Tag: kementan

Industri Tembakau Terancam Bangkrut Akibat Regulasi

JAYAKARTA NEWS – Industri hasil tembakau (IHT) terancam bangkrut akibat berbagai regulasi yang menekan. Padahal kontribusi cukai IHT mencapai ratusan triliun rupiah dan menyerap jutaan tenaga kerja.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Menjaga Kualitas dan Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau” di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (26/2/2026).

Sejumlah regulasi yang kian memperpuruk IHT itu mulai dari kenaikan cukai, rencana pembatasan kadar tar dan nikotin, hingga wacana kemasan polos dan pembatasan penjualan.

Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APT), Mudi, mengungkapkan, rancangan aturan pembatasan kadar nikotin tembakau di Indonesia menjadi salah satu penyebab IHT terpukul.

Pasalnya, kata Mudi, varietas tembakau yang kadar nikotin di bawah 1 persen hanya dari luar negeri. “Varietas tembakau (lokal) kita rata-rata kandungan nikotinnya 3 sampai 8 miligram,” tukas Mudi.

Menurut Mudi, jika pembatasan kadar nikotin diterapkan tanpa kajian mendalam, pabrik rokok bisa beralih ke impor untuk memenuhi kebutuhan.

“Kalau rencana pembatasan kadar tar dan nikotin itu disahkan, 90 persen tembakau kita bisa tidak terserap. Petani tidak bisa tanam, pabrik tidak bisa produksi. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi IHT kita,” tegas Mudi

Mudi mengingatkan, di tengah kontribusi cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah dan ketergantungan jutaan orang terhadap sektor ini, kebijakan harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak memutus mata rantai ekonomi di tingkat petani.

“Kalau dihitung-hitung, petani itu hanya menikmati sekitar 8 persen dari total cukai. Sebanyak 68 persen masuk ke negara, sisanya untuk tenaga kerja dan komponen lain, sekitar 5 persen untuk kesehatan,” sebut Mudi.

Di sisi lain, kata Mudi, dalam praktiknya berbudidaya makin sempit. Demikian juga pupuk tidak ada subsidi.

Ketua Kelompok Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan, Yudi Wahyudi mengatakan, varietas tembakau lokal mayoritas tidak ada kandungan nikotinnya di bawah 1 mgt seperti Kemloko: 3-8 persen, Mole: 1.3-8.36, Madura: 1-4 persen.

“Sehingga dampak pembatasan tar nikotin akan sangat mengganggu, terutama petani. Karena IHT tidak bisa menyerap produktivitas petani tembakau,” tukas Yudi.

Menurut Yudi, tembakau bukan sekadar komoditas biasa. Selain menjadi penghasil devisa, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi pedesaan.

“Dari sisi penerimaan negara, kontribusi cukai hasil tembakau itu bisa mencapai sekitar Rp280 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ungkap Yudi.

Yudi mengatakan, tembakau adalah tanaman masyarakat petani daerah, bukan hanya soal devisa, tetapi juga penggerak ekonomi desa dari hulu sampai hiliri.

Hal serupa juga diungkapkan Kepala Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Setiari Marwanto. “Tidak ada varietas lokal tembakau kita yang kurang dari 1 persen,” tandasnya.

Menurut Setiari, dorong regulasi berupa pembatasan kadar nikotin untuk saat ini tidak mungkin diterapkan.

“Kita belum siap dengan rendahnya kadar tar dan nikotin seperti yang didorong saat ini. Dengan kondisi saat ini,” ujar Setiari. (yog)

Kementan Sebut Produksi Gula 2025 Capai 2,67 Juta Ton

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan produksi gula dan tebu nasional sepanjang 2025 mencapai 2,67 juta ton atau sekitar 97,54 persen dari target yang ditetapkan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, capaian produksi gula tersebut sejalan dengan peningkatan produksi tebu nasional yang pada tahun 2025 mencapai 39,07 juta ton, dengan produktivitas rata-rata 69,35 ton per hektare.

“Angka ini melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Perkebunan dan mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah di sektor hulu,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya dikutip Sabtu (7/2/2026).

