JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan elemen ekonomi digital menjadi isu sangat signifikan dalam menavigasi pemulihan arus perdagangan di kawasan. Namun, platform lintas batas ini memiliki tantangan tersendiri yang dapat memberikan tekanan cukup kuat bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam rilis yang diterima dari Kementerian Perdagangan, Jumat (13/5/2022), Mendag Lutfi menjelaskan tantangan tersebut mengingat dinamika perdagangan internasional yang kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir. Misalnya, pandemi Covid-19, distorsi terhadap rantai pasok global dan regional, eskalasi konflik Rusia dan Ukraina, hingga melemahnya kepercayaan dunia terhadap sistem perdagangan multilateral.
Persoalan mendasar tersebut disampaikan Mendag Lutfi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) Katherine Tai di Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (11/5/2022).
Kerja sama ekonomi digital ASEAN-Amerika Serikat menjadi salah satu isu penting yang dibicarakan dalam kerangka pembahasan isu ekonomi bilateral, regional, dan multilateral.
Pertemuan dilakukan di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat pada Rabu (11/5/2022) hingga hari ini, Jumat (13/5/2022).
“Untuk itu, perlu kerja sama seluruh negara dalam menghentikan upaya-upaya kapitalisme modern yang saat ini berkembang di platform digital,” tegas Mendag Lutfi.
Pada pertemuan tersebut, Mendag Lutfi juga menyampaikan rencana pelaksanaan Pertemuan Khusus ASEAN Economic Ministers (AEM) pada 18 Mei 2022 di Bali.
Sementera Duta Besar Katherine Tai menyampaikan, program Amerika Serikat dalam pembangunan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh cukup signifikan di kawasan Asia Tenggara.
Menurutnya, agenda Pemerintah Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik adalah melalui perwujudan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang memiliki fleksibilitas dan terdiri atas empat pilar utama yang saling terkait. Keempat pilar tersebut yaitu Fair and Resilient Trade, Supply Chain Resilience, Infrastructure, Clean Energy dan Decarbonization; dan Tax and Anti-Corruption.
Lebih lanjut, Duta Besar Katherine Tai menitikberatkan penjelasan IPEF pada pilar Fair and Resilient Trade yang mencakup penyusunan prinsip-prinsip, aturan, standar, kolaborasi terkait ekonomi digital yang dewasa ini menimbulkan tantangan serta oportunitas tersendiri.
Duta Besar Katherine Tai menegaskan, Pemerintah AS berupaya membangun suatu keterikatan yang didukung oleh sektor bisnis di kawasan melalui pembangunan ekonomi yang semakin tangguh, berkelanjutan, memberikan lebih banyak insentif bagi dunia usaha, dan meningkatkan inklusifitas namun bukan sesuatu yang dipandang sebagai kebijakan anti Tiongkok.
“IPEF bukan kerangka kerja sama perdagangan tradisional dan memerlukan keterikatan yang lebih erat dalam menciptakan inovasi kerja sama perdagangan baru dengan negara atau ekonomi baru. Amerika Serikat sangat terbuka dalam mengembangkan sesuatu yang inovatif dan berbeda yang mungkin akan memiliki elemen-elemen perjanjian perdagangan sebagai platform untuk melanjutkan kolaborasi,” jelas Duta Besar Katherine Tai.
Pada pertemuan dibahas juga beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia dan Amerika Serikat.
Isu tersebut di antaranya tentang rokok keretek, WTO, dan beberapa isu bilateral seperti Generalized System of Preferences (GSP), Intellectual Property Right (IPR), serta komitmen dalam kesepakatan Indonesia-Amerika Serikat. Pada pertemuan, kedua perwakilan akan mengupayakan pertemuan bilateral lanjutan di sela Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible for Trade APEC-MRT atau Pertemuan the Twelfth WTO Ministerial Conference (MC-12) mendatang.***ebn
JAYAKARTA NEWS— Penurunan angka kasus Covid-19 di kawasan ASEAN harus bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk bangkit bersama. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin ASEAN untuk melakukan sejumlah langkah percepatan dan penguatan di bidang kesehatan.
Dikutip dari laman setkab.go.id, hal pertama yang harus diperhatikan, kata Presiden, pentingnya percepatan vaksinasi di kawasan. Saat ini, tingkat vaksinasi penuh di kawasan ASEAN masih sepuluh persen di bawah rata-rata dunia.
“ASEAN harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin, dan menyuarakan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi semua,” tegas Presiden saat menyampaikan pidatonya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 yang digelar secara virtual, Selasa (26/10/2021).
