JAYAKARTA NEWS – Banjir yang melanda beberapa kawasan di Jakarta membuat Kementerian Sosial mengerahkan Posko Tagana. Beberapa di antaranya di Jakarta Utara dan posko pengungsian Rusun Embrio untuk tanggap darurat bencana banjir.
“Saya bersama dengan Dinsos Provinsi DKJ, Pemkot Jakarta Utara datang ke sini melihat langsung dapur umum untuk melayani mereka yang terdampak banjir beberapa hari terakhir,” kata Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ketika meninjau langsung proses memasak di dapur umum, Kamis (30/1/2025).
Dapur umum yang ditinjau oleh Mensos Gus Ipul mampu melayani 3.000 pengungsi yang tersebar di wilayah titik bencana di Jakarta Utara. Lebih dari 30 personel Tagana juga dikerahkan untuk mengoperasikan dapur umum.
“Untuk Jakarta ini, kita mendirikan ada lima dapur umum salah satunya di Jakarta Utara ini,” jelas Gus Ipul.
Kedatangan Gus Ipul sekaligus memastikan agar bantuan bagi para penyintas dapat terpenuhi, mulai dari makanan hingga obat-obatan. Dukungan tersebut dialokasikan untuk pengungsi mandiri maupun yang berada dalam pengungsian resmi . Secara akumulatif, Kemensos telah menyalurkan bantuan hingga Rp2 miliar untuk penanganan banjir di Jakarta.
Kemensos berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan terus melakukan kerja sama dalam mencukupi kebutuhan dari warga terdampak banjir. “Kita memiliki buffer stock di Dinsos tingkat Provinsi dan Kota,” ujar Gus Ipul.
Secara rinci prosedur dalam penanganan bencana dimulai dari tahap evakuasi oleh pihak terlatih, seperti TNI dan Polri. Sedangkan Kemensos berperan dalam hal penyediaan shelter logistik dan pengungsian.
Mensos Gus Ipul turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam masa kedaruratan, seperti TNI, Polri, BPBD, BNPB, TAGANA, dan relawan. “Terimakasih kesediaannya membantu dalam kondisi kedaruratan seperti ini,” ucap Gus Ipul.
Selain melakukan peninjauan ke dapur umum, Gus Ipul juga melakukan peninjauan ke posko pengungsian di Rusun Embrio dan berdialog langsung dengan para pengungsi. Posko pengungsian yang diisi oleh 900 jiwa ini terdiri dari lansia, anak, dan penyandang disabilitas.
Jumadi (56), salah seorang pengungsi di Rusun Embrio mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Kemensos.
“Kami dapat bantuan makanan, kasur, selimut, sangat bermanfaat sekali buat kami di pengungsian ini, terima kasih atas perhatiannya kepada kami,” ucapnya.***/mel
JAYAKARTA NEWS— Banjir melanda sejumlah wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (4/10) pukul 16.00 WIB. Kejadian ini terjadi setelah hujan deras mengguyur dan menyebabkan luapan di beberapa kali sehingga menggenangi wilayah pemukiman dan jalan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB bahwa tercatat sedikitnya 18 Kelurahan terdampak di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Diantaranya Petogogan, Pela Mampang, Bangka, Pejaten Barat, Pondok Pinang, Kalibata, Mampang Prapatan, Cipete Utara, Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Kebon Jeruk, Kembangan Selatan, Kebon Pala, Duren Sawit, Pinang Ranti, Makasar, Cipinang Melayu dan Cipinang Muara.
Banjir setinggi 120 sentimeter itu berdampak pada 41 KK/177 jiwa. Sejumlah warga juga memilih untuk mengungsi di rumah kerabat ataupun masjid terdekat.
Sebagai respon cepat, BPBD DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna penanganan darurat seperti Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat dan pemerintah daerah untuk melakukan penyedotan genangan. Pengerahan pompa stasioner yang tersebar disejumlah titik banjir diantaranya 46 pompa di Jakarta Barat, 87 Pompa di wilayah Jakarta Selatan, 40 Pompa di Jakarta Timur, 95 Pompa di Jakarta Pusat, dan 95 Pompa di Jakarta Utara.