Mentan menegaskan, penguatan produksi tebu akan terus diakselerasi untuk mewujudkan swasembada gula dan mengurangi ketergantungan impor.

“Swasembada gula adalah keharusan. Pemerintah fokus meningkatkan produktivitas tebu, memperluas areal, menyediakan benih unggul, serta melakukan modernisasi industri gula,” kata Mentan Amran

Pemerintah, lanjut Amran, terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir. Pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menjelaskan bahwa capaian produksi tebu 2025 didorong berbagai program strategis, antara lain bongkar ratoon, penggunaan varietas tebu unggul, serta pendampingan teknis yang intensif kepada petani.

“Capaian ini didorong berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bongkar ratoon, penggunaan varietas unggul, hingga pendampingan petani,” ungkap Roni.

Roni menambahkan, pemerintah juga mendorong varietas tebu unggul dan memperkuat sistem perbenihan nasional untuk mewujudkan swasembada gula nasional.

Robi juga menyebutkan, Jawa Timur masih menjadi sentra utama produksi tebu nasional, diikuti Lampung dan Jawa Tengah.

Selain itu, kata Roni, pengembangan kawasan tebu juga terus diperluas di sejumlah provinsi lain, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari strategi ekstensifikasi.

Kementan juga memperkuat sistem perbenihan nasional guna memastikan ketersediaan varietas unggul, sekaligus mendorong peningkatan efisiensi pabrik gula melalui program revitalisasi.

Dukungan pembiayaan melalui KUR Khusus Tebu, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta penguatan kelembagaan petani menjadi bagian dari upaya terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Roni mengatakan, meski dihadapkan pada tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan efisiensi industri gula, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat peningkatan produksi nasional.

Menurut Roni, respons petani terhadap program pengembangan tebu pun dinilai positif karena berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan peluang peningkatan pendapatan. (yog)

Publik Diminta Kawal Ketat Bantuan Rp16 Miliar untuk Sumatera

JAYAKARTA NEWS – Publik diminta untuk mengawal ketat penyaluran bantuan beras senilai Rp 16 miliar bagi korban bencana alam di Sumatera, agar distribusi berjalan transparan dan benar-benar tepat sasaran.

“Kami meminta publik untuk tidak segan untuk melaporkan bila ditemukan penyimpangan,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Moch. Arief Cahyono, dikutip Selasa (9/12/2025).

Arief menyebutkan, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan 1.200 ton bantuan beras senilai Rp16 miliar untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Secara total, pemerintah rencananya akan menyalurkan 10.000 ton bantuan beras. 

Menurut Arief, keterlibatan publik sangat penting untuk mencegah potensi penyimpangan di lapangan. Di tengah tantangan penyaluran, Kementan menekankan bahwa pengawasan publik adalah elemen kunci.

Arief juga menekankan, masyarakat diminta tidak segan melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan, sekaligus diapresiasi atas partisipasi yang selama ini turut menjaga proses distribusi tetap akuntabel.

“Dalam situasi seperti ini, concern utama kami adalah memastikan semua bentuk bantuan bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Dan kami berterimakasih publik terus mengawasi proses penyaluran,” ujar Arief.

Arief menyebutkan, pemerintah terus melakukan berbagai strategi untuk memastikan berbagai bentuk bantuan yang disalurkan pemerintah, termasuk bantuan beras tersalurkan secara cepat ke masyarakat terdampak.

“Penyaluran bantuan menghadapi berbagai kendala yang tidak mudah. Untuk itu, kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat untuk memastikan masyarakat terdampak bisa secepatnya mendapatkan bantuan,” kata Arief.

Bantuan dikirimkan melalui jalur darat, udara, dan laut, termasuk menggunakan pesawat Hercules dan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dengan dukungan penuh TNI. Pengiriman dilakukan bertahap untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan di wilayah terdampak.

Strategi penyaluran disesuaikan dengan kondisi lapangan. Di sejumlah titik yang aksesnya terputus, distribusi dilakukan dengan moda alternatif seperti bentor atau perahu kecil untuk menembus permukiman yang sulit dijangkau.

