Category: Kolom

Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi

Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi

JAYAKARTA NEWS – Di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global, peran militer tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai instrumen perang semata. Ancaman terhadap negara kini hadir dalam berbagai bentuk: terorisme, bencana alam, pandemi, serangan siber, krisis energi dan pangan, hingga disrupsi teknologi. Dalam konteks inilah pemikiran ilmuwan politik, Alfred Stepan, kembali menemukan relevansinya.

Stepan mengemukakan bahwa militer di negara berkembang memiliki dua peran yang tidak terpisahkan, yakni pertahanan dan pembangunan (defense and development). Menurutnya, banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusi sipil, tantangan keamanan internal, dan kebutuhan percepatan pembangunan, sehingga militer sering kali menjadi salah satu instrumen negara yang memiliki kemampuan organisasi, disiplin, dan mobilitas tinggi untuk membantu menjawab berbagai persoalan tersebut.

Dalam kajiannya, Stepan juga membedakan konsep old professionalism dan new professionalism. Old professionalism menempatkan militer semata-mata sebagai penjaga pertahanan eksternal yang berorientasi pada peperangan konvensional. Sebaliknya, new professionalism memandang keamanan secara lebih luas. Ancaman terhadap negara tidak hanya datang dari agresi militer, tetapi juga dari berbagai persoalan nonmiliter yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Keterlibatan militer dalam pembangunan sesungguhnya bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia atau negara-negara berkembang. Negara-negara besar pun menjalankan fungsi serupa dengan pendekatan yang berbeda-beda. Di Tiongkok, militer berkontribusi dalam pengembangan teknologi strategis, industri pertahanan, dan pembangunan infrastruktur nasional sebagai bagian dari strategi kebangkitan negara. Di Amerika Serikat, berbagai inovasi yang kemudian mengubah peradaban modern, seperti internet, GPS, dan teknologi antariksa, lahir dari investasi dan riset pertahanan. Sementara di Rusia, sektor pertahanan menjadi salah satu penggerak penting pembangunan industri, sains, dan teknologi nasional. Bahkan di banyak negara maju lainnya, militer terlibat dalam penanggulangan bencana, perlindungan infrastruktur kritis, riset dan inovasi, serta penguatan kapasitas nasional menghadapi berbagai krisis.

Peran pembangunan militer juga meluas pada sektor-sektor kesejahteraan masyarakat. Di Amerika Serikat, militer secara rutin memberikan dukungan kesehatan dan pendidikan kepada komunitas terpencil melalui berbagai program pengabdian masyarakat dan bantuan kemanusiaan. Di Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat pernah menjadi salah satu instrumen penting dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah pedalaman. Di India, militer aktif membangun fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan pegunungan terpencil. Sementara di Brazil, angkatan bersenjata berkontribusi dalam program kesehatan masyarakat, pembangunan kawasan pedalaman, dan pelayanan kepada komunitas yang sulit dijangkau pemerintah sipil. Fakta ini menunjukkan bahwa di banyak negara, militer menjadi salah satu instrumen negara untuk mempercepat pembangunan manusia dan memperkuat kohesi nasional.

Pengalaman internasional tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pertahanan dan pembangunan merupakan sebuah keniscayaan. Keamanan dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan. Negara yang aman memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, sementara pembangunan yang berhasil akan memperkuat stabilitas dan ketahanan negara.

Indonesia memiliki pengalaman historis yang unik dalam konteks ini. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, TNI tidak hanya berperan mempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga ikut membangun fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berbagai fase sejarah, TNI hadir dalam pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah perbatasan, penanggulangan bencana, penguatan ketahanan pangan, hingga membantu masyarakat di daerah tertinggal dan terisolasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Indonesia membutuhkan seluruh instrumen nasional untuk bekerja secara terpadu. Dalam banyak keadaan, TNI menjadi institusi negara yang memiliki kemampuan mobilisasi tercepat, jangkauan terluas, dan kapasitas organisasi yang memungkinkan hadir secara cepat di tengah masyarakat. Pengalaman menghadapi bencana alam, pandemi Covid-19, maupun berbagai keadaan darurat menunjukkan bahwa peran tersebut merupakan bagian penting dari penguatan ketahanan nasional.

Namun demikian, keterlibatan militer dalam pembangunan harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil. Inilah pelajaran penting yang berkembang dalam teori hubungan sipil-militer modern. Profesionalisme militer di negara demokrasi tidak diukur dari luasnya ruang politik yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menjalankan tugas secara efektif di bawah otoritas sipil yang sah, menghormati konstitusi, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan institusi.

Karena itu, partisipasi TNI dalam pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai pengambilalihan fungsi institusi sipil ataupun kembalinya praktik politik militer. Keterlibatan tersebut harus dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan negara berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundang-undangan. TNI membantu memperkuat kapasitas negara, bukan menggantikan peran lembaga sipil.

Di era ancaman multidimensi, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan TNI menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Pertahanan negara tidak lagi semata-mata menjadi urusan militer, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Demikian pula pembangunan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu institusi, melainkan memerlukan orkestrasi seluruh kekuatan nasional.

Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan stabilitas, ketahanan nasional, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemikiran Alfred Stepan tetap relevan. Militer di negara berkembang memang memikul tanggung jawab pertahanan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Kontribusi tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap berada dalam koridor demokrasi.

Pada akhirnya, kekuatan militer dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat saling menguatkan. Militer yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan berkontribusi bagi pembangunan akan menjadi salah satu pilar penting bagi terwujudnya negara yang aman, maju, dan sejahtera. Inilah esensi new professionalism di abad ke-21: tentara yang tangguh dalam menjaga kedaulatan, sekaligus hadir membantu bangsa membangun masa depannya, tanpa pernah meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi.(*)

Rumah yang Melahirkan Tiga Arus Besar Indonesia

Tjokroaminoto, Soekarno, Kartosuwiryo, Musso, dan Pergulatan Panjang Bangsa Indonesia

Oleh: Brigjen Purn. MJP Hutagaol ’86’

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia terdapat banyak tokoh besar.

Ada Soekarno sang Proklamator.

Ada Mohammad Hatta sang negarawan.

Ada Jenderal Sudirman sang panglima gerilya.

Ada Agus Salim sang diplomat ulung.

Namun ada satu tokoh yang sering disebut, tetapi mungkin belum sepenuhnya dipahami besarnya pengaruhnya terhadap perjalanan bangsa Indonesia.

Tokoh itu adalah H.O.S. Tjokroaminoto.

Banyak orang mengenalnya sebagai pemimpin Sarekat Islam.

Sebagian mengenalnya sebagai guru Soekarno.

Namun jika kita melihat lebih dalam, mungkin peran Tjokroaminoto jauh lebih besar daripada itu.

Karena dari lingkungan yang dibangunnya lahir tokoh-tokoh yang kemudian mewakili tiga arus besar dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Arus kebangsaan.

Arus Islam politik.

Dan arus keadilan sosial revolusioner.

Ketiga arus inilah yang mewarnai perjalanan Indonesia sejak awal abad ke-20 hingga hari ini.

RUMAH KECIL DENGAN PENGARUH BESAR

Ketika membahas sejarah Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada peristiwa-peristiwa besar.

Kebangkitan Nasional.

Sumpah Pemuda.

Proklamasi Kemerdekaan.

Revolusi Fisik.

Orde Lama.

Orde Baru.

Reformasi.

Namun jauh sebelum semua itu terjadi, sejarah seolah telah menyiapkan sebuah ruang pertemuan bagi berbagai gagasan besar yang kelak membentuk Indonesia.

Ruang itu bukan istana.

Bukan markas militer.

Bukan pula gedung pemerintahan.

Melainkan sebuah rumah sederhana di Peneleh, Surabaya.

Di sanalah Soekarno muda pernah belajar.

Di sanalah berbagai diskusi, perdebatan, dan pencarian arah bangsa berlangsung.

Dan dari sanalah lahir tokoh-tokoh yang kemudian membawa Indonesia ke arah yang berbeda-beda.

TIGA ARUS BESAR INDONESIA

Jika disederhanakan, perjalanan bangsa Indonesia sepanjang abad ke-20 dapat dibaca sebagai pergulatan tiga arus besar.

Arus pertama adalah nasionalisme.

Arus yang meyakini bahwa persatuan bangsa harus menjadi fondasi utama Indonesia.

Arus ini kemudian menemukan salah satu tokoh terbesarnya dalam diri Soekarno.

Arus kedua adalah Islam politik.

Arus yang meyakini bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi fondasi utama kehidupan bernegara.

Arus ini antara lain tercermin dalam perjuangan Kartosuwiryo dan gerakan Darul Islam.

Arus ketiga adalah keadilan sosial revolusioner.

Arus yang memandang bahwa kemerdekaan politik tidak akan berarti tanpa perubahan sosial dan ekonomi yang mendasar.

Arus ini salah satunya diwakili oleh Musso.

Ketiga arus tersebut berbeda.

Kadang bekerja sama.

Kadang berseberangan.

Kadang bertabrakan secara terbuka.

Namun ketiganya sama-sama lahir dari kegelisahan yang sama:

Bagaimana membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan, ketidakadilan, dan keterbelakangan?

SATU GURU, TIGA MASA DEPAN INDONESIA

Di sinilah sejarah Indonesia menjadi menarik.

Biasanya seorang guru melahirkan murid yang mengikuti jalan pikirannya.

Namun Tjokroaminoto justru melahirkan murid-murid yang kemudian mengambil arah berbeda.

Soekarno menempuh jalan nasionalisme.

Kartosuwiryo menempuh jalan negara Islam.

Musso menempuh jalan revolusi sosial.

Seolah-olah dari satu rumah lahir tiga kemungkinan masa depan Indonesia.

Pertanyaan besar pun muncul:

Apa sebenarnya yang diajarkan Tjokroaminoto?

Kalau yang diajarkan adalah nasionalisme, mengapa lahir Kartosuwiryo?

Kalau yang diajarkan adalah Islam politik, mengapa lahir Soekarno?

Kalau yang diajarkan adalah sosialisme, mengapa lahir Musso?

Fakta sejarah menunjukkan bahwa murid-murid Tjokroaminoto tidak menjadi salinan dirinya.

Mereka justru berkembang menjadi tokoh-tokoh yang memiliki jalan pikirannya masing-masing.

Di sinilah letak keunikan Tjokroaminoto.

Ia tidak menghasilkan keseragaman.

Ia menghasilkan keberanian berpikir.

KEYAKINAN, IDEOLOGI, DAN PELAJARAN SEJARAH

Ada satu hal yang perlu dipahami secara jernih.

Tjokroaminoto tidak melahirkan teroris.

Tjokroaminoto tidak mendidik murid-muridnya untuk menjadi pemberontak.

Tjokroaminoto juga tidak mencetak calon presiden.

Yang ia lakukan adalah membangunkan manusia-manusia yang memiliki keyakinan kuat terhadap jalan yang mereka pilih.

Ketika keyakinan itu bertemu dengan pergolakan sejarah, perang kemerdekaan, benturan ideologi global, dan perebutan arah bangsa yang baru lahir, sebagian berkembang menjadi gerakan nasionalisme, sebagian menjadi gerakan negara Islam, dan sebagian menjadi gerakan revolusi sosial.

Sejarah Indonesia kemudian mencatat berbagai peristiwa besar.

Pemberontakan Madiun 1948.

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Pergulatan ideologi pada masa Demokrasi Liberal.

Tragedi politik tahun 1965.

Semua itu menunjukkan bahwa ide, keyakinan, dan cita-cita dapat menjadi energi pembangunan bangsa, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak diimbangi oleh kebijaksanaan dan kompas moral.

Mungkin di sinilah salah satu pelajaran terbesar yang dapat dipetik dari sejarah Indonesia.

APA YANG SEBENARNYA DIAJARKAN TJOKROAMINOTO?

Semakin jauh kita merenungkan perjalanan Soekarno, Kartosuwiryo, dan Musso, semakin muncul satu kemungkinan menarik.

Mungkin yang diajarkan Tjokroaminoto bukanlah ideologi.

Mungkin yang dibangunkannya adalah kesadaran.

Kesadaran tentang kemerdekaan.

Kesadaran tentang harga diri.

Kesadaran tentang martabat manusia.

Kesadaran tentang tanggung jawab terhadap bangsa.

Kesadaran untuk berpikir merdeka.

Kesadaran untuk berani mengambil risiko demi sesuatu yang diyakini benar.

Mungkin karena itulah murid-muridnya berbeda arah, tetapi sama-sama menjadi tokoh sejarah.

TJOKROAMINOTO, ISQ, DAN MQ

Dalam konteks inilah saya melihat relevansi konsep ISQ.

Selama ini kita mengenal IQ sebagai kecerdasan intelektual.

EQ sebagai kecerdasan emosional.

SQ sebagai kecerdasan spiritual.

Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki manusia-manusia yang pintar.

Bangsa juga membutuhkan manusia yang memiliki kompas moral.

Manusia yang mampu membedakan benar dan salah.

Manusia yang berani mempertahankan prinsip ketika menghadapi tekanan.

Manusia yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya sendiri.

Inilah yang saya sebut sebagai MQ atau Moral Quotient.

Mungkin di sinilah salah satu rahasia Tjokroaminoto.

Ia tidak menciptakan murid yang seragam.

Ia membentuk manusia yang memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini.

Dan keberanian moral seperti itu tidak lahir dalam semalam.

Ia dibentuk oleh pendidikan, keteladanan, karakter, dan kesadaran.

PANCASILA SEBAGAI JALAN TENGAH INDONESIA

Ketika Indonesia merdeka, pergulatan tiga arus besar tersebut tidak berhenti.

Bangsa ini harus menentukan arah.

Apakah Indonesia akan menjadi negara agama?

Apakah Indonesia akan menjadi negara ideologi kelas?

Apakah Indonesia akan menjadi negara nasionalis semata?

Perdebatan itu berlangsung panjang.

