Category: Ekonomi & Bisnis

Sri Mulyani Dorong Peran Penelitian BRIN Sebagai Katalisator Pembangunan

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong agar berbagai penelitian yang ada di institusi tersebut bisa menjadi katalisator pembangunan. Hal itu disampaikan Menkeu ketika menghadiri kunjungan kerja Dewan Pengarah BRIN di Cibinong, Jawa Barat, pada siang ini (05/07).

Turut hadir dalam event ini sejumlah jajaran Dewan Pengarah BRIN seperti Megawati Soekarnoputri selaku Ketua, Prof. Emil Salim selaku anggota, Sudhamek selaku Sekretaris, dan Bambang Kesowo selaku anggota.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan sejumlah pesan. Antara lain terkait masa transisi dari institusi BRIN yang memerlukan effort dan kerja sama lebih untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik.

“Namanya menyatukan begitu banyak kementerian lembaga menjadi satu lembaga, Anda bisa bayangkan organisasinya, manusianya, anggarannya, dan kemudian cara kerjanya itu pasti harus berubah” ujar Sri Mulyani.

Oleh karenanya, Dewan Pengarah meminta adanya tim transisi yang bisa menangani secara proaktif berbagai keluhan serta persoalan yang muncul sebagai dampak dari proses transisi.

Menkeu juga memaparkan peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang selama 3 tahun terakhir ini membiayai berbagai pembangunan dan pengisian fasilitas di BRIN. Selain itu, Menkeu mengungkapkan ketersediaan anggaran kompetitif penelitian yang dikelola oleh LPDP sebanyak setengah triliun untuk membantu memfasilitasi riset yang bersifat multi years.

“Kita berharap transisinya bisa dikelola secara baik. Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bisa kemudian berubah sesuai yang tadi semangat disampaikan oleh Ibu Mega. Inovatif, kreatif, dan juga semangat disiplin untuk melakukan penelitian terutama yang sesuai prioritas nasional”, jelas Menkeu.

Menkeu pun mendorong riset mengenai biodiversitas mengingat hal tersebut adalah salah satu indikator kompetensi suatu negara di fora global.

“Karena memang dalam berbagai pertemuan internasional, biodiversity ini akan menjadi indikator sebuah negara. Yang mampu untuk menjaganya itu dianggap sebagai sebuah negara yang mempunyai kompetensi, termasuk melindunginya”, ujarnya. 

Sebagai penutup, Menkeu mengutarakan harapannya kepada para peneliti BRIN agar dapat berkontribusi dalam menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai proses yang tidak merusak keberagaman lingkungan.

“Prinsip environment, sustainability, dan governance itu menjadi penting. Dan sekarang menjadi mainstream secara internasional”, pungkasnya.***/mel

Dermaga Pelabuhan Dungkek dan Gili Iyang Dorong Wisata dan Perekonomian Daerah

SUMENEP, JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Dermaga Pelabuhan Dungkek dan Dermaga Pelabuhan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, Selasa (4/7).

Didampingi Wakil Bupati Sumenep, Kadis PR, KP, dan Perhubungan Kab. Sumenep serta Kadishub Jatim, Gubernur Khofifah meresmikan Dermaga Pelabuhan Dungkek dan Gili Iyang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan untaian melati.

Usai meresmikan, Gubernur Khofifah menekankan bahwa Pelabuhan Dungkek dan Gili Iyang merupakan milik masyarakat. Dan revitalisasi kedua pelabuhan ini sengaja dilakukan Pemprov Jatim untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan jasa . Sekaligus untuk mendorong arus wisata dan perekonomian daerah.

Hal ini cukup beralasan, karena selama ini perjalanan laut di sekitar Dungkek dan Gili Iyang belum terakses secara proporsional. Hal itu diketahuinya dari salah satu tayangan TV Nasional yang ditontonnya beberapa tahun lalu sebelum menjadi gubernur.