“Percepatan penyaluran bantuan beras terus dilakukan, termasuk agar masyarakat di wilayah yang aksesnya terputus tetap segera mendapatkan pangan yang mereka butuhkan,” pungkas Arief. (yog)

Mentan Amran Siap Wujudkan Indonesia Daulat Pangan

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat pangan di bawah komando kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka.

“Presiden dan Wakil Presiden menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Capai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Saya katakan siap dan kami yakin mampu,” ungkap Amran pada ramah-tamah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan (21/10/2024).

Saat ini, lanjut Amran, merupakan momentum emas untuk menjalankan program Kementerian Pertanian yang berkelanjutan. “Ini adalah anugerah dan rezeki luar biasa. Dalam 50 sampai 100 tahun belum tentu ada pemimpin tertinggi seperti ini,” katanya yang masuk dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Menurut Amran, yang paling fundamental ini berkelanjutan. “Ini momentum emas. Kita lakukan yang terbaik untuk bangsa kita,” tukasnya.

Mentan Amran mengatakan, swasembada pangan dapat diraih kembali dengan program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.

“Kita sudah action, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40 ribu hektare di Merauke. Anggaran Kementan sebelumnya Rp6,9 triliun menjadi Rp30 triliun untuk quick win, dan dijanjikan menjadi Rp68 triliun,” jelas Amran.

Oleh karena itu, Mentan Amran mendorong jajaran Kementerian Pertanian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi. “Kita berjuang bersama untuk wujudkan gagasan besar itu,” tandasnya. (yogi)

Pasokan Pupuk untuk Masa Tanam I 2023-2024, Aman

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) memastikan kebutuhan pupuk untuk Musim Tanam (MT) I Periode Oktober 2023-Maret 2024 aman bagi petani seluruh Indonesia. Adapun, stok pupuk bersubsidi yang saat ini per tanggal 10 Oktober 2023 tersedia sebanyak 851.297 ton, setara 246 persen atau dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu 345.998 ton, dengan rincian urea sebanyak 507.399 ton, NPK 338.943 ton dan NPK kakao 4.995 ton. 

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan saat ini ada lima produsen pupuk di bawah supervisi Pupuk Indonesia beroperasi secara optimal. Kelima produsen ini tersebar di Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur,” jelasnya. 

“Pupuk Indonesia memastikan pupuk bersubsidi akan terdiristribusi dengan baik dari produsen ke kios-kios resmi. Dalam pendistribusian, Pupuk Indonesia menggunakan 13 kapal dengan 179 rute, 8.107 truk sewa dengan 1.049 rute, serta mengoperasikan 4 komplek pelabuhan khusus. Seluruh jaringan distribusi tersebut terpantau secara digital dan realtime,” kata Rahmad dalam kunjungan bersama Plt Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo Adi mengunjungi kios dan gudang pupuk di Karawang, Kamis (12/10/2023).

Ia menegaskan pupuk Indonesia juga memiliki sistem pemantauan distribusi pupuk secara digital dan realtime, baik di tingkat pabrik, pelabuhan, gudang, distributor, hingga kios. Oleh karena itu, stok pupuk disalurkan kepada petani sesuai regulasi. 

“Sebagai BUMN, Pupuk Indonesia memastikan produksi dan ketersediaan pupuk bersubsidi terjaga, sehingga dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Mentan, Arief Prasetyo Adi memastikan langsung stok pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat tergolong aman, dalam kunjungannya Arief mengungkapkan bahwa stok pupuk sudah bisa dipastikan aman, baik subsidi maupun komersil semua tersedia di kios seluruh Indonesia. Dengan ketersediaan pupuk, Kementan menargetkan produksi beras 35 juta ton di 2024. 

“Saya menugaskan Dirjen PSP untuk dapat mengejar produksi beras hingga 35 juta ton, dan Dirjen tanaman pangan untuk membereskan Hama di pertanian,” terang Arief.***/mel

Jaga Marwah Kementan, Plt Mentan Minta Pejabatnya Siapkan Program Quick Wins

JAYAKARTA NEWS – Plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi meminta para pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan) segera mempersiapkan program quick wins dalam waktu 3 bulan ke depan. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengembalikan marwah Kementan sebagai institusi bermartabat terutama dalam mengurusi makanan rakyat.