Namun akhirnya Indonesia memilih jalan yang unik.

Pancasila.

Dalam perspektif sejarah, Pancasila dapat dipahami sebagai sintesis besar bangsa Indonesia.

Ketuhanan mendapat tempat.

Persatuan mendapat tempat.

Keadilan sosial mendapat tempat.

Pancasila tidak menghapus perbedaan.

Pancasila mengelola perbedaan.

Karena itulah Indonesia tetap berdiri sebagai satu bangsa hingga hari ini.

Mungkin di sinilah letak kejeniusan para pendiri bangsa.

Mereka tidak memaksakan satu arus untuk menang mutlak.

Mereka mencari jalan agar Indonesia tetap menjadi satu rumah bersama.

PERGULATAN ITU TERNYATA BELUM SELESAI

Jika dibaca dari sudut pandang sejarah, pergulatan yang dahulu terjadi antara nasionalisme, Islam politik, dan keadilan sosial sesungguhnya belum pernah benar-benar berakhir.

Bentuknya saja yang berubah.

Hari ini perdebatan tidak lagi berlangsung di rumah Tjokroaminoto atau sidang BPUPKI.

Perdebatan itu hadir dalam bentuk baru.

Antara identitas dan kebangsaan.

Antara kebebasan dan persatuan.

Antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Antara kemajuan teknologi dan moralitas.

Karena itu pertanyaan yang dahulu dihadapi generasi Tjokroaminoto ternyata masih hidup hingga Indonesia tahun 2026.

MENGAPA PERTANYAAN ITU TERUS KEMBALI?

Ada satu hal yang menarik dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa.

Sejarah tidak selalu mengulang peristiwanya.

Tetapi sejarah sering mengulang pertanyaannya.

Dulu generasi Tjokroaminoto bertanya:

Bagaimana bangsa ini harus merdeka?

Hari ini kita bertanya:

Bagaimana bangsa ini tetap merdeka di tengah arus globalisasi, teknologi, kecerdasan buatan, dan persaingan dunia yang semakin kompleks?

Dulu perdebatan terjadi antara nasionalisme, Islam politik, dan revolusi sosial.

Hari ini perdebatan hadir dalam bentuk baru.

Antara identitas dan kebangsaan.

Antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.

Antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Bentuknya berubah.

Bahasanya berubah.

Tokohnya berubah.

Tetapi pertanyaan dasarnya sering kali tetap sama.

Karena itu memahami sejarah bukan sekadar menghafal nama tokoh dan tahun peristiwa.

Memahami sejarah berarti memahami pertanyaan-pertanyaan besar yang terus muncul dari generasi ke generasi.

PENUTUP

Mungkin warisan terbesar Tjokroaminoto bukanlah Sarekat Islam.

Bukan pula murid-murid besarnya.

Warisan terbesarnya adalah keyakinan bahwa kemerdekaan bangsa pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang memimpinnya.

Ideologi dapat berubah.

Partai politik dapat berganti.

Pemerintahan dapat datang dan pergi.

Teknologi dapat berkembang melampaui imajinasi manusia.

Namun karakter tetap menjadi fondasi.

Karena bangsa yang kehilangan karakter akan mudah kehilangan arah.

Bangsa yang kehilangan kompas moral akan mudah kehilangan tujuan.

Dan bangsa yang kehilangan kesadaran sejarah akan mudah mengulangi kesalahan yang sama.

Mungkin karena itulah Tjokroaminoto tidak berusaha mencetak murid yang seragam.

Ia tidak membangun pabrik ideologi.

Ia membangunkan manusia.

Manusia yang berani berpikir.

Manusia yang berani bermimpi.

Manusia yang berani memperjuangkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

Lebih dari satu abad telah berlalu sejak rumah sederhana di Peneleh itu menjadi tempat berkumpulnya para pemuda yang gelisah memikirkan masa depan bangsanya.

Namun mungkin jejak terpenting yang ditinggalkan rumah itu bukanlah organisasi.

Bukan pula ideologi.

Melainkan kesadaran.

Kesadaran bahwa Indonesia bukan sekadar wilayah yang dipersatukan oleh batas geografis.

Indonesia adalah perjalanan panjang untuk mencari keseimbangan antara Ketuhanan, Persatuan, dan Keadilan Sosial.

Perjalanan itu belum selesai.

Dan mungkin tidak akan pernah selesai.

Karena setiap generasi akan menghadapi pertanyaannya sendiri.

Tetapi selama bangsa ini masih memiliki manusia-manusia yang menjaga karakter, moral, dan kesadaran kebangsaannya, harapan itu akan tetap hidup.

Mungkin dari rumah sederhana di Peneleh itu, Indonesia tidak hanya sedang mempersiapkan kemerdekaannya.

Indonesia sedang belajar menemukan jiwanya.

Jakarta, 2 Juni 2026
Brigjen Purn. MJP Hutagaol ’86’

Tips Cerdas Sewa Bus Wisata Sekolah: Liburan Seru, Rombongan Aman dan Tenang

Oleh Djoko Setijowarno

Masa liburan sekolah selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh para siswa. Berbagai rencana perjalanan, mulai dari studi tur hingga piknik bersama rombongan kelas, mulai disusun dengan antusias. Namun, di balik keseruan merencanakan destinasi wisata, ada satu aspek krusial yang tidak boleh luput dari perhatian: memilih armada transportasi yang tepat.

Menyewa kendaraan umum seperti bus pariwisata, microbus, hingga bus berukuran medium dan besar untuk liburan sekolah tentu membutuhkan perencanaan yang matang. Apalagi di tengah lonjakan permintaan (high season), faktor keselamatan dan kenyamanan rombongan harus tetap menjadi prioritas utama.

Apa saja yang perlu dipersiapkan?

Pertama, aspek legalitas dan keselamatan Perusahaan Otobus (PO). Jangan pernah tergiur hanya oleh penawaran harga yang murah. Pastikan armada yang disewa benar-benar terjamin keselamatannya dengan memilih PO bus yang resmi, terpercaya, serta memiliki izin trayek atau izin angkutan pariwisata yang masih berlaku.

Untuk memastikannya, dapat memeriksa keaslian izin dan kelaikan jalan armada secara mandiri melalui sistem SPIONAM (Sistem Informasi Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda) milik Ditjen Hubdat Kemenhub.

Selanjutnya, pastikan kendaraan telah lulus uji berkala (KIR) terbaru. Berhak meminta bukti cetak kelulusan uji kepada pihak PO atau mengeceknya langsung melalui aplikasi e-KIR nasional. Selain kelaikan jalan, pilihlah armada dengan kapasitas kursi yang sesuai atau sedikit lebih longgar dari jumlah rombongan agar perjalanan terasa lega dan seluruh barang bawaan dapat terakomodasi dengan baik.

Kedua, manajemen waktu dan kondisi pengemudi. Kelelahan pengemudi merupakan salah satu faktor risiko kecelakaan terbesar, terutama saat musim liburan. Oleh karena itu, aturan jam kerja pengemudi wajib diperhatikan dengan ketat. Sesuai regulasi keselamatan, durasi mengemudi maksimal adalah 8 jam sehari, atau maksimal 12 jam jika sudah mencakup waktu istirahat.

Regulasi mengenai waktu kerja pengemudi ini secara resmi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 90 ayat (1), disebutkan secara tegas bahwa setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, serta pergantian pengemudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih rinci, waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum dibatasi paling lama 8 jam sehari. Setelah mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut, pengemudi wajib mengambil waktu istirahat sekurang-kurangnya 30 menit. Namun, dalam kondisi tertentu, pengemudi dapat dipekerjakan hingga maksimal 12 jam sehari, dengan catatan waktu tersebut sudah termasuk akumulasi istirahat minimal 1 jam.

Oleh karena itu, jika perjalanan dinas atau wisata rombongan menempuh waktu lebih dari 8 jam atau memerlukan waktu menginap, wajib meminta penyediaan 2 pengemudi. Selain itu, memastikan telah mengalokasikan anggaran untuk tempat istirahat atau penginapan yang layak bagi kru bus, agar mereka dapat tidur dengan berkualitas dan memulihkan stamina sebelum kembali mengemudi.

Ketiga, manajemen rute dan karakteristik jalur. Masa liburan sekolah sering kali diwarnai oleh kemacetan ekstrem serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Apabila rute wisata yang dipilih melintasi daerah pegunungan atau tanjakan curam, Anda wajib memastikan bahwa sistem pengereman bus termasuk fitur pendukung seperti retarder atau exhaust brake berfungsi secara optimal demi keselamatan bersama.

Selain itu, pastikan pengemudi sudah mengenali dan menguasai rute perjalanan menuju lokasi wisata. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan kru bus mengenai rencana rute alternatif apabila jalur utama mengalami kemacetan parah atau terjadi penutupan jalan akibat kebijakan pembatasan volume kendaraan.

Keempat, administrasi dan keuangan (budgeting). Perlu diingat bahwa komponen biaya sewa bus sering kali tidak bersifat all-in. Oleh karena itu, pastikan kesepakatan di awal sudah mencakup rincian biaya tambahan secara jelas, diperkuat dengan kontrak sewa tertulis, serta jaminan asuransi perjalanan.

Sejak awal, perjelas siapa yang akan menanggung biaya tol, parkir di lokasi wisata, retribusi daerah, hingga uang makan serta tips untuk sopir dan kernet. Selain itu, pastikan ada kesepakatan hitam di atas putih mengenai kompensasi atau ketersediaan armada pengganti jika terjadi mogok atau kendala teknis di tengah jalan. Terakhir, pastikan premi Asuransi PT Jasa Raharja untuk penumpang sudah termasuk dalam komponen biaya sewa, atau pertimbangkan untuk menambah asuransi perjalanan mandiri bagi seluruh peserta kelompok demi proteksi ekstra.

Kelima, komunikasi dan logistik kelompok. Batasi kapasitas bagasi sesuai dengan jumlah peserta agar tidak terjadi kelebihan muatan (overload) yang dapat membahayakan stabilitas kendaraan. Selain itu, aturlah posisi duduk peserta sejak awal (seating arrangement), terutama bagi anak-anak atau lansia untuk mempermudah proses absensi dan pengawasan saat naik turun di destinasi wisata.

Terakhir, sebelum kendaraan benar-benar berangkat (khususnya jika menyewa bus), sempatkanlah untuk memeriksa kondisi fisik kendaraan secara singkat bersama pengemudi, seperti mengecek kelayakan ban. Pastikan juga fasilitas keselamatan di dalam kabin, mulai dari palu pemecah kaca, pintu darurat, hingga Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia dan berfungsi dengan baik demi mengantisipasi situasi darurat.

Jangan lupa untuk mengiringi perjalanan dengan doa, agar seluruh rangkaian liburan berjalan lancar dan rombongan dapat kembali pulang dengan selamat. ***

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

Kembali kepada Budi

Ketika Indonesia Mencari Jati Dirinya Kembali

Oleh: Brigjen Purn. MJP Hutagaol ’86’

MENGAPA BUDI?

Di tengah kemajuan teknologi yang melaju sangat cepat, kecerdasan buatan yang mulai mengubah cara manusia bekerja, persaingan ekonomi global yang semakin ketat, dan perubahan dunia yang berlangsung hampir setiap hari, saya teringat pada satu kata sederhana yang dahulu sangat dihormati oleh leluhur Nusantara.

Kata itu adalah:

Budi.

Dalam berbagai tradisi lisan Jawa dikenal ungkapan yang sering dikaitkan dengan Sabdo Palon mengenai pentingnya Budi setelah perjalanan panjang Nusantara. Terlepas dari berbagai tafsir yang berkembang, menarik untuk direnungkan bahwa yang disebut bukanlah kerajaan baru, bukan kekuasaan baru, bukan pula agama baru.

Yang disebut adalah:

Budi.

Bagi saya, di sinilah letak pertanyaan yang menarik.

Mengapa Budi?

Mengapa bukan kekayaan?

Mengapa bukan kekuasaan?

Mengapa bukan kejayaan militer?

Mengapa bukan ilmu pengetahuan?

Mengapa justru Budi?

Pertanyaan itu membawa saya menelusuri kembali perjalanan panjang Nusantara selama kurang lebih lima abad terakhir.

AKAR NUSANTARA DAN PERJALANAN LIMA ABAD

Lima abad adalah waktu yang sangat panjang.

Dalam rentang waktu itu, Nusantara mengalami perubahan yang luar biasa.

Kerajaan-kerajaan besar yang pernah berjaya perlahan berubah dan sebagian menghilang dari panggung sejarah.

Islam berkembang luas melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, dan kebudayaan.

Kemudian datang bangsa-bangsa Eropa.

Portugis.

Spanyol.

Belanda.

Inggris.

Bersamaan dengan itu berkembang pula berbagai pengaruh baru dalam bidang agama, pendidikan, administrasi, ekonomi, dan cara pandang terhadap dunia.

Kemudian lahir kebangkitan nasional.

Lahir kesadaran sebagai bangsa Indonesia.

Lahir Sumpah Pemuda.

Lahir Proklamasi Kemerdekaan.

Lahir Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan keberagaman Nusantara.

Perjalanan itu terus berlanjut.

Dunia memasuki era industri.

Kemudian era informasi.

Kemudian era digital.

Kini dunia mulai memasuki era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Banyak hal berubah.

Kekuasaan berubah.

Teknologi berubah.

Peta politik berubah.

Ekonomi berubah.

Cara manusia berkomunikasi berubah.

Namun di tengah semua perubahan itu, muncul pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar.

Apakah bangsa ini masih mengenal akar nilai yang membentuk jati dirinya?

Karena sesungguhnya Indonesia bukan hanya kumpulan pulau.

Indonesia bukan hanya wilayah geografis.

Indonesia adalah sebuah peradaban yang dibangun oleh berbagai suku, bahasa, adat, dan kebudayaan yang hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun.

