Kolom - Jayakarta News

Jembatan Laut Maluku Utara: Angkutan Perintis Ciptakan Pemerataan Ekonomi

Oleh Djoko Setijowarno

Berkat adanya angkutan penyeberangan perintis, pemerataan ekonomi di Maluku Utara semakin terwujud. Program ini juga mempermudah mobilitas masyarakat dan memperkuat rantai pasok barang di seluruh wilayah.

Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan 10 Kabupaten/Kota, merupakan kepulauan strategis di timur Indonesia dengan lebih 975 pulau dan 80 persen wilayah berupa perairan. Kondisi geografis yang tersebar dan bergunung membuat konektivitas antarwilayah sangat bergantung pada keterpaduan transportasi darat dan laut (Bappeda Maluku Utara, 2025)

Memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan, dengan kawasan strategis, seperti Kawasan Industri Weda, Kawasan Industri Buli, Kawasan Industri Obi, Morotai dan Sofifi sebagai simpul industri, logistik dan pemerintahan menjadikan Maluku Utara sebagai poros pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur.

Konektivitas wilayah perairan

Tantangan geografis menjadi salah satu faktor utama ketimpangan antarwilayah di Provinsi Maluku Utara. Jarak antar pulau yang jauh, terpisah oleh laut, sulitnya akses transportasi, dan keterbatasan sumber daya alam di beberapa wilayah menjadikan pembangunan di daerah yang satu berjalan lebih lambat dibandingkan dengan wilayah di daratan utama di pulau-pulau besar. Akses yang sulit ini menyebabkan biaya logistik menjadi sangat tinggi. Pada akhirnya berdampak pada harga barang dan jasa yang lebih mahal serta minimnya ketertarikan investasi dari sektor swasta.

Layanan transportasi penyeberangan memainkan peran krusial dalam menghubungkan wilayah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) dengan daerah-daerah yang lebih maju. Keterhubungan ini secara langsung membuka akses bagi penduduk 3TP untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang lebih baik

Untuk menjamin kualitas dan kontinuitas layanan angkutan penyeberangan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai adalah kunci. Dengan kapal yang laik, fasilitas pelabuhan yang optimal, serta dukungan operasional yang prima, layanan dapat berjalan aman, tepat waktu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keberadaan angkutan penyeberangan perintis memiliki peran ganda, yaitu menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan konektivitas sosial. Layanan ini secara fundamental membuka akses agar wilayah 3TP tidak lagi terisolasi. Dampak ekonominya pun signifikan; layanan ini mendukung UMKM dan perdagangan lokal dengan mempermudah distribusi produk ke pasar yang lebih luas, serta memperkuat sektor pariwisata dengan mempermudah akses wisatawan ke berbagai destinasi antarpulau, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan mobilitas dan pergerakan orang dapat dicapai dengan beberapa ,strategi utama. Strategi ini meliputi penyediaan armada kapal yang aman, nyaman, dan sesuai kapasitas, perbaikan kualitas dermaga, terminal, dan fasilitas penumpang untuk mendukung kecepatan dan ketertiban, dan integrasi angkutan penyeberangan dengan transportasi lanjutan lainnya.

Untuk menjamin kelancaran pergerakan barang, perlu diutamakan efisiensi distribusi logistik. Hal ini dilakukan dengan menyediakan jalur penyeberangan yang mempersingkat waktu distribusi barang antarpulau, sehingga memperkuat rantai pasok nasional dengan menjadi penghubung utama antara kawasan produksi dan pasar. Selain itu, penerapan sistem digital seperti e-ticketing, reservasi daring, dan monitoring logistik sangat penting untuk memangkas waktu tunggu secara keseluruhan.

Menurut data terbaru dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (2025), saat ini terdapat 276 Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis. Jumlah ini merupakan hasil revisi kedua di akhir tahun 2025, dan layanan tersebut didukung oleh 102 kapal motor penyeberangan.

Di Provinsi Maluku Utara, terdapat total 24 Lintasan Angkutan Penyeberangan Perintis yang dilayani oleh 11 kapal motor penyeberangan. Secara rinci, 19 lintasan perintis yang berada dalam provinsi Maluku Utara disubsidi melalui BPTD Maluku Utara. Sementara itu, 2 lintasan perintis di dalam provinsi dan 3 lintasan perintis antarprovinsi mendapatkan subsidi dari berbagai pihak, yaitu BPTD Papua Barat, BPTD Maluku, dan BPTD Sulawesi Tengah.

Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Ngafi melintasi rute Tobelo – Subaim (42 NM). KMP Kerapu II melayani trayek Dowora – Sofifi (8 NM). KMP Lompas melayani trayek Bastiong – Moti (26 NM), Moti – Makian (10 NM), Makian – Kayoa (27NM), Kayoa – Babang (42 NM), dan Babang – Saketa (26NM). KMP Pulau Sagori layani rute Babang – Madopolo (59 NM), Madopolo – Obi (37 NM), Obi – Sanana (115 NM), Sanana – Mangole (5 NM), dan Mangole – Bobong (90 NM). KMP Ariwangan melayani lintas Kupal – Mandioli (9 NM), Kupal – Kasiruta (32 NM), dan Kasiruta – Busua (22 NM). KMP Gorango melayani trayek Bastiong – Batang Dua (80 NM). KMP Kolorai melayani lintasan Daruba – Dalola (6,45 NM), Daruba – Koloray (5,3 NM), dan Daruba – Zum Zum (4 NM). KMP Arar melayani lintasan Patani – Weda (65 NM) dan Gebe – Patani (63 NM) merupakan lintasan dalam Prvinsi Maluku Utara mendapat subsidi dari BPTD Papua Barat. KMP Arar melayani lintasan Gag – Gebe (74 NM) yang merupakan lintasan antar provinsi Papua Barat Daya – Maluku Utara. KMP Badaloen melayani lintas Sanana – Teluk Bara (75 NM) merupakan lintasan antar provinsi Maluku Utara – Maluku. KMP Tanjung Api layani lintasan antar provinsi Banggai (Prov. Sulawesi Tengah) – Bobong (Prov. Maluku Utara) sejauh 75 NM.

Selain itu, terdapat lima lintasan komersial yang dioperasikan oleh PT ASDP Ferry. Lintasan-lintasan tersebut meliputi rute Bastiong – Rum (3 mil), Bastiong – Sidangole (12 mil), Bastiong – Sofifi (14 mil), Tobelo – Daruba (28 mil), dan lintasan jarak jauh Ternate – Bitung (156 mil)

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Maluku Utara dikelola PT ASDP Ferry, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bastiong (Ternate), Pelabuhan Penyeberangan Rum (Tidore) dan Pelabuhan Penyeberangan Sidangoli (Halmahera Barat). Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh BPTD Kelas II Maluku Utara Pelabuhan Penyeberangan Daruba (Kabupaten Pulau Morotai) dan Pelabuhan Penyeberangan Weda (Kabupaten Halmahera Tengah). Selanjutnya pemda ikut pula mengelola, seperti Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara (Pelabuhan Penyeberangan Tobelo), Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan (Pelabuhan Penyeberangan Kayoa, Pelabuhan Penyeberangan Makian, Pelabuhan Penyeberangan Saketa, Pelabuhan Penyeberangan Babang, Pelabuhan Penyeberangan Obi), Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Tengah (Pelabuhan Penyeberangan Patani, Pelabuhan Penyeberangan Gebe), Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Timur (Pelabuhan Penyeberangan Subaim), Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan (Pelabuhan Penyeberangan Sofifi dan Pelabuhan Penyeberangan Dowora), Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula (Pelabuhan Penyeberangan Mangole, Pelabuhan Penyeberangan Sanana), Dinas Perhubungan Kota Ternate (Pelabuhan Penyeberangan Batang Dua, Pelabuhan Penyeberangan Moti), Dinas Perhubungan Kab. Taliabu (Pelabuhan Penyeberangan Bobong).