Kedua, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan dalam mengatasi pandemi ke depan mutlak segera dilakukan. Harmonisasi kebijakan darurat kesehatan publik antarnegara ASEAN, terkait dengan deteksi, mitigasi, dan cross border policy, harus segera dilakukan.
Covid-19 ASEAN Response Fund harus ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat. ASEAN Emergency Health Fund, untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin di masa darurat. ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies perlu terus diperkuat.
“Di saat yang sama, kawasan ASEAN didorong menjadi hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin kawasan. Ini untuk menjamin pasokan kebutuhan negara ASEAN saat terjadi darurat kesehatan publik,” ungkapnya.
Keberhasilan dalam bidang kesehatan, lanjut Presiden, akan membuka pintu kesuksesan di bidang perekonomian. ADB Outlook 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2022 sebesar lima persen. “Kita harus membuktikan bahwa kita bisa mencapai lebih dari itu, dengan cara disiplin bekerjasama dan melakukan langkah bersama,” ujarnya.
Ada banyak agenda bersama yang perlu dilakukan bersama. Presiden Jokowi menekankan pentingnya reaktivasi perjalanan, termasuk pariwisata, yang aman dari Covid-19, dan dipercaya oleh masyarakat global.
“Penerapan koridor perjalanan berdasar ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) perlu segera diimplementasikan dengan tertib,” ungkapnya.
Selain itu, adaptasi menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara untuk menyiasati keterbatasan pergerakan manusia. Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar.
“Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar AS di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita dan menjadi kontribusi ASEAN untuk pemulihan ekonomi global,” tandasnya. Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.***/ctr
Ketua DPR Bambang Soesatyo berbicara dalam Sidang Umum Asian Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)–foto dpr go id
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi tinggi kepada Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi melalui implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ASEAN berhasil mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya di angka 4,7 persen.
“Bahkan beberapa negara anggota ASEAN mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata pertumbuhan global yang diproyeksikan hanya 3,9 persen. Namun, sebagai kawasan yang berpusat dan berorientasi pada rakyat, kita harus terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati secara merata,” ujar Bamsoet dalam Sidang Umum Asian Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), di Singapura, baru baru ini.
Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden AIPA Tan Chuan Jin, Sekjen AIPA Tan Isra Sunthornvut, serta delegasi AIPA dari negara Myamar, Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam serta Filipina. Sementara, Bamsoet didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Juliari Batubara (Fraksi PDI-P), Endang Srikarti Handayani (Fraksi Partai Golkar), Jon Erizal (Fraksi PAN), Abdul Kadir Karding (Fraksi PKB), Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), Kartika Yudhisti (Fraksi PPP), Amelia Anggraini (Fraksi Nasdem), Sudiro Asno (Fraksi Hanura) dan Mukhamad Misbakhun (Fraksi Partai Golkar).
Politisi Partai Golkar ini berpendapat, pesatnya pertumbuhan teknologi digital menjadikan ekonomi digital dan niaga elektronik sebagai bagian tak terpisahkan dari masa depan perekonomian ASEAN. Sehingga, ASEAN harus mampu menjaga kesetaraan dan iklim persaingan yang sehat bagi pelaku perdagangan elektronik maupun konvensional. Dukungan bagi pertumbuhan teknologi digital diharapkan dapat mendorong inovasi-inovasi di kawasan.
“Memasuki era revolusi industri ke-4, kita masih menghadapi masalah konektivitas dan literasi digital. Sebagai anggota parlemen, selayaknya kita memberikan dukungan melalui legislasi, penganggaran dan pengawasan dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Hal ini dibutuhkan dalam mempersiapkan daya saing kawasan dalam menghadapi disrupsi inovasi teknologi yang nantinya mempengaruhi tatanan ekonomi, sosial dan politik semua negara,” papar Bamsoet.
Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, keberhasilan ASEAN dalam menciptakan ekosistem ekonomi harus dibarengi dengan upaya perwujudan ekosistem kesejahteraan. Jangan sampai terjadi lagi kesenjangan antara masyarakat di suatu negara, maupun antar negara satu dengan lainnya.
“Pertumbuhan inklusif harus tetap mendasari upaya-upaya di kawasan. Karena, visi ASEAN dilakukan sejalan dengan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. ,” kata Bamsoet.
Di sisi lain, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan tatanan ekonomi dunia saat ini semakin mengalami pergeseran. Volatilitas pasar keuangan, meningkatnya resiko sengketa perdagangan dan pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri.
“Di sinilah ketangguhan ASEAN sebagai suatu ekosistem ekonomi diuji. Kita harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan menciptakan stabilitas dan mengelola resiko. Kita harus menggunakan momen pertumbuhan untuk memperbaiki kerangka kebijakan,” urai Bamsoet.