NILAI-NILAI LUHUR NUSANTARA

Yang menarik, hampir seluruh wilayah Nusantara memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda dalam bahasa, tetapi serupa dalam makna.

Di Jawa dikenal ajaran tentang kerendahan hati, pengendalian diri, dan penghormatan kepada sesama.

Di Sunda dikenal Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh.

Di tanah Batak dikenal pentingnya kehormatan, tanggung jawab, dan menjaga martabat keluarga.

Di Minangkabau dikenal musyawarah dan penghormatan terhadap adat.

Di Bali dikenal Tri Hita Karana, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Di Bugis-Makassar dikenal Siri’ na Pacce, tentang kehormatan dan solidaritas.

Di Maluku dikenal Pela Gandong yang mengajarkan persaudaraan melampaui perbedaan.

Di Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan berbagai wilayah Nusantara lainnya hidup nilai-nilai penghormatan kepada tetua, tanggung jawab terhadap komunitas, musyawarah, dan kehidupan bersama.

Nama dan bahasanya berbeda.

Tetapi ruhnya hampir sama.

Menghormati sesama manusia.

Mengendalikan diri.

Menjaga kehormatan.

Mengutamakan kebersamaan.

Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Mungkin kata “Budi” tidak digunakan oleh seluruh suku di Nusantara.

Namun nilai yang dikandungnya hidup hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Ia hidup dalam adat.

Ia hidup dalam budaya.

Ia hidup dalam penghormatan kepada orang tua.

Ia hidup dalam gotong royong.

Ia hidup dalam musyawarah.

Ia hidup dalam cara manusia memperlakukan sesamanya.

Nama boleh berbeda.

Bahasa boleh berbeda.

Tetapi jiwanya sama.

Dan mungkin di situlah salah satu akar terdalam yang selama berabad-abad membentuk peradaban Nusantara.

KETIKA MANUSIA MENJADI SEMAKIN PINTAR

Namun perjalanan sejarah juga memperlihatkan sebuah kenyataan yang menarik.

Semakin maju peradaban manusia, semakin besar pula tantangan yang dihadapinya.

Ketika ilmu pengetahuan berkembang, manusia menjadi semakin pintar.

Ketika teknologi berkembang, manusia menjadi semakin kuat.

Ketika informasi berkembang, manusia menjadi semakin cepat memperoleh pengetahuan.

Namun muncul sebuah pertanyaan yang tidak kalah penting.

Apakah manusia menjadi semakin bijaksana?

Pertanyaan ini penting karena sejarah menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu berjalan seiring dengan kebijaksanaan.

Dunia telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar.

Dunia telah melahirkan penemu-penemu besar.

Dunia telah melahirkan pemimpin-pemimpin besar.

Dunia telah melahirkan seniman-seniman besar.

Namun dunia juga menyaksikan perang, penjajahan, korupsi, keserakahan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesungguhnya cerdas.

Karena itu para ahli mulai berusaha memahami manusia dari berbagai sudut.

Mereka berusaha menjawab pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar.

Apa yang membuat manusia berhasil?

Apa yang membuat manusia mampu hidup dengan baik?

Apa yang membuat manusia mampu membangun peradaban yang berkelanjutan?

Pencarian itu kemudian melahirkan berbagai teori tentang kecerdasan manusia.

Dan dari sinilah kita mulai mengenal apa yang hari ini disebut sebagai IQ, EQ, SQ, dan AQ.

IQ, EQ, SQ, DAN AQ

Pencarian untuk memahami manusia ternyata tidak hanya terjadi di Nusantara.

Di berbagai belahan dunia, para ilmuwan, filsuf, pendidik, dan pemikir juga berusaha menjawab pertanyaan yang sama.

Apa yang membuat manusia berhasil?

Apa yang membuat manusia mampu hidup dengan baik?

Apa yang membuat manusia mampu membangun peradaban?

Pada awal abad ke-20, dunia mulai mengenal konsep yang kemudian disebut Intelligence Quotient atau IQ.

Konsep ini banyak dikaitkan dengan Alfred Binet, seorang psikolog Prancis yang mengembangkan metode untuk mengukur kemampuan berpikir dan belajar seseorang.

Sejak saat itu, IQ menjadi salah satu ukuran yang paling dikenal dalam dunia pendidikan.

Orang yang memiliki IQ tinggi umumnya lebih mudah memahami ilmu pengetahuan, logika, matematika, analisis, dan pemecahan masalah.

Dunia modern memperoleh manfaat besar dari manusia-manusia yang memiliki kemampuan intelektual tinggi.

Para ilmuwan.

Para peneliti.

Para insinyur.

Para dokter.

Para penemu.

Mereka membantu mendorong kemajuan peradaban manusia.

Nama-nama seperti Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, hingga B.J. Habibie sering menjadi contoh bagaimana kecerdasan intelektual mampu menghasilkan perubahan besar bagi dunia.

Namun perjalanan waktu menunjukkan bahwa IQ saja tidak cukup.

Banyak orang yang sangat cerdas ternyata mengalami kesulitan membangun hubungan dengan sesama manusia.

Banyak orang yang sangat pintar tetapi gagal mengelola emosinya sendiri.

Dari sinilah muncul konsep Emotional Quotient atau EQ.

Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman.

EQ berbicara tentang kemampuan memahami diri sendiri dan memahami orang lain.

Kemampuan mengendalikan emosi.

Kemampuan membangun empati.

Kemampuan bekerja sama.

Kemampuan mendengar.

Kemampuan menghargai perasaan sesama manusia.

Dunia mulai memahami bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasannya.

Tetapi juga oleh kemampuannya berinteraksi dengan manusia lain.

Kita dapat melihatnya pada tokoh-tokoh besar yang mampu menggerakkan masyarakat bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya memahami manusia.

Mahatma Gandhi.

Nelson Mandela.

Abdurrahman Wahid.

Mereka menunjukkan bahwa kemampuan memahami hati manusia sering kali sama pentingnya dengan kemampuan memahami teori dan ilmu pengetahuan.

Namun pencarian belum berhenti.

Semakin maju peradaban manusia, semakin banyak orang mulai bertanya:

Apa tujuan hidup?

Apa arti keberhasilan?

Apa makna dari semua pencapaian yang diperoleh manusia?

Pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan konsep Spiritual Quotient atau SQ.

SQ banyak dipopulerkan melalui pemikiran Danah Zohar dan Ian Marshall.

SQ berbicara tentang makna hidup.

Tentang nilai.

Tentang tujuan.

Tentang hubungan manusia dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

Bagi sebagian orang, itu adalah hubungan dengan Tuhan.

Bagi sebagian yang lain, itu adalah panggilan hidup, tanggung jawab moral, atau pengabdian kepada kemanusiaan.

SQ mengingatkan bahwa manusia tidak hidup hanya untuk mengejar materi.

Tidak hidup hanya untuk mengejar jabatan.

Tidak hidup hanya untuk mengejar kekuasaan.

Tokoh-tokoh seperti Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Gus Dur, dan banyak tokoh kemanusiaan lainnya menunjukkan bahwa kehidupan memperoleh makna ketika manusia hidup untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

Namun kehidupan kembali memberikan pelajaran.

Ada orang yang memiliki IQ tinggi.

Ada orang yang memiliki EQ yang baik.

Ada orang yang memiliki SQ yang kuat.

Tetapi ketika menghadapi kesulitan hidup, tidak semuanya mampu bertahan.

Dari sinilah lahir konsep Adversity Quotient atau AQ yang diperkenalkan oleh Paul Stoltz.

AQ berbicara tentang daya tahan.

Tentang ketangguhan.

Tentang kemampuan bangkit ketika jatuh.

Tentang kemampuan tetap berdiri ketika menghadapi kegagalan, tekanan, dan cobaan hidup.

AQ mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan.

Tetapi juga oleh kemampuan untuk tidak menyerah.

Sejarah manusia memperlihatkan banyak contoh.

Abraham Lincoln mengalami berbagai kegagalan sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat.

Nelson Mandela menghabiskan puluhan tahun dalam penjara sebelum memimpin Afrika Selatan menuju rekonsiliasi.

B.J. Habibie menghadapi berbagai tantangan dan kritik sebelum diakui sebagai salah satu tokoh teknologi Indonesia.

Mereka menunjukkan bahwa ketangguhan sering kali menjadi pembeda antara potensi dan pencapaian.

Dari sini manusia mulai memahami bahwa kehidupan membutuhkan banyak jenis kecerdasan.

Bukan hanya kecerdasan berpikir.

Bukan hanya kecerdasan emosional.

Bukan hanya kecerdasan spiritual.

Bukan hanya ketangguhan.

Namun semakin saya merenungkan perjalanan manusia dan perjalanan Nusantara, semakin saya melihat bahwa masih ada satu pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab.

Mengapa ada orang yang pintar tetapi korup?

Mengapa ada orang yang berpendidikan tinggi tetapi menyalahgunakan kekuasaan?

Mengapa ada orang yang memiliki pengaruh besar tetapi menggunakannya untuk kepentingan yang sempit?

Mengapa ada orang yang memahami ajaran moral dan agama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih sulit mengendalikan keserakahan, iri hati, kesombongan, atau nafsu kekuasaan?

Mengapa ada orang yang tangguh tetapi menggunakan ketangguhannya untuk tujuan yang salah?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa saya pada pemikiran tentang sesuatu yang saya sebut sebagai Moral Quotient atau MQ.

MQ bukanlah pengganti IQ.

MQ bukanlah pengganti EQ.

MQ bukanlah pengganti SQ.

MQ bukanlah pengganti AQ.

MQ adalah kemampuan manusia untuk menjaga agar seluruh kecerdasan yang dimilikinya tetap berjalan dalam koridor moral, tanggung jawab, dan kemanusiaan.

Jika IQ memberikan kemampuan berpikir.

Jika EQ memberikan kemampuan memahami sesama.

Jika SQ memberikan makna kehidupan.

Jika AQ memberikan ketangguhan.

Maka MQ memberikan arah.

MQ adalah kompas yang menentukan ke mana seluruh kemampuan itu digunakan.

Karena sesungguhnya kecerdasan tidak pernah netral.

Ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk membangun.

Tetapi juga dapat digunakan untuk menghancurkan.

Teknologi dapat digunakan untuk memajukan peradaban.

Tetapi juga dapat digunakan untuk mengendalikan dan merusak manusia.

Kekuasaan dapat digunakan untuk melayani.

Tetapi juga dapat digunakan untuk menindas.

Kekayaan dapat digunakan untuk membantu sesama.

Tetapi juga dapat digunakan untuk memperbesar kesenjangan.

Karena itu persoalan terbesar manusia sering kali bukan terletak pada apa yang ia ketahui.

Melainkan pada bagaimana ia menggunakan apa yang diketahuinya.

Sejarah dunia memberikan banyak pelajaran.

Banyak kerajaan runtuh bukan karena kekurangan orang pintar.

Banyak negara mengalami krisis bukan karena kekurangan sumber daya.

Banyak organisasi hancur bukan karena kekurangan aturan.

Melainkan karena manusia gagal mengendalikan ego, keserakahan, ambisi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Bharatayuddha mengajarkan tentang pergulatan manusia melawan hawa nafsu dan ego yang ada dalam dirinya sendiri.

Confucius mengajarkan bahwa kebajikan adalah fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Socrates mengajarkan pentingnya mengenal diri sendiri sebelum berusaha mengubah dunia.

Agama-agama besar mengajarkan kasih, amanah, kejujuran, pengendalian diri, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Sementara itu, di berbagai pelosok Nusantara, para leluhur mengajarkan hal yang serupa melalui adat, petuah, dan keteladanan hidup sehari-hari.

Mungkin istilahnya berbeda.

Namun arah yang dituju sama.

Membentuk manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri.

Karena mereka memahami bahwa ancaman terbesar bagi manusia sering kali bukan berasal dari luar dirinya.

Melainkan berasal dari dalam dirinya sendiri.

Dari keserakahan.

Dari kesombongan.

Dari iri hati.

Dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dari ketidakmampuan mengendalikan nafsu dan ambisi.

Mungkin karena itulah hampir seluruh budaya Nusantara menempatkan karakter sebagai fondasi kehidupan bersama.

Jauh sebelum dunia modern mengenal berbagai teori kepemimpinan, manajemen, dan psikologi, masyarakat Nusantara telah mengajarkan pentingnya kejujuran, amanah, tanggung jawab, penghormatan kepada sesama, pengendalian diri, dan keseimbangan hidup.

Nama dan istilahnya berbeda-beda.

Namun ruhnya sama.

Membentuk manusia yang tidak hanya cerdas.

Tetapi juga beradab.

Tidak hanya kuat.

Tetapi juga bijaksana.

Tidak hanya berhasil.

Tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap sesamanya.

Dan semakin saya merenungkan semua itu, semakin saya merasa bahwa apa yang hari ini saya sebut sebagai MQ sesungguhnya bukan sesuatu yang benar-benar baru.

Ia telah hidup sejak lama.

Hidup dalam adat.

Hidup dalam budaya.

Hidup dalam petuah.

Hidup dalam keteladanan.

Hidup dalam ajaran para leluhur Nusantara.

Mungkin dengan nama yang berbeda.

Namun dengan ruh yang sama.

Ruh yang oleh sebagian masyarakat Indonesia dikenal sebagai: BUDI

BUDI DAN KARAKTER NUSANTARA

Dan mungkin di situlah letak makna terdalam mengapa kata Budi tetap bertahan dalam ingatan kolektif Nusantara selama berabad-abad.

Karena Budi bukan sekadar sopan santun.

Budi bukan sekadar tata krama.

Budi bukan sekadar tradisi.

Budi adalah fondasi karakter.

Budi adalah kemampuan membedakan yang benar dan yang salah.

Budi adalah kemampuan menahan diri ketika memiliki kesempatan untuk berbuat sebaliknya.

Budi adalah kemampuan menggunakan ilmu dengan tanggung jawab.