Selain itu, Pompa mobile juga dikerahkan disejumlah titik diantaranya 116 Pompa di Jakarta Barat, 75 Pompa di Jakarta Selatan, 93 Pompa di Jakarta Timur, 64 Pompa di Jakarta Pusat dan 109 Pompa di Jakarta Utara. Hasil kaji cepat sementara, banjir sudah mulai berangsur surut di beberapa ruas jalan utama, namun masih terpantau terdapat genangan di sejumlah lokasi. Distribusi logistik juga telah disalurkan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar para warga terdampak.
Merujuk informasi prakiraan cuaca BMKG untuk tiga hari kedepan hingga Jumat (7/10) wilayah DKI jakarta berpotensi hujan ringan hingga sedang disertai petir.
Sebagai antisipasi dan mencegah terjadinya banjir susulan, maka BNPB mengimbau kepada pemangku kebijakan di daerah bersama masyarakat dapat melakukan segala upaya yang merujuk pada mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan. Salah satunya, warga dapat melakukan pengecekan secara berkala terhadap kenaikan debit air ketika hujan deras dan berdurasi lama. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi ancaman bahaya banjir di awal musim hujan.***/din
JAYAKARTA NEWS – BNPB memberikan dukungan dalam penanganan darurat banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta dalam menghadapi banjir di wilayah.
TRC BNPB memberikan bantuan masker kain sebanyak 2.000 buah kepada BPBD untuk mendukung protokol kesehatan di masa pandemi. Tim juga meninjau titik-titik pengungsian dan melakukan kaji cepat terhadap dukungan yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah setempat.
Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan kejadian banjir pada Sabtu (20/2), pukul 15.00 WIB, di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Sebanyak 333 KK atau 1.109 jiwa terdampak di kawasan tersebut atau sekitar 23 RT (8 RW). Berdasarkan perkembangan pada pukul 14.00 WIB, Jumlah warga mengungsi berjumlah 1.222 jiwa, dengan rincian dewasa 918 jiwa, remaja 151, balita 89 dan lansia 64.
Warga yang mengungsi tersebar di beberapa titik, seperti fasilitas tempat ibadah, sekolah maupun tempat lapang.
Sore tadi, tinggi muka air mencapai sekitar 200 cm di Kawasan terdampak. Tim gabungan dari BPBD DKI Jakarta, Basarnas, TNI dan Polri melakukan evakuasi warga. Sedangkan kerugian material, BPBD masih melakukan pendataan di lapangan.
Terkait dengan upaya penanganan banjir, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, khususnya di Kelurahan Cipingan Melayu, telah memberikan peringatan dini kepada warga setempat mengenai potensi cuaca ekstrem pada 18 – 19 Februari 2021. Peringatan tersebut bersumber dari BMKG.
Dalam penanganan darurat, pemerintah setempat telah mendistribusikan bantuan logistik dan penyelamatan serta evakuasi warga terdampak. BPBD DKI Jakarta mendirikan pos lapangan di Universitas Borobudur dengan kekuatan 40 personel. Selain itu, tenda pengungsian telah didirikan dan penyiagaan perahu karet sejumlah 3 unit. Dinas PUPR membantu dengan pengoperasian mobil toilet.
Menyikapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, warga yang mengungsi di pos pengungsian Universitas Borobudur telah menjalani tes swab antigen.
Sementara itu, berdasarkan laporan banjir pada PetaBencana.id dan BPBD DKI Jakarta hingga Sabtu malam (20/2), dalam 24 jam terakhir telah terkumpul 349 laporan dari masyarakat dan 142 RW di Jakarta telah terdampak banjir. Platform ini juga mengalami kenaikan sebesar 2.000 persen dalam kurun waktu tersebut, Hal ini dikarenakan warga yang ingin memanfaatkan informasi banjir dalam menghindari bahaya dan mengambil keputusan darurat.
Laporan banjir PetaBencana.id dikumpulkan dengan metode crowdsourcing yang memanfaatkan informasi masyarakat melalui kanal media sosial, seperti Facebook, Telegram, dan Twitter, dan aplikasi lokal Qlue dan PasangMata.com. Selain memanfaatkan laporan dari media sosial warga yang langsung ditampilkan dalam web secara real-time, platform ini juga terhubung dengan laporan resmi yang diinput oleh instansi pemerintah, dalam hal ini BPBD DKI Jakarta. (*/rr)
Jayakarta News – Virus corona satu hal, banjir Jakarta hal yang lain lagi. Keduanya masuk kategori bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendefinisikan, corona masuk bencana non-alam, sedangkan banjir adalah bencana alam.
