Category: Ekonomi & Bisnis

Kemenparekraf Perkuat Peran Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata

MAGELANG, JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus berupaya meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat khususnya desa wisata dalam pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. 

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Martini M. Paham saat membuka kegiatan “Sosialisasi Sadar Wisata 5.0” di Desa Wisata Sawitan, Minggu (25/6/2023), mengatakan, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas dan pengembangan satu destinasi. 

“Ada tiga komponen penting dalam pengembangan satu destinasi, yakni atraksi, amenitas dan aksesibilitas atau yang bisa disebut 3A. Tapi tiga komponen ini tidak akan bisa berarti kalau human resource-nya atau sumber daya manusia tidak diangkat kualitasnya atau ditingkatkan peranannya,” kata Martini Paham. 

Untuk itu, kata Martini, Kemenparekraf bekerja sama dengan World Bank dalam menyelenggarakan program “Sosialisasi Sadar Wisata” yang merupakan bagian dari payung program “Kampanye Sadar Wisata” guna mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desanya. 

Acara yang berlangsung pada 24 hingga 25 Juni 2023 ini secara khusus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan Sapta Pesona, Pelayanan Prima, CHSE, pengelolaan homestay, perencanaan bisnis serta manajemen konflik. Selain Desa Wisata Sawitan, kali ini kegiatan juga berlangsung di Desa Wisata Tegalarum, Desa Wisata Bumiharjo, Desa Wisata Rambeanak, Desa Wisata Wringinputih, dan Desa Wisata Kembanglimus. 

Di tahun ini Kampanye Sadar Wisata secara keseluruhan akan berlangsung di 90 Desa Wisata di 6 Destinasi Pariwisata Prioritas yakni: Danau Toba, Borobudur Yogyakarta Prambanan, Bromo Tengger Semeru, Lombok, Labuan Bajo, dan Wakatobi.

“Ini peluang yang sangat bagus bagi kita untuk belajar. Peran kita harus terus dijaga supaya kita sama-sama bisa memajukan destinasi, mempromosikan, dan juga memenuhi pendekatan kualitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Martini. 

Pemilihan desa wisata sebagai lokasi sasaran program tidak lepas dari peran desa wisata sebagai pandemic winner. Desa wisata tumbuh menjadi destinasi pariwisata yang mampu menawarkan pengalaman otentik. Selain beraktivitas di alam terbuka, wisatawan bisa sembari belajar budaya dan nilai kearifan lokal masyarakat desa. 

Pembangunan desa wisata tidak lagi sebatas bertujuan untuk mendorong pertumbuhan jumlah kunjungan, namun kualitas kunjungan menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Martini berharap para peserta sosialisasi dapat memaksimalkan kegiatan ini dan menjadi duta dalam pengembangan pariwisata di daerahnya dengan menyebarluaskan ilmu yang didapat kepada masyarakat yang lain. 

“Bisa menjadi tuan rumah yang baik karena saya yakin salah satu modal utama pariwisata Indonesia adalah manusia-manusianya. Silakan tularkan kepada teman-teman semua, ceritakan kepada keluarga apa yang didapatkan dari acara yang luar biasa ini,” ujar Martini. 

Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, S. Achmad Husein, di kesempatan yang sama berharap kegiatan ini dapat berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Magelang. Saat ini, dari 57 desa wisata di Kabupaten Magelang, belum sepenuhnya memiliki Pokdarwis. 

Oleh karena itu, pihaknya akan mempererat sinergi dan kolaborasi untuk mendorong terwujudnya lebih banyak Pokdarwis di wilayah Magelang.

“Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas serta berkelanjutan bagi masyarakat sehingga membutuhkan kerja sama, kerja kolektif dari berbagai pihak,” ujar Achmad Husein.  

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di kesempatan terpisah mengatakan “Kampanye Sadar Wisata” merupakan salah satu program unggulan Kemenparekraf dalam peningkatan sumber daya manusia. 

“Para pelaku pariwisata harus mampu menyesuaikan diri dan menjawab keinginan dan kebutuhan spesifik dari para wisatawan saat ini,” ujar Menparekraf Sandiaga. 