“Saya minta quick wins 3 bulan ke depan dan dalam 2 hari terakhir ini saya minta beliau-beliau ini (pejabat kementan) untuk mempersiapkannya. Kami sekarang ini sedang konsolidasi untuk mengembalikan kementan yang bermartabat dan keren,” ujar Mentan Arief, Senin, 9 Oktober 2023.

Berikutnya, kata Mentan, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat fakta integritas sebagai bukti nyata kinerja yang lebih baik lagi. Bagaimanapun juga, kementan harus bangkit dari keterpurukan dan mulai bekerja untuk kebutuhan.

“Sudah tidak ada main-main lagi dan yang melanggar yang tidak punya integritas kita akan selesaikan. Yang kedua saya akan menemui Pak Presiden dan saya akan tunjuk PLT untuk Sekjen. Dan hari rabu atau kamis kami akan buat tanda tangan fakta integritas Saya mau buat baru supaya kementan ini kembali marwahnya tidak boleh terlalu lama terpuruk karena ini urusannya dengan 270 juta masyarakat Indonesia,” katanya.

Arief mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan musim tanam 1 yang akan berlangsung pada bulan November dan Desember mendatang. Di samping itu, pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pupuk di lebih dari 2.600 outlet.

“Nomor 1 adalah pupuk. Jadi sekarang lagi saya detailkan soal pupuk di 26.000 outlet lebih harus tersedia. Dan saya akan kontrol semuanya harus ada pupuk baik komersial maupun subsidi,” katanya.

Yang pasti, Mentan ingin proses koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dilakukan secara masif untuk memudahkan berbagai aspek yang berkaitan dengan sisi produksi. Termasuk koordinasi dengan pelindo untuk mempercepat bongkar muat pangan yang akan didistribusikan.

“Saya sudah telpon Dirut Pelindo untuk menyiapkan ekstra waktu bongkar muat kapal secepatnya mulai dari atas, bawah sampai ke Indonesia bagian timur,” katanya.***/mel

Mentan SYL Minta Jajaran FKPPI Bangun Sektor Pertanian Sebagai Kekuatan Bangsa

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak jajaran Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) untuk sama-sama membangun sektor pertanian sebagai kekuatan utama ekonomi bangsa. Demikian disampaikan SYL saat menghadiri Rakernas dan Rapimnas FKPPI di Jakarta, Senin, 11 September 2023.

“Saya mengajak jajaran FKPPI untuk memperkuat sektor pertanian sebagai kekuatan utama bangsa kita,” ujarnya.

Menurut SYL, sektor pertanian merupakan sektor yang paling strategis karena dalam empat tahun terkahir terbukti mampu memperkokoh ekonomi nasional disaat sektor lainya terkontraksi akibat berbagai krisis global. Pertanian sukses menjadi satu-satunya sektor yang membuka lapangan kerja hingga berjuta-juta.

“Jadi saya selalu mengatakan bahwa kekuatan bangsa ini ada di depan mata. Pertanian adalah salah satu jawaban hari ini besok dan waktu-waktu yang akan datang. Kalau begitu, rakernas ini harus kita jabarkan untuk kita berkerja lebih keras lagi,” katanya.

Oleh karena itu, SYL berharap semua anggota FKPPI mampu menjadi corong perubahan bagi peningkatan produktivitas di daerahnya masing-masing. Dia ingin ke depan ada sentra jagung yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dan ada sentra padi yang dapat mencukupi ketersediaan dalam negeri.

“Nah kalian yang di Palembang bisa garap jagung di sana, kalian yang di Jawa bisa garap padi di sana. Apalagi kalau ada 1.000 hektar dalam satu kawasan maka kita bisa garap bersama untuk ketersediaan pangan nasional,” katanya.

SYL menggambarkan apabila dalam satu hektare lahan jagung mampu memproduksi 7 ton dan dikalikan dengan harga saat ini sekitar Rp 6.000 per kilogram maka dalam setiap 6 ton terdapat keuntungan sebesar Rp 36 juta. Angka tersebut apabila dikali  1.000 bisa mencapai Rp 3,6 miliar.