Fokus dan sibuk mengurusi corona, tidak berarti
menomorduakan urusan banjir. Corona sudah masuk Indonesia. Sedangkan banjir,
masih menjadi ancaman, setidaknya hingga akhir bulan Maret 2020 ini.
Terkait banjir, BNPB menginisiasi Focus Group Discussion
(FGD) Penanganan Bencana Banjir di Jakarta dan Sekitarnya. FGD digelar Senin
(2/3/2020) siang sampai sore di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Pusat. Semua
pihak yang berkepentingan hadir.
Sekadar menyebut peserta FGD, hadir antara lain Menko PMK Muhadjir
Effendy, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Unsur TNI/Polri juga dihadiri Pangdam Jaya
dan Pangdam III/Siliwangi, Kapolda Metro Jaya, serta Kapolda Jawa Barat.
Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir, dan hanya
diwakili oleh Kalaksa BPBD Provinsi Banten. Ia tampak duduk bersama Kalaksa
BPBD Provinsi DKI Jakarta dan Kalaksa BPBD Jawa Barat. Di samping, Kalaksa BPBD
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah DKI Jakarat, Jawa Barat dan Banten.
Sedangkan Bupati/Walikota yang hadir, di antaranya Walikota
Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bogor, Walikota Bogor, dan Bupati
Karawang. Ruang Serbaguna Dr Sutopo Purwo Nugroho di lantai 15 itu tampak penuh
dengan hadirnya unsur-unsur lain dari PUPR, Kementerian ATR/Bappenas,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.
Selain mereka, hadir pula narasumber istimewa, Emil Salim.
Di luar berbagai jabatan setingkat menteri di era Orde Baru, ia tercatat
menteri terlama di pos lingkungan hidup, yakni sejak 1978 hingga 1993 (15
tahun).
Kepala BNPB Doni Monardo membuka FGD. (foto: BNPB)
Kembali ke topik FGD Penanganan Bencana Banjir di Jakarta
dan Sekitarnya. Doni Monardo membuka dengan pernyataan, bahwa peristiwa bencana
kebakaran ataupun banjir merupakan peristiwa berulang dan sifatnya rutin. Untuk
itu, solusinya berupa solusi permanen. Di antara banyak pilihan penanganan,
yang utama adalah mengelola ekosistem, agar dapat mengurangi dampak bencana.
“Penanganan banjir tidak dapat diselesaikan secara sektoral.
Dibutuhkan sebuah program yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Saya
harap, hasil FGD ini bisa melahirkan satu gambaran yang utuh tentang akar
masalah dan rekomendasi solusi permanennya,” tegas Doni.
Dalam kesempatan itu, sumber Ditjen Pengendalian DAS dan
Hutan Lindung, KLHK menyimpulkan dua hal penyebab banjir Jakarta. Pertama,
curah hijan tingga hingga ekstrem. Kedua, limpahan air dari Bogor dan Depok.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (foto: BNPB)
Pernyataan itu dibenarkan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk mengatasi, maka pendekatannya tidak cukup
dengan sungai-sungai dan waduk-waduk. Pemerintah harus menjadi institusi
pertama yang menerapkan sistem zero run
off (sistem tata air hujan). “Di samping, membangun sumur resapan yang
berfungsi sebagai tempat tampungnya air hujan yang jatuh,” ujar Anies.
Sementara, Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil menuding sifat angkuh manusia, menjadi salah satu sebab terjadinya
banjir, di samping jumlah sungai dan anak sungai yang banyak. Kang Emil, begitu
ia akrab disapa, sedia mengubah lahan kebun seluas 12 hektare menjadi hutan
yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis.
Bukan hanya itu, ia juga sudah
mencanangkan gerakan menanam 50 juta bibit pohon di Jawa Barat, termasuk
menanam vetiver untuk vegetasi. Aksi penambangan liar yang sudah banyak
ditutup, masih akan dilanjutkan dengan penutupan penambangan-penambangan liar
lain yang masih relatif banyak di wilayah Jawa Barat.