Budi adalah kemampuan menggunakan kekuasaan dengan kebijaksanaan.

Budi adalah kemampuan menggunakan kebebasan tanpa merugikan sesama.

Karena itu Budi tidak lahir dari hafalan.

Budi lahir dari pembiasaan.

Budi lahir dari keteladanan.

Budi lahir dari pendidikan yang hidup dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan budaya.

Seorang anak tidak belajar kejujuran dari teori semata.

Ia belajar dari contoh yang dilihat setiap hari.

Seorang pemimpin tidak menjadi bijaksana hanya karena membaca banyak buku.

Ia menjadi bijaksana ketika mampu mengendalikan dirinya sendiri saat memiliki kekuasaan.

Seorang tokoh masyarakat tidak dihormati karena jabatannya.

Ia dihormati karena karakter yang terlihat dalam tindakannya.

Karena itu para leluhur Nusantara lebih banyak mengajarkan nilai melalui keteladanan dibandingkan melalui ceramah.

Mereka memahami bahwa manusia lebih mudah meniru daripada mendengar.

Lebih mudah mengikuti contoh daripada menghafal nasihat.

Di situlah pentingnya karakter.

Karakter adalah kebiasaan yang telah menyatu dengan diri seseorang.

Karakter bukan sesuatu yang muncul sesaat.

Karakter terlihat ketika seseorang menghadapi godaan.

Karakter terlihat ketika seseorang menghadapi tekanan.

Karakter terlihat ketika seseorang memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan tetapi memilih untuk tidak melakukannya.

Karakter terlihat ketika seseorang memiliki kesempatan mengambil keuntungan pribadi tetapi memilih mengutamakan kepentingan bersama.

Karakter terlihat ketika seseorang tetap berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat.

Dan semakin saya merenungkan perjalanan bangsa ini, semakin saya memahami mengapa para pendiri Indonesia begitu menaruh perhatian pada pembangunan karakter.

Mereka bukan hanya sedang membangun sebuah negara.

Mereka sedang membangun sebuah bangsa.

Dan membangun bangsa jauh lebih sulit dibandingkan membangun gedung, jalan, pelabuhan, atau infrastruktur fisik lainnya.

Gedung dapat dibangun dalam hitungan tahun.

Jalan dapat diselesaikan dalam hitungan bulan.

Tetapi karakter bangsa membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun.

Di sinilah saya kembali teringat kepada Bung Karno.

Dalam berbagai kesempatan, Bung Karno berulang kali mengingatkan tentang pentingnya Nation and Character Building.

Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter bangsa.

Mengapa Bung Karno begitu menekankan karakter?

Karena beliau memahami bahwa bangsa yang kehilangan karakter akan mudah kehilangan arah.

Bangsa yang kehilangan kepribadian akan mudah menjadi peniru.

Bangsa yang kehilangan jati diri akan mudah dipengaruhi oleh kekuatan dari luar.

Kemerdekaan politik dapat direbut.

Kemerdekaan ekonomi dapat diperjuangkan.

Tetapi tanpa karakter, sebuah bangsa akan kesulitan mempertahankan kemerdekaannya dalam jangka panjang.

Karena itu Bung Karno tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik.

Beliau berbicara tentang manusia Indonesia.

Beliau berbicara tentang kepribadian bangsa Indonesia.

Beliau berbicara tentang jiwa Indonesia.

Semakin saya membaca pidato-pidato Bung Karno, semakin saya melihat bahwa apa yang beliau perjuangkan sesungguhnya tidak jauh dari nilai-nilai yang telah hidup lama di Nusantara.

Nilai tentang gotong royong.

Nilai tentang musyawarah.

Nilai tentang penghormatan kepada sesama.

Nilai tentang pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar.

Nilai tentang kebersamaan.

Nilai tentang karakter.

Dengan kata lain, Bung Karno tidak sedang menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru.

Beliau sedang menggali kembali nilai-nilai yang telah hidup di bumi Nusantara selama berabad-abad.

JAS MERAH DAN CHARACTER BUILDING

Salah satu pesan Bung Karno yang sangat terkenal adalah:

“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.”

Pesan yang kemudian dikenal luas dengan akronim JAS MERAH itu sering dipahami sebagai ajakan untuk mengingat masa lalu.

Namun bagi saya, maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar mengingat peristiwa-peristiwa sejarah.

Karena sejarah bukan hanya catatan kejadian.

Sejarah adalah catatan nilai.

Sejarah adalah catatan pengalaman.

Sejarah adalah catatan tentang apa yang membuat sebuah bangsa mampu bertahan, berkembang, atau justru mengalami kemunduran.

Dari sejarah, sebuah bangsa belajar mengenali dirinya sendiri.

Dari sejarah, sebuah bangsa memahami akar budayanya.

Dan dari sejarah pula sebuah bangsa dapat menemukan kembali nilai-nilai yang pernah membuatnya kuat.

Mungkin karena itulah Bung Karno begitu menekankan pentingnya karakter bangsa.

Sebab bangsa yang melupakan sejarah sering kali akan kehilangan arah.

Bangsa yang kehilangan arah akan mudah kehilangan jati dirinya.

Dan bangsa yang kehilangan jati diri akan kesulitan mempertahankan kepribadiannya di tengah arus perubahan dunia yang terus bergerak.

Ketika Bung Karno berbicara tentang Nation and Character Building, sesungguhnya beliau tidak sedang berbicara tentang pembangunan fisik semata.

Beliau berbicara tentang pembangunan manusia.

Beliau berbicara tentang pembentukan watak bangsa.

Beliau berbicara tentang karakter yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.

Karena beliau memahami bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir.

Kemerdekaan hanyalah pintu masuk.

Yang menentukan masa depan sebuah bangsa adalah kualitas manusia yang mengisi kemerdekaan tersebut.

Bangsa yang kaya sumber daya alam dapat kehilangan kekayaannya.

Bangsa yang kuat secara militer dapat mengalami kemunduran.

Bangsa yang maju secara ekonomi dapat mengalami krisis.

Namun bangsa yang memiliki karakter kuat akan selalu memiliki kemampuan untuk bangkit kembali.

Karena karakter adalah fondasi yang menopang seluruh aspek kehidupan bangsa.

Dan ketika saya mencoba menghubungkan pemikiran Bung Karno dengan perjalanan panjang Nusantara, saya mulai melihat benang merah yang menarik.

Apa yang oleh para leluhur diajarkan melalui adat.

Apa yang diajarkan agama-agama melalui nilai moral dan akhlak.

Apa yang diajarkan para filsuf melalui kebajikan.

Apa yang diajarkan Bung Karno melalui Nation and Character Building.

Semuanya mengarah pada satu tujuan yang sama.

Membentuk manusia yang utuh.

Manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri.

Manusia yang mampu menggunakan ilmunya secara bertanggung jawab.

Manusia yang mampu menggunakan kekuasaannya secara bijaksana.

Manusia yang mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Di sinilah saya mulai melihat hubungan yang erat antara Budi, MQ, dan Hikmat Kebijaksanaan.

Ketiganya berbicara tentang hal yang sama.

Tentang kemampuan manusia untuk memilih yang benar ketika memiliki kesempatan untuk memilih yang salah.

Tentang kemampuan manusia untuk tetap rendah hati ketika memiliki kekuasaan.

Tentang kemampuan manusia untuk tetap jujur ketika memiliki kesempatan untuk menyimpang.

Tentang kemampuan manusia untuk tetap memikirkan kepentingan bersama ketika memiliki peluang mengutamakan dirinya sendiri.

Karena sesungguhnya ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya terletak pada gedung-gedung yang menjulang.

Bukan hanya pada teknologi yang canggih.

Bukan hanya pada besarnya produk domestik bruto.

Tetapi juga pada kualitas karakter manusia yang hidup di dalamnya.

Dan di sinilah saya mulai memahami mengapa para pendiri bangsa menempatkan satu kalimat yang sangat penting dalam Pancasila.

Kalimat yang selama ini sering diucapkan.

Namun mungkin belum sepenuhnya direnungkan maknanya.

Yaitu:

“Hikmat Kebijaksanaan.”

Bukan kecerdasan.

Bukan kekuatan.

Bukan kekuasaan.

Tetapi:

Hikmat Kebijaksanaan.

HIKMAT KEBIJAKSANAAN DAN MASA DEPAN INDONESIA

Semakin saya merenungkan perjalanan bangsa ini, semakin saya memahami mengapa para pendiri Indonesia tidak memilih kata-kata secara sembarangan.

Mereka tidak menulis:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh kecerdasan.”

Mereka tidak menulis:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh kekuatan.”

Mereka tidak menulis:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh mayoritas.”

Mereka tidak menulis:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh kekuasaan.”

Yang mereka pilih adalah:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.”

Pilihan kata ini menunjukkan kedalaman pandangan yang luar biasa.

Karena para pendiri bangsa memahami bahwa kecerdasan saja tidak cukup.

Orang yang cerdas dapat menciptakan kemajuan.

Tetapi orang yang cerdas juga dapat menciptakan kerusakan apabila kehilangan arah moral.

Mereka memahami bahwa kekuasaan saja tidak cukup.

Karena kekuasaan dapat digunakan untuk melayani.

Tetapi juga dapat digunakan untuk menindas.

Mereka memahami bahwa mayoritas tidak selalu identik dengan kebenaran.

Dan mereka memahami bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan dapat kehilangan tujuan.

Karena itu yang dibutuhkan bukan hanya kecerdasan.

Bukan hanya kekuatan.

Bukan hanya pengaruh.

Yang dibutuhkan adalah hikmat.

Hikmat untuk menggunakan kecerdasan dengan benar.

Hikmat untuk menggunakan kekuasaan dengan benar.

Hikmat untuk menggunakan kebebasan dengan benar.

Hikmat untuk menggunakan kemajuan bagi kemaslahatan bersama.

Di sinilah saya mulai melihat hubungan yang sangat erat antara Budi, MQ, dan Hikmat Kebijaksanaan.

Apa yang oleh leluhur Nusantara diajarkan sebagai Budi.

Apa yang dalam bahasa modern saya sebut sebagai Moral Quotient atau MQ.

Apa yang dirumuskan para pendiri bangsa sebagai Hikmat Kebijaksanaan.

Sesungguhnya mengarah pada satu tujuan yang sama.

Membentuk manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri sebelum berusaha mengendalikan orang lain.

Membentuk manusia yang mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin masyarakat.

Membentuk manusia yang tidak hanya pintar.

Tetapi juga bijaksana.

Tidak hanya kuat.

Tetapi juga bermoral.

Tidak hanya berhasil.

Tetapi juga bertanggung jawab.

Hari ini Indonesia memasuki era baru.

Artificial Intelligence berkembang sangat cepat.

Data menjadi sumber kekuatan baru.

Teknologi mengubah cara manusia bekerja.

Dunia digital mengubah cara manusia berinteraksi.

Perubahan berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Semua ini adalah peluang besar.

Tetapi sekaligus ujian besar.

Karena pertanyaan terpenting bukanlah:

Apakah Indonesia memiliki teknologi?

Bukan pula:

Apakah Indonesia memiliki sumber daya alam?

Bukan pula:

Apakah Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar?

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah Indonesia memiliki manusia-manusia yang mampu menggunakan seluruh potensi itu dengan hikmat?

Karena teknologi tanpa hikmat dapat menjadi ancaman.

Kekuasaan tanpa hikmat dapat menjadi penindasan.

Kekayaan tanpa hikmat dapat menjadi keserakahan.

Kemajuan tanpa hikmat dapat kehilangan arah.

Dan peradaban tanpa hikmat dapat kehilangan jiwanya.

Mungkin karena itulah kata Hikmat Kebijaksanaan tetap relevan hingga hari ini.

Bahkan mungkin menjadi semakin penting.

Karena dunia modern menghasilkan semakin banyak informasi.

Tetapi belum tentu menghasilkan semakin banyak kebijaksanaan.

Dunia modern menghasilkan semakin banyak pengetahuan.

Tetapi belum tentu menghasilkan semakin banyak hikmat.

Dan ketika pengetahuan tumbuh lebih cepat daripada kebijaksanaan, di situlah berbagai krisis kemanusiaan sering muncul.

Karena itu masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi.

Tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik.

Tetapi juga ditentukan oleh kualitas karakter manusia Indonesia.

Karakter yang berakar pada Budi.

Karakter yang dibimbing oleh moralitas.

Karakter yang diarahkan oleh Hikmat Kebijaksanaan.

Karakter yang mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kemanusiaan.

ISQ DAN INTEGRASI KECERDASAN MANUSIA

Dan semakin saya merenungkan seluruh perjalanan ini, semakin saya merasa bahwa sesungguhnya manusia selalu berada dalam pencarian yang sama.

Pencarian tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik.

Pencarian tentang bagaimana menggunakan ilmu dengan benar.

Pencarian tentang bagaimana menggunakan kekuasaan dengan bijaksana.

Pencarian tentang bagaimana membangun kehidupan yang bermakna.

Selama berabad-abad manusia berusaha menjawab pertanyaan itu melalui berbagai cara.

Melalui filsafat.

Melalui agama.

Melalui ilmu pengetahuan.

Melalui pendidikan.

Melalui budaya.

Melalui pengalaman hidup.

Dari pencarian itu lahirlah berbagai konsep kecerdasan.

IQ mengajarkan manusia untuk berpikir.

EQ mengajarkan manusia untuk memahami sesama.

SQ mengajarkan manusia untuk mencari makna kehidupan.

AQ mengajarkan manusia untuk bertahan menghadapi kesulitan.

MQ mengajarkan manusia untuk mengendalikan dirinya sendiri.

Namun kehidupan nyata tidak pernah berjalan dalam potongan-potongan yang terpisah.

Kehidupan menuntut semuanya hadir secara bersamaan.

Seorang pemimpin membutuhkan kecerdasan.

Tetapi juga membutuhkan empati.

Membutuhkan spiritualitas.

