Oleh Heri Mulyono
Disiplin militer dan jiwa wirausaha kerap dipertentangkan di Indonesia. Padahal, keduanya bisa berpadu. Dengan menengok praktik Singapura, Jerman, dan Finlandia, artikel ini menawarkan solusi keluar dari dikotomi menuju pendidikan karakter yang utuh.
Polemik Barak Militer di Purwakarta dan Kritik atas Pendekatan Koersif
Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, puluhan siswa sekolah menengah pertama menjalani hari-hari mereka bukan di ruang kelas, melainkan di barak militer. Program yang digagas Bupati—kini Gubernur Jawa Barat—Dedi Mulyadi itu menyasar remaja yang dianggap bermasalah: pelaku tawuran, anggota geng motor, hingga siswa yang kerap membolos. Dinas Pendidikan setempat menyebut program ini bukan hukuman, melainkan pembinaan karakter. Tujuannya, kata Dedi, adalah menciptakan generasi muda yang tangguh, berdaya saing, dan siap memasuki dunia kerja.
Program semacam ini bukan barang baru dalam wacana pendidikan Indonesia. Setiap kali kenakalan remaja dianggap mencapai titik kritis, disiplin ala militer selalu muncul sebagai solusi instan. Barisan baris-berbaris, bangun subuh, hormat kepada senior, dan hukuman fisik ringan dipercaya mampu menanamkan ketaatan yang gagal dibentuk oleh sekolah reguler. Namun di balik dukungan publik yang menguat, muncul pula kekhawatiran dari kalangan psikolog dan pegiat hak anak.
Penelitian yang menganalisis wacana publik seputar program barak militer di Jawa Barat menemukan adanya polarisasi tajam. Dukungan masyarakat menguatkan legitimasi program sebagai jawaban atas krisis disiplin remaja, sementara kritik menyoroti risiko pelanggaran hak anak, potensi trauma psikologis, dan absennya pendekatan pedagogis yang humanis. Efektivitas kebijakan pendidikan karakter, menurut kajian tersebut, tidak semata ditentukan oleh implementasi formal, tetapi juga oleh cara ia dikomunikasikan dan diterima di ruang publik.
Kritik yang lebih tajam datang dari perspektif pedagogi kritis. Mengacu pada pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, sejumlah pengamat pendidikan menilai pendekatan barak militer berisiko melahirkan kepatuhan total tanpa kesadaran kritis. Freire mendambakan peserta didik yang berani mempertanyakan otoritas yang tidak adil, bukan generasi yang dilatih untuk tunduk pada komando sejak usia belia. Psikolog anak turut mengingatkan bahwa pendekatan otoriter semacam ini tidak ideal bagi perkembangan remaja, terlebih jika dijadikan bentuk pembinaan bagi siswa yang sesungguhnya membutuhkan pendampingan emosional, bukan tekanan fisik.
Geliat Pendidikan Kewirausahaan dan Fondasi Psikologisnya
Di sisi lain spektrum, pendidikan kewirausahaan berkembang dengan logika yang hampir berlawanan. Alih-alih menuntut ketaatan, pendidikan ini mendorong inisiatif, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Konsep yang paling sering dirujuk dalam kajian psikologi pendidikan kewirausahaan adalah growth mindset—istilah yang dipopulerkan psikolog Carol Dweck dari Stanford University—dan grit, ketekunan jangka panjang menuju tujuan yang digagas Angela Duckworth dari University of Pennsylvania.
Sejumlah studi terbaru memperlihatkan hubungan erat antara kedua konstruk ini. Sebuah tinjauan sistematis yang menelaah puluhan ribu partisipan pelajar menemukan korelasi yang konsisten antara growth mindset dan grit, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi maupun jenjang pendidikan. Semakin kuat keyakinan siswa bahwa kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha, semakin besar pula ketekunan mereka menghadapi tantangan—termasuk tantangan merintis usaha sendiri.
Namun, riset juga menunjukkan bahwa hubungan ini tidak sesederhana kelihatannya. Kajian terhadap pendiri startup teknologi di Pakistan, misalnya, menemukan bahwa growth mindset justru dapat melemahkan pengaruh grit terhadap resiliensi wirausaha dalam kondisi tertentu. Temuan ini mengingatkan bahwa “lebih banyak selalu lebih baik” bukan prinsip yang otomatis berlaku dalam pembentukan karakter wirausaha—dibutuhkan keseimbangan, bukan akumulasi tanpa arah.
Jebakan Ekstrem: Ketika Hanya Satu Sisi yang Ditonjolkan
Pertanyaan sesungguhnya bukanlah disiplin atau kewirausahaan, melainkan: apa yang terjadi jika generasi muda hanya mendapat salah satunya?