“Saat itu ada sapi yang dikirim dari Sapudi. Tapi kemudian sapi itu didorong di tengah laut untuk berenang sampai tepi. Saya kebetulan dari dulu memiliki satu keberpihakan terhadap animal welfare. Maka saya bilang ini harusnya kita bisa menyiapkan aksesibilitas bagi proses mobilitas untuk masyarakat dan ternak,” ucapnya.

Barulah kemudian baik Pelabuhan Dungkek maupun Gili Iyang dibangun dengan dana Bantuan Keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sumenep memperoleh bantuan sebesar Rp. 60 miliar untuk membiayai revitalisasi.

Rincian revitalisasi itu antara lain Rp 17,9 miliar untuk Pelabuhan Gili Iyang dan Rp 41,6 miliar untuk revitalisasi pembangunan Pelabuhan Dungkek.

Revitalisasi Pembangunan Pembangunan Pelabuhan Dungkek sendiri dilaksanakan tahun 2020 oleh Dinas Perhubungan Kab. Sumenep, dengan nilai kontrak sebesar Rp 41,5 miliar.

Yang mana, Pelabuhan Dungkek memiliki panjang trestle 140 meter dan lebar 7 meter. Sedangkan panjang jetty-nya mencapai 42 meter dengan lebar 8 meter. Fasilitas penunjang di pelabuhan ini yaitu gedung kantor, terminal penumpang, area parkir, genset, dan tandon air.

Sementara itu, revitalisasi pembangunan Pelabuhan Gili Iyang selesai pada 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12,4 miliar. Pelabuhan Gili Iyang ini memiliki panjang trestle 195 meter dengan lebar 3,5 meter. Sedangkan jetty-nya memiliki panjang 33 meter dengan lebar 8 meter.

Khofifah menegaskan, selain untuk memudahkan mobilitas masyarakat sekitar, kedua pelabuhan ini dapat menjadi akses ke daerah wisata Gili Iyang maupun Gili Labak. Terlebih karena Gili Iyang merupakan wisata kesehatan dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia setelah Yordania. Yaitu 20,9% lebih tinggi dari daerah lain.

“Gili Iyang ini adalah anugerah Allah yang luar biasa yang Allah turunkan ke Bumi Sumenep, Bumi Madura, Bumi Jawa Timur, Bumi Indonesia. Ini akan menjadi wisata kesehatan yang luar biasa di luar wisata goa dan pantai,” terangnya.

“Teman-teman bisa membayangkan ketika ada Covid-19, betapa oksigen yang Allah siapkan tiba-tiba kita kesulitan menghirupnya. Tapi Allah menurunkan anugerah oksigen terbaik kedua di dunia itu ada di Gili Iyang,” lanjut Khofifah.

Untuk itu, mantan Menteri Sosial RI itu meminta agar semua pihak bertanggungjawab terhadap perawatan Dungkek dan Gili Iyang. Banyak yang dapat dilakukan, termasuk penggunaan motor listrik untuk menjaga alam.

Selain itu, pemaksimalan potensi sekitar harus sepenuhnya menguntungkan masyarakat lokal. Sehingga, pembangunan pelabuhan akan terasa signifikan bagi upaya mendongkrak ekonomi Sumenep.

“Saya tadi menyampaikan kepada bu Wabup dan Ketua DPRD untuk memastikan para pemilik home stay atau penginapan di Gili Iyang adalah masyarakat lokal. Jadi bagaimana mereka menjadi pemilik, pelestari areanya, dan penjaga alam,” jelasnya.

“Jadi kalau akan melakukan proses pembangunan infrastruktur, dipastikan masyarakat lokal dilibatkan dan mereka menjadi pemiliknya. Dan pastikan mereka dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan,” pesan Khofifah.

Tak akan berhenti di Dungkek dan Gili Iyang, gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa akan ada peresmian pelabuhan lainnya di Kepulauan Sumenep. Yaitu, Pelabuhan Masalembu yang rencananya akan diresmikan tanggal 19 Juli 2023.