Rencana lintasan pengembangan angkutan penyeberangan, yaitu:

Pelabuhan Penyeberangan Bitung (Sulawesi Utara) – Pelabuhan Penyeberangan Babang (Maluku Utara);
Pelabuhan Penyeberangan Bitung (Sulawesi Utara) – Pelabuhan Penyeberangan Weda ( Maluku Utara);
Pelabuhan Penyeberangan Mangole (Maluku Utara) – Pelabuhan Penyeberangan Namela (Maluku) – Ambon (Maluku).

Permasalahan saat ini
Ada 3 (tiga) Kapal Motor Penyeberangan dengan tujuan pembangunan untuk Provinsi Maluku Utara tetapi saat ini tidak melayani di Provinsi Maluku Utara Berikut data Kapal:

Tarusi GT 596 Pembangunan Tahun 2012
Dolosi GT 560Pembangunan Tahun 2008
Bawal GT 560 Pembangunan Tahun 2006
dengan adanya 3 (tiga) Kapal di atas dapat )mengurangi permasalahan kekurangan Kapal di Maluku Utara diantaranya pada lintasan Weda – Patani – Gebe – Tobelo;
Kapal Motor Penyeberangan (KMP) mayoritas dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT ASDP Ferry. Karena adanya keterbatasan armada yang melayani angkutan penyeberangan perintis, satu kapal seringkali harus melayani lebih dari satu lintasan. Oleh sebab itu, Direktorat Teknis membuka kesempatan bagi operator swasta yang tertarik untuk turut melayani rute-rute penyeberangan perintis di Maluku Utara.

Selain keterbatasan armada, masalah lain yang dihadapi adalah kondisi dermaga yang banyak rusak dan kurang memadai untuk sandar kapal, terutama pada pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Di sisi regulasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menyurati seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia agar berpedoman pada Peraturan Menteri (PM) 66 Tahun 2019 terkait perhitungan tarif angkutan penyeberangan.

Di sisi lain, penyesuaian besaran tarif angkutan perintis sering terhambat karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Kondisi ini secara langsung membatasi potensi layanan perintis untuk ditingkatkan menjadi layanan komersial. Untuk mengatasi masalah infrastruktur, Pemerintah Daerah diharapkan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada, baik yang bersumber dari APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), guna melakukan perbaikan dermaga. (*)

Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Jeritan Korban Malapetaka Banjir Aceh

Oleh Jaya Suprana

JAYAKARTA NEWS – Dari Leiden, Belanda, pejuang kemanusiaan Sandyawan Sumardi meneruskan pesan WhatsApp dari Azhari Aiyub, dikenal juga sebagai Si Ujud atau O Men, seorang sastrawan terkemuka asal Aceh, pendiri komunitas budaya Tikar Pandan sekaligus penulis novel Kura-Kura Berjanggut.

Berikut isi pesan Azhari yang saya salin lengkap agar kita memperoleh gambaran tentang kondisi Aceh saat ini:

“Mulai dari Peureulak sampai Panton Labu, sinyal telepon hilang. Listrik padam. Elpiji mulai habis. Warung-warung di depan Masjid Julok sejak kemarin sudah tidak jualan nasi lagi. Masjid Julok yang sejak kemarin menampung banyak musafir sudah kehabisan air untuk MCK.

Tumpukan kendaraan terjadi di setiap titik banjir. Tidak ada alat berat untuk sekadar menyingkirkan pohon tumbang di jalan. Pemerintah lokal lumpuh dan kebingungan. Tapi warga saling bantu.

Pengurus Masjid Kubra sangat pemurah dan membantu banyak musafir dengan memberikan stok air bersih yang mereka punya. Bersamaku juga ada beberapa orang Tionghoa yang singgah di masjid dan menggunakan air untuk MCK.

Walaupun kondisi darurat, pedagang di Keude Kuta Binjai Julok tetap tidak menaikkan harga barang. Harga Aqua besar masih Rp 6.000, walaupun mereka tahu elpiji besok akan habis dan barang-barang di toko sudah kosong.

Di beberapa ruas jalan, penduduk, pemuda, dan remaja membuat pagar betis ketika ada truk atau bus melewati genangan air agar tidak tergelincir keluar jalur. Mereka kesulitan, karena untuk bergerak dari satu titik ke titik lain, bahkan yang jaraknya hanya 500 meter, hampir tidak mungkin karena dihalangi air. Banyak orang akhirnya terjebak di titik-titik seperti itu, tidak bisa menghubungi keluarga atau kehilangan kontak karena telekomunikasi mati total.

Pantai timur Aceh itu sepanjang 300 kilometer. Di sepanjang itulah banjir terjadi, belum lagi wilayah di atasnya, yang kebanyakan orang tidak tahu jalan keluar ketika banjir bandang datang.

Jalan Aceh, Medan sebenarnya sangat rentan. Hampir satu juta orang tergantung pada jalan itu. Karena situasi banjir, truk dalam sehari hanya mampu bergerak lima kilometer.

Semoga korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera memperoleh bantuan.

Pemerintah harus menghentikan pembalakan hutan, tambang ilegal, dan perluasan perkebunan yang memakan lahan hutan. Di berbagai tempat, kayu-kayu log dari penebangan liar menimpa rumah warga dan menutupi jalur evakuasi.

Jangan sampai Sumatera kita tenggelam. Bagi orang Aceh, bencana banjir ini adalah tsunami kedua—tetapi yang satu ini dibuat oleh manusia.”

—Azhari Aiyub, Aceh

Mujur tak teraih, nahas tak tertolak.

Kepala BNPB, sebagai lembaga resmi pemerintah dalam penanggulangan bencana, enggan memaklumatkan malapetaka banjir bandang di Aceh sebagai Bencana Nasional, dengan alasan “belum memenuhi kriteria.”

Tanpa mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan “memenuhi kriteria,” saya pribadi hanya bisa berharap: Insya Allah, Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi Republik Indonesia, tanpa terikat pada definisi BNPB, berkenan mengerahkan laskar TNI untuk segera membantu para korban yang kini berjuang bertahan hidup.

Inilah pengejawantahan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang semestinya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan hadir dalam tindakan nyata.

MERDEKA!

Catatan Penting dari Literasi Data Pengawasan Pemilu Bawaslu RI

JAYAKARTA NEWS— Paska Pemilu Serentak 2024 bukan berarti kerja-kerja Pengawas Pemilu, selesai. Terlebih lagi membuat Pengawas Pemilu nyenyak tidur dan menjadi seperti makan ‘gabut’ (gaji buta). Jauh dari kesan dan realitas demikian. Melainkan terus bekerja keras penuh tanggungjawab, kreavitas dan inovasi dikaitkan dengan tantangan Pemilu Serentak 2029.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu RI di tahun 2025 adalah melakukan literasi demokrasi. Yang dimaknai bukan hanya pengetahuan teoretis dan perspektif, tetapi juga penguatan kesadaran, sikap, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Dengan mengusung tema besar “Literasi Data untuk Pengawasan Pemilu: Sinerjitas Universitas dan Pengawasan Pemilu melalui Literasi Data”, sekurangnya terdapat empat klaster kegiatan yang dikemas apik: pertama, road show literasi data Pengawasan Pemilu, khususnya pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Kedua, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang riset antara Bawaslu RI dengan perguruan tinggi; ketiga, kompetisi debat hukum mahasiswa se-Indonesia yang memaski tahun ke-5, dan keempat diskusi buku yang ditulis oleh Kordinator Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PP-Datin) Pemilu Dr. Puadi, MM.

