JAYAKARTA NEWS – Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia belakangan ini menjadi cenderung dingin. Salah satu momen penting dalam hubungan ini adalah ketidakpartisipasian Presiden AS Joe Biden dalam East Asia Summit, sebuah pertemuan yang memberikan posisi kuat bagi Asia Tenggara dalam berdialog dengan kekuatan global utama. Pertemuan ini merupakan salah satu dari lebih dari 700 pertemuan yang diadakan oleh ASEAN setiap tahun.
East Asia Summit ini mempertemukan perwakilan dari 18 negara, termasuk AS, China, Jepang, India, dan Rusia, dan melambangkan visi ASEAN untuk “sentralitas” dalam panggung diplomasi dunia.
Namun, ketika pertemuan tahun ini berlangsung pada awal September, dua bulan lebih awal dari jadwal biasanya, Presiden AS Joe Biden tidak hadir. Keputusan ini mengingatkan banyak orang akan penghindaran serupa yang dilakukan oleh pendahulunya, Donald Trump, terhadap acara ini. Apa arti dari ketidakhadiran Biden?
The Jakarta Post, surat kabar berbahasa Inggris milik Kompas Group, menerbitkan editorial menarik tentang topik ini. “Kami gagal melihat alasan yang sah yang telah memaksa pemimpin AS untuk mengirim wakilnya ke Jakarta,” demikian tulisnya.
“Tapi sebelum mengeluh, Jokowi harus menyalahkan dirinya sendiri karena gagal membangun hubungan yang kokoh antara kedua negara,” tambahnya, merujuk kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dengan julukannya, Jokowi itu. Kalau kita bedah, editorial the Jakarta Post tersebut berfokus pada dua isu utama.
Pertama, editorial tersebut menyatakan bahwa pemimpin Indonesia telah memberikan prioritas kepada hubungan dengan China daripada AS. Sejak menjabat pada tahun 2014, Widodo telah mengunjungi China enam kali, sementara AS hanya tiga kali. Selain itu, ia tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB yang diadakan di New York setiap bulan September.
Isu kedua berkaitan dengan duta besar Indonesia untuk AS. Awalnya, Widodo mempertahankan utusan yang diangkat oleh pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono. Utusan tersebut akhirnya menjabat selama lima tahun, dua tahun lebih lama dari yang biasanya.
Namun, Jokowi telah mengganti tiga duta besar dalam hampir lima tahun terakhir, yang hanya menjabat selama dua tahun secara keseluruhan, sehingga posisi tersebut kosong lebih lama daripada terisi.
Duta besar terbaru, Rosan Roeslani, meninggalkan jabatannya pada bulan Juli untuk menjadi wakil menteri badan usaha milik negara. Ketika laporan muncul pada bulan berikutnya bahwa Biden akan melewatkan East Asia Summit, Indonesia tidak memiliki seorang pun yang dapat bertindak sebagai perantara di Washington.
Ketidakhadiran Biden bukan disebabkan oleh kurangnya keterlibatan AS dengan Indonesia, melainkan karena Indonesia yang kurang berinteraksi dengan AS — atau setidaknya itulah argumen yang dikemukakan oleh para kritikus Widodo.
Sebagai mantan pengusaha mebel dan gubernur Jakarta, Widodo mengakui selama masa jabatannya bahwa kebijakan luar negeri adalah kelemahan. Dengan fokusnya pada perdagangan daripada isu-isu diplomatik dan keamanan nasional, maka wajar jika ia memprioritaskan hubungan dengan China, yang menyumbang 25% dari perdagangan Indonesia dan 18% dari investasi asing langsung pada tahun 2022 — keduanya sekitar tiga kali lipat dari angka AS.
Jokowi berhasil mendapatkan investasi sebesar $21,7 miliar ketika ia terakhir kali mengunjungi China pada akhir Juni. Namun, dalam masa jabatan keduanya, Jokowi meningkatkan upaya yang berkaitan dengan diplomasi dan keamanan nasional, dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai tuan rumah dalam Kelompok 20 pada tahun 2022 dan pemimpin ASEAN pada tahun ini.
Pada bulan Juni 2022, ia menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Rusia dan Ukraina sejak perang dimulai, bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Kunjungan-kunjungan tersebut membantu membuka jalan bagi pernyataan bersama dalam KTT pemimpin Kelompok 20 pada November 2022, meskipun terdapat perbedaan yang dalam di dalam kelompok tersebut.
AS semakin turun dalam daftar prioritas Widodo meskipun ia berupaya memperbaiki hubungannya dengan dunia. Tapi mengapa pendekatan Widodo begitu berbeda dari pendahulunya yang memprioritaskan hubungan dengan Washington?