“Dermaga lain yang lebih awal beroperasi adalah Jangkar Situbondo tetapi yang dilayani seratus persen masyarakat Sumenep Kepulauan. Pelabuhannya sudah moveable bridge. Dua tahun lalu saya memastikan bahwa semua armada kapalnya baru, semuanya full AC, dan ada tenda panjang. Sehingga kalau panas tidak kepanasan dan kalau hujan tidak kehujanan. Semua demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat kepulauan Madura,” tuturnya.

“Ini adalah penghormatan untuk masyarakat Madura, terutama Madura Kepulauan. Mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa meresmikan pelabuhan Masalembu. Itu artinya bahwa akses ekonomi masyarakat Masalembu akan makin luas dan semakin terbuka,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah mengatakan bahwa Kab. Sumenep memang memiliki tantangan geografis luar biasa. Mengingat, daerah ini memiliki 124 pulau di mana 76 di antaranya tidak berpenghuni.

“Maka Pelabuhan Dungkek ini sangat membantu ketika ada angin besar dan kapal-kapal nelayan harus bersandar dengan aman. Ada juga yang membutuhkan untuk mengantar jenazah yang tidak bisa menunggu kapal-kapal kecil. Pelabuhan ini sudah sangat representatif sekali,” ujarnya.

“Terima kasih Ibu Gubernur. Insya Allah Sumenep ini termasuk kabupaten yang sering didatangi oleh beliau dan perhatiannya luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, hidayah, dan perlindungan-Nya kepada beliau,” harapnya.

Selain meresmikan pelabuhan, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan kepada total 62 orang. Antara lain 20 orang lansia yang masing-masing menerima Rp 500.000, 2 orang ASPD yang menerima Rp 900.000, 15 orang TKSK yang menerima 1.500.00/triwulan, serta 25 orang Tagana yang menerima Rp 750.000/triwulan.

Tak hanya itu, Khofifah juga memberikan bendera Merah Putih kepada para penerima bantuan. Di samping untuk menyambut HUT RI ke-78 yang sudah dekat, Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih ini juga dilakukan untuk menggugah rasa patriotisme dan semangat nasionalisme masyarakat.

Hal ini selaras dengan SE Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri No. 400.10.1.1/3358/polpum untuk mengantisipasi gesekan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa menjelang Pemilu Serentak 2024, diimbau untuk menggiatkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih yang secara masif dilakukan sejak tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2023.

“Semoga dengan aksi ini bisa menggugah rasa patriotisme dan meningkatkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Gubernur Khofifah. (poedji)

Inflasi Juni 2023 Lanjutkan Tren Penurunan

JAYAKARTA NEWS – Inflasi Indonesia terus melanjutkan tren penurunan hingga akhir semester I tahun 2023. Inflasi bulan Juni 2023 tercatat 3,5 persen (year on year/yoy), menurun dari bulan Mei yang sebesar 4,0 persen (yoy). 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan semua komponen pembentuk inflasi menunjukkan tren penurunan. Inflasi inti tercatat 2,6 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan bulan Mei yang sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah atau administered price melanjutkan tren menurun, meskipun masih berada pada level yang cukup tinggi yaitu 9,2 persen (yoy).

“Dari sisi pangan, inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food juga terkendali. Berbagai kebijakan pengendalian harga pangan terus konsisten dilakukan,” kata Kepala BKF dalam rilisnya, Selasa (04/07).

Lebih lanjut, Kepala BKF menjelaskan peningkatan stok pangan secara berkala dan pelaksanaan Gelar Pangan Murah di seluruh Indonesia berdampak signifikan pada penurunan inflasi volatile food hingga mencapai 1,2 persen (yoy) pada Juni 2023.

“Ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak tekanan inflasi pangan yang terjadi pada bulan Juli 2022 di level 11,5 persen (yoy). Meskipun demikian, beberapa komoditas, seperti daging dan telur ayam, mengalami peningkatan harga akibat kenaikan permintaan seiring perayaan Iduladha serta kenaikan harga pakan dan bibit ayam,” ujar Kepala BKF.