“Di luar danau dan situ yang
sudah ada, kami juga merancang danau baru. Semua program butuh anggaran. Sumber
anggaran juga ada di luar Jakarta, di samping tentu saja anggaran pemerintah
pusat dan Pemda DKI Jakarta. Harus ada cross anggaran secara proporsional,”
paparnya.
Para peserta FGD yang aktif dan antusias. (foto: BNPB)
Peta Persoalan
FGD berlangsung sangat produktif. Di luar pemateri, para
peserta juga terlibat aktif bertanya-jawab. Dalam kesimpulannya, Kepala BNPB
Doni Monardo pun mengatakan, bahwa melaui FGD ini pihaknya mendapatkan gambaran
hidup tentang persoalan apa saja yang terjadi di semua kawasan.
Bicara kawasan, katanya, ia membagi dalam tiga klaster.
Pertama, klaster hulu, terjadinya perubahan vegetasi dan alih fungsi lahan.
Kedua klaster tengah, terjadi perubahan ekosistem terutama untuk infrastruktur.
Ketiga, klaster hilir, perubahan iklim, yang mengakibatkan naiknya permukaan
air laut.
Menyitir apa yang dikemukakan Prof Emil Salim, bahwa di
pesisir utara terjdi proses sedimen yang membuat permukaan tanah di daratan
menjadi lebih rendah dari permukaan air laut. “Persoalan-persoalan tersebut
tidak mungkin ditangani oleh satu pemerintah provinsi, apalagi satu pemerintah
kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan payung hukum yang bisa mempersatukan pusat,
daerah, kementerian/lembaga dan semua momponen masyarakat, TNI/Polri guna
menyelesaikan semua persoalan yang ada di tiga klaster tadi,” papar Doni.
Lahirnya kesepakatan bersama, oleh BNPB akan dirumuskan serta
disampaikan kepada Menko PMK sebagai bahan rapat terbatas dengan Presiden Joko
Widodo. “Pertemuan ini menjadi formula menyelesaikan persoalan dari hulu sampai
hilir secara terintegrasi. Satu komando, tidak penting siapa yang memegang
komandonya nanti,” ujar Doni.
Solusi permanen itulah yang diharpakan bisa menyelesaikan
masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Untuk itu, diperlukan kerelaan hati saling
menempatkan diri pada posisi yang tepat, tidak perlu menyalahkan satu sama
lain, sama-sama kita pikirkan bersama metode menyelesaikan masalah di hulu,
tengah dan hilir. (rr)
Jayakarta News – Kementerian Sosial RI mengirimkan bantuan kebutuhan dasar untuk korban banjir di DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung Barat, serta wilayah berpotensi banjir di Provinsi Banten. “Sekaligus mengaktifkan dapur umum lapangan dan menyiagakan personel Tagana untuk membantu evakuasi warga,” tutur Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Jakarta, Rabu (1/1/2020).
Mensos menjelaskan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo,
dalam setiap kejadian bencana pemerintah harus segera turun memberikan
pemenuhan kebutuhan dasar terdahap warga dan memastikan mereka ditangani dengan
sebaik-baiknya.
Kementerian Sosial mengerahkan seluruh Potensi
Penanggulangan Bencana Alam. Yakni pengerahan personil TAGANA dan Sahabat
TAGANA, KSB, Kendaraan Siaga Bencana, barang persediaan, alat evakuasi, alat
dan sistem komunikasi, dan kerja sama lembaga pemerintah dengan NGO.
Mensos Ari menjelaskan bantuan bencana alam untuk DKI
Jakarta telah dikirimkan dari Gudang Pusat Kemensos di Bekasi ke Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta. Total bantuan sebesar Rp750 juta terdiri dari bantuan
makanan siap saji 2.000 paket, bantuan makanan anak 1.800 paket, mie 30 ribu
bungkus, tenda gulung 500 lembar, peralatan keluarga 8.000 paket, selimut 200
lembar dan 100 paket sandang.
“Dapur umum untuk DKI Jakarta sudah berdiri dengan
dikoordinir Dinas Sosial DKI Jakarta. Demikian halnya dapur umum untuk warga
terdampak banjir di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bekasi telah berjalan
mulai pagi ini dengan dukungan Tagana dan dinsos setempat,” tegasnya.