“Kalau begitu setiap provinsi kasih satu wilayah sentra jagung. Semua anggota FKPPI harus kita kasih tanggung jawab minimal 100 hektar di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.***/mel

Tangani Elnino, Grobogan Andalkan Irigasi Perpompaan dan Perpipaan

GROBOGAN, JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan akan melakukan gerak cepat mengantisipasi kemungkinan adanya iklim ekstrim yang mempengaruhi jalannya produksi pangan. Salah satunya mengatasi dampak kekeringan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), khususnya di Kecamatan  Geyer dan Godong, Desa Sobo dan desa Jatilor sekitar 200 ha untuk mendukung Gerakan nasional (Gernas) tanam padi 500.000 hektare (Ha) di 10 provinsi di Indonesia.

Kementan langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, petugas UPTD pengairan Kecamatan Geyer dan Godong, Danramil Geyer dan Godong, serta petugas PPL dan petani setempat. 

“Semua pihak terkait memang harus bekerja sama untuk memanfaatkan air secara efisien sehingga dapat mengurangi dampak kekeringan,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Senin (11/9/2023).

Kesepakatan bersama seperti pengaturan waktu pembagian air serta penertiban pompa-pompa air yg langsung mengambil air di saluran, supaya tidak secara bebas menggunakan air. 

“Dengan demikian maka luas lahan sekitar 200 ha dapat terselamatkan sampai panen,” tambah Mentan SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan, kegiatan Gernas ini dilakukan di dua lokasi. Yaitu Desa Sobo, Kecamatan Geyer yang dikelola Gapoktan Ngudi Makmur dimana area terdampak 25 Ha dengan luas hamparan 35 Ha. Satunya lagi di Desa Jatilor, Kecamatan Godong yang dikelola Gapoktan Jatilor dimana Area terdampak >25 Ha dengan total hamparan >100 Ha.

“Untuk mengairi lahan sawah ini menggunakan sumber air Daerah Irigasi Sidorejo dari Waduk Kedung Ombo (WKO) dan sumber air sungai lusi,” ujar Ali Jamil.

Dijelaskannya, jenis irigasi yang saat ini dikembangkan Kementan adalah irigasi perpompaan dan perpipaan, terutama untuk menghadapi musim kemarau ekstrem.

“Irigasi perpompaan ini juga untuk mengantisipasi kemarau ekstrim nanti. Selain itu juga meningkatkan intensitas pertanaman dan atau luas areal tanam, meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Antisipasi lainnya juga sudah dirancang dengan percepatan tanam, infrastruktur air dan pencocokan validasi cuaca dengan menggunakan data BMKG,” tutur Ali Jamil.

Selain itu, tujuan dari kegiatan irigasi perpompaan dan perpipaan adalah memanfaatkan potensi sumber air permukaan sebagai suplesi air irigasi bagi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta budi daya ternak. Luas layanan minimal 20 ha (tanaman pangan), dan 10 ha (hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

“Kunci utama dari jenis irigasi perpompaan adalah terdapatnya sumber air. Walaupun posisi air di bawah permukaan lahan pertanian tidak masalah. Itu karena menggunakan pompa untuk pemanfaatannya,” terangnya.

Output dari kegiatan ini adalah adalah terlaksananya kegiatan Kegiatan Irigasi Perpompaan dan Perpipaan sehingga tersedia sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh petani, baik sebagai suplesi di daerah irigasi maupun sebagai irigasi utama di non-daerah irigasi (tail end).

“Program ini diharapkan dapat menambah luas areal tanam baru dan meningkatkan produksi atau produktivitas,” tambahnya.***/mel

Komisi IV Pertanyakan Validitas Data Pertanian Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu mempertanyakan data ketersediaan stok pangan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka mengantisipasi gejolak harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momentum libur akhir tahun. Pasalnya, anggaran Kementan tahun 2022 berkurang, namun produksi pangan tidak berubah dengan tahun sebelumnya.