“Bagi Widodo, tatanan internasional harus terbuka bagi kekuatan ekonomi baru yang semakin memainkan peran dalam abad ke-21,” demikian tulis Ahmad Rizky Umar, seorang dosen di Universitas Queensland di Australia, dalam esai terbarunya, “Doktrin Jokowi: Visi Indonesia untuk tatanan internasional.”
Ia “sangat kritis terhadap kegagalan apa yang disebut ‘tatanan internasional liberal’ dalam mempromosikan perkembangan ekonomi yang adil antara negara-negara” dan menginginkan “lebih banyak suara dan peran dalam politik global,” demikian tulis Umar. AS berada di jantung tatanan internasional liberal tersebut. Joko Widodo kemungkinan juga dipengaruhi oleh opini publik di dalam negeri.
Dalam survei tahun ini bagaimana pandangan terhadap pemimpin regional yang dilakukan oleh Institut ISEAS-Yusof Ishak di Singapura. Sebanyak 31,4% responden Indonesia mengatakan bahwa mereka yakin atau sangat yakin dengan AS sebagai mitra strategis dan penyedia keamanan regional. Angka ini merupakan yang terendah di antara negara-negara ASEAN.
Ketika ditanya apakah ASEAN harus bersekutu dengan AS atau China jika terpaksa memilih, 46,3% responden Indonesia memilih AS — turun 18 poin dari dua tahun sebelumnya. Sedangkan 53,7% memilih China.
Sentimen anti-AS di Indonesia diyakini sebagian besar berasal dari hubungan dekat antara AS dan Israel. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, banyak orang di Indonesia bersimpati pada Palestina dan memiliki pandangan negatif terhadap Israel.
Piala Dunia sepak bola U-20 tahun ini memperlihatkan isu ini. Indonesia seharusnya menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada bulan Mei, tetapi protes terhadap partisipasi Israel di sana menyebabkan acara tersebut dipindahkan ke Argentina pada menit-menit terakhir.
Pada tanggal 13 September, perjanjian Oslo yang pertama, yang membuka jalan bagi solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, genap berusia 30 tahun. Indonesia telah menentang keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan, lebih baru, dorongan AS untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara Arab dan Israel.
Joko Widodo, yang dikritik oleh kalangan konservatif Indonesia karena dianggap tidak cukup Islami, kemungkinan sensitif terhadap situasi saat ini.
Mengingat komplikasi semacam itu, bukan hal baru bagi AS untuk menjaga jarak dengan Indonesia. Pada bulan Juli 2021, tidak lama setelah Biden dilantik, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengunjungi Singapura, Vietnam, dan Filipina untuk tur resmi pertamanya ke Asia Tenggara. Bulan berikutnya, Wakil Presiden Kamala Harris juga mengunjungi Singapura dan Vietnam. Indonesia, meskipun menjadi kekuatan global tunggal dalam ASEAN, tidak termasuk dalam jadwal mereka.
Namun, AS tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh yang semakin meningkat Indonesia di antara negara-negara yang sedang berkembang yang membentuk Global Selatan.
Indonesia bersatu dengan India, Brasil, dan Afrika Selatan untuk melemahkan bahasa yang berkaitan dengan perang di Ukraina dalam pernyataan pemimpin yang diadopsi pada KTT G20 tahun ini, meskipun menentang keinginan anggota Kelompok Tujuh dan Uni Eropa.
Di tengah-tengah pertemuan tersebut, Gedung Putih mengumumkan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah ketika Jokowi berada di AS untuk hadir dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik pada bulan November di San Francisco. Ada spekulasi bahwa Jokowi mungkin akan melewatkan acara tersebut sebagai balasan atas ketidakhadiran Biden dalam pertemuan ASEAN.
Konstitusi Indonesia melarang presiden untuk mencari masa jabatan ketiga, dan Joko Widodo akan menuntaskan jabatannya pada bulan Oktober 2024 setelah pemilihan presiden pada bulan Februari tahun depan. Namun, dua kandidat yang bersaing memperebutkan posisi teratas dalam jajak pendapat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sama-sama berkeinginan untuk memenangkan dukungan dari pemimpin populer tersebut.
“Presiden berikutnya kemungkinan akan melanjutkan ‘Doktrin Jokowi’ ke masa depan,” demikian tulis Umar. Bagaimana keterkaitan yang dingin antara AS dan Indonesia akan ditangani? Dengan meningkatnya pengaruh Global Selatan baru-baru ini, isu ini mungkin lebih menjadi tanggung jawab Washington daripada Jakarta. [nikei/sm]
