Pembangunan Infrastruktur dan SDM Jadi Fondasi Ketahanan Ekonomi Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan fondasi bagi ketahanan perekonomian Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam event BNI Investor Daily Summit 2024 yang mengusung tema “Accelerating Resilient Growth” di Jakarta Convention Center pada Selasa (8/10).

Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Indonesia telah berhasil melalui begitu banyak guncangan yang sifatnya luar biasa bahkan historis seperti pandemi Covid-19 dan peningkatan tensi geopolitik. Semua ini menurutnya tak lepas dari konsistensi peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga masyarakat dan perekonomian.

Menkeu menjelaskan, untuk mencapai daya tahan dari berbagai guncangan, diperlukan fondasi yang kuat. Salah satunya yaitu melalui pembangunan infrastruktur. Anggaran infrastruktur dalam APBN terus meningkat sejak 2014 dan telah menghasilkan berbagai capaian sarana prasarana transportasi, pendidikan, perumahan, sanitasi, pengairan, maupun infrastruktur digital.

“Ini semuanya adalah hasil nyata yang bisa dilakukan secara konsisten karena APBN fiskal kita relatif terus bisa adjust atau melakukan penyesuaian meskipun dalam berbagai situasi yang shock dan mendukung atau sustaining development program yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Aspek lain yang menurutnya juga sangat penting guna mencapai pertumbuhan tinggi sekaligus keluar dari middle income trap adalah pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan perlindungan sosial. “Anggaran pendidikan dan perlinsos merupakan dua bagian yang memiliki anggaran terbesar di dalam APBN kita selama ini,” ucapnya. 

Selain itu, resiliensi Indonesia juga didukung oleh hilirisasi serta kebijakan afirmasi di sektor manufaktur maupun sektor lainnya yang menguatkan neraca perdagangan dan transaksi berjalan sebagai benteng penting perekonomian Indonesia.

“Jadi kalau kita lihat perspektif 10 tahun di tengah begitu banyak hempasan yang sangat historical luar biasa entah itu pandemi entah itu geopolitik entah itu harga komoditas entah itu kemudian kenaikan suku bunga dan inflasi global yang terburuk dalam 40 tahun terakhir, Indonesia bisa menjaga growth-nya bagus dan APBN-nya tetap terjaga sehat. Itu adalah sesuatu banget ,” tambah Sri Mulyani.

Menurutnya, hal tersebut menjadi modal bagi pemerintahan baru untuk bisa memulai dengan awal yang baik dan bisa fokus untuk menjalankan program-program prioritasnya.

“Saya sebagai Menteri Keuangan tentu merasa terhormat dan juga privilege untuk bisa membangun dan membantu fondasi transisi ini agar bisa berjalan secara mulus dan aman dan menciptakan juga kredibilitas bagi pemerintah baru agar bisa memulai pemerintahannya dengan kuat dan tentu fokus menjalankan program-program prioritas,” ujar sang Bendahara Negara.

Ia pun berharap, BNI Investor Daily Summit bisa menjadi sarana memupuk optimisme dan menjaga momentum perbaikan.***/mel

Sri Mulyani Ungkap The Long and Winding Road dalam Proses Pembangunan Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut perjuangan menuju cita-cita suatu negara pasti tidak akan dihadapkan pada jalan yang mudah, lurus, dan mulus. Hal itu disampaikan Menkeu dalam event Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2023 pada Kamis (20/07).

“Hampir seluruh negara-negara di dunia di dalam striving atau perjuangan menuju suatu cita-cita pasti tidak akan dihadapkan pada jalan yang mudah lurus dan mulus. Itu adalah suatu keniscayaan,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, menurutnya setiap negara perlu untuk belajar dari setiap kejadian, fenomena historis, dan suasana geopolitik untuk memperbaiki diri dan menyiapkan diri terhadap berbagai tantangan yang pasti akan dihadapi.

Menkeu menyebut, Indonesia pernah mengalami tiga kali shock atau krisis dan selalu bisa pulih dan mengatasi berbagai macam krisis tersebut. Pertama, ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Krisis kedua juga terjadi pada saat terjadi krisis ekonomi global pada 2009-2010 dan terbaru adalah pandemi COVID-19.

Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia belajar banyak dari krisis tahun 1997-1998 yang melahirkan era reformasi bahkan menyebabkan perubahan total di dalam pengelolaan keuangan negara. Ia pun mengungkapkan peran hadirnya negara dalam setiap situasi krisis.

Ia juga menegaskan di dalam setiap krisis pemerintah selalu menempatkan keuangan negara sebagai instrumen utama dan pertama untuk menyelamatkan masyarakat serta perekonomian.

“Jadi waktu 1997-1998 yang hadirnya dengan melakukan bailing out terhadap sektor keuangan yang kolaps. 2008-2009 negara hadir menstabilkan suasana global yang waktu itu goncangannya luar biasa. Kemudian krisis pandemi baru saja kita lewati” tukasnya.