Membutuhkan ketangguhan.

Membutuhkan moralitas.

Seorang guru membutuhkan ilmu.

Tetapi juga membutuhkan kebijaksanaan.

Seorang pejabat membutuhkan kewenangan.

Tetapi juga membutuhkan pengendalian diri.

Seorang tokoh agama membutuhkan keyakinan.

Tetapi juga membutuhkan keteladanan.

Karena itu saya melihat bahwa tantangan terbesar manusia modern bukan lagi bagaimana memperoleh informasi.

Melainkan bagaimana menyatukan berbagai kecerdasan yang dimilikinya ke dalam tindakan yang benar.

Di sinilah saya melihat pentingnya apa yang saya sebut sebagai Integrated Strategic Quotient atau ISQ.

ISQ bukan sekadar kumpulan berbagai kecerdasan.

ISQ adalah kemampuan menyatukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ketangguhan, dan moralitas ke dalam keputusan serta tindakan yang membawa manfaat bagi kehidupan bersama.

ISQ tidak menggantikan IQ.

ISQ tidak menggantikan EQ.

ISQ tidak menggantikan SQ.

ISQ tidak menggantikan AQ.

ISQ tidak menggantikan MQ.

ISQ justru berusaha menyatukan semuanya dalam satu kesadaran yang utuh.

Namun semakin saya merenungkan perjalanan Nusantara, semakin saya menyadari bahwa apa yang hari ini kita jelaskan dengan berbagai istilah modern sesungguhnya memiliki akar yang jauh lebih tua.

Akar itu hidup dalam adat.

Hidup dalam budaya.

Hidup dalam penghormatan kepada orang tua.

Hidup dalam gotong royong.

Hidup dalam musyawarah.

Hidup dalam penghormatan kepada sesama manusia.

Akar itu hidup dalam apa yang oleh banyak masyarakat Nusantara dipahami sebagai keluhuran Budi.

Mungkin karena itulah nilai-nilai tersebut mampu bertahan selama berabad-abad.

Melewati perubahan kerajaan.

Melewati perubahan agama.

Melewati masa penjajahan.

Melewati kemerdekaan.

Melewati globalisasi.

Bahkan kini memasuki era kecerdasan buatan.

Karena sesungguhnya teknologi dapat berubah.

Sistem politik dapat berubah.

Peta ekonomi dunia dapat berubah.

Tetapi kebutuhan manusia akan karakter tidak pernah berubah.

Kebutuhan manusia akan kejujuran tidak pernah berubah.

Kebutuhan manusia akan kebijaksanaan tidak pernah berubah.

Kebutuhan manusia akan hikmat tidak pernah berubah.

Dan mungkin di situlah letak kekuatan sesungguhnya dari sebuah peradaban.

Bukan pada kemampuannya menciptakan teknologi.

Bukan pada kemampuannya mengumpulkan kekayaan.

Bukan pada kemampuannya membangun kekuatan.

Melainkan pada kemampuannya melahirkan manusia-manusia yang mampu menggunakan seluruh kemampuan tersebut dengan bijaksana.

Karena pada akhirnya peradaban selalu kembali kepada manusia.

Dan kualitas manusia pada akhirnya akan menentukan kualitas peradabannya.

KEMBALI KEPADA BUDI

Setelah menelusuri perjalanan panjang Nusantara selama lima abad, saya semakin yakin bahwa Indonesia tidak akan menjadi bangsa besar hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Indonesia tidak akan menjadi bangsa besar hanya karena memiliki teknologi yang maju.

Indonesia tidak akan menjadi bangsa besar hanya karena memiliki jumlah penduduk yang besar.

Indonesia akan menjadi bangsa besar apabila mampu melahirkan manusia-manusia yang berkarakter.

Manusia-manusia yang berbudi.

Manusia-manusia yang memiliki moralitas.

Manusia-manusia yang memiliki hikmat dalam menggunakan ilmu, kekuasaan, dan kebebasan yang dimilikinya.

Karena dari Budi lahir karakter.

Dari karakter lahir kebajikan.

Dari kebajikan lahir kebijaksanaan.

Dan dari kebijaksanaan lahirlah hikmat yang mampu menuntun sebuah bangsa menuju masa depannya.

Mungkin yang harus kembali bukanlah masa lalu.

Bukan kerajaan yang telah berlalu.

Bukan kejayaan yang hanya hidup dalam kenangan.

Yang perlu kembali adalah nilai-nilai luhur yang pernah membuat bangsa ini kuat.

Nilai yang hidup dalam berbagai budaya Nusantara.

Nilai yang hidup dalam berbagai agama yang berkembang di Indonesia.

Nilai yang hidup dalam adat istiadat.

Nilai yang hidup dalam keluarga.

Nilai yang hidup dalam keteladanan.

Nilai yang hidup dalam Pancasila.

Nilai yang hidup dalam hati manusia yang menjunjung kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.

Karena sesungguhnya perjalanan panjang Nusantara memperlihatkan satu kenyataan yang menarik.

Kerajaan dapat berganti.

Sistem politik dapat berubah.

Kekuasaan dapat berpindah tangan.

Teknologi dapat berkembang.

Ekonomi dapat naik dan turun.

Dunia dapat berubah berkali-kali.

Tetapi nilai yang menjaga manusia tetap menjadi manusia tidak pernah berubah.

Nilai itu hidup dalam kejujuran.

Nilai itu hidup dalam tanggung jawab.

Nilai itu hidup dalam penghormatan kepada sesama.

Nilai itu hidup dalam pengendalian diri.

Nilai itu hidup dalam keberanian untuk memilih yang benar meskipun tidak mudah.

Dan nilai itu hidup dalam Budi.

Mungkin karena itulah para leluhur Nusantara menempatkan karakter sebagai fondasi kehidupan.

Mungkin karena itulah Bung Karno berbicara tentang Nation and Character Building.

Mungkin karena itulah para pendiri bangsa memilih kata Hikmat Kebijaksanaan dalam Pancasila.

Dan mungkin karena itulah berbagai pencarian modern tentang IQ, EQ, SQ, AQ, MQ, hingga ISQ pada akhirnya bertemu pada satu titik yang sama.

Yaitu pembentukan manusia yang utuh.

Manusia yang tidak hanya cerdas.

Tetapi juga bijaksana.

Tidak hanya kuat.

Tetapi juga bermoral.

Tidak hanya berhasil.

Tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap sesama manusia.

Hari ini Indonesia memasuki era baru.

Era kecerdasan buatan.

Era data.

Era teknologi.

Era kompetisi global.

Namun di tengah seluruh perubahan itu, pertanyaan yang paling penting sesungguhnya tetap sama seperti ratusan tahun yang lalu.

Bukan:

Seberapa pintar kita?

Bukan:

Seberapa kaya kita?

Bukan:

Seberapa kuat kita?

Tetapi:

Menjadi manusia seperti apakah kita?

Karena masa depan Indonesia pada akhirnya akan ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dan jika ada satu warisan yang patut terus dijaga, dipelihara, dan diwariskan kepada generasi mendatang, mungkin warisan itu bukan sekadar bangunan, kekayaan, atau kekuasaan.

Melainkan nilai yang telah menjaga peradaban Nusantara selama berabad-abad.

Nilai yang hidup dalam karakter.

Nilai yang hidup dalam kebajikan.

Nilai yang hidup dalam hikmat.

Nilai yang hidup dalam kemanusiaan.

Nilai itu adalah:

Budi.

Jakarta, 4 Juni 2026
Brigjen Purn. MJP Hutagaol ’86’

Kalacakra Berbagai Sudut

Gde Mahesa

Membidik dari berbagai sudut dari Kalacakra yang merupakan sebuah respon manusia ketika sadar jika “waktu” adalah dewa yang paling tidak bisa dilawan”. Bedanya, kaum spiritual memilih “berdamai dan menyatu” bersama “Roda Waktu”. Kaum paranormal memilih “ngakali/menyiasati dan memutar” Roda Waktu agar tidak tergilas.

Beberapa versi akan berusaha kita bidik.

Versi Kejawen & Paranormal Nusantara.

  1. Sengkalakala: Di Jawa, Kalacakra diserap jadi “Sengkalakala”. Dipakai buat menandai tahun memakai kalimat sandi. Tapi di tangan paranormal, sengkalakala jadi cara “membaca waktu”. Kapan waktu baik, kapan waktu sial.
  2. Aji Kalacakra: Ini populer di kalangan paranormal. Mitologinya: Aji Kalacakra adalah mantra pagar gaib yang konon ciptaan Sunan Kalijaga.
    Fungsinya untuk menangkal sawan, gangguan jin, teluh, santet.
    Bunyinya sering dikaitkan ke “Ana bapang, sumurupa…”.
    Jadi dari “Roda Waktu” bergeser jadi “Perisai Waktu”.
  3. Waktu sebagai Entitas Hidup: Kaum kebatinan percaya waktu itu punya “dina” atau hari yang bernyawa. Ada dina baik, dina was, dina cilaka. Kalacakra adalah ilmu buat muter roda itu biar kita nggak kegiles.
  4. Manfaat dan Kegunaan Kalacakra Menurut Praktisi.
    Ini yang dibongkar para spiritual dan paranormal.
    Fungsinya beda tipis tapi satu akar: Menguasai Waktu.

Untuk Kaum Spiritual: Jalan Pencerahan  

  1. Sinkronisasi Mikrokosmos & Makrokosmos: Manfaat utamanya buat nyelaraskan badan dengan semesta. Napas kita disamakan bersama putaran planet. Kalau sinkron, batin jadi tenang, pikiran tidak lari ke masa lalu atau masa depan. Hidup di “saat ini”.
  2. Pembersihan Karma Waktu: Latihan Kalacakra dipakai buat membersihkan jejak karma yang menempel di aliran waktu hidup kita. Harapannya, putus rantai samsara. Tidak menumpuk hutang di masa depan.
  3. Memprediksi Zaman: Biksu tingkat tinggi pakai Kalacakra guna membaca siklus zaman kecil dan zaman besar. Kapan masa perang, kapan masa damai. Tapi bukan buat ramal buntut togel. Buat siap-siap batin.
  4. Mencapai Tubuh Pelangi: Di Tantra, puncak latihan Kalacakra bisa bikin praktisi meninggal dengan jasad menyusut atau hilang, tinggal rambut dan kuku.
    Namanya “tubuh pelangi”. Tanda sudah lepas dari ikatan waktu.

Untuk Kaum Paranormal: Ilmu Terapan  

  1. Pagar Gaib & Tolak Bala: Ini paling laris. Aji Kalacakra dibaca buat bikin pagar badan. Logikanya: waktu itu siklus. Mantra Kalacakra dipakai buat “mengunci” waktu sial agar tidak datang, atau “memutar” energi jahat biar balik ke pengirimnya. Prinsipnya sebagai pagar waktu.
  2. Menentukan Waktu Bertuah: Dukun atau paranormal pakai hitungan Kalacakra buat menentukan kapan nikahan, pindah rumah, buka usaha.

Tujuannya biar “selaras” dengan putaran waktu semesta. Kalau tidak selaras, tentunya bisa apes.

  1. Komunikasi Lintas Dimensi: Ada yang percaya kalau meditasi Kalacakra bisa buka portal ke Shambhala atau dimensi lain. Karena waktu itu relatif, jadi bisa “dilipat”. Ini yang dipakai buat terawangan.
  2. Membaca Sengkala: Buat ngusir sengkala atau kesialan. Paranormal membaca Aji Kalacakra pas ruwatan. Tujuannya “memutar balik” roda sial jadi roda keberuntungan. Jadi Kalacakra di sini fungsinya kayak antivirus untuk nasib.

Logika dan Filosofi Kalacakra Sebagai Jembatan Rasa dan Nalar :

  1. Logika Dasarnya: Kenapa Manusia Butuh Roda Waktu.
    Manusia merupakan makhluk paling cemas soal waktu. Kita satu-satunya spesies yang sadar kalau besok itu belum pasti, dan yang kemarin tidak bisa diulang.
    Kecemasan ini nyata. Otak butuh penenang.
    Kalacakra lahir sebagai jawaban logis atas 3 teror pikiran:  
  2. Teror Ketidakpastian: Kita tidak tahu kapan sial datang.  
  3. Teror Ketidakberdayaan: Kita tidak bisa muter waktu ke belakang.  
  4. Teror Kefanaan: Kita sadar semua ada akhirnya.

Maka otak bikin simbol “Roda”. Kenapa roda? Karena roda itu gerak, tapi as-nya diam. Ada bagian yang muter, ada bagian yang anteng.
Kalacakra adalah upaya logis untuk menemukan “as” yang diam di tengah hidup yang muter terus. Itu namanya ketenangan.

  2. Filosofinya: Waktu Bukan Musuh, Tapi Guru.
    Masalahnya bukan di waktu, tapi di hubungan kita dengan waktu.
    Waktu eksternal seperti siang, malam, musim, umur, itu pasti berputar. Tidak bisa dilawan. Hal ini merupakan hukum alam. 
     
    Yang bisa diubah adalah waktu internal. Yaitu bagaimana kita merespons putaran tersebut.

Orang yang panik, takut saat jam 12 malam di kuburan, hal ini karena waktu internalnya tidak sinkron. Dia melawan putaran.  
Orang yang tenang, karena dia sadar: “O, ini cuma jam 12. Sama kayak jam 12 siang, cuma beda cahaya.”

Jadi Kalacakra ngajarin satu hal: Penyelarasan.  
Menyamakan denyut nadi dengan denyut semesta. Menyamakan napas dengan naik-turunnya musim. Kalau sudah selaras, kita tidak mungkin “dijajah” waktu lagi. Kita “menari” bersama waktu.

  1. Bedah bentuk Stiker dan Pin Kalacakra:
    Logika di Balik Benda Mati.
    Secara logika, kertas stiker tidak punya daya tolak bala. Pin juga tidak bisa memutar nasib.