Dapur umum di Kabupaten Bandung Barat dipusatkan di
Cipeudeuy Kecamatan Padalarang untuk memenuhi 3 titik pengungsian. Dapur umum
memenuhi kebutuhan makan untuk pengungsi sebanyak 300 orang n 200 relawan.
Bantuan Kemensos juga antara lain dalam bentuk pendirian dapur umum di lokasi pengungsian. (foto: Kemensos)
“Dukungan logistik lanjutan untuk memenuhi kebutuhan
pengungsi selama 3 hari ke depan akan terus didorong berupa beras dan lauk
pauk,” terang Menteri.
Bantuan bencana alam untuk Provinsi Jawa Barat senilai Rp1
miliar. Bantuan terdiri dari makanan anak 1.800 paket, mie 30 ribu bugkus,
tenda serba guna 3 unit, tenda gulung 460 lembar, velbed 230 unit, kasur 230
lembar, Dapur Umum Lapangan 1 set, peralatan keluarga 920 paket, paket sandang
40 dan perlengkapan Tagana 50 paket.
“Selanjutnya nanti akan kita tambah dengan bantuan Alat
Kebersihan untuk membantu warga dan Tagana dalam membersihkan rumah dan lingkungan
sekitar,” kata Mensos.
Sementara itu bantuan bencana alam untuk wilayah berpotensi banjir yakni Provinsi Banten adalah senilai Rp680 juta. Bantuan terdiri dari makanan anak 1.800 paket, mie 30 ribu bungkus, tenda gulung 400 lembar, kasur 200 lembar, peralatan keluarga 800 paket dan bantuan perlengkapan Tagana 25 paket. (*/rr)
Jayakarta News – Pagi tadi, (1/1/2020), helipad di puncak Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Pusat tampak sedang dibersihkan. Itu artinya, helikopter BNPB segera beroperasi.
Tenaga Ahli Kepala BNPB Egy Massadiah membenarkan, siang
ini, pukul 13.30 WIB, Kepala BNPB Doni Monardo melakukan pemantauan banjir Jakarta
dan sekitarnya dengan helikopter. Salah satu sasaran pantauan adalah wilayah
sekitar Istana Negara.
Sebagai salah satu simbol negara, Doni Monardo, Jumat
(27/12/2019) lalu sudah mengingatkan Kepala BPBD DKI Jakarta untuk mengantisipasi,
agar banjir tidak sampai masuk area Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Doni
bahkan sudah meminta aparat BPBD DKI Jakarta untuk melakukan gelar apel
kesiapsiagaan.
Daerah lain yang akan dipantau melalui helikopter antara lain tiga sungai besar yang memiliki potensi meluapkan banjirnya ke wilayah Jabodetabek, yakni Ciliwung, Cisadane, dan Citarum. Selain itu, memantau kantong-kantong banjir di Ibukota.
Kabar terbaru yang diterima Jayakarta News, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo akan melakukan
peninjauan banjir bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk memastikan
penanganan berlangsung dengan baik, cepat dan tepat.
Doni mengingatkan kembali kepada BPBD DKI Jakarta untuk
memastikan Posko yang ada diaktifkan dan dilengkapi dengan dapur umur, MCK dan
sebagainya agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Lebih lanjut Doni juga
menghimbau masyarakat agar segera evakuasi ke tempat aman jika tempat
tinggalnya berpotensi banjir lebih besar, “Utamakan nyawa daripada harta”.
Sementara, Gubernur DKI menyampaikan prioritas evakuasi
untuk daerah DKI Jakarta di Kelurahan Cawang, Kelurahan Kayu Putih dan
Kelurahan Cakung. (rr)
Jayakarta News – Tahu akan datangnya ancaman bahaya banjir meremdam Ibukota Jakarta, Jumat (27/12/2019) lalu, Kepala BNPB Doni Monardo berkunjung ke kantor BPBD DKI Jakarta. Selain diterima Kalakhar BPBD DKI Jakarta Subejo, hadir pula para pimpinan dan staf serta personel Pemadam Kebakaran DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Doni sudah memperingatkan segenap
petugas BPBD DKI Jakarta dan institusi tanggap bencana lain untuk mewaspadai
datangnya banjir di musim hujan. Salah satu pesan Doni hari itu adalah, “Jangan
sampai air (banjir) masuk ke Istana. Karena Istana merupakan simbol negara
kita.”