Ke depan, Kepala BKF menegaskan bahwa pemerintah akan terus mewaspadai potensi risiko El Nino pada inflasi pangan, di antaranya melalui program edukasi ke petani terkait strategi tanam dan mendorong optimalisasi penggunaan infrastruktur pengelolaan air untuk meminimalkan risiko gagal panen. Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan inflasi dengan mengantisipasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan gejolak harga guna mencapai sasaran inflasi 3,0±1,0 persen di akhir 2023.

“Upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh akan terus diperkuat dengan koordinasi pusat dan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan APBN dan APBD dalam menjaga stabilitas harga,” kata Kepala BKF.***/mel

RI dan Australia Fokus Bahas Ekonomi Hijau dan Keamanan

JAYAKARTA NEWS— Pertemuan pemimpin Indonesia dan Australia berlangsung di di Sydney dengan fokus pembicaraan pada ekonomi hijau dan keamanan. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan bahwa pembahasan akan mencakup topik ekonomi hijau, pelonggaran visa bisnis untuk warga Indonesia, dan keamanan regional.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Admiralty House di Sydney pada hari Selasa (4/7/2023). Mereka juga dijadwalkan akan mengunjungi Taronga Zoo dengan menggunakan perahu sebagai bagian dari pertemuan tahunan pemimpin yang berkontribusi pada program konservasi regional untuk Harimau Sumatra.

Isu ekonomi akan menjadi topik utama, di mana Australia diharapkan akan mengumumkan perubahan visa untuk memudahkan perjalanan bisnis bagi para pengunjung Indonesia. Data pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra perdagangan terbesar ke-13 bagi Australia, dan investasi Australia di Indonesia mencapai A$4,3 miliar ($2,87 miliar) pada tahun 2021, dengan batu bara sebagai ekspor utama.

Presiden Jokowi, yang kini sedang menjabat untuk periode kedua tersebut, ingin membangun industri produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia, dengan memanfaatkan cadangan nikel terbesar di dunia yang dimiliki oleh negara tersebut.

Presiden Jokowi telah menyatakan keinginannya untuk bekerjasama dengan Australia, yang merupakan salah satu pemasok utama komponen baterai penting yaitu lithium.
Menlu Wong menekankan bahwa Presiden Jokowi memahami pentingnya beralih ke ekonomi hijau. Para pemimpin akan membahas peluang kolaborasi antara Australia dan Indonesia dalam hal rantai pasok dan pencapaian emisi nol bersih.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) telah menandatangani “rencana aksi” dengan negara bagian Australia Barat untuk meningkatkan rantai pasok mineral penting dan mengembangkan keterampilan tenaga kerja, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Urusan Ekonomi Indonesia.

Terkait pakta keamanan AUKUS, Wong menjamin bahwa Australia akan menjaga transparansi dalam membahas rencana untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir dalam satu dekade mendatang melalui kemitraan pertahanan dengan Amerika Serikat dan Britania Raya. Indonesia sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran mengenai implikasi dari perjanjian trilateral ini. Kedua negara bertujuan untuk menciptakan kawasan yang damai dan stabil serta berkomitmen untuk mencegah penyebaran material nuklir.

Pada hari Rabu, Widodo dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Papua Nugini.***/sm

Misi Dagang dan Investasi Jatim-Bengkulu Catatkan Transaksi Rp192,69 Miliar

BENGKULU, JAYAKARTA NEWS-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Misi Dagang dan Investasi dengan Pemprov Bengkulu yang digelar di Hotel Grage, Bengkulu, Senin (3/7).

“Sejak dibuka pukul 08.00 sampai ditutup pukul 17.00, Alhamdulillah transaksi mencapai Rp192.695.000.000 miliar. Ini sangat menggembirakan karena tahun lalu total transaksi pembelian dan penjualan Bengkulu dan Jawa Timur senilai Rp 168 miliar selama setahun,” tukasnya.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan bahwa transaksi tertinggi dari Misi Dagang kali ini adalah pakan ikan dan udang.