Selain itu, Wakil Ketua Umum KADIN ini menilai adanya konflik dagang di antara negara-negara besar dunia harus disikapi dengan bijak. Kendati hanya menimbulkan sedikit dampak langsung bagi produk domestik bruto ASEAN, namun dampak global yang mungkin ditimbulkan harus tetap dimitigasi.
“Di tengah gelombang proteksionisme yang semakin marak, dibutuhkan penguatan integrasi ekonomi melalui peningkatan perdagangan intra ASEAN. Selain itu, integrasi ekonomi dengan lingkup yang lebih luas juga harus dilakukan. Salah satunya, melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). ASEAN membutuhkan akselerasi perundingan RCEP yang akan membuka peluang kerjasama ekonomi antara 16 negara anggota yang memberikan kontribusi lebih dari 30 persen produk domestik bruto dunia,” pungkas Bamsoet. (pik)
Anak-anak dengan perahu sederhana memulung sampah plastik di Sunga Buriganga
KEMATIAN paus pilot bersirip pendek di Songkhla, Thailand selatan, baru-baru ini, memicu pertikaian nasional. Makhluk itu, yang ditemukan pada bulan Juni lalu, isi perutnya dipenuhi dengan 85 kantong plastik, yang dianggapnya sebagai makanan.
Lumba-lumba tak berdaya itu yang terancam punah, lumba-lumba Irrawaddy. Demikian pula kura-kura menjadi korban baru-baru akibat menelan plastik yang ada di perairan Thailand.
Sebuah video dari penyelam Inggris, Rich Horner, yang berenang melalui kawanan sampah plastik padat di pulau resor Indonesia, Bali, menjadi viral pada bulan Maret.
Penonton yang terkejut menyaksikan Horner, bersama dengan satu manta ray menjadi terbungkus kaskade kantong plastik dan pembungkus.
Dan dekat Mumbai, paus yang mati baru-baru ini terdampar dari Laut Arab, dibunuh oleh plastik yang dicerna seperti sepupunya di Thailand. Marine Drive yang terkenal di kota ini, rusak oleh banyak limbah yang hanyut setelah air pasang; dalam ketiadaan respon kota yang efektif, penduduk setempat sering mengambilnya untuk membersihkannya.
Kejadian yang tidak menyenangkan tersebut akhirnya memicu kesadaran akan bencana lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Amerika Serikat, Cile, dan China termasuk di antara negara-negara yang bergerak melawan penggunaan kantong plastik yang boros, sementara perusahaan seperti Starbucks menghadapi tekanan yang meningkat untuk melarang sedotan plastik.
Tidak ada kebutuhan untuk tindakan yang lebih besar daripada di Asia, mengingat lebih dari 80% dari plastik yang berakhir di lautan dunia berasal dari wilayah ini. Tetapi di sebagian besar wilayah Asia, upaya untuk mengatasi polusi plastik tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali.
Pemda DKI membersihkan sampah di Kali Ciliwung. Sampah yang lolos dari petugas kebersihan, akhirnya mencemari Laut Jawa.
Dr. Theresa Mundita S. Lim, yang April lalu ditunjuk sebagai direktur eksekutif Pusat Keanekaragaman Hayati ASEAN, mengakui bahwa kalangan negara-negara anggotanya baru memberikan dukungan lebih pro-aktif mengatasi masalah ini setelah mendapat sorotan dari Ocean Conservancy di Washington.
“Upaya kami untuk melindungi keanekaragaman hayati laut mulai menjadi lebih proaktif tahun ini, setelah beberapa negara anggota Association of Southeast Asian Nations diidentifikasi sebagai polutan laut teratas,” katanya seperti dikutip Nikkei Asian Review.
Dalam laporan 2017, Ocean Conservancy menemukan bahwa “Indonesia, Cina, Filipina, Thailand, dan Vietnam telah membuang lebih banyak plastik ke lautan dibandingkan bagian dunia lainnya.”
Statistik yang mengkhawatirkan tidak sulit didapat. Laporan serupa oleh majalah Science pada 2015 menyebutkan negara-negara ini, bersama dengan Sri Lanka dan Malaysia, sebagai salah satu pencemar plastik terburuk di dunia.
Persatuan Internasional untuk Pelestarian Alam (The International Union for Conservation of Nature/ IUCN), menemukan bahwa “lebih dari seperempat dari semua limbah plastik laut di dunia, mungkin mengalir dari hanya 10 sungai, delapan dari negara-negara di Asia itu.”