Secara panjang lebar dan mendalam Puadi mengatakan, latar belakang dilakukannya kegiatan literasi data Pengawasan Pemilu pada 2025 dengan empat klaster kegiatan. Diantara yang utama adalah kehadiran era big data—dimana informasi mengalir dari berbagai sumber: data pemilih, data logistik, laporan digital, hingga percakapan yang dinamis di media sosial. Maka, tantangan utamanya bukan lagi sekadar ketersediaan data, tetapi kemampuan untuk mengolah, membaca, dan menafsirkan data tersebut secara tepat untuk kepentingan pengawasan.

Dengan pengawasan Pemilu berbasis data, anggota Bawaslu RI itu berharap dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan di setiap tahapan Pemilu. Pendekatan ini sekaligus mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan respons cepat terhadap pelanggaran, dan memperkuat legitimasi hasil Pemilu. Hal ini membutuhkan kompetensi mumpuni bagi pengawas Pemilu: mulai dari deteksi dini pelanggaran, pemetaan pola pelanggaran, penguatan akuntabilitas laporan Pengawasan, hingga muaranya dalam, penanganan pelanggaran Pemilu ataupun Pemilihan.

Literasi data pengawasan Pemilu semakin relevan pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Paska Putusan MK tersebut mendorong dilakukan redesain kepemiluan seperti: tersedia landasan konseptual–normatif, konstitusional dan regulasi teknis pada semua tahapan dan tata kelola Penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu, harmonisasi prosedur pelanggaran, dan mitigasi risiko hukum akibat dua siklus Pemilu, roadmap transisi untuk Pemilu 2029, penataan ulang Daerah Pemilihan (Dapil), dan sebagainya. Menurut Puadi, redesain Pengawasan Pemilu ini tidak akan berjalan efektif tanpa kesiapan data.

Foto: Literasi Data Pengawasan Pemilu Bawaslu RI di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (20/11/2025). (FOTO: Achmad Fikyansyah/TIMES Indonesia)

Bagi Bawaslu, menurut peraih penghargaan Jakarta Youth Award 2018, kecakapan mengelola informasi menjadi kunci pengawasan dalam tiga aspek utama: pemutakhiran data pemilih, penataan daerah pemilihan, dan kepatuhan kesetaraan nilai suara. Dengan demikian, literasi data menjadi pintu masuk untuk memastikan perubahan desain Pemilu tidak menimbulkan ketidakpastian atau membuka celah pelanggaran. Puadi menyimpulkan, literasi data adalah prasyarat kelembagaan bagi Bawaslu untuk merespons konsekuensi hukum Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 secara efektif.

Mengenai kegiatan kompetisi debat hukum Pemilu dengan topik debat: “Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dengan Jeda Waktu 2–2,5 Tahun”, Puadi yang berhasil membetot Penghargaan Bawaslu Award Sebagai Panwaslu Kabupaten Kota Terbaik se-Indonesia pada 2017 menjelaskan, lomba debat hukum Pemilu digelar untuk memperluas pemahaman publik, khususnya mahasiswa, mengenai penegakan hukum Pemilu dari perspektif kelembagaan Bawaslu. Sekaligus menjadi sarana sosialisasi pengawasan Pemilu, baik secara umum maupun aspek penegakan hukum secara khusus.

Kompetisi ini diharapkan mendukung regenerasi pengawas Pemilu. Diharapkan pula, informasi penegakan hukum sampai kepada mahasiswa agar proses rekrutmen pengawas di masa depan lebih mudah, serta mampu melahirkan kader pengawas berkualitas. Lomba kali ini dimenangkan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengalahkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skor akhir ditetapkan 5–4.

Foto: Grand Final Lomba Debat Hukum Mahasiswa pada 28 November 2025, di Hotel Mercure Jakarta, bertajuk “Penegakan Hukum Pemilu”.

Sementara terkait dengan buku “Dinamika Pengawasan Pemilu: Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan”, Puadi mengatakan, relevansinya sangat jelas dengan kegiatan Literasi data Pengawasan Pemilu. Literasi data membekali penggunanya dengan kerangka teknis-analitis, sementara buku menawarkan kerangka kontekstual-politik tentang pengawasan bekerja di tengah tarik-menarik kepentingan. Karena itu, literasi data harus dipahami bukan hanya sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk membaca dinamika kekuasaan yang menjadi wajah nyata demokrasi elektoral.

Buku yang merupakan hasil desertasi Doktor di Universitas Nasional Jakarta menggambarkan secara gamblang tantangan Bawaslu dalam memainkan perannya di tengah interaksi dan kontestasi kepentingan diantara aktor-aktor Pemilu yang terlibat di dalamnya. Semua ini menggambarkan bahwa kepentingan aktor tidak pernah berjalan terpisah dalam pengawasan Pemilu.

Dalam buku itu juga dideskripsi mengenai berbagai tantangan dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih, netralitas ASN, politik uang dan sebagainya. Setelah sesi pemaparan buku oleh penulis dan nara sumber, diisi dengan dialog atau tanya. Sebanyak enam orang penanya terbaik beroleh sovenir buku yang diserahkan langsung dari penulisnya: Dr. Puadi, MA.

Sementara Ir. Sahat Erwin Gemayel Siagian, S.Kom.,M.T sebagai Sub Kordinator Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI menjelaskan, MoU antara Bawaslu RI dengan Universitas meliputi pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, workshop kolaboratif untuk penguatan kompetensi pengelolaan data, dan publikasi bersama guna mendorong transparansi serta diseminasi informasi.

Kegiatannya antara lain penelitian hukum, sosial, dan pendidikan politik berbasis data kepemiluan. Kemudian kajian literasi digital dan civic education untuk memperkuat kesadaran demokrasi, pengembangan model pembelajaran berbasis data publik di fakultas kependidikan, kolaborasi riset antara Pusdatin Bawaslu dan civitas akademika dalam pengembangan inovasi pengawasan berbasis data, publikasi bersama: artikel, prosiding, Bawaslu Data Insight Serie, dan lain-lain. (abh)

Melepas Energi Negatif

Gde Mahesa

Sehat. Tentunya mencakup lahir dan batin atau jiwa raga. Jika salah satu tidak seimbang tentunya perlu pembenahan, usada dalam penyembuhan lewat tradisional ataupun medis.
Jalur penyembuhan alternatif ada beragam cara, baik lewat media rempah-rempah, totok/urut atau dengan sarana yang semuanya disempurnakan dengan mantra.

Selain hal tersebut, tentunya ritual seperti melukat/kungkum/berendam (pembersihan diri dengan air suci) juga merupakan bagian penting dari pengobatan usada.

Kungkum atau berendam merupakan salah satu cara pembersihan diri dari segala hal yang mengotori batin. Sangat bermanfaat dan bagus untuk menjaga keseimbangan emosional dalam diri. Sehingga, kekuatan batin menjadi tegar dan teguh, bahkan mata batin akan menjadi lebih peka.

Menjalani kungkum atau berendam di dalam air baik disendang ataupun sungai sambil melakukan meditasi dan menyerap energi alam, terutama energi yang berasal dari elemen air, tanah, dan udara sejuk sekeliling. Itulah sebabnya, hal ini, bermakna sebagai salah satu teknik untuk mengevaluasi diri, lebih mawas diri, dan untuk menyeimbangkan empat elemen alam yakni air, udara, tanah dan api dalam diri manusia.