Jika seorang remaja hanya dibentuk lewat disiplin ala militer tanpa ruang untuk berinisiatif, hasil yang muncul cenderung adalah kepatuhan mekanis. Ia mungkin datang tepat waktu dan tahan terhadap tekanan fisik, tetapi belum tentu memiliki kemampuan mengambil keputusan mandiri, apalagi keberanian mencoba hal baru. Dalam dunia kerja yang menuntut adaptasi cepat, kepatuhan semata berisiko menghasilkan angkatan kerja yang kompeten mengikuti instruksi tetapi lemah berinovasi.
Sebaliknya, jika seorang remaja hanya dibekali semangat kewirausahaan tanpa fondasi disiplin, ia berisiko menjadi individu yang penuh gagasan tetapi kesulitan mengeksekusinya secara konsisten. Riset tentang entrepreneurial mindset pada mahasiswa menunjukkan bahwa unsur ketekunan atau perseverance—yang sesungguhnya adalah bentuk lain dari disiplin diri—tetap menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan wirausaha. Tanpa disiplin, ide-ide besar mudah kandas di tengah jalan begitu menghadapi kegagalan pertama.
Belajar dari Negara Lain: Tiga Jalur Perpaduan yang Terbukti
Alih-alih terjebak dalam dikotomi, sejumlah negara justru berhasil memadukan kedisiplinan dan kewirausahaan dalam sistem pendidikan mereka. Berikut tiga model yang paling relevan untuk ditelaah Indonesia.
1. Singapura: Disiplin Kolektif sebagai Fondasi Awal
Singapura menerapkan wajib militer atau National Service (NS) selama dua tahun bagi setiap pemuda laki-laki sejak 1967. Program ini membangun ketahanan, disiplin, dan kerja sama tim. Penelitian menunjukkan bahwa NS tidak menghambat kemampuan kewirausahaan pemuda Singapura, melainkan justru mendukungnya. Pelatihan selama NS mengembangkan nilai-nilai dan pengalaman hidup yang dapat ditransfer ke praktik kewirausahaan, seperti kepemimpinan dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Setelah masa wajib militer usai, negara ini secara agresif membangun kurikulum kewirausahaan dan inovasi sejak tingkat sekolah menengah, didukung ekosistem inkubator startup yang disokong penuh oleh pemerintah lewat lembaga seperti Enterprise Singapore. Pola yang terlihat jelas adalah: disiplin struktural lebih dulu ditanamkan, baru kemudian ruang inovasi dibuka lebar.
2. Finlandia: Disiplin yang Tumbuh dari Dalam
Finlandia mengambil arah yang berbeda. Negara ini menempati peringkat pertama dalam pendidikan kewirausahaan dalam laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Kewirausahaan dimasukkan dalam pendidikan dasar sembilan tahun dan diperkuat di seluruh kurikulum pendidikan menengah atas. Namun Finlandia tidak mengandalkan disiplin militer. Negara ini menekankan otonomi belajar, kepercayaan pada siswa, dan pendidikan berbasis fenomena yang mendorong rasa ingin tahu. Disiplin di Finlandia tidak hilang—ia berpindah bentuk dari ketaatan pada komando menjadi tanggung jawab pribadi dan konsistensi belajar mandiri. Model ini menunjukkan bahwa disiplin tidak harus datang dari luar dalam bentuk perintah, melainkan bisa ditumbuhkan dari dalam lewat kepercayaan dan tanggung jawab.
3. Jerman: Disiplin Kerja Lewat Pendidikan Vokasi
Jerman menempuh jalur ketiga lewat sistem pendidikan vokasi ganda atau dual system. Lebih dari 50 persen orang Jerman memasuki program pelatihan vokasi dan pendidikan ganda sebagai jalur menuju pekerjaan. Pelatihan vokasi ganda berlangsung di perusahaan, dan peserta magang diwajibkan menghadiri sekolah kejuruan. Perusahaan bertanggung jawab atas pelatihan praktis, sementara sekolah kejuruan memberikan pelatihan teoretis. Sistem ini menanamkan disiplin kerja yang ketat—jam kerja, standar mutu, tanggung jawab profesional—sekaligus membuka ruang bagi siswa untuk memahami logika bisnis dan inovasi dari dalam industri itu sendiri. Banyak wirausahawan Jerman justru lahir dari jalur vokasi ini, bukan dari jalur akademik murni.
4. Tiongkok: Integrasi Sistematis di Perguruan Tinggi
Sejak 2015, pemerintah Tiongkok terus memperkenalkan kebijakan untuk mendorong universitas memperkuat pelatihan kemampuan kewirausahaan. Kementerian Pendidikan menyatakan perlunya mempromosikan integrasi mendalam pendidikan teknik dengan kebutuhan industri. Pendekatan Innovation and Entrepreneurship Education (IEE) secara sengaja memadukan disiplin akademik ketat dengan pelatihan inovasi di seluruh jenjang perguruan tinggi. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti pada pelatihan keterampilan usaha semata, melainkan harus terintegrasi dengan pembentukan karakter psikologis yang kokoh, termasuk kualitas mental untuk bertahan menghadapi tekanan dan kegagalan berulang.