Penelitian menunjukkan bahwa antara 8 juta hingga 13 juta ton plastik dibuang ke lingkungan laut global setiap tahun. Laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini dengan tajuk “Single-use plastics: A Roadmap for Sustainability” memperkirakan kerusakan ekosistem laut global nilainya mencapai $ 13 miliar per tahun.
Asia Tenggara telah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dan seiring dengan itu produksi plastik pun telah meningkat pesat. Tetapi bagaimana pun, konsumsi telah melampaui pengelolaan limbah.
Industri perhotelan telah menyebar ke pantai-pantai terpencil di kawasan itu – daerah-daerah yang paling tidak bisa berurusan dengan serpihan sampah turis. Wisatawan mengharapkan adanya ketersediaan wadah plastik sabun, sampo dan body lotion, sikat gigi sekali pakai dan topi mandi. Ada botol air plastik di setiap kamar dan sedotan di setiap minuman. Semua itu menyumbang sampah plastik, yang ketika dibuang larinya ke lautan.
Sampah plastik dan lainnya mengotori sungai di Kamboja. (Foto: Akira Kodaka)
Mamang, di antara sampah tersebut dikumpulkan oleh otoritas lokal yang memiliki sedikit dana. Namun, masalahnya mereka kurang memiliki pengetahuan tentang cara mendaur ulang dengan benar.
Limbah sering masuk ke tempat pembuangan sampah kota dan pembuangan yang tidak terlindung dari hujan lebat, aliran lumpur dan banjir. Sebagian besar kemudian digelontorkan ke laut dari sungai. Pemandangan seperti ini mudah sekali kita lihat di sunga-sungai yang mengalir di kota-kota Asia, seperti di Jakarta, Bangkok, Hanoi dan lainnya.
Salah satu contohnya adalah pantai Ngapali di negara bagian Rakhine yang bermasalah di Myanmar, yang dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pantai terbaik di Asia oleh TripAdvisor pada tahun 2016.
Pembangunan sebagian besar tidak diatur, sehingga kantong sampah menumpuk di sepanjang sungai. Selama musim hujan, tas-tas tersebut tersapu ke laut, kemudian dibuang kembali ke tepi pantai. “Saya khawatir Ngapali bisa dihancurkan oleh masalah lingkungan ini,” kata Ohnmar Khin, yang menjalankan bisnis Sandoway Resort.
Kebiasaan konsumen dan overpackaging memperburuk keadaan. Dalam satu hari, rata-rata warga Singapura menggunakan 13 kantong plastik, sementara negara kota ini secara keseluruhan melampaui penggunaan 2,2 juta sedotan plastik. Warga Thailand menggunakan delapan tas plastik setiap hari, sehingga jumlahnya mencapai lebih dari 500 juta setiap minggunya untuk di Bangkok saja.
Indonesia dilaporkan menggunakan 10 miliar kantong plastik setiap tahun, meskipun ini mungkin merupakan perkiraan yang sangat konservatif. Upaya resmi untuk mengatasi masalah telah gagal. Percobaan tiga bulan pada tahun 2016 yang memperkenalkan biaya untuk kantong plastik di beberapa kota besar dalam rangka mengurangi penggunaannya kantong plastik sebesar 55%, digagalkan oleh keluhan konsumen yang keberatan dengan tambahan biaya 200 rupiah per kantong.
Orang Amerika dan Eropa menggunakan lebih banyak plastik per kapita daripada orang-orang di Asia, tetapi praktek daur ulang dan pembuangan limbah umumnya lebih efektif.
Dan sementara sisi gelap dari plastik telah menjadi jelas, banyak dari aplikasinya tetap penting untuk kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan.
Debi Goenka, pendiri Conservation Action Trust, sebuah LSM India, menegaskan bahwa India, dengan populasi 1,3 miliar-nya, memiliki lebih sedikit limbah plastik per kapita, tetapi India kesulitan besar dalam mengelolanya. “Pola konsumsi kami dibandingkan dengan bagian dunia lainnya menyedihkan, tetapi kami menuju ke tahap itu sekarang,” katanya seperti dikutip Nikkei.
Plastik ada di mana-mana
Selama ekspedisi tiga bulan ke Antartika pada awal 2018, kapal Greenpeace Arctic Sunrise mengkonfirmasi keberadaan mikroplastik di air, salju dan es, dan melihat potongan limbah yang lebih besar dari industri perikanan. Pelampung, jaring, dan terpal tua mengapung di antara gunung es.
“Bahkan ‘padang gurun terakhir di dunia’ terkontaminasi dengan limbah mikroplastik dan bahan kimia berbahaya yang persisten,” kata aktivis Greenpeace, Louisa Casson.