Melalui ini kegiatan ini diharapkan melahirkan para penggerak pariwisata dalam pengembangan pariwisata di desa. Menumbuhkembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, serta mengedepankan kearifan lokal yang ditopang dengan keberadaan SDM yang andal dan berdaya saing. 

“Desa wisata menjadi unggulan dalam pencapaian target terciptanya 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Juga menopang target 8,5 juta kunjungan wisman dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara,” ujar Menparekraf Sandiaga.***/mel

‘Kampung Coklat Blitar’ Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BLITAR, JAYAKARTA NEWS– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi salah satu ‘Desa Pendulum Devisa’ yaitu Kampung Coklat di Kademangan – Kab. Blitar, Minggu (25/6/2023). Dengan komoditas utama yaitu berbagai macam olahan coklat.

Desa pendulum devisa di bawah binaan Bank Jatim ini baru saja diresmikan pada 30 Mei 2023. Dimana, desa ini memiliki komoditi yang menjanjikan untuk dikembangkan, serta pangsa pasarnya juga sangat besar baik di dalam maupun luar negeri.

Selain Kampung Coklat, dua ‘Desa Pendulum Devisa’ lainnya di Jatim yaitu Desa Ngindeng, Kabupaten Ponorogo dengan komoditi jahe gajah , dan Desa Trayang, Kabupaten Nganjuk dengan komoditi jahe gajah juga.

Sesampainya di lokasi, Gubernur yang akrab disapa Khofifah itu pun langsung melihat budidaya coklat yang dikembangkan serta produk olahan yang dihasilkan. Bahkan, juga mengecek langsung hasil biji-biji coklat yang dihasilkan serta menyempatkan berbincang langsung dengan petaninya.

Usai peninjauan, Khofifah mengaku optimis keberadaan Kampung Coklat sebagai Desa Pendulum Devisa ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus bisa meningkatkan daya saing komoditasnya. Sebab, mereka akan didampingi dan diberi pelatihan sehingga komoditi yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas serta kuantitas yang sesuai standar dan kebutuhan ekspor. 

“Alhamdulillah Kampung Coklat sekarang sudah menjadi Desa Pendulum Devisa setelah diresmikan akhir Mei kemarin. Kita harap bersama ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim mensupport Kampung Coklat sedemikian rupa agar ekspornya semakin meningkat. Melalui Disperindag Jatim, Kampung Coklat mendapatkan materi prosedur ekspor dan bahkan bantuan proses penerbitan phytosanitary dari Balai Karantina Pertanian.

Sementara, Bank Jatim juga memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp 3 miliar dan pembuatan Qris untuk metode pembayaran lebih dari 30 tenant di Kampung Coklat.

Khofifah menambahkan, selain kontribusinya terhadap perekonomian daerah, Kampung Coklat juga menjadi tujuan wisata yang dapat menambah wawasan. Pasalnya, para pengunjung dapat melihat langsung budidaya kokoa dan beragam produk olahan cokelat.

“Tempat ini tidak hanya sekadar sebagai wahana hiburan, namun juga sebagai salah satu wisata yang edukatif. Pengunjung dapat memetik buah cocoa dan banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan disini,” ujar Khofifah.

Lebih jauh, mantan Menteri Sosial RI itu mendorong desa lain untuk mengikuti jejak Kampung Coklat. Pasalnya, masih banyak desa dengan produk potensial yang menurutnya akan sukses di pasar internasional.

“Selain coklat, kita juga punya varian kopi yang unik dari satu desa ke desa lainnya. Ini kalau didukung ekspornya, bisa jadi pemacu ekonomi regional yang dampaknya sangat besar ke masyarakat,” tuturnya.

“Potensi tiap desa, ayo digali lebih dalam. Insya Allah kami di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur akan senantiasa memfasilitasi. Yang penting komunikasikan sesuai birokrasi yang ada dan jangan lelah mengusahakan,” pungkas Khofifah.

Sebagai informasi, berdasarkan data ekspor kakao sendiri merupakan salah satu sektor prominent Jawa Timur yang pada 2022 jumlahnya mencapai USD 323,08 juta. Hingga kini, negara tujuan utama ekspor kakao adalah Amerika Serikat, India, China, Australia dan Estonia.(poedji)

Presiden Tinjau Progres Pembangunan Smelter Freeport dan Groundbreaking Pabrik Foil Tembaga

GRESIK, JAYAKARTA NEWS– Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking proyek pembangunan pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia, yang ada di Kawasan Industri Java Integrated and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6).