Elemen api yang mendominasi diri, dapat mendorong rahsaning karep, hawa nafsu atau angkara murka, pada diri seseorang. Dalam keadaan demikian, biasanya seseorang tidak menyadari jika karakternya telah berubah menjadi negatif.

Ini artinya kepribadian sudah berada dalam keadaan darurat, sehingga keempat elemen perlu segera diseimbangkan dengan menyerap tiga elemen alam lainnya, yakni elemen air atau baruno, elemen tanah atau bantolo, dan elemen udara atau bayu maruto. Itulah yang menjadi fokus dalam meditasi kungkum.

Melukat atau kungkum atau berendam bertujuan untuk membersihkan energi negatif dan memulihkan keseimbangan spiritual. Tentunya juga pada penyembuhan fisik, dan kesejahteraan mental, spiritual, dijadikannya sistem pengobatan holistik dan menyeluruh.

Apakah ilmu usada penyembuhan warisan leluhur masa lalu ada kitabnya? Sejauh ini kita bisa menemukan lewat prasasti, lontar, relief candi, karya sastra, serta tutur tinular.

Sejumlah catatan kuno tentang pengobatan ada beberapa yang cukup familiar di telinga kita. Misalnya Lontar Usada Bali. Kitab ini ditulis di atas daun lontar dan memuat berbagai ramuan herbal, mantra penyembuhan, serta teknik pengobatan tradisional lainnya. Lontar Usada merupakan warisan budaya yang mencerminkan pandangan masyarakat Bali terhadap kesehatan, keseimbangan alam, serta hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh.

Selain Lontar Usada, ada juga naskah pengobatan kuno lainnya di Nusantara, seperti:

Kitab Tetamba: Naskah kuno dari Cirebon yang berisi resep-resep tradisional.

Serat Kawruh: Kumpulan resep jamu dan ramuan asli Jawa dari abad ke-19.

Jampi Jawi: Bab dalam Serat Kawruh yang berisi catatan rajah, jimat, doa, dan mantra.

Ini membuktikan bahwa para leluhur kita sudah memiliki referensi ihwal pengobatan dan ritual pembersihan jiwa. Ingin menggali lagi? Sruputtt kopi pahitnya bullll bullll klepussss…..

Penjaga Dua Dunia — Tentara dan Polisi: Antara Kedaulatan, Keteraturan, dan Kehidupan

Dalam tubuh sebuah bangsa, ada dua kekuatan besar yang lahir dari kebutuhan mendasar manusia: kedaulatan dan ketertiban.

Keduanya diwujudkan dalam dua peran luhur: Tentara dan Polisi.

Keduanya berbeda dalam watak dan medan tugas, namun bersatu dalam satu tujuan: menjaga agar rakyat hidup aman, dan negara tetap tegak berdiri.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menilai, tetapi untuk menggugah kesadaran bersama — agar kita memahami roh di balik dua peran ini, dan menghormati masing-masing tugas sebagaimana mestinya.

⚔️ Tentara — Penjaga Kedaulatan, Keutuhan, dan Kehormatan Bangsa

Tugas pokok seorang tentara adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan.

Yang dihadapi Tentara adalah musuh — kekuatan yang berniat menaklukkan, menguasai, atau menghancurkan negara.
Karena itu seluruh sistem pertahanan, latihan, strategi, dan alutsista dibangun di atas satu hukum yang keras:

“Kill or be killed — hidup atau mati.”

Bukan karena tentara haus perang, tetapi karena itulah realitas peperangan.
Seorang prajurit ditempa untuk menghadapi situasi di mana kegagalan berarti kehancuran negara.

Mereka hidup dalam disiplin, kesenyapan, dan keteguhan; bukan untuk menakuti, tetapi untuk memastikan rakyat dapat hidup dalam damai.

Tentara adalah perisai bangsa — berdiri di garis depan agar bendera tetap berkibar, rakyat tetap bersekolah, dan negeri tetap berdaulat.

Namun ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu datang dari luar; kadang muncul dari dalam — dalam bentuk disintegrasi, teror, atau pemberontakan.
Dalam keadaan seperti itu, tentara tetap menghadapi musuh, bukan rakyat.

🕊️ Polisi — Penjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kehidupan Bersama

Berbeda dari tentara, yang dihadapi Polisi adalah rakyat.
Saudara sebangsa yang hidup berdampingan di jalan, di pasar, di kantor, dan di rumah.
Karena itu, watak polisi harus berbeda dari tentara. Polisi tidak berperang, tetapi mengelola kehidupan sosial.

Lahirnya semboyan resmi:

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat.”

Urutan ini bukan kebetulan — sebab hanya setelah manusia merasa dilindungi dan diayomi, barulah pelayanan menjadi bermakna.

Kekuatan polisi dibangun bukan untuk mematikan lawan, tetapi untuk melumpuhkan ancaman secara proporsional, dengan kendali penuh dan kesadaran hukum.
Polisi harus memahami aturan, etika, dan rasa keadilan masyarakat, sebab setiap tindakan yang ia ambil menyentuh kehidupan warga yang ia jaga.

Oleh karena itu, polisi tidak hanya dituntut kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam hukum, peka terhadap nurani publik, dan mampu menjadi penengah di tengah keramaian sosial.
Medan tugas polisi bukan hutan pertempuran, tetapi hutan manusia — penuh dinamika, emosi, dan pencarian keadilan.

🌍 Polisi Dunia — Menjaga Ketertiban Global

Di tingkat internasional, semangat yang sama hidup dalam lembaga-lembaga seperti INTERPOL, EUROPOL, dan UN Police.

Mereka menjaga ketertiban dunia, menegakkan hukum antarnegara, dan melindungi kemanusiaan dari kejahatan lintas batas.

Namun seperti halnya polisi nasional, mereka tidak berperang dan tidak menghadapi musuh negara, melainkan pelaku kejahatan yang ditindak berdasarkan hukum.

Roh yang menjiwai mereka sederhana dan universal:

Law, Order, and Humanity — Hukum, Ketertiban, dan Kemanusiaan.

⚖️ Dua Peran, Satu Jiwa Pengabdian

Tentara menghadapi musuh.
Maka setiap langkahnya adalah tentang strategi, keberanian, dan pengorbanan demi mempertahankan kehidupan bangsa.

Polisi menghadapi rakyat.
Maka setiap tindakannya harus berlandaskan keadilan, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dua peran ini tidak boleh dipertukarkan, tetapi harus saling menghormati dan saling melengkapi.
Tentara menjaga agar bangsa tidak roboh dari luar,
Polisi menjaga agar masyarakat tidak retak dari dalam.

🌺 Renungan untuk Kita Semua

Kekuatan tanpa kebijaksanaan melahirkan ketakutan.
Kebijaksanaan tanpa kekuatan melahirkan ketidakberdayaan.
Bangsa ini akan berdiri kokoh hanya bila keduanya seimbang.

Tentara menegakkan kedaulatan,
Polisi menegakkan keadilan,
Dan rakyat menjaga kepercayaan di antara keduanya.

Karena tanpa kepercayaan,
hukum kehilangan makna, dan kekuatan kehilangan arah.