Industri pariwisata membawa dampak buruk lingkungan di Pantai Kuta Bali. Ini lebih disebabkan oleh miskinnya kesadaran wisatawan domestik dan asing akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
Prognosisnya suram. Yayasan Ellen MacArthur yang berbasis di Inggris berharap ada lebih banyak plastik daripada ikan di lautan dalam tiga dekade. Para ahli mengatakan semua burung laut akan menelan plastik pada tahun 2050, dan 600 spesies laut akan dirugikan.
“Plastik bukan pendorong utama penurunan perikanan, tetapi dalam situasi genting itu memberikan tekanan yang tidak perlu,” kata Jerker Tamelander, yang mengelola unit terumbu karang di Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bangkok. “Bahkan jika perikanan itu lestari, plastik akan menjadi masalah besar, karena volumenya sangat luas.”
Bagian dari masalah ini adalah alat tangkap yang ditinggalkan, hilang atau dibuang, atau ALDFG. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, apa yang disebut jaring hantu telah membuat 10% sampah laut. Ada sekitar 640.000 ton jaring ikan yang hilang atau dibuang di laut, kebanyakan terbuat dari nilon berat. Ini dapat melakukan perjalanan ribuan kilometer, dan terus “memancing,” atau mencekam karang, selama berabad-abad. Diperkirakan 80% ALDFG yang ditemukan di sekitar Australia berasal dari Asia Tenggara.
Di lahan kering, masalah sampah plastik Asia Tenggara telah diperparah oleh e-waste dari perangkat elektronik bekas dan barang-barang bekas putih yang mengandung sejumlah besar plastik keras, khususnya di dalam casing.
Plastik keras dalam komponen elektronik sering diperlakukan dengan retardants brominated, banyak yang telah dilarang di AS dan Eropa setelah penelitian menemukan kaitan dengan berbagai masalah kesehatan yang serius.
Cina, negara pengolah sampah elektronik terbesar di dunia dari dalam dan luar negeri, menerapkan larangan impor dari AS dan Eropa tahun ini. Hal ini diliputi oleh apa yang dulunya diharapkan akan menjadi industri yang menguntungkan. Impor e-limbah di negara-negara seperti Thailand dan Malaysia telah melonjak sejak itu.
Shunichi Honda, seorang perencana program UNEP di Jepang, percaya bahwa perlu upaya untuk merangsang kapasitas pemrosesan lokal dari semua limbah, jika tujuan dari perjanjian PBB tahun 1989. Ya, Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, harus dicapai.
“Beberapa negara di Asia tidak memiliki fasilitas yang layak untuk pembuangan limbah elektronik,” kata Honda. “Kami benar-benar harus memikirkan insentif ekonomi, dan bagaimana suatu negara dapat menangani e-waste itu sendiri.”
Lambat untuk merespon
ASEAN baru saja terbangun pada krisis lingkungan yang mengerikan ini. Pada awal Juli lalu, sekretariat ASEn di Jakarta secara tidak sengaja mengkonfirmasi tanggapannya yang lamban dengan siaran pers yang berjudul: “ASEAN bergabung dengan gerakan untuk mengalahkan polusi plastik.”
Lim mencatat bahwa ASEAN tidak memiliki kampanye resmi atau mekanisme regional untuk memaksa 10 negara anggota ASEAN untuk mengatasi masalah tersebut. “Polusi tidak dapat ditangani di tingkat nasional saja, karena sampah laut bergerak melintasi batas-batas politik,” kata Lim.
Dia berharap pertemuan pejabat lingkungan senior di Singapura akhir tahun ini akan “memformalkan adopsi perlindungan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sebagai prioritas untuk pusat.”
Tapi, untuk saat ini, tanggapan kolektif terhadap masalah plastik di Asia Tenggara tidak lengkap, tidak memadai, dan tidak terkoordinasi.
Brunei memiliki rencana untuk melarang kantong plastik langsung pada 2019, dan beberapa vendor di Filipina telah memasang kampanye Bring Your Own Bag. Malaysia telah bergerak melawan wadah polystyrene dan mempromosikan daur ulang limbah rumah tangga, tetapi rumah tangga terus menggunakan tas belanja untuk sampah yang masuk ke landfill tanpa adanya insinerator.
Thailand memiliki sejumlah program kesadaran plastik, namun banyak dari stasiun bahan bakarnya terus menarik pengendara dengan air gratis dalam botol plastik besar dan sekali pakai.
Peternakan kerang Sriracha, kota tepi pantai Thailand yang memberi dunia saus cabai pedas, penuh dengan plastik. Pedalaman, anjing dan monyet mengaduk-aduk sampah yang terbalik, menghamburkan sampah plastik ke angin.