Hailiang Grup yang notabene adalah salah satu produsen pipa dan batang tembaga terbesar dunia tersebut telah menandatangani pembelian lahan seluas 20 hektar di kawasan JIIPE untuk pembangunan pabrik dengan nilai investasi US$ 849 juta.

Presiden juga melakukan peninjauan proyek pembangunan pabrik instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter) PT Freeport Indonesia yang juga berada di Kawasan Industri JIIPE. Smelter PTFI memiliki kapasitas 1,7 juta dry metric ton dan ditargetkan proses konstruksi selesai pada akhir 2023.

Operasi komersial diharapkan efektif pada Mei 2024. Smelter ini akan menjadi peleburan tembaga single line terbesar di dunia. Pabrik Smelter diproyeksikan akan memenuhi kebutuhan konsentrat tembaga, gipsum, asam sulfat, maupun lumpur anoda ke beberapa industri.

“Pembangunan pabrik pengolahan tembaga ini akan mendongkrak roda perekonomian Indonesia khususnya Jawa Timur. Bahkan melalui pabrik ini, harapan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dari negara berkembang akan segera terwujud,” ungkap Presiden Jokowi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut mendampingi Presiden Jokowi menyampaikan rasa syukurnya serta mendukung penuh terhadap industri pengolahan bahan mentah tembaga di Jawa Timur.

Khofifah yakin kehadiran dua pabrik ini akan semakin memperkuat posisi Jawa Timur dalam rantai pasok di bidang peleburan dan produksi tembaga dan menjadikan Jawa Timur simpul ekonomi dunia. Salah satunya dengan suplai kebutuhan copper foil dan katoda baterai baik bagi Indonesia dan luar negeri dari wilayah KEK JIIPE Gresik.

“Diperlukan 59 kg copper foil untuk satu mobil listrik. Di sini ada potensi besar untuk menarik investasi dalam hal mobil listrik dan produksi baterainya di Indonesia. Apalagi, kita tidak perlu mengekspor tembaga mentah ke luar negeri karena dapat memproduksi sendiri,” imbuhnya.

“Karena semua diproduksi di dalam negeri, kita bisa memberikan nilai tambah bagi hasil-hasil produksi kita. Ini akan menguatkan dan menjaga roda perekonomian Jatim terus berputar,” tambah dia.

Khofifah menyebut kehadiran pabrik ini juga akan semakin memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Jawa Timur. Sumber daya manusia (SDM) unggul Jawa Timur berpeluang besar untuk bekerja memenuhi permintaan pabrik-pabrik yang berdiri di kawasan JIIPE.

“Dibangunnya integrasi pabrik PT. Hailiang dan smelter PT. Freeport ini membuka peluang kerja baru bagi tenaga kerja terbaik Jatim. Mereka juga bisa mendapatkan pengalaman baru lewat pelatihan tenaga kerja di luar negeri seperti yang pak Menkomarves sampaikan tadi,” ungkap Khofifah.

“Semoga semua ini memberikan penguatan-penguatan bagi kemajuan Jatim. Harapannya Jatim terus berkembang sebagai wilayah yang memfasilitasi kemudahan beriventasi sehingga menjadi primadona bagi investor baik dalam dan luar negeri,” pungkasnya

Untuk diketahui, smelter ini memiliki kemampuan produksi konsentrat 1,7 juta ton pertahun yang menghasilkan katoda tembaga 600ribu ton per tahun. “Inilah yang nantinya harus diintegrasikan dengan nikel di Sulawesi, bauksit di Bintan dan Kalimantan Barat, Timah di Bangka Belitung serta bisa diserap oleh copper foil disini sehingga terintegrasi menjadi EV Battery/Litium Battery.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya pembangunan pabrik tembaga dan smelter ini. Luhur mencotohkan, salah satu perusahaan kendaraan listrik besar dunia telah menyatakan ketertarikan mereka berinvestasi di Indonesia dan Jawa Timur.