Dalam situasi global financial crisis tahun 2009-2010, pemerintah belajar dengan menyempurnakan regulasi di sektor perbankan, capital market, serta lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi dan dana pensiun.

Ia menambahkan, dalam menghadapi krisis pandemi Covid, Indonesia menggunakan instrumen fiskal disusul dengan instrumen moneter kemudian melakukan berbagai langkah-langkah yang non konvensional termasuk melebarkan defisit.

Menkeu pun berujar bahwa Indonesia termasuk sedikit negara yang mengalami tiga kali krisis dan belajar, bahkan bisa pulih dan menangani krisis dengan baik.

“Belajar dari shock-shock yang terjadi di dalam perjalanan Indonesia yang long and winding road, kita boleh punya optimisme yang bagus, yang tinggi. Karena Indonesia itu termasuk sedikit negara yang mau dan bisa belajar dari berbagai shock”, pungkasnya.***/uli

Hadiri World Bank Regional Leadership Team Meeting, Menkeu Bahas Hal Ini

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini (19/06) berada di kota Kuala Lumpur, Malaysia, dalam rangka menghadiri undangan World Bank Regional Leadership Team Meeting untuk wilayah East Asia And The Pacific (EAP).

“Saya bertemu dengan para policymakers dari negara Kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk saling berbagi tantangan dan peluang yang terjadi di negara masing-masing”, ungkapnya sebagaimana dikutip dari akun Instagram @smindrawati.

Menkeu menceritakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam periode penyusunan APBN untuk Tahun Anggaran 2024. Tahun depan, Indonesia akan fokus memanfaatkan APBN untuk program-program prioritas.

“Seperti pembiayaan untuk mengatasi dampak climate change. Di mana Indonesia juga sangat aktif menyuarakan hal ini di berbagai forum internasional, pembangunan infrastruktur, juga reformasi struktural”, ujar Menkeu.

Selain itu, Menkeu mengungkapkan Indonesia juga terus melakukan transformasi digital yang saat ini memiliki pengaruh besar pada perekonomian.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada World Bank yang telah menyelenggarakan pertemuan tersebut. Menkeu juga mengapresiasi dukungan World Bank kepada Indonesia dalam mencapai misi pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh, khususnya pada masa pemulihan pandemi covid-19.

“Semoga dukungan ini akan terus berlanjut, termasuk kepada negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang membutuhkan bantuan”, pungkasnya.***/mel

Menkeu: Ini Upaya Pemerintah Mentransformasikan Ekonomi Hijau

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa adanya kesadaran masyarakat dunia terhadap ancaman perubahan iklim menjadi kesempatan bagi Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan determinasi untuk melakukan transformasi ekonomi. Hal ini disampaikannya dalam Webinar Green Economy Forum 2023 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia, Selasa (06/06).

“Indonesia akan terus memanfaatkan momentum global dan juga pada saat yang sama melakukan transformasi ekonomi kita sendiri menuju ekonomi yang makin hijau,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan beberapa terobosan dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mentransformasikan menuju ekonomi hijau. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menyiapkan dua instrumen dalam menggunakan mekanisme pasar dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau.

“Pertama menggunakan instrumen perdagangan, yaitu sistem perdagangan karbon yang sifatnya mandatory dan mekanisme offsetting. Dan yang kedua adalah instrumen yang basisnya non perdagangan. Dalam hal ini di-introduce instrumen result based payment artinya suatu program yang bisa mendeliver penurunan CO2 mereka kemudian bisa mendapatkan kompensasi result base payment dan juga pajak karbon,” jelas Menkeu.

Selanjutnya dengan menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 yang mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik. Menkeu mengatakan, saat ini lebih dari 86% total Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbasis batu bara yang mengikuti emission trading system ini. Dari sisi pajak karbon yang sudah diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak karbon minimal Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen.

Pemerintah juga membentuk beberapa instrumen dan kelembagaan. Diantaranya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang mengelola dan memperkenalkan market carbon di Indonesia dan dihubungkan dengan market carbon dunia, SDG Indonesia One yang dikelola PT SMI yang menjadi jembatan mobilisasi pembiayaan untuk transformasi hijau, dan Indonesia Investment Authority yang bertujuan untuk menciptakan masuknya modal investasi di sektor hijau.

Indonesia juga termasuk negara berkembang pertama yang menerbitkan sovereign sukuk green di pasar dunia. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan instrumen pembiayaan hijau melalui green sukuk yang sifatnya retail.

“Komitmen Indonesia untuk melakukan transisi adalah sesuatu yang perlu didukung oleh semua pihak dan ini perlu kerja keras pada level detail dan strategis dari sisi kemampuan untuk mendapatkan manfaat dan pada saat yang sama tetap konsisten menurunkan CO2. Dengan berbagai langkah langkah ini, Indonesia tetap akan menyampaikan bahwa transisi untuk menuju ekonomi hijau harus adil dan juga harus affordable,” pungkas Menkeu.***/mel