Diperkirakan bahwa Thailand gagal mengelola lebih dari sepertiga dari 27 juta ton limbah yang dihasilkan setiap tahun. Sebagian besar ini berakhir di sungai dan kanal yang mengalir ke laut, terutama selama musim hujan – hingga 60.000 ton setiap tahun, perkiraan Departemen Kelautan dan Sumber Daya Pesisir.
Pulau resor “murni” Koh Taohas adalah sebuah gunung sampah berkapasitas 45.000 ton. Phuket’s Maya Bay, tempat film Leonardo DiCaprio “The Beach” difilmkan, telah ditutup selama empat bulan untuk pulih dari ekses dan polusi pariwisata. Koh Larn off Pattaya menerima 10.000 pengunjung per hari dan telah mengumpulkan 50.000 ton sampah.
Negara-negara lain telah mengendap dalam pendekatan mereka. Maharashtra, yang menyumbang sekitar 15% dari produk domestik bruto India, adalah negara bagian India ke-20 untuk memperkenalkan beberapa bentuk larangan plastik. Pada 23 Juni, ia memberlakukan larangan selimut pada kantong plastik, botol, gelas sekali pakai, piring, alat pemotong, pembungkus dan wadah polystyrene.
Gunakan sekali, buang
Antara tahun 1970 dan 2016, Singapura mengalami peningkatan tujuh kali lipat dalam timbulan sampah menjadi 8,559 ton per hari. Dengan hanya satu opsi landfill, ia membuka salah satu pabrik insinerasi terbesar di dunia pada tahun 2000 dengan kapasitas 4.320 ton per hari. Mitsubishi Heavy Industries, yang membangun fasilitas hanya dalam 38 bulan, sejak membuka basis regional di Singapura dan melihat peluang bisnis yang signifikan di wilayah tersebut.
Insinerator limbah-ke-energi memiliki keutamaan mengumpulkan sampah besar dan menguranginya menjadi abu dengan menggunakan daya yang dihasilkan sendiri; daya surplus yang dihasilkan oleh turbin uap kemudian dapat dijual ke jaringan nasional. Karena tempat pembuangan sampah menjadi lebih penuh, lebih banyak insinerator cenderung muncul di wilayah tersebut.
Thailand mengoperasikan insinerator di Phuket, Songkhla dan Phitsanulok, tetapi tidak di Bangkok. Tahun lalu, negara menghasilkan 171 megawatt dari limbah, setara dengan 1,7% dari total 10.013 MW. Target sederhana untuk 2036 adalah 550 MW, atau 2,8%, menurut Departemen Pengembangan dan Efisiensi Energi Alternatif.
Insinerator yang dirancang dan dioperasikan dengan benar dapat membakar plastik pada suhu yang tepat, menangani produk sampingan berbahaya seperti dioksin dan nitrogen oksida, dan menyaring asap berbahaya lainnya. Di sisi negatif, mereka menghasilkan karbon dioksida, berkontribusi terhadap pemanasan global.
Kampenye beralih menggunakan tas daripada kantong plastik kepada konsumen di pusat perbelanjaan dan supermarket di Indonesia, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Tamelander percaya insinerator seharusnya tidak dianggap sebagai obat mujarab. “Sebagai strategi transisi ke masyarakat sampah yang lebih rendah, insinerator tentu memiliki peran untuk dimainkan,” katanya. “Kami harus benar-benar mengurangi timbulan sampah, meningkatkan daur ulang – dan secara efektif membendung aliran bahan bakar ke insinerator tersebut.”
Manajemen yang lebih baik dan daur ulang yang lebih efisien jelas akan menjadi inti untuk menyelesaikan krisis plastik limbah dunia. Menurut Badan Lingkungan Nasional Singapura, tingkat daur ulang untuk plastik pada tahun 2017 hanya 6% dari 763.400 ton sampah plastik yang dibuang.
Secara global, Yayasan Ellen MacArthur memperkirakan hanya 14% plastik yang didaur ulang, dan bahwa antara $ 80 miliar dan $ 120 miliar hilang setiap tahun untuk penggunaan satu kali. Yayasan memperkirakan bahwa sepertiga dari semua kemasan plastik bocor ke dalam ekosistem.
Plastik mengandung bahan kimia, logam berat, dan senyawa yang diketahui berbahaya bagi manusia, tetapi konsekuensi dari makan dari rantai makanan yang terkontaminasi secara nyata masih belum jelas. Dan di sinilah efek jangka panjang dari krisis plastik saat ini muncul, menurut Michael Gross, seorang penulis sains yang berbasis di Oxford.