“Pabrik pengolahan tembaga dalam negeri akan memenuhi kebutuhan Indonesia dan dunia, serta memberikan peluang kerja dan pendidikan yang baru,” pungkasnya. (poedji)

bank bjb Raih Tiga Penghargaan di Infobank-MRI Banking Service Excellence Recognition 2023

JAYAKARTA NEWS – bank bjb berhasil menyabet tiga penghargaan dalam ajang Infobank-MRI Banking Service Excellence Recognition 2023. Penghargaan diberikan atas pelayanan prima bank bjb terhadap para nasabah sepanjang 2022.

Penghargaan diterima oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Selasa 20 Juni 2023. Ketiga penghargaan yang diterima bank bjb adalah :

1. The 1st Best Priority Banking in Service Excellence untuk kategori Bank Konvesional

2. The 1st Best Priority Staff untuk kategori Bank Konvensional

3. The 1st Best Convenient Branch Experience in Priority untuk kategori Bank Konvensional.

Apresiasi tersebut diberikan kepada bank-bank yang berhasil diakui sebagai 20th Infobank-MRI Banking Service Excellence 2023 atas pelayanan prima dan pengalaman pelanggan di sepanjang 2022. Penilaian didasarkan pada hasil kajian Biro Riset Infobank (BiRI) bersama Marketing Research Indonesia (MRI).

Suartini menghaturkan rasa terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan Majalah Infobank kepada bank bjb. Dia mengatakan, hal tersebut merupakan wujud apresiasi terhadap kerja keras seluruh insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah dan masyarakat.

“Saya mengucapkan terimakasih atas tiga penghargaan yang diberikan kepada bank bjb atas service excellence perusahaan terhadap nasabah di sepanjang 2022. Diharapkan apresiasi ini dapat menjadi pemacu semangat para insan bjb untuk senantiasa berinovasi memberikan layanan terbaiknya pada masyarakat,” ungkap Suartini.

Berdasarkan data survei, bank bjb mendapatkan score overall untuk kategori perbankan prioritas sebesar 88,24% yang meningkat dibandingkan tahun lalu yang tercatat 87,21%. Hal ini mencerminkan bahwa bank bjb terus melakukan improvement layanan perbankan kepada nasabah maupun masyarakat, khususnya dalam layanan perbankan prioritas sehingga semakin excellence.

Selain pemberian apresiasi, acara juga diisi oleh forum bertajuk Preventing Financial Crime in Banking Sector : How to Build Strong Cyber Defense in Public and Business Sector dengan keynote speaker Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Guru Besar Universitas Diponegoro (UNDIP) Muliaman D. Hadad.

Forum dan pemberian apresiasi perbankan ditayangkan secara live melaui YouTube Channle InfobankTV dan AsianpostTV. Acara juga dihadiri oleh para perwakilan bank umum konvensional, bank umum syariah, bank digital, bank pembangunan daerah (BPD), perusahaan penyedia jasa teknologi informasi dan security, Otoritas Jasa Keuangan, serta perwakilan Bank Indonesia.***PR

Hadiri World Bank Regional Leadership Team Meeting, Menkeu Bahas Hal Ini

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini (19/06) berada di kota Kuala Lumpur, Malaysia, dalam rangka menghadiri undangan World Bank Regional Leadership Team Meeting untuk wilayah East Asia And The Pacific (EAP).

“Saya bertemu dengan para policymakers dari negara Kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk saling berbagi tantangan dan peluang yang terjadi di negara masing-masing”, ungkapnya sebagaimana dikutip dari akun Instagram @smindrawati.

Menkeu menceritakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam periode penyusunan APBN untuk Tahun Anggaran 2024. Tahun depan, Indonesia akan fokus memanfaatkan APBN untuk program-program prioritas.

“Seperti pembiayaan untuk mengatasi dampak climate change. Di mana Indonesia juga sangat aktif menyuarakan hal ini di berbagai forum internasional, pembangunan infrastruktur, juga reformasi struktural”, ujar Menkeu.

Selain itu, Menkeu mengungkapkan Indonesia juga terus melakukan transformasi digital yang saat ini memiliki pengaruh besar pada perekonomian.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada World Bank yang telah menyelenggarakan pertemuan tersebut. Menkeu juga mengapresiasi dukungan World Bank kepada Indonesia dalam mencapai misi pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh, khususnya pada masa pemulihan pandemi covid-19.

