JAYAKARTA NEWS— Para Aktivis Pro Demokrasi 98 meneriakkan agar Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi menghormati hasil Reformasi 1998. Dimana salah satu tuntutan reformasi adalah tolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme alias KKN.
Hal ini disampaikan oleh Aktivis Pro Demokrasi 98, Ray Rangkuti, Samuel Nitisaputra dan Jojo Rohi dalam Diskusi Akhir Pekan Titik Temu dengan Tema “Bahaya Nepotisme Jokowi”, yang dipandu Sebastian Salang di Ayoja Coffee, Jakarta.
Aktivis Pro Demokrasi 98 dari Surabaya, Jojo Rohi menilai, situasi jelang Pilpres kali ini sudah seperti Orde Baru 4.0. Jojo menekankan, mereka prihatin dengan kondisi saat ini, karena sistem demokrasi yang menjadi titik balik.
“Kita tidak ngomong orang, kita ngomong system. Kebetulan saja aktornya Jokowi” ujar Jojo.
Menurut Jojo, situasi saat ini dibuat seolah olah ada satu mimpi, Indonesia akan menuju perubahan lewat tangan anak muda. Jojo mencatat, dalam sejarah Indonesia perubahan yang terjadi, mulai tahun 1908, 1928, 1945, 1965, hingga 1998, dilakukan bukan karena usia muda, tapi spirit perubahan dilakukan oleh kelas menengah.
“Sumber perubahan bukan usia, tapi kelas” kata Jojo.
Sementara itu, Aktivis Pro Demokrasi 98, Ray Rangkuti menyatakan, Jokowi tidak ikut serta dalam Reformasi 1998, tapi dia adalah orang yang menikmati hasil dari Reformasi itu. Karena itu, hormatilah hasil reformasi 98. Ray mencatat, sepanjang sejarah Indonesia, tidak ada Presiden yang dengan sengaja mendorong anaknya menjadi Wakil Presiden. Pak Harto saja, kata Ray, setelah 25 tahun berkuasa di Masa Orde Baru, baru berani mengangkat anaknya menjadi menteri.
Sedangkan Aktivis Pro Demokrasi 98 lainnya, Samuel Nitisaputra menyatakan, traumatic reformasi 98 masih ada hingga saat ini. Sehingga saat tindakan nepotisme kembali muncul dikhawatirkan Indonesia kembali ke era Orde Baru lagi.
“Akibat nepotisme, akan ada kolusi dan korupsi” kata Samuel. ***/di