Kepala BNPB secara serius menekankan tentang potensi bencana
yang sudah kerap sekali terjadi di Ibukota, yakni banjir. Doni berpesan kepada
BPBD dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar serius mengatasi bencana tahunan tersebut.
“Jakarta sebagai Ibukota Negara harus dijaga karena terdapat Istana sebagai
simbol negara yang harus dilindungi,” tegasnya.
BPBD harus mengambil langkah strategis lain selain
koordinasi dan turun ke lapangan untuk pencegahan maupun penanggulangan dengan
mengoptimalkan metode ‘pentahelix’. Sebagai pemangku kewenangan daerah, BPBD
dapat menggandeng peran media sebagai pengganda informasi mitigasi dan
mengupayakan fungsi komunitas serta pemangku tokoh religi dalam setiap kegiatan
keagamaan. Jakarta harus menjadi daerah tangguh dalam menghadapi sejumlah
potensi ancaman bencana.
Terlebih, ancaman bencana Jakarta bukan hanya banjir. Dalam
catatan yang dipaparkan Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, wilayah Jakarta
pernah diguncang gempa besar setidaknya tiga kali dalam jarak waktu sekitar
satu abad per kejadian. Tiga gempa itu masing-masing-masing-masing terjadi pada
5 Januari 1699 kemudian 22 Januari 1780 dan 10 Oktober 1834.
Menurut penelitian lebih lanjut, Jakarta sendiri masih masuk
dalam wilayah yang dipengaruhi oleh tiga zona patahan. Ketiga zona tersebut
adalah Patahan Baribis, Patahan Kendeng dan Indo-Australia yang terletak di
selatan Pulau Jawa. Oleh karena itu Kepala BNPB juga meminta BPBD DKI Jakarta
mementingkan upaya mitigasi, khususnya untuk infrastruktur sarana transportasi
massal dan obyek vital, karena bagaimanapun keselamatan masyarakat adalah tanggung
jawab Pemerintah Daerah.
“Buat mitigasi khusus untuk transportasi umum seperti LRT,
MRT, KRL. Karena tanpa ada mitigasi yang baik, para pengguna transportasi ini
bisa terjebak dalam kondisi yang buruk jika terjadi bencana. Segera lapor ke
Gubernur untuk mengambil langkah,” tegas Doni.
Selain gempa bumi, potensi ancaman bencana bagi wilayah
Jakarta juga datang dari gunung api. Lulusan akademi militer angkatan 1985 itu
kembali menyinggung peristiwa Gunung Krakatau yang meletus dan berdampak bagi
wilayah Selat Sunda hingga Jakarta pada abad 18 silam. Selain itu potensi
gunung api juga bisa saja datang dari Gunung Gede Pangrango dan Gunung Halimun
Salak.
Masih dalam kesempatan yang sama, jenderal yang sukses
mempelopori program Citarum Harum itu juga memaparkan tentang fenomena
pergerakan tanah berupa penurunan permukaan tanah yang terjadi di Ibu Kota
khususnya di wilayah pesisir utara. Penggunaan air tanah yang berlebihan dan
pesatnya pembangunan gedung bertingkat menjadi faktor penyebab terjadinya
fenomena tersebut. Jakarta sendiri menjadi kota dengan penurunan tanah yang
tercepat di dunia. Di sisi lain, kandungan air tanah di Jakarta sudah banyak tercemar
oleh zat yang berbahaya.
“Penurunan muka tanah di Jakarta menjadi yang tercepat di
dunia. Air tanah di DKI Jakarta juga sudah tercemar dan tidak layak konsumsi.
Cisadane, Citarum dan Ciliwung menjadi tiga sungai besar yang melewati Jakarta
dan mengandung timbal hingga merkuri,” ungkap Doni.
Masih dalam kaitan lingkungan, orang nomor satu di BNPB itu
juga menyoroti buruknya kualitas udara karena polusi kendaraan bermotor dan
minimnya hutan kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat
menghijaukan kota dengan menanam pohon sebagai langkah solusi nyata atas
pencemaran polusi udara yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
Tak hanya soal lingkungan, dalam uraiannya. Kepala BNPB juga
menegaskan akan potensi ancaman bencana dari kegagalan teknologi dan ‘human
error’. Hal tersebut sangat berpotensi terjadi mengingat banyaknya kawasan industri
di seputaran Jabodetabek.