“Semoga dukungan ini akan terus berlanjut, termasuk kepada negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang membutuhkan bantuan”, pungkasnya.***/mel

Turunnya Harga Tiket Pesawat Jelang Libur Sekolah, Menparekraf: Tawarkan Paket Perjalanan Unik dan Menarik

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan penurunan harga tiket pesawat menjelang masa liburan sekolah dapat mengakselerasi kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Menparekraf Sandiaga dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023) mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), setelah momen libur Idul Fitri pada April 2023 terjadi deflasi komoditas harga tiket pesawat. “Tekanan inflasi tarif angkutan udara secara year-on-year tampak terus menurun dalam beberapa bulan terakhir,” kata Sandiaga.

Penurunan harga tiket ini berlaku ke seluruh penerbangan di Indonesia. Termasuk penerbangan ke sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang harganya tidak melebihi Rp1 juta.

Melihat data tersebut, Menparekraf Sandiaga mengungkapkan hal ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di sektor parekraf. Terlebih, penurunan harga tiket ini bertepatan dengan momen liburan sekolah.

“Penurunan harga ini patut dimanfaatkan oleh para pelaku parekraf di Indonesia dengan menawarkan paket perjalanan yang unik dan menarik dengan harga yang terjangkau. Apalagi, dalam waktu dekat kita akan memasuki masa liburan sekolah di mana akan ada banyak wisatawan yang mengajak keluarganya untuk bertamasya,” katanya.

Selain itu, Menparekraf Sandiaga juga mendorong agar wisatawan dapat memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata di destinasi-destinasi wisata di Indonesia. Dengan harapan target pergerakan wisatawan nusantara sebesar 1,2 miliar – 1,4 miliar di tahun 2023 bisa dicapai.

“Kemenparekraf terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menghadirkan paket-paket wisata yang menarik di dalam negeri, jadi mari kita berwisata #DiIndonesiaAja. Sehingga wisatawan bisa ikut berpatisipasi dalam membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” kata Menparekraf Sandiaga.***/mel

Realisasi Investasi Jatim Triwulan I/2023 Capai Rp30 Trilliun

PADANG, JAYAKARTA NEWS– Pertumbuhan investasi di Jawa Timur pada tahun 2023 semakin menggeliat. Berdasarkan rilis Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, pada Jumat, 28 April 2023, tercatat realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur di triwulan I 2023 mencapai Rp 30 Triliun atau secara y-on-y meningkat 27,1% dari triwulan I 2022. Sedangkan pertumbuhan investasi nasional dalam kurun waktu yang sama sebesar 16,5 %.

“Alhamdulillah, pertumbuhan realisasi investasi Jatim konsisten di atas nasional. Triwulan I tahun ini realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur mencapai 27,1 persen atau setara Rp. 30 Triliuun, dimana capaian tersebut di atas realisasi nasional yaitu 16,5 persen,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sela sela misi dagang ke Padang Sumatera Barat, Senin (12 /6).

Menurut Gubernur Khofifah capaian ini merupakan wujud dari komitmen Jawa Timur dalam mengawal investasi sejalan dengan arahan Presiden yang mendukung hilirisasi. Terlebih Jawa Timur memiliki sektor hilirisasi unggulan yakni tembaga.

“Jawa Timur merupakan satu-satunya Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki investasi di sektor hilir dengan komoditi tembaga, dimana investasi sektor hilir mayoritas berlokasi di luar Pulau Jawa,” ujar Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini dalam rilis yang disampaikan Biro Adpim Prov Jatim.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pada realisasi investasi triwulan I 2023 sebesar Rp 30 triliun ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 14,5 triliun atau tumbuh melonjak sebesar 76,8% dibanding triwulan I 2022 yang sebesar Rp 8,2 triliun. Sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp 15,5 triliun dibanding triwulan I 2022 sebesar Rp 15,4 triliun.

Kontributor tertinggi realisasi investasi secara total PMA dan PMDN adalah sektor Pertambangan (16,5%), Industri Logam Dasar, Barang Logam Bukan Mesin & Peralatannya (13,8%), Transportasi, Gudang & Telekomunikasi (11,1%), Industri Kimia & Farmasi (10,5%) serta Perumahan, Kawasan, Industri & Perkantoran(9,4%).