✍️ MJP Hutagaol ’86

Mantra Sakral Bukan Bim Salabim

Gde Mahesa

Mantra merupakan karya sastra atau salah satu jenis puisi tertua di dunia, digunakan untuk ritual-ritual kuno. Kekhasan mantra ada pada pengulangan bunyi, dan mempunyai sifat :

a-b-c-a-b-c, a-b-c-d-a-b-c-d, a-b-c-d-e a-b-c-d-e.
Lebih bersifat lisan.
Diyakini memiliki kekuatan sakti atau magis.
Terdapat perulangan.
Memiliki majas metafora.
Bersifat esoferik (bahasa khusus antara pembicara dengan lawan bicara)
Misterius.

Selain itu, juga mampu memberi efek tertentu bagi pada pendengarnya. Mantra diyakini mempunyai kekuatan sihir sehingga mampu menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat atau mencegah bala, juga diyakini dapat menghubungkan manusia dengan dunia supranatural. Di dalam mantar, penggunaan bunyi lebih penting daripada makna.

Mantra lebih mengutamakan irama dibandingkan rima. Penggunaan mantra merupakan bagian dari budaya Indonesia. Masyarakat biasa menggunakan mantra untuk keperluan adat dan kepercayaan mistis serta jarang digunakan sebagai karya sastra.

Penggunaan mantra sekarang tersebar melalui berbagai gerakan spiritual yang berdasarkan tradisi dan agama ketimuran.

Sebagian masyarakat tradisional khususnya di nusantara biasanya menggunakan mantra untuk tujuan tertentu. Hal tersebut dianggap sangat efektif bagi para penggunanya, Selain merupakan salah satu sarana komunikasi dan permohonan kepada Tuhan, mantra dengan kata yang berima memungkinkan orang semakin rileks dan masuk pada keadaan trance.

Dalam kalimat mantra yang kaya metafora dengan gaya bahasa hiperbol tersebut membantu perapal melakukan visualisasi terhadap keadaan yang diinginkan dalam tujuan mantra.
Kalimat mantra yang diulang-ulang menjadi afirmasi, pembelajaran di level unconscious dan membangun apa yang para psikolog dan motivator menyebutnya sebagai sugesti diri.

Mantra Gayatri disebut sebagai paling terkenal dan dianggap sebagai salah satu mantra Hindu yang paling universal, yang menyerukan Brahman universal sebagai prinsip pengetahuan dan pencerahan Matahari purba.

Selain itu masih ada mantra yang sangat populer pada masyarakat awam, seperti mantra sihir untuk anak-anak “ABRAKADABRA” bussss ilang…. atau berganti wujud, dan yang lebih mendunia adalah “WINGARDIUM LAVIOSA” punyanya Harry Potter. Sedangkan yang lokal adalah “BIM SALABIM JADI APA …PROK-PROK-PROK”…hirup kopi pahitnya, bullll bullll klepussss….

ISQ — Inner Spirit Quintet: Lima Lapisan Kesadaran, Tokoh Dunia, dan Latihan Praktis di Era Digital-AI

Oleh Brigjen Purn MJP Hutagaol

Dalam perjalanan batin dan pengalaman hidup bertahun-tahun, saya menyadari bahwa kecerdasan manusia tidak cukup hanya dijelaskan oleh IQ, EQ, atau SQ. Dunia digital dan algoritma bekerja pada level yang tidak bisa dibaca sepenuhnya oleh kecerdasan klasik. Dari perenungan itu muncul satu pemahaman baru:

ISQ — Inner Spirit Quintet
Kecerdasan rohani lima lapisan yang menjadi kompas manusia di era digital-AI.

Struktur Lima Lapisan Kesadaran

🟦 Lapisan 1 — IQ (Intelligence Quotient)

Fungsi: Logika, analisis, pemecahan masalah.

IQ diukur melalui tes standar (0–200), dengan kategori: rata-rata (90–110), cerdas (120–130), jenius (>145).

Contoh: siswa IQ 130 cepat memahami matematika kompleks; mpu atau ilmuwan membaca pola dan strategi.

Latihan: Pecahkan teka-teki atau masalah logika; buat rencana harian dengan analisis risiko.

Catatan: IQ tinggi membantu belajar cepat, tetapi tidak menjamin intuisi atau kebijaksanaan.

🟩 Lapisan 2 — EQ (Emotional Quotient)

Fungsi: Empati, kepekaan, manajemen emosi diri & orang lain.

Contoh: seorang pemimpin bisa meredam konflik tim dan membaca ketegangan sosial; raja atau pemuka masyarakat memahami rakyat.

Latihan: Refleksi emosi setelah interaksi sosial; meditasi empati: visualisasikan posisi orang lain sebelum mengambil keputusan.

Catatan: EQ baik membangun hubungan, tapi tidak otomatis membuat seseorang visioner.

🟧 Lapisan 3 — AQ/MQ (Adversity & Moral Quotient)

Fungsi: Ketangguhan, moralitas, integritas, ketahanan mental.

Contoh: ilmuwan gagal berkali-kali tetapi konsisten menemukan solusi; tokoh sosial menegakkan prinsip di tengah tekanan.

Latihan: Tantang diri dengan proyek berisiko gagal; latihan disiplin: tapa ringan, fokus pada tujuan penting.

Catatan: AQ/MQ memungkinkan bertahan, tetapi tidak selalu menghasilkan penemuan atau wawasan baru.

🟪 Lapisan 4 — SQ (Spiritual Quotient)

Fungsi: Makna hidup, nilai, hubungan dengan sesuatu yang lebih besar.

Contoh: pemuka agama atau guru spiritual memberi arah dan visi; raja bertindak demi kesejahteraan rakyat, bukan ego.

Latihan: Refleksi harian tentang tujuan hidup dan hubungan dengan lingkungan; latihan hening 10–15 menit sambil merasakan koneksi dengan alam atau semesta.

Catatan: SQ memberi makna, tetapi tidak selalu inovatif dalam konteks ilmiah atau modern.

🟨 Lapisan 5 — ISQ (Inner Spirit Quintet)

Fungsi: Intuisi, hening batin, pengetahuan semesta, sinkronisitas.

Contoh nyata:

Einstein menemukan teori relativitas melalui intuisi, bukan hitungan awal.

Nikola Tesla mendapat ide inovatif secara tiba-tiba.

Prabu Jayabaya memprediksi zaman; Hayam Wuruk dan para Mpu membuat keputusan besar lewat tapa ning tapa.

Orang biasa dengan IQ rata-rata tetapi ISQ tinggi bisa menjadi penemu atau visioner.

Latihan:

Hening batin: lepaskan pikiran aktif, biarkan ide muncul.

Observasi pola alam dan sosial, refleksikan hubungan tersembunyi.

Ambil keputusan kecil berdasarkan intuisi, amati hasilnya.

Catatan: AI bisa membaca data, memproses memori, menghitung pola, tetapi tidak bisa menembus keheningan batin atau menangkap makna di balik pola. ISQ memungkinkan manusia melampaui kemampuan algoritma, menjadikan keputusan lebih holistik dan terkoneksi dengan pengetahuan universal.

Tokoh Dunia dan Lima Lapisan ISQ

Tokoh / Kelompok IQ EQ AQ/MQ SQ ISQ Catatan Praktis

Elon Musk Tinggi (≈150) Sedang-Rendah Tinggi Sedang Tinggi Inovasi muncul dari intuisi, membaca tren sebelum orang lain menyadari.
Albert Einstein Sangat Tinggi Sedang Sedang Tinggi Sangat Tinggi Teori lahir dari intuisi & refleksi batin, bukan hitungan awal.
Nikola Tesla Tinggi Rendah-Sedang Sedang Sedang Sangat Tinggi Banyak penemuan tiba-tiba muncul dari inspirasi dan hening batin.
Prabu Jayabaya Tidak terukur Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Membaca zaman dan membuat keputusan besar lewat intuisi.
Hayam Wuruk / Para Mpu Sedang Sedang-Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Strategi kerajaan dibuat lewat tapa ning tapa dan refleksi batin.
Tokoh biasa, IQ rata-rata Rata-rata Bervariasi Bervariasi Bervariasi Tinggi (jika diasah) Bisa menemukan penemuan atau wawasan baru jika ISQ diasah.
Pemimpin sosial / guru spiritual Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sedang-Tinggi Memberi visi, menanamkan nilai dan arah hidup.