“Insya Allah dengan pasar yang semakin terkoneksi dan semakin luas maka tenaga kerja juga akan makin banyak yang terserap dan pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi ini akan semakin terus membaik,” ujarnya.

Sebagai informasi, Misi Dagang Jatim-Bengkulu ini diikuti oleh 200 pelaku usaha dari kedua provinsi. Kegiatan ini diharapkan menjadi momen bertemunya para trader dan buyer sekaligus sebagai ajang untuk saling menemukenali potensi perdagangan antar dua provinsi.

Gubernur Khofifah optimis kerjasama perdagangan ini akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi dua duerah.

“Pertumbuhan ekonomi yang inklusif artinya semakin tumbuh, semakin mensejahterakan masyarakat dan semakin menyerap tenaga kerja,” kata Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah mengatakan, selain transaksi dagang dan investasi, dalam momen ini juga dilakukan perjanjian kerjasama antara kepala OPD Jatim dan Bengkulu. Antara BUMD, KADIN serta IWAPI dari kedua provinsi. Hal ini merupakan sinergitas dan kolaborasi yang akan menentukan signifikansi dari seluruh usaha yang kita dilakukan.

“Terima kasih semuanya mudah-mudahan kegiatan ini bisa membangun semangat produktivitas diantara kedua provinsi. Mari bangun sinergi dan kolaborasi diantara kedua provinsi ini dengan terus membangun persaudaraan yang memberikan dampak ekonomi signifikan bagi kedua provinsi Bengkulu dan Jawa Timur,” tuturnya.

Pada Triwulan IV 2022, net ekspor perdagangan antar daerah provinsi Jawa Timur menunjukkan surplus Rp 323,47 triliun, sungguh potensi ekonomi yang cukup.besar.

“Hal ini tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama yang baik dari provinsi-provinsi mitra, dalam mendukung perdagangan antar wilayah dengan Jawa Timur,” ungkapnya.

Ke depan, Gubernur Khofifah pun berharap dapat meluaskan kerjasama dengan Bengkulu, seperti komoditas kopi robusta mengingat kualitas biji kopi robusta bengkulu merupakan terbaik secara nasional.

“Saya rasa kopi robusta Bengkulu berkolaborasi dengan kopi robusta Jawa Timur membangun communal.branding kemudian eksport ke luar negeri melalui Jawa Timur. Mengingat eksportir kopi dari Jawa Timur cukup besar. Pada posisi seperti inilah kembali betapa sinergi dan kolaborasi adalah bagian yang sangat penting bagi suksesnya perdagangan diantara kedua provinsi ini,” ungkapnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah berharap, pelaksanaan kegiatan Misi Dagang dan investasi Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bengkulu tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat menciptakan sinergitas khususnya dalam hubungan kerjasama di sektor industri dan perdagangan.

Sementara itu, Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri menuturkan kerjasama antara Jawa Timur dengan Bengkulu tidak hanya bersifat seremonial. Akan tetapi sudah terlihat bahwa keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Dalam hal ini bisa terlihat bagaimana nilai jual perdagangan kedua provinsi cukup menggembirakan.

“Kita belum pernah merasakan kehadiran kerjasama bisnis seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tapi ini bisa terjadi atas pemikiran-pemikiran cemerlang dari ibu Gubernur. Saya harapkan pada masa yang akan datang, terus meningkatkan kualitas produk-produk dalam negeri,” ungkapnya.

Ke depan, Hamka optimis, misi dagang menjadi penguatan yang mampu dijadikan sebuah instrumen kekuatan nasional untuk mempertahankan ketahanan ekonomi nasional. Sebab, potensi cukup, SDM mampu dan infrastruktur juga bisa diperbaiki sehingga tidak ada ketergantungan lagi dengan negara-negara lain.