“Burung laut dengan perut penuh dengan sampah plastik dan kura-kura yang terjerat dalam kantong plastik, telah menjadi simbol masalah sampah laut, tetapi dampaknya pada skala yang lebih kecil, kurang terlihat mungkin bahkan lebih parah, dan sains baru saja mulai mengeksplorasi masalah ini, ” katanya.
Tamelander mengatakan mikroplastik secara rutin ditemukan dalam sampel jaringan pengumpan filter seperti kerang dan daging ikan, tetapi penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan “sejauh mana itu adalah bahaya kesehatan manusia.”
“Ikan-bersumber plastik pada manusia merupakan kerentanan tambahan, tekanan tambahan di atas dan di luar apa yang sudah kita miliki,” katanya. “Apakah itu menyebabkan kerusakan yang lebih besar? Ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan saya tidak yakin jawabannya akan menjadi yang kita inginkan.”***
Lihat boneka-boneka barbie cantik ini. Siapa yang mengira boneka-boneka barbie yang berkostum batik serta aneka dress berbagai daerah di Indoneasia ini adalah buatan para nara pidana wanita di lembaga pemasyarakatan Bali dan Batam. Boneka barbie cantik itu baru-baru ini dipamerkan di Museum Mandiri, Jakarta Barat.
“Ada 1.000 boneka yang dihasilkan para napi di Bali dan Batam. Itu adalah bagian dari program 10.000 Boneka Batik Girl untuk Asean,” ungkap Lusi Kiroyan, Pendiri Yayasan ‘Cinderella’.
Untuk mengerjakan boneka-boneka tersebut, 100 napi wanita (LP Batam dan LP Bali) mereka dibayar Rp10.000 per boneka. Mereka tidak membuat bonekanya tapi membuat baju yang dikenakan boneka. “Para napi harus berkreasi dalam membuat baju-baju boneka ini. Tidak boleh sama. Jadi model baju maupun gaya si boneka masing-masing harus berbeda. Jika sama maka saya minta diulang,” ungkap Lusi.
Dengan begitu, tuturnya, mereka menjadi kreatif tapi lebih dari itu aktivitas ini selain menambah ketrampilan juga membuat mereka mandiri. Mereka dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dengan kemampuan mereka. “Dengan kemandiri dan mau bekerja, berusaha, saya berharap mereka kelak tidak masuk penjara lagi,” ujarnya.
Menurut Lusi, untuk mengerjakan program ini dia memilih napi wanita kasus narkoba. “Napi-napi wanita yang terkena narkoba itu banyak yang masih muda-muda, masih produktif. Mereka adalah generasi harapan bangsa. Sungguh sayang harus terjerat narkoba dan akhirnya masuk penjara. Saya berharap dengan adanya pelatihan ini memberi motivasi sekaligus rasa percaya diri kepada mereka,” katanya.
Rencananya 1.000 boneka Batik Girl ini akan dibagikan kepada anak-anak kanker dan disabilitas di seluruh Asean. Untuk tahap pertama Lusi dan timnya akan roadshow di lima negara termasuk Indonesia, yakni, Singapura, Malaysia, Brunnei dan Myanmar. Pada Februari 2018 mendatang dia akan roadshow ke Melbourne dan Darwin.
“Program ini dapat dukungan dari Australian Award Indonesia, juga Bayside Community –sebuah organisasi lokal Australia—serta dukungan dari Bank Mandiri. Pihak KJRI Darwin NT dan Andre Omer Siregar pun ikut membantu,” kata Lusi yang baru-baru ini meraih grant dalam program Hibah untuk Alumni Australia melalui Alumnae Grand Scheme (AGS) tahap 2.***
SINGAPURA siap memberikan informasi keuangan warga negara Indonesia ke pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penerapan pertukaran data otomatis untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEOI).
“Singapura telah menyampaikan hal itu, bahwa Indonesia termasuk negara yang eligible dan included dalam MCAA mereka, artinya perjanjian AEOI itu sudah otomatis bisa dijalankan sesuai timeline-nya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Menkeu memastikan Singapura tidak hanya akan bertukar informasi dengan Indonesia, namun juga dengan negara-negara yang telah menyepakati Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) terkait AEOI di Belanda pada Juni 2017.
Sebagai persiapan untuk pertukaran informasi tersebut, Indonesia akan melakukan berbagai pembenahan mulai dari penerbitan legislasi primer, perbaikan sistem teknologi informasi dan keamanan data serta pembaruan proses bisnis yang sejalan dengan Common Reporting Standard (CRS).