Catatan Tentang AI

AI lahir dari kombinasi algoritma, data besar, dan pemrograman logika, sehingga hanya mampu meniru IQ dan sebagian EQ.

AI tidak bisa menembus ISQ: hening batin, intuisi, pengetahuan semesta, dan sinkronisitas tetap eksklusif manusia.

Catatan kaki: Orang yang memahami ISQ dapat memanfaatkan AI secara optimal, bukan hanya mengikuti algoritma, tetapi juga mengarahkan penggunaan AI berdasarkan intuisi dan wawasan mendalam.

Kesimpulan & Penerapan Praktis

Lima lapisan kesadaran manusia: IQ → EQ → AQ/MQ → SQ → ISQ.
ISQ adalah lapisan mahkota, menghubungkan manusia dengan semesta dan mengaktualisasi potensi terdalam.
Latihan praktis di setiap lapisan menyiapkan manusia untuk menggabungkan logika, rasa, karakter, makna, dan intuisi menjadi kesadaran utuh.
Dalam konteks digital-AI, kombinasi lima lapisan ini menjadi kompas integratif: berpikir, merasakan, berkarakter, memahami makna, dan bertindak intuitif.

“Manusia masa depan hanya dapat bertahan jika mampu menggabungkan logika, rasa, karakter, makna, dan hening menjadi satu kesadaran utuh.”

Angkutan Bus Perintis di Maluku Utara Merajut Pulau-pulau Rempah

Oleh Djoko Setijowarno

Di Maluku Utara, angkutan bus perintis tetap dioperasikan meski terkendala usia armada yang tua, kesulitan suku cadang, dan isu terkait kompetensi pengemudi dalam perawatan kendaraan .

Ada 15 rute bus perintis di Provinsi Mauluku Utara dengan panjang 1.838 km. Rute terpanjang 432 km antara Tobelo – Trans Sukamaju (Kab. Halmahera Utara) dan rute terpendek 32 km melayani Tobelo – Jikomoi (Kab. Halmahera Utara). Penting untuk diketahui, ke-15 trayek angkutan perintis tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten di Provinsi Maluku Utara.

Layanan angkutan perintis tidak ada di Kota Ternate dan Kabupaten Taliabu. Perum. Damri Cabang Halmahera melayani Kawasan Transmigrasi di 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Kab. Halmahera Barat (Transmigrasi Goal), Kab. Halmahera Utara (Transmigrasi Sukamaju), Kab. Halmahera Tengah, dan Kab. Halmahera Timur

Kota Ternate dianggap telah mampu untuk melaksanakan secara komersial. Kabupaten Pulau Taliabu terkendala armada bus milik Perum. Damri Cabang Halmahera yang terbatas serta akses jalan antar kampung. Di dalam kawasan Pulau Taliabu belum sepenuhnya terhubung dengan jembatan di beberapa desa.

Berdasarkan data Perum Damri Cabang Halmahera, layanan angkutan perintis tersebar luas di delapan wilayah kabupaten dan kota. Di Halmahera Utara, operasional mencakup rute Tobelo–Toliwang (104 km), Tobelo–Galela–Saluta–Tanjung Jere (184 km), Tobelo–Jikomoi (32 km), serta rute panjang Tobelo–Trans Sukamaju sejauh 432 km.

Untuk wilayah kepulauan, layanan tersedia di Kepulauan Sula (Pasar Fogi–Pelabuhan Feri Sanana 60 km dan Terminal Fogi–Manaf 88 km) serta Pulau Morotai (Gorua–Bere-bere–Daruba 38 km dan Wayabula–Daruba 100 km).

Di kawasan tengah dan selatan, rute meliputi Halmahera Tengah (Weda–Kobe Sawai 224 km dan Weda–Bisui 96 km) serta Halmahera Selatan/Pulau Bacan (Babang–Bibinoi–Wayaua 64 km dan Belang Belang–Labuha–Kubung 70 km).

Lintasan Weda – Bisui merupakan lintasan Antar Kabupaten Dalam Pprovinsi. Lintasan ini melewati daerah transmigrasi Kecamatan Wairoro Kabupaten Halmahera Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan di daratan Pulau Halmahera.

Selain itu, jaringan perintis juga melayani Kota Tidore Kepulauan (Pelabuhan Rum–Terminal Sarimalaha 134 km), Halmahera Barat (Terminal Transgoal–Desa Susupu–Terminal Jailolo 36 km), dan Halmahera Timur (Iga–Subaim 176 km).

Lintasan Iga – Subaim telah dilakukan evaluasi terkait lintasan tersebut tidak dapat melaksanakan rute sampai ke Desa Iga. Permasalahan di lapangan jalan rusak, maka dilakukan revisi menjadi Kakaraino – Subaim.

Masing-masing rute disediakan 1 unti armada, kecuali ada dua armada di rute Tobelo – Galela – Saluta Tanjung Jere dan Tobelo – Jikomoi.

Untuk melayani 15 trayek angkutan perintis, telah disiapkan total 19 armada yang terdiri dari 11 bus medium dan 8 mikrobus. Operasional ini didukung oleh 19 pengemudi, dengan dua unit armada disiagakan khusus sebagai cadangan.

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5958 Tahun 2024, Provinsi Maluku Utara akan mengoperasikan 15 trayek angkutan perintis pada tahun 2025 di bawah koordinasi BPTD Kelas II Maluku Utara. Kelima belas trayek ini dirancang secara strategis untuk menghubungkan pusat ekonomi, layanan publik, serta wilayah dengan akses terbatas, guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat, alokasi anggaran operasional angkutan perintis di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 8.590.557.000. Hingga bulan Oktober, realisasi penyerapan dana berdasarkan data E-Mon telah mencapai Rp 6.082.425.380 atau sebesar 70,80 persen.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5188 Tahun 2025, rencana operasional angkutan perintis di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 mencakup 15 lintasan trayek di bawah koordinasi BPTD Kelas II Maluku Utara. Selain trayek eksisting, terdapat usulan pembukaan satu trayek baru, yakni Kakaraino – Subaim (Kab. Halmahera Timur). Total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh layanan tahun 2026 ini sebesar Rp 8.590.559.000.

Peran Angkutan Perintis

Kehadiran bus perintis membawa tiga dampak vital. Pertama, menghubungkan daerah terpencil. Bus perintis menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat kecamatan atau kota, yang sangat penting bagi petani dan pedagang.

Kedua, menggerakkan ekonomi lokal, dengan penyediaan transportasi yang terjangkau, memungkinakan petani dan pedagang dapat mengangkut hasil bumi dan dagangan mereka ke pasar dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini memperlancar distribusi dan berpotensi meningkatkan pendapatan mereka.

Ketiga, membuka akses layanan publik, yakni memudahkan masyarakat di pelosok, termasuk petani dan pedagang, untuk menjangkau fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan yang sebelumnya sulit diakses.