Selain itu, Gubernur Khofifah turut menyaksikan penandatanganan komitmen transaksi perdagangan antara pelaku usaha yang ada di Jatim dan Bengkulu. Selanjutnya Gubernur Khofifah juga mengunjungi display booth pelaku usaha yang iku serta dalam misi dagang.(poedji)

Sebanyak 49 Perwira Raih “Pertamina Awards”

JAYAKARTA NEWS – PT Pertamina (Persero) baru-baru ini menggelar “AKHLAK Festival 2023”. Dalam kesempatan itu, manajemen menganugerahkan “Pertamina Awards” kepada 49 Perwira.

“Penghargaan itu adalah wujud apresiasi terhadap para Perwira Pertamina yang inovatif dan berprestasi. Parameternya adalah nilai-nilai budaya AKHLAK,” ujar Direktur SDM Pertamina, M. Erry Sugiharto melalui siaran persnya.

AKHLAK adalah akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Jargon yang digulirkan Menteri BUMN, Erick Thohir kepada semua BUMN sejak 2020, termasuk di lingkungan PT Pertamina (Persero).

“Tata Nilai AKHLAK terbukti ampuh. Tahun 2022 achievement-nya luar biasa, dan capaian ini merupakan yang pertama kali di Pertamina,” ujar Erry Sugiharto.

Terdapat 7 kategori dalam Perwira Awards ini yakni Perwira Safety Initiative, Perwira Promotor “AKHLAK”, Perwira Pejuang Unit (Pria), Perwira Pejuang Unit (Wanita), Perwira Garda Terdepan (Pria), Perwira Garda Terdepan (Wanita), Perwira Good Influencer.

Rangkaian acara Pertamina AKHLAK Festival 2023. (foto: dok Pertamina)

ONE Pertamina

Sebagai Direktur SDM, Erry bertekad terus mendorong semangat ONE Pertamina agar seluruh entitas bisnis grup dapat meningkatkan kinerjanya. Targetnya, mampu meningkatkan engagement pekerja, sehingga tercipta budaya kerja yang tinggi.

“Manajemen berharap, kolaborasi dan sinergi aktif dari seluruh Perwira dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui berbagai program. Direktorat SDM Pertamina menyadari bahwa SDM merupakan aset bagi pencapaian visi perusahaan menuju global energy company,” pungkasnya.

Prestasi yang telah tertoreh, bukan hal yang tiba-tiba terwujud, melainkan melalui transformasi bisnis, ditandai dengan restrukturisasi kapabilitas organisasi. Itu diberlakukan melalui holding maupun sub holding, paralel dengan digulirkannya jargon AKHLAK.

Sejauh ini, Program Kementerian BUMN mengenai nilai utama AKHLAK telah diimplementasikan Pertamina dari tingkat manajemen hingga Perwira. Hasilnya, perusahaan berhasil meraih capaian yang luar biasa sepanjang tahun 2022 dan berlanjut di tahun 2023.

Menurut Erry, AKHLAK merupakan moral etika yang menjadi panduan seluruh BUMN dan dirancang untuk proses transformasi human capital guna meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global serta memposisikan BUMN sebagai pabrik talenta.

“Kami terus bertransformasi secara digital untuk menciptakan sumber daya unggul dan berdaya saing serta diharapkan mampu mengantisipasi kebutuhan bisnis Pertamina di masa depan,” imbuh Erry. ***ebn

KUB bank bjb dengan Bank Bengkulu Telah Memasuki Proses Akhir

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) memastikan kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan Suku Bunga Acuan di 5,75 persen tidak berdampak terhadap rencana Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang diinisiasi oleh bank bjb.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, memastikan bank bjb terus mematangkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan Bank Bengkulu yang saat ini telah memasuki proses akhir. Di mana bank bjb saat ini tengah mengurus izin penambahan Bank Bengkulu sebagai anggota KUB ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk KUB sendiri saat ini sedang dalam proses akhir, dimana saat ini bank bjb sedang mengajukan proses pengajuan izin penambahan Bank Bengkulu sebagai tambahan anggota KUB bank bjb ke OJK. Kebijakan mengenai suku bunga acuan sendiri tidak memiliki dampak apa-apa terhadap rencana KUB bank bjb,” kata Widi.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020, konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) dilakukan guna memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun pada 2024. Proses peleburan bank-bank daerah perlu dilakukan karena masih banyak BPD yang kemampuan permodalannya terbatas, sehingga membatasi kemampuan BPD.