“Kita akan terus memenuhi dan nanti bulan September, OECD akan me-review aspek-aspek itu. Kalau Indonesia dianggap sudah memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam global forum OECD, berarti kita telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik AEOI dengan Singapura,” ujarnya seperti dikutip LKBN Antara.
Sebelumnya, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Bersama IMF-Indonesia pada Rabu (12/7/2017), Sri Mulyani bertemu dengan Menteri Hukum dan Keuangan Singapura Indranee Rajah, untuk membicarakan sejumlah hal. Menurutnya, selain membicarakan implementasi AEOI, mereka juga membahas revisi perjanjian double taxation bagi investor Singapura serta penawaran terkait penempatan Singapura sebagai lokasi hub perbankan internasional bagi proyek infrastruktur Indonesia.
Laman resmi Kementerian Keuangan Singapura memastikan kesiapan untuk menjalankan AEOI dengan Indonesia guna menjaga kesetaraan peran dan fungsi serta ikut bertanggung jawab dengan pusat keuangan lainnya.
Singapura telah memasukkan Indonesia ke dalam daftar mitra yang telah mengikuti MCAA. Komitmen itu merupakan bentuk kesepakatan yang menyediakan standarisasi dan skema efisiensi untuk memfasilitasi AEOI. Dengan demikian, kesepakatan bilateral tidak harus dilakukan.
Pertukaran informasi secara resiprokal dapat dimulai setelah kedua yurisdiksi memperkenalkan aturan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan CRS dan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan atas data yang dipertukarkan.
Kerahasiaan dan perlindungan atas data keuangan yang dipertukarkan merupakan prasyarat internasional yang ditetapkan oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.***
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengadakan pertemuan di Gedung Putih. Undangan itu disampaikan Trump melalui sambungan telepon, dalam pembicaraan kedua pemimpin tersebut, Sabtu (29/4/2017) waktu Washington.
Dalam perbincangan melalui sambungan telepon internasional itu, juga keduanya antara lain menyinggung tentang perhatian mereka atas isu-isu yang terkait dengan Korea Utara.
Dalam pernyataannya, pihak Gedung Putih tidak memerinci lebih jauh mengenai kapan kedua pemimpin tersebut dijadwalkan akan bertemu di Washington untuk mendiskusikan hubungan kedua negara. Trump sendiri tampaknya akan berkunjung ke Filipina pada November mendatang dalam agenda pertemuannya dengan negara-negara Asean.
Sebagaimana diketahui, suhu hubungan kedua negara sempat meningkat menyusul beberapa pernyataan dan tindakan Duterte. Pada 17 Desember 2016 lalu misalnya, Duterte menyatakan “selamat tinggal” kepada AS sembari mengancam akan membatalkan perjanjian yang mengijinkan tentara AS datang ke Filipina.
Pernyataan itu sebagai tanggapan atas kemungkinan dihentikannya paket bantuan Washington kepada Manila, yang antara lain melalui Millennium Challenge Corporation. Bantuan itu dimungkinkan direvisi, dengan merujuk pada bagaimana kinerja Filipina dalam kaitannya dengan kekuasaan hukum dan kebebasan sipil.
Duterte pada 17 Desember 2017 jugta mengatakan bahwa pihaknya akan mengesampingkan keputusan mahkamah arbitrasi internasional, yang menegaskan bahwa klaim Beijing tidak syah atas Laut China Selatan. Duterte sendiri tampaknya tidak ingin memberatkan Tiongkok yang telah memasang senjata di wilayah Laut China Selatan. ***
Lihat boneka-boneka barbie cantik ini. Siapa yang mengira boneka-boneka barbie yang berkostum batik serta aneka dress berbagai daerah di Indoneasia ini adalah buatan para nara pidana wanita di lembaga pemasyarakatan Bali dan Batam. Boneka barbie cantik itu baru-baru ini dipamerkan di Museum Mandiri, Jakarta Barat.
Menurut Lusi, untuk mengerjakan program ini dia memilih napi wanita kasus narkoba. “Napi-napi wanita yang terkena narkoba itu banyak yang masih muda-muda, masih produktif. Mereka adalah generasi harapan bangsa. Sungguh sayang harus terjerat narkoba dan akhirnya masuk penjara. Saya berharap dengan adanya pelatihan ini memberi motivasi sekaligus rasa percaya diri kepada mereka,” katanya.
SINGAPURA siap memberikan informasi keuangan warga negara Indonesia ke pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penerapan pertukaran data otomatis untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEOI).
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengadakan pertemuan di Gedung Putih. Undangan itu disampaikan Trump melalui sambungan telepon, dalam pembicaraan kedua pemimpin tersebut, Sabtu (29/4/2017) waktu Washington.