Lalu kenapa konon katanya bisa buat perlindungan diri?

  1. Secara Logika Psikologis  
    Stiker Kalacakra itu namanya “jangkar kognitif”. Otak manusia butuh simbol untuk mengingatkan.

Sama seperti orang menaruh foto anak di dompet biar semangat kerja. Fotonya tidak bikin kaya, tapi ingatan ke anak itu yang bikin kuat.

Stiker Kalacakra fungsinya sama. Pas lihat simbol, otak langsung diingatkan: “O iya, aku harus tenang. As-ku harus diam. Tidak boleh panik.”  
Jadi yang melindungi bukan stikernya, tapi kesadaran yang dipicu oleh stikernya.
Hal ini logika murni. Namanya efek plasebo yang positif.

  1. Secara Filosofi Energi.  
    Kaum spiritual percaya semua bentuk punya “frekuensi”. Lingkaran, roda, mandala, adalah bentuk paling stabil di alam. Planet, atom, sel, semua bulat.  

Simbol Kalacakra yang bulat dan simetris, secara visual memberi kesan keteraturan. Mata kita melihat keteraturan, batin jadi ikut teratur. Batin teratur, aura jadi tidak bocor, disebut juga sebagai “pagar”.  

Jadi stiker bukan perisai, tapi cermin, yang memantulkan pesan keteraturan ke pemakainya. Kalau pemakainya tidak mengerti filosofinya, ya stiker cuma jadi hiasan.
Manfaat Kalacakra yang sesungguhnya bukan di stiker, bukan di mantra, bukan di kitab tebal.  
Manfaatnya ada di kesadaran bahwa kita punya “as roda” di dalam dada. Namanya kehadiran penuh saat ini. Sadar penuh pas napas masuk, sadar penuh pas napas keluar.

Kalau as-nya sudah ketemu, mau ditempel stiker ataupun tidak, mau diwaktu baik atau waktu sial, orangnya akan tetap tenang. Sebab dia bukan lagi korban putaran waktu. Dia penari di atas roda waktu.

Kalacakra tidak memberi kita kekuatan buat melawan waktu. Kalacakra memberi kita kaca guna berkaca bahwa selama ini kita yang menyiksa diri sendiri memakai waktu.

Stiker cuma kertas. Pin cuma logam. Yang sakti itu eling-nya.
Mengubah simbol jadi sikap. Mengubah mitos jadi laku. Mengubah rasa takut jadi kesadaran.

Bullllll….. bullllll……klepussss

Jangan Mudah Diadu Domba: Sejarah Tidak Pernah Menunggu Semua Orang Setuju

Oleh Anugrah Arifianto

Dalam setiap gerakan publik, selalu muncul satu pola komunikasi yang berulang: ketika substansi kritik sulit dibantah, yang diserang adalah legitimasi pembawa kritik. Karena itu, ketika muncul narasi, “Mahasiswa itu meng-ATASNAMA-kan siapa sih? Aku sebagai mahasiswa gak merasa terwakili, malah aku malu,” publik perlu membaca kalimat itu secara jernih.

Kalimat tersebut sah sebagai ekspresi pribadi. Setiap mahasiswa berhak merasa tidak terwakili oleh aksi tertentu. Namun, masalahnya muncul ketika pengalaman personal itu dipakai untuk membatalkan keseluruhan gerakan mahasiswa. Di titik inilah publik mudah “diadu domba”: dari yang semula membahas isi tuntutan, tiba-tiba bergeser menjadi debat identitas, seragam, gerudukan, atau siapa yang paling berhak bicara atas nama mahasiswa.

Dalam sejarah Indonesia, hampir tidak ada perubahan besar yang dimulai oleh persetujuan total. Yang ada justru minoritas aktif yang berani merumuskan keresahan zaman, lalu mengucapkannya dengan risiko politik yang besar.

Soekarno-Hatta, misalnya, tidak pernah menggelar referendum nasional sebelum membacakan Proklamasi. Namun, teks itu tetap berbunyi, “Kami bangsa Indonesia…” dan ditutup dengan “Atas nama bangsa Indonesia.” Teks tersebut bukan klaim pribadi dua orang semata, melainkan tindakan politik-historis untuk menghadirkan bangsa yang saat itu belum mungkin hadir secara prosedural satu per satu. Kementerian Sekretariat Negara juga mencatat bahwa Sukarni mengusulkan naskah proklamasi cukup ditandatangani Soekarno-Hatta “atas nama bangsa Indonesia”, dan usul itu diterima.

Pertanyaannya: apakah semua rakyat Indonesia saat itu sudah merasa terwakili? Tentu tidak sesederhana itu. Ada elite lokal, pejabat kolonial, kelompok yang takut, kelompok yang menunggu, bahkan kelompok yang lebih nyaman dengan status quo. Kajian Yulia Sofiani tentang bupati di Priangan menunjukkan bahwa pada masa kolonial, bupati berperan ganda sebagai pemimpin tradisional sekaligus aparat pemerintah kolonial. Mereka berada dalam posisi dilematis: harus patuh kepada pemerintah kolonial, tetapi juga memikul posisi sebagai pemimpin pribumi. Pemerintah kolonial bahkan memberi kedudukan, kekuasaan, kekayaan, dan simbol kebesaran untuk mengikat elite lokal.

Artinya, sejak awal sejarah kebangsaan kita, representasi tidak pernah identik dengan semua orang merasa nyaman. Kadang, justru tindakan yang paling menentukan lahir ketika sebagian orang masih takut, sebagian lagi diam, dan sebagian lainnya menikmati tatanan lama.

Museum Sumpah Pemuda mencatat Kongres Pemuda II dihadiri sekitar 750 peserta dari berbagai organisasi, antara lain Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Pemoeda Indonesia, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi.

750 orang itu jelas bukan seluruh pemuda Nusantara. Mereka sebagian besar adalah elite muda terdidik yang berkumpul di Batavia. Tetapi dari forum yang terbatas itulah lahir ikrar yang mengubah arah sejarah: “bertumpah darah yang satu”, “berbangsa yang satu”, dan “menjunjung bahasa persatuan.” Museum Sumpah Pemuda mencatat isi ikrar itu sebagai keputusan Kongres Pemuda II yang kemudian menjadi fondasi simbolik kebangsaan Indonesia.

Jadi, jika logika “saya tidak merasa terwakili” dipakai secara mentah, maka Sumpah Pemuda pun bisa dipersoalkan: apakah semua pemuda Nusantara hadir? Tidak. Apakah semua pemuda daerah saat itu langsung sepakat? Belum tentu. Apakah itu membuat Sumpah Pemuda tidak sah secara sejarah? Tidak.

Di sinilah kita perlu membedakan antara representasi total dan representasi historis. Representasi total menuntut semua orang setuju. Representasi historis lahir ketika sekelompok orang mampu merumuskan kepentingan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam teori representasi politik, Hanna Pitkin menyebut representasi sebagai “make present again”, yakni menghadirkan suara, kepentingan, dan perspektif warga yang tidak hadir langsung dalam ruang pengambilan keputusan.

Maka, mahasiswa yang turun aksi tidak harus mengklaim seluruh mahasiswa Indonesia satu suara. Itu mustahil. Data yang dikutip Mahkamah Konstitusi dari BPS 2025 menunjukkan pendidikan tinggi di bawah Kemendiktisaintek terdiri dari 2.840 perguruan tinggi, 267.775 dosen, dan 9.241.945 mahasiswa. Sementara pendidikan tinggi keagamaan di bawah Kemenag terdiri dari 1.001 perguruan tinggi, 44.288 dosen, dan 1.194.344 mahasiswa.

Dengan jumlah mahasiswa lebih dari 10 juta jika dua rumpun itu digabung, tidak mungkin satu aksi mewakili semua orang secara psikologis. Tetapi demokrasi tidak bekerja dengan syarat semua orang harus merasa diwakili dahulu baru kritik boleh disampaikan. Demokrasi memberi ruang bagi warga untuk menyuarakan kepentingan publik sepanjang tuntutannya bisa diuji, metodenya dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menabrak prinsip hukum.

Karena itu, kalimat “Aku sebagai mahasiswa gak merasa terwakili” tidak otomatis membatalkan aksi mahasiswa. Ia hanya menunjukkan adanya mahasiswa yang tidak setuju. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika testimoni personal itu dijadikan alat komunikasi untuk mengerdilkan seluruh gerakan, seolah-olah satu orang yang malu lebih sah daripada ribuan orang yang turun menyampaikan keresahan.

Dalam kajian komunikasi gerakan sosial, Robert D. Benford dan David A. Snow menjelaskan bahwa framing gerakan bekerja dengan membangun pemahaman bersama atas kondisi yang dianggap bermasalah, menunjuk penyebab, menawarkan perubahan, dan mengajak orang bertindak. Karena itu, serangan terhadap gerakan biasanya juga memakai framing tandingan. Bukan membantah inti masalah, tetapi menggoyang legitimasi aktornya.

Narasi “mahasiswa itu mengatasnamakan siapa?” adalah contoh framing tandingan. Ia tidak langsung menjawab: apakah tuntutan mahasiswa benar? Apakah ada masalah kebijakan? Apakah ada anggaran yang perlu dikritisi? Apakah ada penyimpangan kekuasaan? Fokusnya dipindah ke soal identitas: siapa mereka, seragamnya apa, organisasinya apa, gerudukannya seperti apa, dan apakah semua mahasiswa merasa terwakili.

Di era media sosial, teknik seperti ini sangat efektif. DataReportal mencatat Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet pada akhir 2025, dengan penetrasi 80,5 persen. Indonesia juga memiliki sekitar 180 juta identitas pengguna media sosial pada Oktober 2025. Dalam ekosistem sebesar itu, satu unggahan, satu video gerudukan, atau satu kalimat “aku mahasiswa tapi malu” dapat dipotong, diperbesar, lalu dipakai untuk membentuk persepsi publik bahwa gerakan mahasiswa tidak solid.

Padahal, tidak solid bukan berarti tidak sah. Tidak semua setuju bukan berarti tuntutan salah. Tidak semua merasa terwakili bukan berarti gerakan kehilangan makna.

Secara psikologi komunikasi, narasi seperti itu juga rentan terkena false consensus effect. Lee Ross, David Greene, dan Pamela House menjelaskan kecenderungan orang melihat “false consensus” atas “relative commonness” dari sikapnya sendiri. Dengan kata lain, seseorang mudah mengira pendapat pribadinya lebih umum daripada kenyataan. Ketika seseorang berkata, “Aku mahasiswa dan aku malu,” ia bisa tergelincir pada asumsi bahwa sebagian besar mahasiswa juga malu. Padahal, itu belum tentu benar tanpa data.

Ada pula spiral of silence. Elisabeth Noelle-Neumann menyatakan, “Most people are afraid of social isolation.” Dalam konteks media sosial, orang yang berbeda pendapat bisa memilih diam karena takut diserang, dicap, atau diisolasi. Akibatnya, opini yang terlihat dominan di linimasa belum tentu benar-benar dominan di masyarakat. Ia bisa dominan karena algoritma, buzzer, tekanan sosial, atau karena kelompok lain memilih diam.

Maka, publik perlu hati-hati. Jangan sampai narasi “saya tidak terwakili” berubah menjadi alat untuk membungkam kritik. Dalam demokrasi, orang boleh tidak setuju dengan aksi mahasiswa. Orang boleh mengkritik metode demonstrasi. Orang boleh bertanya soal representasi. Tetapi kritik yang sehat harus kembali ke substansi: apa tuntutannya, apa datanya, apa dasar hukumnya, dan apa relevansinya bagi kepentingan publik.

Jika tuntutan mahasiswa salah, bantah dengan data. Jika aksinya melanggar hukum, proses sesuai hukum. Jika framing-nya keliru, luruskan dengan argumentasi. Tetapi jangan menolak kritik hanya karena ada mahasiswa lain yang merasa tidak terwakili.

Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa bangsa ini tidak lahir dari semua orang yang serempak setuju. Ia lahir dari orang-orang yang berani berbicara lebih dulu. Sumpah Pemuda tidak menunggu semua pemuda hadir. Proklamasi tidak menunggu semua rakyat memberi mandat tertulis. Reformasi pun tidak menunggu semua mahasiswa turun ke jalan.

Karena itu, pertanyaan “mahasiswa mengatasnamakan siapa?” sebaiknya dijawab dengan lebih jernih: mereka tidak harus mengatasnamakan semua mahasiswa. Mereka cukup mengatasnamakan keresahan publik yang bisa diuji kebenarannya.

Yang harus kita waspadai bukan perbedaan pendapat antarmahasiswa. Perbedaan itu sehat. Yang berbahaya adalah ketika perbedaan itu sengaja dipelintir untuk mengadu domba, memecah solidaritas, dan mengalihkan perhatian dari substansi kritik.

Jangan mudah diadu domba oleh postingan gerudukan dan seragam. Jangan buru-buru menilai gerakan hanya dari satu video, satu testimoni, atau satu kalimat viral. Dalam sejarah, perubahan besar sering dimulai dari minoritas yang dianggap mengganggu kenyamanan zamannya. Tetapi justru dari suara-suara yang semula kecil itulah bangsa ini belajar bergerak maju.

𝗦𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗥𝘂𝗷𝘂𝗸𝗮𝗻

  • Museum Sumpah Pemuda/Kementerian Kebudayaan: sejarah Kongres Pemuda II, jumlah peserta, organisasi peserta, dan isi keputusan Sumpah Pemuda.
  • Kementerian Sekretariat Negara RI dan arsip teks Proklamasi: proses perumusan, penandatanganan, serta frasa “Atas nama bangsa Indonesia.”
  • Mahkamah Konstitusi RI: data BPS 2025 tentang jumlah perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa.
    DataReportal, Digital 2026: Indonesia: data pengguna internet dan identitas pengguna media sosial Indonesia.
  • Yulia Sofiani, “Perubahan Kedudukan dan Kekuasaan Bupati di Priangan pada Tahun 1800–1916”: analisis kedudukan bupati dalam struktur kolonial.
  • Stanford Encyclopedia of Philosophy: konsep representasi politik Hanna Pitkin, “make present again.”
  • Robert D. Benford dan David A. Snow, “Framing Processes and Social Movements”: teori framing gerakan sosial.
  • Elisabeth Noelle-Neumann: teori spiral of silence dan ketakutan terhadap isolasi sosial.
  • Lee Ross, David Greene, dan Pamela House: false consensus effect dalam persepsi sosial.

