JAYAKARTA NEWS – Dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 terus diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Setidaknya sudah 70 saksi diperiksa dan bukti-bukti.
“Hingga saat ini Tim penyidik sudah mengumpulkan bukti-bukti berupa keterangan saksi terhadap 70 orang saksi dan sudah dilakukan pemeriksaan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (10/2025).
Harli menuturkan, kasus ini bermula ketika pemerintah mengatur mengenai prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.
Sesuai aturan tersebut, PT Pertamina diperintahkan mencari minyak mentah yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk bersumber KKKS.
Minyak dari swasta itu wajib ditawarkan kepada Pertamina. Jika penawaran tersebut ditolak Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor.
Namun, menurut Harli, subholding Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), diduga berusaha menghindari kesepakatan.
“Dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISC dan/atau PT KPI, berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara,” jelas Harli.
Dalam periode tersebut juga, lanjut Harli, terdapat Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) yang diekspor karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang lantaran pandemi COVID-19.
Namun pada waktu yang sama, masih kata Harli, PT Pertamina malah mengimpor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang.
Menurut Harli, perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah, dikilang, harus digantikan dengan minyak mentah impor.
“Ini merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah,” tukas Harli.
Kejakgung masih terus menelisik kasus korupsi di perusahaan minyak plat merah ini. Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun telah digeledah.
Dari penggeledahan di tiga ruangan, yaitu ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas, dan Sekretaris Ditjen Migas, penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa lima kardus berisi dokumen, barang bukti elektronik berupa ponsel sebanyak 15 unit, satu unit laptop serta empat soft file.
Dengan proses penyidikan ini, Harli berarap, kasus ini akan menjadi terang sesuai aturan yang ada, dan menemukan tersangkanya. (yr)