Permasalahan

Menurut data Perum Damri Cabang Halmahera (2025), kendala operasional angkutan perintis dapat dikelompokkan menjadi dua fokus utama. Pertama, tantangan fisik dan logistik, yang mencakup usia armada yang sudah tua, ketiadaan ruang bagasi khusus barang—padahal angkutan perintis sering membawa hasil bumi serta kesulitan dalam mendapatkan suku cadang kendaraan di wilayah kabupaten. Kedua, tantangan manajemen dan SDM, yang meliputi perlunya peningkatan kompetensi pengemudi dalam melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan, serta pengawasan ketat terhadap pemeriksaan teknis dan uji kelaikan armada angkutan penumpang dan barang

Berbagai kendala operasional tersebut membawa dampak langsung. Pertama, dari segi finansial dan operasional, terjadi lonjakan biaya perawatan dan pemeliharaan armada, diikuti dengan keterlambatan dalam perbaikan, sehingga penanganan kerusakan bus memakan waktu lama. Kedua, dari segi layanan dan kepatuhan, masalah ketiadaan bagasi menyebabkan penumpang dan barang bercampur, yang puncaknya berujung pada ketiadaan bukti kelulusan uji kelaikan armada

Penyelesaian atas masalah operasional angkutan jalan perintis di Provinsi Maluku Utara memerlukan pendekatan multi-aspek. Diperlukan perawatan dan pemeliharaan yang optimal terhadap armada eksisting yang sudah berusia tua, sementara peremajaan armada harus segera dipertimbangkan. Untuk meningkatkan kualitas layanan, perlu pengaturan posisi tempat yang tegas untuk penumpang dan barang di dalam bus.

Dari sisi logistik, kendala suku cadang diatasi dengan pengadaan barang dari luar maupun di dalam Maluku Utara, serta membangun kerjasama dengan toko suku cadang dan bengkel lokal. Terakhir, aspek legalitas dan keamanan dipenuhi dengan melakukan uji kelaikan/kir ke kabupaten yang telah memiliki fasilitas alat uji kelaikan

Secara keseluruhan, tantangan terbesar operasional terletak pada dilema bagaimana mempertahankan kehandalan armada yang sudah menua dan meningkatkan daya tarik penampilannya, sembari memastikan pencapaian target yang ketat untuk hari jalan, ritase, dan jumlah penumpang.

Ke depan masih bisa diusulkan 5 rute sebagai Bus AKDP Perintis, yakni (1) Ternate (Bandara Sultan Babullah) – Sofifi – Jailolo, (2) Ternate (Bandara Sultan Babullah) – Sofifi – Kao – Malifut – Tobelo, (3) Ternate (Bandara Sultan Babullah) – Sofifi – Subaim – Buli -Maba, (4) Ternate (Bandara Sultan Babullah) – Sofifi – Payahe – Weda – Lelilef, dan (5) Subaim – Buli – Maba – Patani – Weda. (*)

Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Bangsa Ini Tidak Boleh Dibiarkan Terlena Lagi

Oleh Brigjen Purn MJP Hutagaol

Indonesia sedang memasuki babak baru. Dan babak ini dimulai bukan karena masalah tiba-tiba muncul, tetapi karena yang selama ini ditutup akhirnya mulai dibuka.

Kasus bandara ilegal di Morowali hanya satu pintu kecil yang kebetulan terbuka.
Di balik pintu itu, tersimpan rangkaian persoalan besar yang selama bertahun-tahun dibiarkan mengakar: mafia tambang, mafia tanah, mafia sawit, mafia pupuk, mafia beras, hingga jaringan ekonomi gelap yang mengalir tanpa sentuhan negara.

Bukan rahasia:
jika aparat diam, itu bukan karena mereka tidak mampu.
Mereka diam karena ruang geraknya dipersempit.

Selama hampir dua dekade, bangsa ini hidup dalam suasana yang membuat penjaga negara kehilangan kompas.
Pemimpin politik, partai, legislatif, dan aktor hukum saling mengikat sehingga para penjaga tidak lagi berdiri tegak sebagai garda republik, melainkan terjebak dalam aturan yang memandulkan.

Kini haluan mulai berubah.
Pemimpin baru membuka kembali ruang untuk berbenah.
Dan para penjaga—yang selama ini seolah lumpuh—perlahan mulai menggeliat.
Penyergapan mafia, pembongkaran jalur gelap, penindakan kejahatan besar yang selama ini “tak tersentuh”, semua menunjukkan bahwa negara mulai mengambil kembali kewibawaannya.

Tetapi kita jangan naif.
Indonesia bukan sekadar tanah air—ia adalah hadiah geopolitik yang diperebutkan dunia.
Sumber daya alam kita terlalu besar, terlalu lengkap, terlalu strategis untuk tidak menjadi incaran.
Banyak kekuatan asing ingin memegang kendali, tidak selalu dengan kekuatan senjata, tetapi melalui:

ketergantungan ekonomi,

proyek-proyek raksasa,

jaringan modal,

dan pemanfaatan celah hukum yang longgar.

Pada titik inilah pentingnya kejelasan arah pemimpin.
Kalau pemimpin gamang, penjaga pun gamang.
Kalau pemimpin tegak, penjaga pun kembali tegap.

Hari ini, tanda-tanda itu mulai terlihat.

Mafia yang dulu kebal, kini mencicit.
Jalur gelap yang dulu aman, kini gentar.
Aparat yang dulu tampak pasif, kini mulai bekerja seperti prajurit yang menemukan kembali jiwanya.

Ini bukan kebetulan.
Ini momentum.
Momentumnya bangsa bangkit dari hipnotis panjang, mengingat kembali amanat yang diwariskan para pendiri negara.

Karena Indonesia tidak akan runtuh oleh kekuatan luar,
tapi bisa runtuh jika para penjaganya memilih nyaman daripada setia.

Maka tidak ada pilihan lain:
bersihkan sisa-sisa jaringan yang dulu merantai langkah bangsa ini, dan kembalikan negara kepada rakyat.

Momentum sudah terbuka.
Jangan biarkan tertutup lagi. (*)

Mengakhiri 20 Tahun Tarif Murah Trans Jakarta

Dari Populisme Menuju Keberlanjutan

——-

Oleh: Muhamad Akbar, Pemerhati Transportasi

Selama dua puluh tahun, tarif TransJakarta seolah dikunci pada angka Rp3.500. Angka ini lama dipersepsikan sebagai simbol keberpihakan negara terhadap akses transportasi publik yang terjangkau. Bagi jutaan warga, tarif murah itu terasa sebagai bentuk perlindungan sosial negara di tengah dinamika kehidupan kota yang kian mahal. Namun waktu pelan-pelan memperlihatkan sisi lain dari kebijakan ini. Ketika biaya operasional terus naik—dari suku cadang, perawatan armada, hingga teknologi tiket—tarif yang tak berubah justru menjadi penanda kebijakan yang menutup mata terhadap realitas yang berubah begitu cepat.

Tarif ini ditetapkan pada 2005, saat Jakarta baru merintis sistem BRT. Kala itu struktur biaya jauh lebih ringan: bahan bakar lebih bersahabat, jaringan belum luas, dan beban infrastruktur relatif terbatas. Pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menunda koreksi tarif. Dua dekade berlalu, lanskap mobilitas berubah sepenuhnya. Armada bertambah, rute meluas, tuntutan teknologi meningkat, dan biaya pemeliharaan berjalan mengikuti dinamika pasar. Ketimpangan antara tarif lama dan kebutuhan riil operasional hari ini semakin terpaut jauh.