Sedangkan untuk Lokasi penyumbang terbesar meliputi Kab. Gresik (36,0%), Kota Surabaya (20,5%), Kab. Sidoarjo (10,1%), Kab. Pasuruan (8,4%) dan Kab. Tuban (4,4%). Sementara menurut Negara Asal, Realisasi PMA masih didominasi oleh investasi dari Amerika Serikat (37,8%), Jepang (24,0%), Singapura (8,3%), Hongkong, RRT (6,5%) dan Belanda (6,3%).

Proporsi antara PMA dan PMDN dalam realisasi investasi Jawa Timur triwulan I 2023, berturut –turut 48,3% dan 51,7% atau setara dengan Rp. 14,5 Triliun realisasi PMA dan Rp. 15,5 Triliun realisasi PMDN. Tingginya kontribusi realisasi PMA, secara linear menunjukkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap potensi Jawa Timur di masa pemulihan pasca COVID-19.

Selain itu, keberhasilan menjaga kepercayaan investor asing terhadap Jawa Timur juga merupakan buah manis dari kerja keras Pemprov Jatim dalam melakukan pengelolaan investasi. Salah satunya pelayanan pra dan pasca perijinan yang terintegrasi secara digital dan komprehensif.

“Beberapa upaya pengelolaan investasi telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi, diantaranya pelayanan berbasis elektronik yang lebih mudah dan informasi elektronik peta Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Jawa Timur, dengan DPMPTSP sebagai garda utama,” ungkap Khofifah.

Pelayanan berbasis elektronik dalam hal perizinan tersebut diwujudkan dalam inovasi JOSS Gandos (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang kini bisa diakses melalui perangkat smartphone berbasis android. JOSS Gandos tidak hanya sekadar menawarkan kemudahan akses, namun juga sudah mencakup implementasi penyederhanaan perizinan Pergub Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pada Triwulan I 2023, DPMPTSP tercatat telah menerbitkan 2.119 perizinan berusaha. Kemudahan dalam proses perizinan berusaha inilah yang menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk menanam modalnya di Jatim.

Termasuk dengan gencarnya menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara potensial melalui misi dagang maupun para Kepala Perwakilan RI di negara-negara dunia. Seperti beberapa waktu lalu saat Gubernur Khofifah menerima kunjungan para Calon Kepala Perwakilan RI di beberapa negara.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah juga sempat memaparkan potensi-potensi investasi yang ada di Jawa Timur. Sehingga para Kepala Perwakilan RI juga bisa mempromosikan Jawa Timur di mata dunia.

Meski realisasi investasi triwulan I 2023 telah tercapai 35,3 % dari target RPJMD sebesar Rp 85 triliun, Gubernur Khofifah menyampaikan agar tidak lengah karena adanya kemungkinan kejenuhan investor terhadap investasi di Pulau Jawa yang dibarengi dengan peningkatan infrastruktur di wilayah luar Pulau Jawa.

Sehingga, fokus utama adalah tetap menjaga dan meningkatkan iklim investasi dengan melakukan pengendalian terhadap pandemi yang masih belum hilang sepenuhnya dan menjaga stabilitas politik.

“Kita berharap dengan upaya – upaya yang digalakkan dapat meningkatkan kondusifitas berinvestasi di Jawa Timur, sehingga ke depan pelayanan investasi semakin cepat, mudah dan transparan yang berdampak pada kestabilan capaian realisasi investasi di Jawa Timur yang dapat menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan, kesejahteraan serta pemerataan ekonomi Jawa Timur,” pungkas Khofifah. (poedji)

Amankan Rp30,65 Triliun dari Rp110 Triliun Aset Eks BLBI, Menkeu: Masih Bisa Digas!

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah berhasil mengamankan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektar dan estimasi nilai sebesar Rp30,659 triliun hingga 30 Mei 2023.

“Hari ini yang diserahterimakan Rp1,85 triliun. Jadi ini adalah dari bagian Rp30,659 triliun,” kata Menkeu dalam acara Serah Terima Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (06/06).

Total aset BLBI yang harus dikejar negara sebesar Rp110,45 triliun. Menkeu meminta Satgas BLBI untuk terus menagih seluruh utang atau setidaknya mencapai target 50 persen sebelum berakhirnya masa tugas Satgas BLBI pada Desember 2023.