“Gagal teknologi bisa jadi ancaman terutama di wilayah barat
kota Jakarta. Banyak sekali pabrik dan industri yang apabila terjadi kegagalan
teknologi dapat menjadi potensi ancaman bagi Jakarta,” tambah Doni. (*/rr)
BANJIR meninggalkan banyak duka. Ya, duka karena harus rela rumah berantakan dan tergenang. Duka karena harta benda luluh lantah rusak tak karuan, dan harus rela antri demi mendapatkan bantuan atau makanan.
Ini pula yang dirasakan ribuan warga korban banjir di RW 03 dan 04, Kelurahan Cipinang Melayu, dan RW 13 Cipinang Muara, Jakarta Timur, mereka harus rela bersabar dan antri untuk mendapatkan bantuan nasi bungkus yang disiapkan Suku Dinas Sosial Jakarta Timur.
Memamg, dalam musibah banjir ini, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sudah menyiapkan 1.300 bungkus makanan untuk korban banjir di RW 03 dan 04, Kelurahan Cipinang Melayu dan RW 13 Cipinang Muara, disamping bantuan lainnya.
Banjir di Cipinang Muara.
Menurut Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, Beny Martha mengatakan mayoritas bantuan makanan diberikan untuk pengungsi di kawasan Masjid Raya Universitas Borobudur. “Selain itu kita juga sudah distribusikan 150 matras dan natura. Kebutuhan popok juga sudah kita penuhi,” katanya, Rabu (21/2).
Sedangkan Wakil Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar menambahkan, sesuai standar operasi, penanganan bencanan digelar hingga H+3. Setiap harinya juga akan dilakukan evaluasi penanganan. “Nanti kita akan evaluasi. Kalau memang sore ini sudah tidak ada lagi genangan bisa saja pengungsian kita akhiri,” tandasnya. ***
SEBAGIAN wilayah Jakarta masih tergenang, warga pun masih sebagian pula yang bertahan di lokasi pengungsian. Untungnya, penguasa tanggap, bantuan segera disalurkan dan tak tertahan.
Ya, Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta telah mendistribusikan bantuan makanan siap saji dan lainnya kepada pengungsi korban banjir di lima wilayah kota. Bantuan tersebut, disalurkan melalui dapur umum yang didirikan suku dinas sosial di wilayahnya masing-masing.
Kepala Perlindungan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Tarmijo Damanik menuturkan, untuk wilayah Jakarta Selatan makanan siap saji sudah didistribusikan ke Kelurahan Kuningan Timur sebanyak 200 bungkus, Kelurahan Kalibata 50 bungkus, dan Rawajati 250 bungkus.
Untuk wilayah Jakarta Barat telah didistribusikan makanan siap saji di Kelurahan Kembangan Utara 1.350 bungkus, Rawabuaya 600 bungkus, dan Kedaung Kali Angke 500 bungkus. Sedangkan Suku Dinas Sosial Jakarta Utara telah mendistribusikan makanan siap saji di Kelurahan Kampung Capata 500 bungkus, Sunter Barat 200 bungkus, dan Kelurahan Sukapura 100 bungkus.
Sementara di Jakarta Timur, makanan siap saji didistribusikan ke Kelurahan Cipinang Melayu sebanyak 800 bungkus dan Kelurahan Cipinang Muara 350 bungkus. “Selain bantuan makanan siap saji, di wilayah kota juga kami distribusikan bantuan natura seperti beras, mie instan, kecap, sarden, minyak goreng. Kami juga berikan matras dan terpal,” ujar Tarmijo.
Saat ini, katanya, Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana (PSKB) yang terdiri dari pegawai dan Taruna Siaga Bencana juga sedang melakukan pendampingan terhadap pengungsi. “Bantuan itu sifatnya masih sementara, kami akan berkoordinasi dengat aparat setempat di samping juga melihat kondisi banjir apabila mulai surut,” tandasnya. ***
BANJIR meninggalkan banyak duka. Ya, duka karena harus rela rumah berantakan dan tergenang. Duka karena harta benda luluh lantah rusak tak karuan, dan harus rela antri demi mendapatkan bantuan atau makanan.