“Terdapat catatan yang telah kami himpun dan perlu diperhatikan. Di antaranya masalahanggaran yang berkurang setiap tahun, namun jumlah produksi tidak berubah signifikan. Bila anggaran Kementan menurun, kegiatan produksi juga turun. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kami terkait validitas data produksi, cara perhitungan produksi dan target,” ucap Rusdi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan jajaran Eselon I Kementan, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022). Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

Sebagai contoh, pada bulan Mei 2022 lalu, Kementan menyatakan 3 (tiga) tahun tidak ada impor beras. Akan tetapi, berdasarkan data BPS masih terdapat impor selama tiga tahun terakhir, mulai dari 444.508 ton, 356.286 ton, dan 407.741 ton.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem itu juga menyayangkan komitmen Kementan mengenai produksi kedelai. Sebab, menurutnya, Menteri Pertanian pernah berjanji akan menuntaskan permasalahan kedelai dalam dua musim tanam. Namun, hingga kini, produksi dan produktivitas kedelai belum terlihat meningkat signifikan. Sehingga, kebutuhan dalam negeri masih mengandalkan impor.

“Soal target peningkatan produksi kedelai dinilai (seperti) lagu lama yang tidak pernah terselesaikan. Persoalannya, slogan pencapaian swasembada tidak diiringi dengan penyiapan atau ketersediaan benih dalam negeri,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, mewakili Komisi IV DPR RI, Legislator Dapil Sulawesi Selatan III itu menegaskan Kementan untuk mengantisipasi krisis pangan. Tidak hanya itu, ia menekankan Kementan harus memiliki blue print pembangunan sektor pertanian jelas, terukur, dan realistis.

“Komisi IV DPR RI meminta agar semua kegiatan strategis serta berdampak langsung terhadap peningkatan produksi dan perbaikan nilai tambah produk pertanian agar diperhatikan, termasuk di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang merupakan aspirasi dari masyarakat,” tutup Rusdi.***/bnt

Bangun Sinergitas, bank bjb Dukung Ketahanan Pangan Nasional

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – bank bjb mendukung program ketahanan pangan nasional, sebagai langkah konkret mengatasi ancaman potensi krisis pangan dunia. bank bjb mendorong terbangunnya sinergitas antarpihak sebagai upaya bersama menjaga ketahanan pangan nasional.

Badan Pangan Dunia (FAO) menyebutkan, pada tahun ini negara-negara di dunia berpotensi menghadapi krisis pangan. Penyebabnya dampak perang Rusia-Ukraina yang mengganggu pasokan beberapa kebutuhan pokok global. Juga akibat perubahan iklim yang berdampak pada siklus ketersediaan bahan pangan.

Potensi atas terjadinya krisis pangan dunia telah menyebabkan banyak negara memperketat ekspor pangan. Banyak negara menerapkan imunitas internal menjaga agar suplai pangan di negaranya terjamin. Tercatat lebih dari 40 negara yang telah membatasi ekspor komoditi pangan.

Pengetatan ekspor pangan membuat beberapa negara yang mengandalkan impor bahan baku pangan mengalami persoalan suplai. Barang semakin sulit dicari dan harga terus melambung.

Indonesia sebagai negara agraris, mestinya bisa menekan potensi krisis pangan ini. Namun untuk meminimalisir dampak krisis pangan, perlu upaya nyata semua pihak, berkolaborasi menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan turunannya. Memfasilitasi agar sektor pangan ini bisa terus berkembang dan maju.

bank bjb, sebagai salah satu bank pembangunan yang memiliki tanggungjawab memajukan bangsa, juga ikut serta mendorong ketahanan pangan nasional, melalui sektor perbankan. Komitmen bank bjb diantaranya memberikan pembiayaan bagi para petani. Kemudian melakukan pendampingan klaster pertanian hingga mendukung program pertanian yang saat ini gencar digaungkan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Terakhir, pada 29 Agustus 2022 lalu, bank bjb bersama delapan lembaga keuangan lainnya melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kerja sama ini terkait  penyediaan kredit untuk mendukung petani binaan Kementerian Pertanian.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di hadapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam acara Sarasehan Petani, Kelompok Petani dan Penyuluh, di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kementan meregenerasi petani serta wirausaha muda di sektor pertanian dalam mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional

Kerja sama bank bjb dengan BPPSDM Kementan untuk para petani binaan Kementerian Pertanian akan dilakukan di 4 wilayah pilot project yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya. Di mana para petani yang membutuhkan akses pembiayaan akan diarahkan untuk mengajukan kredit ke bank bjb.

