Pemerintah Diimbau Terbitkan SE Penghapusan PCR Bagi Penumpang Pesawat

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan penghapusan tes polymerase chain reaction (PCR) bagi penumpang pesawat. Kebijakan itu sekaligus membuktikan bahwa pemerintah mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat. Bahkan, kebijakan itu juga membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan bisnis dalam penerapan kewajiban PCR.

“Banyak keuntungan yang diperoleh dari penghapusan kebijakan itu. Diharapkan, kebijakan itu juga dapat menaikkan jumlah penumpang pesawat udara. Dengan begitu, industri penerbangan tetap dapat bertahan di tengah gelombang pandemi saat ini,” ungkap Saleh dalam keterangan persnya, Selasa (2/11/2021) yang dikutip di laman dpr.go.id

Meski begitu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku pihaknya menunggu surat edaran terkait kewajiban PCR. Sebab, sampai saat ini aturan tersebut belum bisa diterapkan. Bahkan, petugas di bandara belum bisa melaksanakan kebijakan itu sebelum aturan tertulisnya dibuat.

“Aturan itu belum efektif. Ada beberapa teman yang cerita bahwa surat edarannya belum ada. Jadi, hari ini masih tetap PCR seperti sebelumnya. Mesti disegerakan ini. Kementerian mana yang mau mengeluarkan aturannya? Kemenhub? Kemenkes? Atau Kemendagri? Terserah. Yang mana saja OK. Yang penting, segera bisa diterapkan. Masyarakat menunggu,” sambung Saleh.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah diminta untuk menyediakan tempat testing antigen di bandara dan tempat-tempat pemberangkatan penumpang lewat jalur darat. Antigen tentu akan semakin dibutuhkan. Karena itu, petugas dan labaratorium yang melaksanakan test antigen harus diperbanyak. 

“Selain itu, harga antigen ini juga harus ditetapkan. Jangan sampai nanti malah harganya naik. Konsekuensi peralihan PCR ke antigen, bisa saja berimbas pada kenaikan harga. Ini yang harus diantisipasi pemerintah,” pungkas legislator dapil Sumatera Utara II tersebut.***/ebn

Ini Alasan Kenapa PCR Buatan Lokal Lebih Valid Dibanding Buatan Luar Negeri

JAYAKARTA NEWS— Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19 (TFRIC19) telah mengembangkan lima produk untuk membantu penanganan Covid 19.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPPT Hammam Riza saat pertemuan virtual bersama Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19 (TFRIC19) bersama Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, baru-baru ini. Demikian dikutip dari keterangan pers dari Humas BPPT.

Menurut Hammam, BPPT sebagai lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) mengemban tugas utama dalam menghasilkan inovasi dan terus berusaha mendukung dengan inovasi teknologi terhadap penanganan Covid-19.

Saat ini, ucapnya, BPPT bersama TFRIC19 telah melakukan akselerasi dalam mengembangkan lima produk.  Yakni,  1) Non-PCR diagnostic test Covid-19 (dalam bentuk dip stick dan micro-chip), 2) PCR test kit, labo- ratorium uji PCR dan sequencing, 3) sistem informasi dan aplikasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), 4) data whole genome Covid-19 origin orang Indonesia yang terinfeksi, serta 5) sarana dan prasarana deteksi, penyediaan logistik kesehatan seperti aplikasi covidtrack untuk dokter, Mobile Lab BSL-2 untuk swab test, ventilator, uji Hazmat serta produk lainnya.

 “Kami akan terus mendukung percepatan penanganan pandemik virus Covid-19, dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi secara nasional,” ujarnya.

Sementara, Ketua TFRIC-19 Soni Solistia Wirawan menyampaikan bahwa TFRIC-19 dibentuk atas inisiasi BPPT yang ditunjuk sebagai koordinator percepatan pengembangan produk dalam negeri, guna mengatasi wabah Covid-19 yang menjadi pandemik dunia dan Indonesia.

Mengenai test kit, Soni menyebut PCR buatan lokal ini dinilai lebih tervalidasi lantaran langsung menggunakan sample darah orang Indonesia.

Dengan menggunakan sample Covid-19 orang Indonesia asli, maka sensitivitas alat tersebut dalam mendeteksi keberadaan virus penyebab Covid-19 di tubuh manusia Indonesia menjadi lebih tinggi dibanding alat tes lain yang diproduksi dari luar negeri yang menggunakan sample dari negara mereka sendiri, jelasnya.

Adapun menurutnya pendekatan yang digagas TFRIC-19 dalam menangani Covid-19 adalah dengan menghadirkan ekosistem riset dan inovasi teknologi yang bertujuan menghasilkan pendekatan holistik sebagai upaya mengatasi masalah pandemi secara terstruktur dan sistematik

Dikesempatan tersebut Ketua Gugus Tugas Doni Monardo menegaskan, dalam mengatasi pandemi Covid-19, bahwa dokter dan tenaga medis agar tidak dijadikan ujung tombak dalam menghadapi pandemi, melainkan sebagai benteng terakhir.

 Salah satu hal yang dikedepankan adalah bagaimana menjaga level imunitas di masyarakat serta kerja sama semua pihak agar virus Corona di Indonesia berakhir dan dapat segera hidup normal kembali, pungkasnya. ***/ebn

Presiden Ingin Diadakan Tes PCR 10.000 Lebih per Hari

JAYAKARTA NEWS—Presiden Joko Widodo menginginkan agar tes PCR diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel terutama di daerah episentrum.

“Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik. Tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10.000,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19, 13 April 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta

Selain itu, pihaknya juga mendapat laporan bahwa sekarang memang sudah diperbanyak untuk tempat lab-nya, yang dulu hanya 3 sekarang sudah meloncat menjadi 29 tempat dari 78 yang dipersiapkan.

Presiden mengapresiasi pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, yang minggu ini saya kira 1, 2, 3 alat itu sudah bisa diinstall. Sehari, satu alat bisa 500 PCR, berarti kalau 18 berarti per hari bisa mengetes 9.000 PCR per harinya. “Ini sangat baik,” ucapnya.

Hal yang kedua, berkaitan (dengan) data-data informasi. Ia meminta data-data informasi  betul-betul terintegrasi. Semua kementerian masuk ke Gugus Tugas sehingga informasi itu semuanya ada, baik mengenai jumlah PDP, jumlah ODP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik.

Harusnya, ucap Presiden,  ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu. “Sekali lagi, data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, yang positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah untuk yang sudah di PCR berapa, ada semuanya dan terbuka sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik,” jelasnya.

Yang ketiga, ditujukan kepada  Menteri Dalam Negeri agar mengingatkan Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok, membuat perkiraan-perkiraan ke depan, sehingga bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau.

“Dan juga ini peringatan dari FAO, agar betul-betul kita perhatikan, kita garisbawahi mengenai peringatan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia. Ini betul-betul harus kita pastikan. Mungkin panen yang ini baik, tetapi panen nanti yang pada penanaman yang ke bulan Agustus-September yang kedua nanti betul-betul dilihat secara detil sehingga tidak mengganggu produksi, rantai pasok, maupun distribusi dari bahan-bahan pangan yang ada,” papar Presiden panjang-lebar. ***ebn