Bulan Suro Mau Apa?

Gde Mahesa

Membaca Laku Sepi di Bulan Suro:
Lelaku yang setiap orang pilih, tentunya bukan tanpa akar. Ada tiga pondasi yang patut diketahui:

  1. Konsep Suro dalam Kosmologi Jawa  
    Suro atau Muharam adalah bulan pertama dalam kalender Jawa Islam.

Dalam filosofi Jawa, ini adalah bulan permulaan, merupakan bulan kontemplasi, dan bulan gerbang. Kata “Suro” dekat dengan kata “sura” yang berarti berani. Tetapi berani di sini bukan berarti berani melawan musuh di luar.
Ini berani melawan diri sendiri. Berani sepi, berani hening, berani jujur dengan batin.

Jika  Kraton memiliki tradisi ritual mubeng beteng tanpa bicara atau mbisu, tentunya tujuannya sama : mengheningkan cipta, dan menyucikan niat.

Menilih sepi di tempat pilihan atau dicandi, hal itu tentunya satu frekuensi dengan mubeng beteng. Bedanya cuma wadah. Esensinya sama: pulang atau mulih, kembali ke awal.

  1. Laku Pribadi vs Laku Komunal :
    Mubeng beteng itu laku komunal. Tujuannya membangun kesadaran kolektif. Semua warga menyatu dalam diam, membersihkan energi kawula, pribadi serta kraton khususnya.

Sedangkan laku sepi di tempat keramat atau candi merupakan laku personal.  Inti dari tujuannya membangun kesadaran individu. Berdialog langsung dengan diri sendiri tanpa perantara massa.
Dua-duanya sah. Dalam literasi spiritual Jawa, ada konsep “manunggaling kawula Gusti”.

Kawula harus manunggal dulu dengan dirinya, baru bisa manunggal dengan Gusti. Laku sepi adalah proses “manunggal”. Setelah itu baru bisa ikut mubeng beteng dengan bobot, tidak sekadar ikut arus.

  1. Alasan Logis dan Filosofis Dalam Laku Sepi
    Lelaku ini tentunya sangat bernilai sebagai literasi budaya:
  2. Alasan Antropologis: Melawan Ritual yang Kosong  
    Banyak ritual Suro sekarang jadi tontonan. Ramai, foto-foto, selesai. Esensi hening, henengnya hilang. Laku sepi adalah kritik sunyi.

Tentunya hal ini mengingatkan bahwa inti Suro bukan di keramaian, tapi di keheningan. Ini menjaga agar budaya tidak jadi cangkang kosong.

  1. Alasan Psikologis: Depersonalisasi untuk Klarifikasi  
    Dalam psikologi, ada istilah “sensory deprivation” atau pengurangan rangsang. Tempat sepi seperti tempat keramat dan candi, mematikan kebisingan luar. Saat kebisingan luar mati, kebisingan dalam diri justru akan terdengar jelas.
    Dan sebenarnya kita tidak mencari jawaban di tempat tersebut. Tetapi sedang mendengar pertanyaan batin sendiri dengan jernih. Ini laku waras di zaman bising.
  2. Alasan Filosofis: Sangkan Paraning Dumadi  
    Merupakan ajaran inti Kejawen. “Dari mana asal dan ke mana tujuan hidup”. Suro adalah momen “sangkan”, kembali ke asal. Tempat paling cocok untuk merenung “sangkan” adalah tempat yang sudah tua, yang sudah selesai dengan urusannya sendiri.

Semisal “candi” adalah simbol “sangkan”. Ia diam beribu tahun. Ia tidak butuh pengakuan.

Duduk di situ adalah belajar menjadi “ada” tanpa harus “tampil”. Itu pelajaran langka.

  1. Alasan Ekologis Spiritual: Menyatu dengan Ruang Waktu  
    Dengan sepi di tempat tersebut saat Suro, kita tanpa sadar secara simbolik sedang menyelaraskan diri dengan kalender kosmis dan kalender spiritual sekaligus.
    Hal ini termasuk Kalacakra. Menyamakan waktu internal dengan waktu semesta.
  2. Laku Sepi sebagai Bentuk Perlawanan
    Jadi lelaku bisa dirumuskan seperti berikut :  
    Jika mubeng beteng adalah “puasa bicara kolektif”, maka nyepi di tempat – tempat tua adalah “puasa wujud personal”.

Ini bukan melarikan diri dari keramaian. Ini memilih medan tempur yang sesungguhnya: diri sendiri.

Di zaman semua orang sibuk terlihat, memilih untuk tidak terlihat adalah bentuk perlawanan paling elegan.

“Suro bukan tentang takut sial. Suro tentang berani sepi. Karena di dalam sepi, manusia bisa mendengar suara asal-usulnya sendiri”.

Bullllll…. bullllll…. klepussss….

Memutus Lingkaran Setan “Kemiskinan Mobilitas” di Perkotaan

Oleh Djoko Setijowarno

Kemiskinan sering kali diukur dari apa yang ada di dalam dompet, namun jarang kita sadari bahwa kemiskinan juga ditentukan oleh seberapa mudah seseorang bergerak dari rumahnya. Faktanya, jalan keluar dari jerat finansial sering kali tersumbat bukan karena malas bekerja, melainkan karena akses mobilitas yang lumpuh. Hubungan antara tingkat kemiskinan dan layanan transportasi umum itu sangat erat dan saling mempengaruhi .

Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan Indonesia sekitar 11,64 juta orang (atau secara persentase sebesar 7,09%). Jika kita melihat potret kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan, terdapat dinamika yang menarik antara wilayah perkotaan 11,64 juta orang (7,09%) dan perdesaan 13,58 juta orang (11,79%).

Meskipun secara persentase tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi (11,79%), jumlah mutlak warga miskin di kota yang mencapai belasan juta orang ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Di perkotaan, kemiskinan sering kali berkelindan dengan masalah kepadatan penduduk, mahalnya biaya hidup. Angka 11,64 juta jiwa ini adalah kelompok masyarakat rentan di kota yang paling merasakan dampak langsung jika ;sistem transportasi umum kita tidak segera dibenahi.

Hubungan antara tingkat kemiskinan dan kualitas transportasi umum rupanya sangat erat dan saling memengaruhi. Dalam studi kebijakan publik dan perencanaan kota, keterikatan ini kerap memicu lingkaran setan yang dikenal sebagai kemiskinan mobilitas (mobility poverty). Sederhananya, ketika akses transportasi buruk, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin terisolasi secara ekonomi. Sebaliknya, jika sistem transportasi umum dibenahi dengan baik, ia bisa menjelma menjadi mesin pengentas kemiskinan yang sangat efektif.

Banyak masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di pinggiran kota atau kawasan sub-urban karena harga sewa tanah di pusat kota sudah tidak terjangkau. Ironisnya, pusat lapangan kerja, fasilitas kesehatan, dan pendidikan berkualitas justru tetap terpusat di jantung kota. Jika layanan transportasi umum tidak menjangkau wilayah pinggiran tersebut atau frekuensinya sangat minim, warga miskin akan kesulitan untuk mendapatkan, apalagi mempertahankan, pekerjaan yang layak.

Bagi keluarga miskin, biaya angkutan sering kali menguras persentase yang sangat besar dari total pendapatan bulanan mereka. Jika tidak ada transportasi umum, mereka terpaksa beralih ke kendaraan pribadi, seperti sepeda motor melalui skema kredit yang memberatkan, belum lagi ditambah beban biaya bensin dan perawatan rutin. Sementara itu, jika mereka menggunakan transportasi umum yang tidak terintegrasi, mereka harus membayar berkali-kali karena kerap berpindah moda untuk satu kali perjalanan. Akibatnya, pengeluaran mereka justru semakin melambung tinggi.

Banyaknya waktu yang habis di jalan akibat kemacetan parah atau buruknya transportasi umum secara otomatis memangkas produktivitas warga. Padahal, waktu yang terbuang tersebut berharga dan seharusnya bisa digunakan untuk hal lain, seperti mengambil kerja paruh waktu, beristirahat demi menjaga kesehatan, atau mendampingi anak-anak belajar di rumah. Selain itu, transportasi yang tidak dapat diandalkan dan sering terlambat juga memperbesar risiko mereka terkena sanksi hingga dipecat dari pekerjaan.

Perlu diingat bahwa kemiskinan bukan lagi sekadar perkara minimnya uang di dompet, melainkan juga tentang keterbatasan akses. Buruknya layanan transportasi umum otomatis mengisolasi kelompok masyarakat rentan dari fasilitas-fasilitas vital. Mereka menjadi kesulitan untuk menjangkau layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit rujukan, mengakses sekolah dan pusat pelatihan kerja, hingga mendatangi pasar tradisional yang menawarkan harga logistik jauh lebih murah.

Langkah strategis
Langkah strategis dan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan perencana kota untuk memutus lingkaran kemiskinan itu dengan cara integrasi antarmoda dan tarif tunggal ( Integrated Tariff ); subsidi tepat sasaran; menghubungkan pinggiran kota via angkutan pengumpan; perencanaan kota berbasis transit ( Transit-Oriented Development /TOD) dan menjamin ketepatan waktu untuk menjaga produktivitas.

Memutus lingkaran setan kemiskinan mobilitas membutuhkan pergeseran paradigma transportasi umum tidak boleh hanya dilihat sebagai infrastruktur fisik, melainkan sebagai layanan dasar hak warga negara, sama seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Ketika pemerintah berinvestasi pada transportasi murah dan aksesibel, pemerintah sebenarnya sedang membuka sumbat ekonomi. Warga miskin menghemat uang, menghemat waktu, memiliki kesehatan lebih baik, dan mendapatkan akses yang setara terhadap lapangan kerja serta pendidikan berkualitas.

Oleh karena itu, membangun transportasi publik yang andal bukan lagi sekadar proyek infrastruktur kota, melainkan sebuah investasi kemanusiaan yang mendesak demi mewujudkan keadilan sosial yang nyata. Pada hakikatnya, membenahi transportasi publik adalah cara paling logis untuk memobilisasi masyarakat keluar dari jerat kemiskinan.

Kota yang maju bukanlah tempat di mana orang miskin dipaksa membeli kendaraan pribadi, melainkan kota di mana mereka yang berkecukupan pun memilih untuk naik transportasi umum bersama-sama.*

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

Menyoal Subsidi BBM: Saatnya Alihkan ke Transportasi Publik

Oleh Djoko Setijowarno

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus dibayangi oleh teka-teki pembiayaan energi yang tidak pernah usai. Salah satu pos pengeluaran yang paling menguras energi fiskal kita adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang sayangnya, kerap kali meleset dari target keadilan sosial.

Besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu berfluktuasi setiap tahun. Hal ini terjadi karena anggaran belanja energi dalam APBN sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price atau ICP), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat.

Sebagai gambaran, realisasi subsidi BBM pada tahun 2022 sempat melonjak hingga Rp 551,2 triliun, sebelum akhirnya turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023, dan menyusut tajam ke angka Rp 113,3 triliun pada 2024. Namun, angka ini kembali melonjak signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp 394,3 triliun, hingga akhirnya dipatok sebesar Rp 210,1 triliun pada tahun 2026.

Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 40% dari total konsumsi BBM nasional. Namun ironisnya, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 93% dari konsumsi BBM subsidi tersebut justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi (roda dua dan roda empat). Sementara itu, sisanya hanya dinikmati oleh transportasi barang sebesar 4% dan transportasi umum penumpang sebesar 3%.

Solusi strategis yang diperlukan adalah percepatan Program Transportasi Umum di tingkat daerah. Langkah ini krusial, mengingat visi Presiden yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada tahun 2045. Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan. Dengan waktu yang tersisa tinggal 19 tahun menuju 2045, kita perlu belajar dari keberhasilan Transjakarta yang telah berjalan selama 20 tahun. Oleh karena itu, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang.

Namun kenyataannya, kondisi saat ini masih jauh dari harapan. Dari 514 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia, baru 45 pemda atau sekitar 9% yang sudah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern. Tragisnya lagi, dari jumlah yang sedikit itu, baru sebagian kecil yang mandiri. Saat ini, tinggal dua pemda yang pengoperasiannya masih bergantung pada dana APBN, yaitu Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado.

Daripada mengalokasikan subsidi Rp 5 juta untuk pembelian motor listrik secara umum, anggaran tersebut akan jauh lebih berdampak jika dialihkan untuk menstimulus pemda dalam membenahi transportasi publik. Jika insentif kendaraan listrik tetap berjalan, maka wilayah sasarannya harus dikoreksi. Subsidi ini sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan) yang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM.

Keberhasilan implementasi ini sudah terbukti di Kabupaten Asmat sejak tahun 2007. Keterbatasan akses terhadap BBM selama dua dekade terakhir berhasil diatasi secara mandiri melalui penggunaan motor listrik sebagai pilar utama transportasi lokal masyarakat setempat.

Jika layanan transportasi umum sudah dibenahi dengan baik, masyarakat yang menikmati manfaatnya tentu akan jauh lebih banyak. Lebih dari itu, pemerintah bahkan bisa memberikan fasilitas tarif murah atau bahkan gratis khusus bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat kurang mampu.