Tak hanya itu, bank bjb juga secara aktif terus menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pola kemitraan. Pola penyaluran KUR ini berbeda, di mana pola kemitraan lebih ditonjolkan agar hubungan kolaboratif antara bank bjb dan debitur kelompok bisa lebih maksimal dan memberi dampak yang lebih luas.

Pada Selasa, 13 September 2022 lalu, bank bjb menyaksikan langsung pembukaan Toko Daging Sedulur 99 yang merupakan mitra KUR bank bjb. Di mana, PT Tujuh Belas Per Tiga Enam sudah menjalin kerja sama dengan bank bjb Cabang Cibinong dalam penyaluran KUR pola kemitraan ini. Selain mempunyai usaha dibidang peternakan dan perdagangan sapi potong, juga mempunyai beberapa toko daging serta memasok kebutuhan pedagang bakso di Indramayu, yang sudah bermitra dengan sekitar 700 mitra pedagang bakso.

Bagi bank bjb, dukungan ini adalah komitmen perusahaan untuk mendukung ketahanan pangan dengan menjalankan usaha dari hulu ke hilir. Bisnis ini sendiri terkait dengan banyak sektor, mulai dari peternak daging, petani, hingga pedagang bakso yang bersentuhan langsung dengan konsumen barang jadi (hilir).

Diketahui, bank bjb terus memperkuat pola kemitraan dalam membantu pengembangan bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pola kemitraan yang dibangun bank bjb didasarkan atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Pola kemitraan ini berlaku bagi usaha perorangan dan juga kelompok atau komunitas.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, bank bjb selalu memposisikan nasabah sebagai mitra penting. Di mana, bank bjb sebagai pemberi modal usaha melakukan kerja sama dengan perusahaan mitra dalam hal penyaluran kredit UMKM kepada mitra binaan. Perusahaan mitra dapat berupa perseroan terbatas, yayasan, koperasi, CV, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) hingga perorangan.

“Pola kemitraan ini merupakan langkah strategis untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat bersinergi meningkatkan portofolio kredit UMKM, serta penciptaan ekosistem baru dalam penyaluran kredit UMKM. Tujuannya, untuk mendapatkan peluang pasar dan target market yang lebih efektif dan efisien,” katanya.

Program pola kemitraan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan pelaku UMKM yang merupakan mitra binaan perusahaan offtaker. Di mana mereka telah memiliki ekosistem bisnis yang biasanya memiliki komitmen maju bersama.

Pola kemitraan yang dikembangkan bank bjb dalam menyalurkan pembiayaan, juga sejalan dengan inovasi program pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Seperti dikolaborasikan dengan program One Pesantren One Product (OPOP), petani millenial, One Village One Company (OVOC), hingga Kredit bjb Mesra.

Program petani milenial sendiri adalah langkah konkret pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan kedepan. Di mana, generasi muda didorong mau mengelola sektor pertanian. Selain memiliki potensi besar secara ekonomi, petani milenial juga menciptakan lapangan kerja.

Raih Penghargaan Kementan

Upaya konkret bank bjb mendukung ketahanan pangan nasional mendapat apresiasi dari pemerintah. bank bjb meraih penghargaan dari Kementerian Pertanian RI karena telah mendukung laju perekonomian daerah salah satunya melalui pembiayaan sektor pertanian.

Penghargaan kepada bank bjb diberikan pada Rabu, 17 Agustus 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, juga diundang ke Istana Negara kelompok Tani Sariasih Petani Milenial yang merupakan binaan UMKM bank bjb.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan bank bjb setia mendukung sektor pertanian karena merupakan salah satu sektor yang sangat penting, terutama dalam menjaga ketahanan pangan. bank bjb mendukung sektor pertanian melalui pembiayaan dengan pola kemitraan yang menguntungkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  para pelaku di sektor pertanian.***/pr