JAYAKARTA NEWS— Mantan Menteri Perdagangan periode 2011–2014, Gita Wirjawan, mendesak orientasi kepemimpinan nasional ditata ulang. Bangsa ini, kata dia, harus berhenti mabuk pada elektabilitas dan popularitas, lalu bergeser pada ukuran yang lebih menentukan: integritas, kapabilitas, dan etikabilitas.
Desakan itu ia sampaikan dalam Public Lecture Series menyambut Dies Natalis ke-1 Universitas Harkat Negeri (UHN) di Kampus Tegal, Senin (22/6), yang mengangkat tema “What It Takes: Asia Tenggara, dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global”.
Rektor UHN Sudirman Said dalam sambutan pembuka menilai persoalan bangsa ini bukan terletak pada kelangkaan modal, melainkan pada minimnya keberanian berpikir besar dan kejujuran menilai kepemimpinan sendiri.
“Bangsa ini tidak kekurangan modal. Yang sering hilang justru keberanian berpikir jauh ke depan dan kejujuran menilai kualitas kepemimpinan kita sendiri,” ujar Sudirman.
Ia mengajak audiens belajar dari Singapura yang melompat dari negara dunia ketiga ke dunia kesatu dalam waktu 40 tahun, sembari mengutip pesan yang berulang ia dengar dari Gita.
“Selalu ingat pesan dari Pak Gita Wirjawan mengenai betapa krusialnya melakukan investasi besar dalam dunia pendidikan. Sangat disayangkan jika potensi melimpah yang dimiliki Indonesia saat ini tidak memunculkan pikiran-pikiran besar yang dieksekusi nyata,” kata Sudirman Said.
Naik ke panggung, Gita menegaskan Indonesia sebenarnya memegang modal yang lebih dari cukup untuk memimpin kawasan. Persoalannya, modal itu tidak akan berarti tanpa keberanian.
“Untuk jadi bangsa dan wilayah yang diperhitungkan di ASEAN, kita punya begitu banyak modalitas. Wilayah yang luas, penduduk dalam jumlah besar, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kebinekaan,” katanya.
“Yang diperlukan adalah keberanian menerobos batas, keberanian tampil sebagai bangsa beradab. Syaratnya, kita berani mengikuti jejak bangsa-bangsa yang kuat yang mengedepankan kekuatan moral, intelektual, etika, kapasitas kognisi, dan kemampuan membangun narasi,” lanjutnya.
Dari modal yang melimpah itu, Gita menyoroti titik yang menurutnya justru kerap diabaikan: cara bangsa ini memilih pemimpin. Obsesi pada angka survei, katanya, telah menggeser ukuran kepemimpinan dari hal yang semestinya menentukan, hingga ia mendesak reorientasi menyeluruh.
“Kepemimpinan mendatang haruslah ditata ulang. Kita tidak boleh mabuk pada elektabilitas dan popularitas, tetapi harus bergeser orientasi untuk melihat integritas, kapabilitas, dan etikabilitas,” tegasnya.
Ia menawarkan satu jalan keluar konkret dari apa yang ia sebut jebakan sensasionalitas, yakni membenahi pendidikan dimulai dari nasib guru.
“Salah satu cara keluar dari jebakan sensasionalitas dewasa ini adalah dengan investasi secara agresif untuk memperbaiki mutu pendidikan kita. Gaji guru harus diperbaiki secara revolusioner. Tempatkan profesi guru sebagai profesi yang sangat dihargai, agar putra-putri bangsa terbaik masuk berbondong-bondong berebut menjadi guru,” ujarnya.
“Pandangan kita harus kita arahkan jauh ke depan, jangan terperangkap pada sensasi terus-menerus,” tambahnya.
Pembenahan pendidikan itu, bagi Gita, bermuara pada generasi muda yang ia tempatkan sebagai penentu arah kawasan. Anak muda, katanya, tidak cukup menjadi pengguna teknologi, tetapi harus menjadi pencipta inovasi.
“Generasi muda harus memiliki keberanian untuk berpikir lintas batas. Mereka harus siap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton perubahan,” tegasnya.
Pesan berskala global itu sengaja dibawa ke ruang lokal. Digelar di Kampus UHN Tegal, kuliah umum ini menegaskan semangat think globally, act locally: membaca peta dunia dari kota di pesisir utara Jawa, lalu menerjemahkannya menjadi kerja nyata di tingkat daerah.
Kuliah umum berlangsung interaktif. Mahasiswa aktif bertanya soal peluang karier global, ekonomi digital, hingga tantangan kompetisi internasional. Acara yang dihadiri dosen, mahasiswa, unsur pemerintah, dan masyarakat ini juga ditandai penandatanganan kerja sama antara UHN dan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia. (hrt)