“Sebelum penutupan BLBI ini kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kencang. Jadi mohon Pak Mahfud supaya tetap nyabetin ini semua satgasnya supaya tetap bisa mendapatkan,” ujar Menkeu.  

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyaksikan penandatanganan serah terima hibah dan penetapan status penggunaan (PSP) atas aset-aset properti eks BLBI. Hibah berupa tanah diberikan kepada tiga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Palembang, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan total luas 142,1 hektar dan total nilai Rp639,49 miliar. Aset yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan digunakan untuk pembangunan ekowisata West Java Creative Forest yang menerapkan pengelolaan hutan berstandar internasional.

Sementara, PSP kepada 14 Kementerian atau Lembaga dengan total luas 84,7 hektar dan total nilai Rp1,215 triliun. Sehingga, keseluruhan hibah dan PSP yang telah diserahterimakan pada hari ini seluas 226,8 hektar atau senilai Rp1,856 triliun.

“Saya berterima kasih kepada seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah agar dalam menerima aset-aset ini kemudian akan dibangun dan dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengapresiasi kerja sama dari seluruh pihak yang menyelamatkan dan mengamankan aset, serta membantu kinerja Satgas BLBI, baik dari Kementerian, Lembaga, hingga aparat penegak hukum.

“Jadi saya menganggap bahwa kerja sama yang sangat bagus ini adalah salah satu bentuk hal bagaimana kalau negara melindungi haknya di dalam rangka untuk mengembalikan hak tagihnya. Ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga kepentingan Negara Republik Indonesia,” kata Menkeu.

Menkeu berharap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan aset-aset tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kita berharap dengan aset-aset ini bisa diserahterimakan dan kemudian dibangun, dikembangkan, tentu tidak hanya bermanfaat bagi Kementerian Lembaga dalam menjalankan tugas pelayanan, tapi saya juga yakin akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian di sekitar aset-aset yang dibangun tersebut,” ujar Menkeu.

Pemerintah melalui Satgas BLBI berkomitmen untuk terus melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank Dalam Likuidasi, termasuk BLBI, dan aset properti secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pengelolaan aset. Optimalisasi aset melalui hibah dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara/Aset Eks BPPN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional pemerintahan dan memberikan kepastian hukum atas aset eks BLBI, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.***/mel

Menkeu: Ini Upaya Pemerintah Mentransformasikan Ekonomi Hijau

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa adanya kesadaran masyarakat dunia terhadap ancaman perubahan iklim menjadi kesempatan bagi Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan determinasi untuk melakukan transformasi ekonomi. Hal ini disampaikannya dalam Webinar Green Economy Forum 2023 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia, Selasa (06/06).

“Indonesia akan terus memanfaatkan momentum global dan juga pada saat yang sama melakukan transformasi ekonomi kita sendiri menuju ekonomi yang makin hijau,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan beberapa terobosan dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mentransformasikan menuju ekonomi hijau. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menyiapkan dua instrumen dalam menggunakan mekanisme pasar dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau.

“Pertama menggunakan instrumen perdagangan, yaitu sistem perdagangan karbon yang sifatnya mandatory dan mekanisme offsetting. Dan yang kedua adalah instrumen yang basisnya non perdagangan. Dalam hal ini di-introduce instrumen result based payment artinya suatu program yang bisa mendeliver penurunan CO2 mereka kemudian bisa mendapatkan kompensasi result base payment dan juga pajak karbon,” jelas Menkeu.

Selanjutnya dengan menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 yang mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik. Menkeu mengatakan, saat ini lebih dari 86% total Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbasis batu bara yang mengikuti emission trading system ini. Dari sisi pajak karbon yang sudah diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak karbon minimal Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen.

Pemerintah juga membentuk beberapa instrumen dan kelembagaan. Diantaranya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang mengelola dan memperkenalkan market carbon di Indonesia dan dihubungkan dengan market carbon dunia, SDG Indonesia One yang dikelola PT SMI yang menjadi jembatan mobilisasi pembiayaan untuk transformasi hijau, dan Indonesia Investment Authority yang bertujuan untuk menciptakan masuknya modal investasi di sektor hijau.

