JAYAKARTA NEWS – Para pelaku usaha industri hilir sawit mendukung pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan percepatan swasembada pangan serta energi. Ada dua kunci dari sisi industri sawit dalam mendukung target pemerintahan Prabowo tersebut, pertama mengoptimalkan kerja sama internasional seperti BRICS dan mendorong investasi di sektor hilirisasi sawit.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), Rapolo Hutabarat dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (12/3/2025). Nara sumber lainnya Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga dan Sekjen APROBI Ernest Gunawan yang dimoderatori Wakil Ketua Umum Forum Wartawan Pertanian Qayuum Amri.
“Pertama, kerja sama ekonomi bilateral Indonesia yang saat ini dengan 9-10 negara, tetapi produk sawit secara keseluruhan belum banyak dimanfaatkan dalam kerja sama bilateral ini. Karena ada beberapa insentif yang barangkali belum diketahui oleh dunia usaha di Indonesia,” terang Rapolo.
Lebih lanjut Rapolo menuturkan, resminya Indonesia menjadi anggota ke-10 BRICS pada 6 januari tahun ini merupakan peluang besar untuk sektor sawit. Apalagi negara-negara BRICS tidak ada satu pun yang menerapkan hambatan dagang.
“Kalau dibandingkan penduduk dunia totalnya mencapai 8,1 miliar porsi 10 negara BRICS mencapai 3,9 miliar itu porsinya sekitar 48 persen terhadap populasi dunia. Ke-10 negara itu tidak ada yang menerapkan hambatan dagang terhadap produk sawit,” ungkap Rapolo.
Rapolo berharap kerja sama pemerintah dengan BRICS ini menjadi kunci menarik investasi untuk sektor sawit dari 10 negara itu. Kemudian menjadi pasar utama dari produk sawit Indonesia.
“Dari sisi pendapatan per kapita rata-rata dunia itu US$14.400, dan rata-rata negara BRICS itu US$11.200-an. Jadi dari sisi ekonomi mendekati pendapatan dunia,” jelas Rapolo.
Dari 10 itu, menurut Rapolo, ada dua yang melewati pendapatan per kapita rata-rata dunia yaitu UEA dan Rusia. Tiongkok itu masih US$13.000.
Selanjutnya yang menjadi kunci untuk mencapai target swasembada dan ekonomi 8 persen yaitu dalam perluasan hilirisasi.
Menurut Rapolo, Indonesia masih mengabaikan sawit untuk bernilai tambah tinggi seperti produk fitonutrien terutama betakaroten, tokoferol dan tokotrienol dan lain-lain.
Padahal, lanjut Rapolo, pangsa pasar dari tiga jenis produk tadi dalam 3 tahun terakhir tembus US$10 miliar. Dan tidak ada satupun perusahaan farmasi Indonesia menjadi produsen produk sawit bernilai tambah tinggi tersebut.
Rapolo menyebut potensi produk fitonutrien itu bisa mencapai US$15 miliar per tahun. Artinya 50 persen dari total ekspor sawit yang mencapai US$30 miliar.
“Maka perlu barangkali alih teknologi, insentif dari pemerintah supaya ada investasi. Mungkin ini menjadi salah satu pokok dalam kita bernegosiasi dengan BRICS supaya investasi bisa masuk,” ujar Rapolo.
Selain itu, tambah Rapolo, hilirisasi untuk biomass sawit juga belum dimasifkan di Indonesia. Hal Ini masih diabaikan padahal dari sisi potensi ekonomi luar biasa.
“”Memang belum bisa kalkulasi, tapi paling tidak hilirisasi sebagai bahan organik bagi perkebunan itu sangat mendesak untuk kesuburan tanah,” kata Rapolo.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya mendukung Pemerintahan Prabowo yang sudah menetapkan sawit sebagai aset nasional. Hanya saja, pekerjaan rumah ke depan adalah ketidakpastian regulasi.
Misalnya, Sahat menyoroti Perpres 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang dikhawatirkan berdampak buruk terhadap industri sawit nasional dan usaha-usaha yang terkait dengan penggunaan lahan.
“Kalau ada perusahaan yang di luar HGU-nya diperoleh ya sudah diselesaikan saja bagaimana regulasi dan administrasi. Tapi tidak perlu diramaikan yang membuat cemas pengusaha,” tukas Sahat.
Sahat mengusulkan menyetop program MINYAKITA yang saat ini kerap menjadi polemik. Karena program minyak goreng MINYAKITA membuat adanya dua harga dalam satu produk yang sama. Hal tersebut, akan terus menimbulkan penyelewengan.
“Makanya disamakan saja harganya dan kepada mereka tidak mampu membeli itu special case, itu diserahkan lewat Kemensos. Dananya dari mana? Bisa diambil dari levy, tidak perlu APBN,” jelas Sahat.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Ernest Gunawan mengatakan pihaknya telah mendukung pemerintah dalam program biodiesel.
Ernest mengatakan, untuk program B35 pada 2024 penyaluran biodiesel sangat baik dengan realisasi mencapai 13,1 juta KL atau hampir 98 persen.
Untuk mendukung B50, menurut Ernest, dibutuhkan total kapasitas 24 juta – 25 juta KL. Namun saat ini kapasitas terpasang hanya 19,6 juta KL atau dibutuhkan 4 juta – 5 juta KL kapasitas terpasang lagi.
“Mungkin tahun ini akan ada tambahan sekitar 1 juta KL. Diharapkan ke depan akan ada investasi di sektor ini atau existing players untuk ekspansi,” ujar Ernest.
Namun, kata Ernest, ekspansi tersebut akan berjalan apabila ada kenyamanan berusaha dan kepastian hukum.
Ernest menyebut, saat ini perusahaan yang bergabung di APROBI tahun ini masih ada pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung.
“Jadi kita berharap dalam isu ini bisa segera selesai, mungkin akan menarik banyak investor untuk menaikkan kapasitas biodiesel,” pungkas Ernest. (yer)