Hingga Desember 2022 lalu, ada 12 BPD yang belum memenuhi modal inti. Antara lain, BPD Bengkulu, BPD Banten, BPD NTB Syariah, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Maluku, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, BPD Kalimantan Tengah, BPD Jambi, BPD NTT, BPD Kalimantan Selatan, dan BPD DIY.

Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan keputusan lembaganya mempertahankan suku bunga acuan konsisten dengan sikap kebijakan moneter. Hal ini untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3 persen pada sisa tahun 2023. Untuk itu, BI akan fokus pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi ketidakpastian pasar keuangan global.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21-22 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen,” kata Perry, Kamis 23 Juni 2023.

Keputusan BI ini mempertimbangkan berbagai faktor di dalam dan luar negeri. Antara lain ketidakpastian perekonomian global yang kembali meningkat dengan kecenderungan risiko pertumbuhan yang melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 2,7 persen secara tahunan dengan risiko perlambatan terutama di Amerika Serikat dan China.

Sementara di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung permintaan domestik dan kinerja ekspor. Nilai tukar rupiah juga terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh BI. Inflasi menurun ke dalam sasaran tiga persen lebih cepat dari perkiraan pemerintah.

“Penurunan inflasi terjadi di semua kelompok. Inflasi inti Mei 2023 tercatat 2,66 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,83 persen,” jelas Perry.***PR

Kebijakan BI Pertahankan Suku Bunga Acuan Bantu bank bjb Optimalisasi Penyaluran Kredit

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) meyakini keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan Suku Bunga Acuan di angka 5,75 persen sudah dipertimbangan dengan sangat matang.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, meyakini kebijakan Bank Indonesia mempertahankan Suku Bunga Acuan di angka 5,75 persen, merupakan upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi sekaligus membantu industri perbankan.

“Keputusan BI mempertahankan suku bunga tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi di tengah mulai terkendalinya inflasi. Kebijakan tersebut di sisi lain membantu perbankan dan juga bank bjb dalam mengelola biaya dana dengan lebih efisien, sehingga penyaluran kredit bisa lebih optimal,” kata Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto.

Kredit dan pembiayaan bank bjb hingga Triwulan I tahun 2023 (year on year) mengalami pertumbuhan sebesar 10,8 persen menjadi Rp116,45 triliun pada seluruh segmen kredit baik konsumer ataupun dari segmen bisnis.

Diproyeksikan, pertumbuhan kredit bank bjb secara keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 10,4 persen year on year, tumbuh positif meski tidak setinggi realisasi pertumbuhan kredit di tahun lalu. Optimisme bank bjb tersebut antara lain didorong oleh kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan keputusan lembaganya mempertahankan suku bunga acuan konsisten dengan sikap kebijakan moneter. Keputusan itu diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juni 2023, yang mana BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dipertahankan sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen.

Keputusan mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75% ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada sisa tahun 2023. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21-22 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen,” kata Perry, Kamis 23 Juni 2023.

Keputusan BI ini mempertimbangkan berbagai faktor di dalam dan luar negeri. Antara lain ketidakpastian perekonomian global yang kembali meningkat dengan kecenderungan risiko pertumbuhan yang melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 2,7 persen secara tahunan dengan risiko perlambatan terutama di Amerika Serikat dan China.

