hingga menjadi pemenang dilakukan oknum panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang. Hal itu membuat geram sebagian tokoh pengusaha di kota seribu ulama sejuta santri tersebut. Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), TB Enoh Junaedi pada awak media mengatakan, semestinya penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan cepat tanggap dan cepat bereaksi ketika mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi di wilayah kerjanya.
Menurut Enoh, dugaan rekayasa dilakukan panitia lelang terhadap perusahaan guna memenangkan lelang itu sudah keterlaluan. Selain merugikan pihak perusahaan lain yang dikalahkan dengan tidak fair, perbuatan panitia pun dinilai telah merusak nama baik Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah mendapat sumpah jabatan.
“Panitia ULP harus ingat kalian itu abdi negara yang digaji oleh negara dari uang rakyat. Untuk itu kalian jangan seenaknya saja bekerja, hingga mengelabui rakyat. Kalian harus sadar kalau jabatan adalah amanah,” ujar Enoh
Lebih lanjut kata dia, pihaknya tidak akan tinggal diam dan membiarkan setiap kesalahan yang telah dilakukan oknum pegawai negeri. Karena atas perbuatannya itu berakibat terhadap kerugian banyak pihak, terutama pihak pengusaha yang telah dirugikan baik materi maupun non materil.
Di tempat terpisah pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pandeglang menilai pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Hj Irna Narulita, SE sejauh ini masih belum terlihat kemajuannya. Yang terlihat Irna kerap melakukan ekspos di media sosial saja. Dan kegiatannya itu dinilai hanya sebatas pencitraan.
“Ya bagaimana Pandeglang mau maju. Toh sampai kini anggaran untuk percepatan pembangunan infrastrukturs aja masih tersendat –sendat. Kita pengusaha jasa konstruksi tahu semua, bagaimana susahnya mendapatkan pekerjaan, sekalipun itu proyek Penunjukan Langsung. Apalagi proyek lelang yang dilakukan dengna penuh kecurangan oleh panitia,” tandas Hatami
Sementara Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang, Asep Rahmat, belum berkomentar atas tudingan yang mengarah ke dirinya dan lembaga yang ia pimpin. Telepon selulernya tidak pernah aktif. ***