Indonesia juga termasuk negara berkembang pertama yang menerbitkan sovereign sukuk green di pasar dunia. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan instrumen pembiayaan hijau melalui green sukuk yang sifatnya retail.

“Komitmen Indonesia untuk melakukan transisi adalah sesuatu yang perlu didukung oleh semua pihak dan ini perlu kerja keras pada level detail dan strategis dari sisi kemampuan untuk mendapatkan manfaat dan pada saat yang sama tetap konsisten menurunkan CO2. Dengan berbagai langkah langkah ini, Indonesia tetap akan menyampaikan bahwa transisi untuk menuju ekonomi hijau harus adil dan juga harus affordable,” pungkas Menkeu.***/mel

Erajaya Group dan KemenkopUKM Kembangkan Rantai Pasok di Bidang Perdagangan Ritel dan Aksesoris

JAYAKARTA NEWS – Erajaya Group terus berkomitmen melaksanakan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab dan mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya Deputi Bidang Usaha Mikro, melalui program pengembangan rantai pasok di bidang perdagangan ritel dan aksesoris bagi mitra usaha mikro.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) oleh Hasan Aula, Wakil Direktur Utama PT Erajaya Swasembada Tbk dan Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM. Penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan langsung oleh Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM, di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang. Demikian Rilis yang diterima Jayakarta News, Selasa (6/6/2023).

Jimmy Perangin Angin, selaku Chief Human Capital, Legal, dan CSR Erajaya, mengatakan bahwa “Melalui penandatanganan MoU ini, Erajaya Group bersinergi dengan Kemenkop UKM untuk mewujudkan implementasi & kolaborasi program tanggung jawab sosial perusahaan dalam pola rantai pasok bagi para mitra usaha mikro. Langkah awal kami ke depan adalah mengembangkan database UKM potensial dan melakukan sinkronisasi antara kebutuhan bisnis perusahaan dengan UKM yang berpotensi menjadi mitra Erajaya dalam pemenuhan
rantai pasok. Dengan kolaborasi ini, kami berharap dapat turut mendorong pengembangan skala bisnis mitra usaha mikro dan bersama – sama berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional.”

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki, mengatakan program kemitraan strategis dan penguatan rantai pasok ini perlu untuk terus digenjot agar pelaku UMKM bisa tumbuh bersama dan lebihsejahtera. “Pelaku UMKM tidak bisa lagi berusaha secara sendiri-sendiri apabila ingin meningkatkan kapasitas bisnisnya,” kata MenKopUKM. UMKM harus masuk dalam rantai pasok industri dan bermitra dengan industri besar jika ingin peningkatan
kesejahteraan dan produktivitasnya.”Karena itu kita sekarang mengajak bermitra dengan para pelaku usaha baik swasta maupun BUMN agar UMKM terintegrasi menjadi bagian dari pada industri,” ucap MenKopUKM. Hal ini akan dioptimalkan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM (PLUT – KUMKM) sebagai pusat layanan konsultasi dan bisnis para pelaku KUMKM.

Penandatanganan MoU PLUT – KUMKM ini menjadi salah satu bagian aktivitas sosial perusahaan melalui pilar Lentera Kasih yang memang fokus pada pemberdayaan masyarakat, di mana perusahaan akan memberikan pendampingan UKM sesuai prinsip environmental social governance (ESG) dan fokus pada peningkatan partisipasi ekonomi lokal dan terlibatnya UKM dalam rantai pasok secara berkelanjutan.

Program kolaborasi ini tidak hanya fokus pada kepentingan business to business di ranah rantai pasok antara Erajaya dan mitra usaha mikro, tetapi juga mencakup:

  1. Pembinaan dan pengembangan usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, dukungan sarana produksi, serta pengembangan teknologi. 2. Dukungan dan implementasi kepada mitra usaha mikro yang bergabung dalam program pengembangan
    rantai pasok di bidang perdagangan ritel dan aksesoris
  2. Publikasi dan sosialisasi program kerjasama
  3. Fasilitas kemitraan rantai pasok
  4. Fasilitas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster berbasis rantai pasok bagi Usaha Mikro.
  5. Fasilitas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster berbasis rantai pasok bagi Usaha Mikro. ***/mel