Pada akhirnya, transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Selain juga mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara, sistem transportasi yang baik juga berfungsi sebagai mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa, meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas regional, serta memberikan dampak positif bagi perbaikan lingkungan dan tata ruang kota. (*)

Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Reog: Seni Sindiran Kuno yang Diakui UNESCO dan Terancam Punah

Oleh Heri Mulyono

Reog Ponorogo, seni sindiran dari zaman kerajaan, resmi diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia yang terancam punah. Di balik topeng harimau dan bulu merak, tersimpan filosofi perlawanan yang hidup hingga kini.

Ia bukan sekadar tarian. Reog Ponorogo adalah sindiran politik yang membeku menjadi gerak, ratapan rakyat kecil yang dibungkus gemuruh gamelan, dan doa leluhur yang diwariskan melalui keringat serta tulang rahang. Kini, pada awal Desember 2024 di Asunción, Paraguay, UNESCO mengukuhkan Reog sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia yang membutuhkan perlindungan mendesak.

Pengakuan itu datang dalam sidang ke-19 Komite Antarpemerintah. Bagi warga Ponorogo, ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pengakuan atas identitas yang mereka jaga selama lebih dari lima abad—melewati keruntuhan Majapahit, gelombang dakwah Islam, revolusi kemerdekaan, hingga gempuran budaya digital.

Namun, di balik gemerlap mahkota bulu merak dan gemuruh tepuk tangan internasional, tersimpan pertanyaan: akankah Reog benar-benar lestari, atau hanya menjadi tontonan musiman yang perlahan kehilangan jiwanya?

Akar Sejarah yang Tumbuh Bercabang

Tidak seperti kesenian lain yang lahir dari satu dongeng resmi, Reog justru tumbuh subur dari tiga versi sejarah yang kadang bersilangan, tapi tak pernah saling membatalkan. Masyarakat Ponorogo dengan bijak memandang ketiganya sebagai lapisan-lapisan waktu yang saling melengkapi, bukan sebagai pertentangan.

Versi Bantarangin: Cinta dan Syarat Mustahil

Versi tertua ini membawa kita ke abad ke-11, masa Kerajaan Kediri. Alkisah, Prabu Kelana Sewandana dari Kerajaan Bantarangin jatuh hati pada Dewi Songgolangit, putri Kediri yang terkenal cantik bagai cahaya langit. Sang dewi tak mudah direbut. Ia mengajukan syarat yang sulit dibayangkan: “Hadirkanlah kesenian baru yang belum pernah ada. Lengkap dengan gamelan model baru, dan seorang manusia yang menjelma menjadi harimau dengan mahkota bulu merak.”

Di sinilah akar artistik Reog mulai terbentuk. Kata “Songgolangit” sendiri—yang berarti “sangga langit” atau penyangga langit—menyiratkan sesuatu yang tinggi, sakral, dan hampir mustahil dijangkau. Maka, terciptalah Singo Barong: kepala harimau sebagai lambang kekuasaan duniawi, di atasnya bersemayam merak yang melambangkan keindahan dan dunia spiritual. Kelana Sewandana akhirnya bertempur dengan Singo Barong, dan dengan pusaka Cemeti Samandiman ia menaklukkan sang harimau. Pertarungan ini hingga kini menjadi inti dramatik pertunjukan Reog: pergulatan antara nafsu dan keindahan, antara kuasa dan tunduk.

Versi Ki Ageng Kutu: Sindiran Politik yang Berdarah

Namun versi yang paling menggugah adalah cerita dari abad ke-15, saat Majapahit mulai rapuh. Seorang demang bernama Ki Ageng Kutu Suryongalam mengasingkan diri ke hutan Wengker (sekarang Ponorogo). Ia murka. Raja Brawijaya V dinilai lemah, terlalu dikendalikan oleh permaisuri asal Campa.

Ki Ageng Kutu tidak bisa melawan dengan pedang—pasukannya terlalu kecil. Maka ia menciptakan pertunjukan. Setiap tokoh dalam Reog adalah kode politik yang hidup:

  • Singo Barong (harimau dengan mahkota merak) adalah gambaran raja yang perkasa secara fisik, tetapi dikendalikan oleh burung merak di atas kepalanya—yaitu permaisuri.
  • Bujang Ganong yang bertopeng merah dengan gerakan jenaka dan akrobatik adalah rakyat jelata: cerdik, lincah, dan tak pernah takut menertawakan kekuasaan.
  • Jathil yang menunggang kuda kepang melambangkan pasukan kerajaan yang gagah, tetapi terkadang buta arah karena hanya mengikuti komando tanpa berpikir.

Pertunjukan ini digelar di pasar dan alun-alun. Rakyat Wengker datang berbondong-bondong, tertawa, terkesima, lalu perlahan menyadari sindirannya. Reog menjadi api perlawanan yang menyala tanpa asap. Inilah filosofi pertama Reog: kritik tidak harus berteriak, ia bisa menari.

Versi Batoro Katong: Dakwah Tanpa Penghancuran

Ketika Islam mulai masuk ke Jawa akhir abad ke-15, banyak tradisi lama dihancurkan. Tetapi Batoro Katong (Raden Katong) yang beragama Islam mengambil jalan berbeda. Setelah mengalahkan Ki Ageng Kutu dan mendirikan Kadipaten Ponorogo pada 11 Agustus 1496, ia tidak melarang Reog.

Ia mengubahnya. Gamelan yang dulu membangkitkan semangat perlawanan, kini menjadi panggilan untuk berkumpul sebelum ceramah agama. Tarian yang dulu penuh sindiran, kini disisipi nilai-nilai ketauhidan. Singo Barong tidak lagi dilihat sebagai simbol raja lemah, melainkan sebagai nafsu yang harus ditaklukkan oleh akal sehat. Bujang Ganong menjadi representasi manusia kecil yang tetap teguh dan cerdas dalam menjalani hidup.

Batoro Katong mengajarkan filosofi penting: tradisi tidak harus dihancurkan, tetapi bisa diisi dengan ruh baru. Inilah yang membuat Reog bertahan hingga kini—ia terus beradaptasi tanpa kehilangan akar.

Ketiga versi ini, alih-alih saling meniadakan, justru dengan cerdas ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam satu alur sejarah yang utuh. Dimulai dari kelahiran bentuk artistik (Bantarangin), diisi dengan jiwa perlawanan (Ki Ageng Kutu), lalu disempurnakan dengan nilai-nilai spiritual baru (Batoro Katong). Bagi masyarakat Ponorogo, sejarah bukanlah garis lurus yang tunggal, melainkan anyaman dari banyak cerita yang saling menguatkan.

Lebih dari Sekadar Tari: Tubuh, Rahang, dan Jiwa

Secara fisik, Reog adalah pertunjukan yang menegangkan sekaligus memukau. Elemen paling ikonik adalah Dadak Merak—topeng raksasa berbentuk kepala harimau dengan mahkota dari ratusan bulu merak yang disusun seperti kipas raksasa, lebarnya bisa mencapai dua meter. Beratnya antara 40 hingga 60 kilogram.

Dan ia tidak digendong, tidak dipanggul. Ia digigit.

Seorang penari Singo Barong menahan seluruh beban itu hanya dengan kekuatan gigi dan rahang. Ia menari, berputar, membungkuk, dan berinteraksi dengan penari lain—semua sambil mempertahankan topeng tetap tegak di atas kepalanya. Satu gerakan salah, rahang bisa retak. Satu detik lengah, leher bisa terkilir.

Ini bukan sekadar atraksi fisik. Dalam tradisi warok—para tetua spiritual pelindung Reog—kemampuan ini diperoleh melalui laku bertahun-tahun: puasa mutih (hanya makan nasi putih dan air), tapa kungkum (berendam di sungai malam hari), hingga semedi di tempat-tempat yang dianggap keramat. Seorang warok tidak hanya melatih otot, tetapi juga melatih pikirannya untuk tidak merasakan sakit, melatih egonya untuk tidak merasa berat. Filosofinya: siapa yang mampu menahan beban terberat dengan senyuman, dialah pemenang sejati.

Selain Singo Barong, ada tokoh-tokoh lain yang tak kalah penting:

  • Bujang Ganong: patih dengan topeng merah menyala, perut buncit, tetapi gerakannya lincah seperti monyet. Ia melompat, berjungkir balik, dan membuat penonton tertawa. Bujang Ganong adalah rakyat kecil: lucu, cerdik, namun jika dipojokkan, ia bisa menggigit.
  • Jathil: penari yang menunggang kuda kepang. Awalnya hanya ditarikan oleh laki-laki yang berbusana perempuan, melambangkan keseimbangan gender dalam kekuatan. Kini Jathil juga ditarikan oleh perempuan, dengan gerakan yang makin dinamis, seakan kuda-kuda itu benar-benar hidup.
  • Kelana Sewandana: sang raja yang gagah, penuh wewenang, tetapi sering terjebak dalam keinginannya sendiri. Ia adalah penguasa yang butuh dituntun.

Musik pengiring Reog juga unik. Bukan gamelan Jawa yang lembut dan mendayu. Reog menggunakan slompret yang melengking, kendang yang memburu, angklung yang getarannya kasar, serta teriakan senggakan dari para penabuh. Suasananya riuh, hampir kacau, tetapi tertata dalam pola yang sakral. Nama “Reog” sendiri konon berasal dari kata Jawa kuno yang berarti “ramai dan bersahutan”. Ini adalah kegaduhan yang teratur—seperti kehidupan.

Nilai Artistik dan Filosofi yang Hidup

Setiap elemen Reog menyimpan pesan universal yang telah dibaca oleh para budayawan dan tokoh adat selama bergenerasi:

  1. Keseimbangan Kuasa

Singo Barong adalah penguasa hutan, tetapi ia ditaklukkan oleh merak yang lembut. Merak adalah keindahan, seni, dan kehalusan. Pesannya: kekuasaan tanpa keindahan adalah tirani. Seni tanpa kekuatan hanyalah hiasan.

  1. Solidaritas Komunal

Reog tidak bisa ditarikan sendirian. Butuh puluhan orang: penari, penabuh, penyenggak, dan warok yang menjaga dari belakang. Setiap orang punya peran, tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Ini adalah gotong royong dalam bentuk tarian.

  1. Kritik Sosial yang Halus

Dari sindiran Ki Ageng Kutu hingga kini, Reog tetap menjadi ruang bagi rakyat untuk “berkomentar” tentang pemimpin mereka. Di Ponorogo, tidak jarang kelompok Reog menyelipkan gerakan atau dialog jenaka yang menyindir kebijakan pemerintah setempat. Dan itu dibiarkan, bahkan diapresiasi, karena Reog memang lahir dari tradisi perlawanan yang santun.

  1. Transendensi Melalui Penderitaan Fisik

Menahan topeng 50 kilogram dengan rahang adalah bentuk tapa. Warok percaya bahwa dengan melampaui batas fisik, seseorang bisa menyentuh kesadaran yang lebih tinggi. Inilah mengapa Reog sering diundang dalam upacara bersih desa, tolak bala, atau selamatan bumi. Ia bukan hiburan, tetapi doa yang bergerak.

Jalan Panjang Menuju UNESCO: Lebih dari Sekadar Pengakuan

Proses pengusulan Reog tidak mudah. Indonesia memiliki lebih dari 2.000 warisan budaya tercatat dalam inventaris nasional. Hanya belasan yang berhasil menembus UNESCO. Reog menjadi salah satunya setelah koordinasi bertahun-tahun antara Kabupaten Ponorogo, Kementerian Kebudayaan, dan Kantor Staf Presiden.

Berkas resmi dikirim Januari 2024. Pada 3 Desember 2024, pengumuman datang: Reog masuk dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Membutuhkan Perlindungan Mendesak. Bukan daftar representatif biasa. Status ini menunjukkan bahwa meskipun Reog masih dipertunjukkan, ia dalam bahaya serius.

Apa ancamannya?

  • Regenerasi warok terhambat: anak muda enggan menjalani laku spiritual berat.
  • Penari Singo Barong semakin langka: hanya orang dengan kondisi gigi dan rahang sempurna yang bisa melakukannya.
  • Komersialisasi: banyak grup Reog lebih memilih gerakan instan yang “fotogenik” untuk turis, meninggalkan kedalaman ritual.

Status “perlindungan mendesak” dari UNESCO bukanlah hadiah; itu adalah alarm.

Reog di Tengah Dunia yang Berubah

Kini Reog telah tampil di festival-festival Eropa, menjadi duta budaya Indonesia. Di Ponorogo, sanggar-sanggar remaja mulai berlatih kembali. Pemerintah daerah memasukkan Reog ke dalam kurikulum muatan lokal. Beberapa warok sepuh mulai membuka “kelas rahasia” untuk melatih calon penerus, meskipun tidak semua sanggup bertahan.

Seorang warok berusia 73 tahun dengan gigi depan yang masih utuh meski sudah banyak yang ompong, yang enggan disebut nama aslinya, pernah berujar pelan di sela latihan malam. “Reog itu ajarane urip,” katanya. “Kowe seng kudu kuwat nahan beban, tapi ora kowe pamer. Kowe mung terus nari.” (Reog itu ajaran hidup. Kamu harus kuat menahan beban, tapi tidak kamu pamerkan. Kamu hanya terus menari.)

Pengakuan UNESCO pada Desember 2024 bukanlah akhir. Ia adalah awal dari tanggung jawab baru: mendokumentasikan setiap gerakan, melatih rahang-rahang muda, menuliskan ketiga versi sejarah dengan hormat, dan memastikan bahwa Reog tidak berubah menjadi fosil museum.

Dari sindiran seorang demang terhadap raja yang lemah, hingga menjadi pusaka dunia yang terancam, jejak Reog Ponorogo adalah bukti bahwa seni rakyat bisa melampaui zaman. Ia merekam politik, religi, cinta, dan perlawanan dalam satu tubuh yang menari. Dan hingga hari ini, di desa-desa Ponorogo, di bawah cahaya lampu petromaks, dentuman slompret masih terdengar. Dan seseorang dengan rahang bajanya masih mengangkat Singo Barong—bukan untuk pamer, tapi untuk berdoa. (*)