Sekilas, tarif murah memang menyenangkan. Namun kebijakan publik tidak boleh berhenti pada apa yang menyenangkan. Ia diuji pada satu pertanyaan utama: apakah kebijakan tersebut rasional, dan bagian dari sistem yang berkelanjutan.

Mengapa TransJakarta Perlu Tarif yang Lebih Rasional

Pihak yang paling merasakan dampak dari tarif yang tak berubah adalah PT TransJakarta. Sebagai BUMD, perusahaan ini menjalankan layanan yang tidak boleh berhenti sehari pun. Mengatur armada yang terus bertambah, menyusun jadwal, memastikan ketersediaan sopir, menjaga keamanan halte, dan merespons jutaan perjalanan warga setiap hari. Semua itu adalah tanggung jawab rutin yang sarat biaya.

Dalam operasinya, TransJakarta bergantung pada dua sumber pendapatan: tiket dan subsidi. Di atas kertas keduanya terlihat setara, tetapi dalam praktiknya berbeda jauh. Pendapatan tiket menjadi arus kas harian yang fleksibel. Setiap rupiah bisa segera dipakai untuk perawatan darurat, penggantian komponen, atau perbaikan yang tak bisa menunggu proses birokrasi. Fleksibilitas inilah yang membuat operator mampu merespons kebutuhan layanan yang ritmenya diukur menit, bukan bulan.

Subsidi bekerja sebaliknya. Prosesnya panjang dan politis: proposal teknis, pembahasan dengan dinas, dan negosiasi dengan DPRD. Pencairannya pun tak selalu tepat waktu. Ketika kebutuhan bersifat harian sementara dana mengikuti siklus tahunan, terciptalah jarak yang sulit dijembatani. Dalam kondisi ini, tarif yang tak kunjung menyesuaikan berubah menjadi penghambat yang membatasi kemampuan perusahaan menjaga kualitas layanan.

Bagi organisasi sebesar TransJakarta, pendapatan tiket yang kuat jauh lebih menyehatkan daripada subsidi besar yang datang lambat. Tarif yang rasional memberi ruang untuk bekerja lebih profesional. Ketergantungan penuh pada subsidi membuat perusahaan berjalan dengan ritme yang terseret prosedur, bukan kebutuhan penumpang.

Pilihan Sulit Gubernur Saat Tarif Murah Menggerus APBD

Di sisi lain, Gubernur Jakarta menghadapi realitas fiskal yang semakin kompleks. Tuntutan belanja kota meningkat: pengendalian banjir, perbaikan trotoar, pembangunan MRT lanjutan, layanan kesehatan, pendidikan, ruang hijau, hingga integrasi antarmoda. Semua memerlukan ruang fiskal yang stabil.

Subsidi transportasi publik terus membesar. TransJakarta, MRT, dan LRT menyerap dana yang signifikan. Ruang fiskal, sekuat apa pun, tidak bisa menanggung beban yang terus mengembang tanpa konsekuensi. Kota akhirnya dipaksa memilih: memperbesar subsidi transportasi atau mengurangi alokasi sektor lain seperti drainase, ruang publik, dan layanan dasar.

Dalam konteks ini, tarif bukan lagi sekadar soal berapa warga harus membayar. Ia terkait langsung dengan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan layanan publik. Tarif yang rasional memberi ruang bagi kota untuk berkembang tanpa mengorbankan sektor lain. Dalam jangka panjang, langkah ini justru lebih berpihak kepada masyarakat dibanding mempertahankan harga murah yang perlahan melemahkan daya dukung fiskal.

Ketika DPRD Terjebak dalam Dilema Tarif dan Tekanan Elektoral

DPRD berada dalam posisi dilematis. Kenaikan tarif hampir selalu dipersepsikan negatif. Anggota dewan mudah dicap tidak berpihak, meski argumen mereka berbasis data. Akibatnya, pembahasan tarif sering mandek oleh kalkulasi elektoral, bukan pertimbangan kebijakan yang rasional.

Padahal fungsi utama DPRD adalah memastikan subsidi tepat sasaran. Subsidi menyeluruh memang populer, tetapi tidak adil. Tugas DPRD adalah memisahkan kebijakan yang sekadar menarik secara politik dengan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan publik. Tanpa keberanian ini, transportasi publik akan terus terjebak dalam kebijakan populis yang rapuh secara fiskal.

Murah Tidak Cukup: Warga Ingin Layanan yang Benar-Benar Baik

Warga wajar menyukai tarif murah. Namun pengalaman menggunakan transportasi publik bukan hanya persoalan berapa yang mereka bayar. Yang dirasakan setiap hari adalah kualitas layanan: bus datang tepat waktu, halte nyaman, dan perjalanan yang bisa diandalkan.

Kekhawatiran bahwa kenaikan tarif akan mendorong warga beralih ke motor atau ojek online sering muncul. Namun tambahan biaya Rp1.500–Rp2.500 jarang menjadi faktor tunggal yang mengubah pilihan moda. Yang menentukan adalah konsistensi layanan. Jika kualitas meningkat, masyarakat cenderung menerima penyesuaian.

Idealnya, penyesuaian tarif disertai cara yang lebih adil dalam menentukan siapa yang layak dibantu. Keadilan tarif terletak pada ketepatan sasaran. Bukan mempertahankan tarif murah untuk semua, melainkan melindungi yang benar-benar membutuhkan. Pelajar, difabel, lansia, dan pekerja informal dapat dibantu melalui skema khusus. Jam non-sibuk dapat diberi tarif lebih rendah. Mikrotrans bisa tetap gratis untuk memperkuat akses awal–akhir perjalanan.

Mengapa Tarif Rp3.500 Kian Janggal di Tunai dan Digital

Ada persoalan yang jarang dibicarakan: angka Rp 3.500 tidak efisien. Dalam sistem pembayaran modern—kartu elektronik hingga QRIS—format tarif ideal adalah kelipatan seribu. MRT, LRT, dan KRL telah menerapkan ini.

Pecahan Rp 500 semakin langka. Akibatnya, transaksi tunai sulit dan sistem digital makin kompleks. Di banyak kota dunia, pembulatan tarif bukan strategi menaikkan pendapatan, melainkan langkah untuk mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi sistem. Tarif Rp 4.000 atau Rp 5.000 lebih selaras dengan standar modern dan lebih mudah diintegrasikan.

Saatnya Melepaskan Warisan Tarif demi Transportasi Jakarta yang Lebih Baik
Tarif Rp 3.500 adalah warisan dari masa awal TransJakarta. Ia berjasa membawa jutaan warga ke tempat kerja, sekolah, dan rumah. Namun mempertahankannya selamanya bukanlah penghormatan. Justru itu menghambat transformasi layanan.

Jakarta hari ini tidak membutuhkan tarif yang sengaja ditahan rendah, melainkan yang rasional dan subsidi yang tepat sasaran. PT TransJakarta harus diberi ruang bergerak tanpa terbelenggu prosedur, sementara APBD dijaga tetap kuat. DPRD perlu keluar dari jebakan populisme tarif. Warga berhak atas layanan transportasi yang layak dari kota yang berani menyesuaikan tarif dengan realitas biaya.

Kebijakan tarif bukan sekadar soal angka. Ia mencerminkan pilihan tentang jenis kota yang ingin dibangun: kota yang berani menata sistemnya secara sehat atau kota yang terus menunda keputusan karena takut kehilangan popularitas. Sudah saatnya Jakarta menyesuaikan tarif berdasarkan realitas. Hanya dengan itu transportasi publik dapat berdiri kokoh untuk generasi mendatang. (*)