Mengurai Kegagapan Indonesia: Kesenjangan antara Pendidikan Dasar dan Tinggi
Perdebatan soal barak militer di Indonesia sesungguhnya mencerminkan kegagapan mencari jalan tengah antara dua kebutuhan yang sama pentingnya: generasi muda yang tertib dan generasi muda yang berani berinovasi. Sekolah-sekolah Indonesia, sebagaimana dikritik sejumlah pengamat pendidikan, kerap membebani kurikulum dengan terlalu banyak tuntutan sekaligus—moral, nasionalisme, kewirausahaan, disiplin—tanpa kerangka yang jelas bagaimana semua itu saling terhubung.
Di sisi hulu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan karakter bangsa melalui pengembangan jiwa kewirausahaan bagi siswa. “Wirausaha bukan hanya soal ekonomi, tapi pembentukan karakter generasi tangguh, inovatif, dan pantang menyerah,” ujar Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK. Sementara di sisi hilir, geliat pendidikan startup dan inkubator bisnis kampus di kota-kota seperti Malang, Bandung, dan Yogyakarta terus tumbuh dalam satu dekade terakhir. Namun sebagian besar program ini masih berjalan terpisah dari pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa di jenjang sebelumnya. Mahasiswa yang masuk program kewirausahaan kerap harus membangun sendiri fondasi ketekunan yang semestinya sudah ditanamkan sejak pendidikan dasar dan menengah. Keterputusan inilah yang membuat perdebatan disiplin versus kewirausahaan terasa seperti memilih salah satu, padahal keduanya semestinya berjalan berurutan dalam satu ekosistem pendidikan yang sama.
Saran dan Solusi Konkret bagi Indonesia
Dari rangkaian praktik di berbagai negara, benang merah yang muncul adalah: disiplin dan kewirausahaan bukan dua pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua tahap yang saling menopang jika ditata dengan urutan yang tepat.
Pertama, Indonesia perlu mengadopsi model Finlandia yang menumbuhkan disiplin dari dalam melalui kepercayaan dan tanggung jawab pribadi pada jenjang pendidikan dasar. Ini berarti kurikulum perlu memberi ruang lebih besar bagi otonomi belajar, proyek kolaboratif, dan penilaian yang menghargai proses. Disiplin yang ditanamkan dengan cara ini akan bertahan lebih lama karena berasal dari kesadaran internal siswa.
Kedua, untuk jenjang pendidikan menengah dan vokasi, Indonesia dapat mencontoh sistem ganda Jerman yang memadukan pelatihan praktis di industri dengan pendidikan teori di sekolah. Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menegaskan bahwa kewirausahaan menjadi bagian penting dalam kurikulum vokasi. Namun implementasinya perlu diperkuat dengan kemitraan yang lebih erat antara sekolah dan dunia usaha, serta standar pelatihan yang jelas dan diakui secara nasional.
Ketiga, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi tidak boleh berdiri sendiri sebagai pelatihan teknis semata. Sebagaimana pengalaman Tiongkok, pendidikan inovasi perlu diintegrasikan dengan pembentukan karakter psikologis yang kokoh—termasuk kesehatan mental siswa. Kurikulum kewirausahaan harus mencakup pengembangan grit, ketahanan menghadapi kegagalan, dan kemampuan bekerja dalam tim, bukan sekadar keterampilan membuat rencana bisnis.
Keempat, untuk program pembinaan remaja bermasalah seperti di Purwakarta, pendekatan pedagogis yang humanis harus diutamakan. Pendampingan emosional, konseling, dan pengembangan keterampilan sosial harus menjadi bagian integral dari program, bukan sekadar pelengkap dari latihan fisik. Pendekatan holistik yang menggabungkan struktur dan kasih sayang dinilai lebih menjanjikan ketimbang model yang semata mengandalkan ketegasan komando.
Kelima, diperlukan jembatan yang menghubungkan pendidikan karakter di jenjang dasar dan menengah dengan program kewirausahaan di perguruan tinggi. Keterpaduan ini bisa diwujudkan melalui penguatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diintegrasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah digagas Kementerian Pendidikan, khususnya dimensi “kreatif” dan “mandiri” yang selama ini sering diabaikan dalam praktiknya.
Generasi muda Indonesia tidak sedang membutuhkan barak militer atau pelatihan startup semata. Mereka membutuhkan ekosistem pendidikan yang mampu menautkan keduanya secara sadar—disiplin yang membangun ketahanan tanpa mematikan kesadaran kritis, dan kewirausahaan yang mendorong keberanian tanpa kehilangan pijakan. Sebagaimana pengalaman berbagai negara memperlihatkan, generasi yang tangguh sekaligus inovatif bukan lahir dari salah satu ekstrem, melainkan dari kemampuan pendidik dan pembuat kebijakan meramu keduanya menjadi satu kesatuan yang utuh. (*)