Sementara di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung permintaan domestik dan kinerja ekspor. Nilai tukar rupiah juga terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh BI. Inflasi menurun ke dalam sasaran tiga persen lebih cepat dari perkiraan pemerintah. “Penurunan inflasi terjadi di semua kelompok. Inflasi inti Mei 2023 tercatat 2,66 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,83 persen,” jelas Perry.***PR

Menkeu: Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Pertumbuhan Terkuat di Dunia

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan terkuat dan persisten tinggi di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan di atas 5 persen dalam 6 kuartal berturut-turut.

“Kita lihat Indonesia termasuk negara yang memiliki pertumbuhan terkuat dan persisten tinggi. Indonesia terus menerus mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen dalam 6 kuartal terakhir,” kata Menkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juni 2023 pada Senin (26/06).

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan tren pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia memang beragam, tetapi banyak negara yang mengalami kemerosotan cukup tajam pada tahun 2023 akibat gejolak yang terjadi di level global. Perekonomian global masih mendapatkan tekanan akibat eskalasi geopolitik, baik yang terjadi di Ukraina maupun yang terjadi antara negara-negara besar di dunia. Selain itu, debt distress atau kesulitan utang di banyak negara, terutama di developing dan emerging country maupun di negara-negara maju, juga menghalangi pemulihan ekonomi.

“Kita lihat memang banyak negara yang sudah tidak mampu bertahan di dalam tekanan pelemahan ekonomi dunia dan gejolak ekonomi dunia. Di beberapa negara, sektor keuangan mengalami kerapuhan. Inflasi yang tinggi dan suku bunga yang meningkat menjadi salah satu faktor yang mengerosi dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut,” ujar Menkeu.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia tumbuh kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Kinerja perekonomian domestik terjaga baik, seiring inflasi yang terus menurun dan daya beli masyarakat terjaga kuat. Inflasi Indonesia pada Mei 2023 sebesar 4,0% (yoy), lebih baik dibandingkan negara-negara maju, seperti Italia, Australia, Jerman, dan Singapura.

“Inflasi masih dalam posisi yang trennya sesuai dengan yang ingin kita lihat yaitu penurunan, terutama disumbangkan oleh volatile food yang mengalami penurunan cukup tajam yaitu 3,3 persen dan mulai menurunnya core inflation ke 2,7 persen. Di sisi lain, administered price kita harapkan akan terus menunjukkan tren penurunan,” kata Menkeu.

Pemerintah tetap konsisten menjaga inflasi tahun 2023 di kisaran 3 persen ± 1 persen untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan dengan memperkuat kolaborasi dan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum kebangkitan ekonomi.

Adapun perekonomian Indonesia yang tetap resilien di tengah dinamika global juga dapat dilihat dari ekspor dan impor yang kembali menguat dan neraca perdagangan yang menunjukkan surplus. Pada Mei 2023, ekspor tercatat USD21,72 miliar atau tumbuh 0,96 persen (yoy). Sementara, impor tercatat USD21,28 miliar atau naik 14,35 persen (yoy). Neraca perdagangan Mei 2023 sebesar USD0,44 miliar.

“Memang ini adalah surplus yang cukup tipis, namun secara akumulasi Januari hingga Mei, surplus dari neraca perdagangan mencapai USD16,5 miliar. Ini adalah suatu hal yang cukup positif, namun kita waspadai dengan tren melemahnya ekspor,” ujar Menkeu.

Kinerja APBN masih berada di level positif dengan konsolidasi yang sangat kuat, kredibel, dan solid. Namun demikian, risiko global yang masih cukup tinggi masih harus terus diwaspadai, terutama dampak naiknya tensi geopolitik, volatilitas sektor keuangan, serta masih terkontraksinya manufaktur global. Kinerja APBN yang baik menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. APBN tetap akan menjadi instrumen utama dalam mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia.***/mel

Presiden Jokowi: Kawal Kualitas Belanja Keuangan Negara agar Tepat Sasaran

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Presiden meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/06/2023).

“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Presiden mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengembangan daerah, tetapi habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.

“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar, Rp1 miliar (rupiah) untuk perjalanan dinas,” tambahnya.

Untuk itu, Presiden mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.

“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Presiden.***/mel