Category: Ekonomi & Bisnis

Peringati 114 Tahun Lelang Indonesia, DJKN Berikan Kemudahan pada Gebyar Lelang UMKM

JAYAKARTA NEWS – Peringati 114 tahun Lelang Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menggelar acara Gebyar Lelang UMKM 2022. Pelaksanaan Lelang Produk UMKM ini, menurut Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto terdapat beberapa kemudahan/fleksibilitas yang diberikan.

Kemudahan diantaranya, extended auction, lelang tanpa uang jaminan, adanya fitur khusus produk UMKM pada lelang.go.id¸ serta tersedianya template formulir-formulir serta tutorial audio visual terkait pengajuan permohonan lelang sehingga memudahkan para Pelaku UMKM untuk mengajukan permohonan lelangnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban, dalam laman resmi Kemenkeu, Kamis (24/3)  menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia, bahwa program pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara terarah dan terkoordinasi. Sinergi dan kontribusi aktif seluruh elemen pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung UMKM dan meningkatkan perekonomian daerah.

Ia pun menambahkan dengan bernafaskan sinergi dan kontribusi bersama itulah, Joint Program Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan diselenggarakan. Salah satu wujud nyatanya yaitu Kegiatan Gebyar Lelang UMKM dan KEDAI Lelang UMKM.

Kemenkeu mendorong pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia diantaranya melalui peningkatan peranan lelang dan mendorong ide-ide kreatif, inovatif, serta solutif melalui Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM 2022).

Kemenkeu terus mendorong UMKM meluaskan pasarnya dengan memanfaatkan lelang melalui Gebyar Lelang Produk UMKM Tahun 2022. Melalui acara ini, pelaku UMKM diharapkan dapat menerima manfaat dari lelang dengan memanfaatkan teknologi sebagai alternatif untuk memperluas jangkauan pasarnya.

Sebagai informasi, tema acara ini  adalah “Dengan semangat 114 tahun lelang di Indonesia, mari bersama kita dorong pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia”.  Acara gebyar lelang dilaksanakan secara serentak oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh wilayah Indonesia. (*/uli)

Dana Indonesiana Bukti Komitmen Pemerintah Dukung Kebudayaan

JAYAKARTA NEWS – Untuk mendukung kemajuan kebudayaan secara stabil dan berkelanjutan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan Dana Indonesiana.  Dana Indonesiana adalah dana abadi yang dana pokoknya tidak akan dipergunakan untuk kebutuhan lain dan selamanya akan diinvestasikan khusus untuk bidang kebudayaan.

Dana pokok tersebut akan terus ditambah dan diakumulasikan dari tahun ke tahun. Hasil dari pengelolaan dana pokok tersebut kemudian akan dijadikan sumber pendanaan untuk berbagai kegiatan ekspresi budaya.

“Sebagai salah satu mekanisme untuk mengelola dana pendidikan termasuk didalamnya kebudayaan kita membangun dana abadi ini. Filosofi dana abadi adalah mengamankan agar dana yang setiap tahun kita alokasikan tidak hangus di akhir tahun, bisa dimasukkan dalam sebuah celengan/wadah. Kalau di dalam mekanisme negara celengan itu namanya BLU, ini kita buatkan celengan namanya LPDP. Jadi setiap tahun kita taruh disini dananya,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Merdeka Belajar, Rabu, dalam laman resmi Kemenkeu, Kamis (24/03).

Menkeu mengatakan bahwa sejak tahun 2020 Kementerian Keuangan mulai mengalokasikan Rp1 triliun untuk dana abadi kebudayaan yang ditempatkan di LPDP. Kemudian di tahun 2021 Kemenkeu memasukkan kembali Rp2 triliun sehingga saat ini jumlah menjadi Rp3 triliun.

“Dengan sekarang terbentuknya Dana Indonesiana ini, kita akan mampu untuk memenuhi janji Bapak Presiden untuk mencapai Rp5 triliun. Tahun depan kita harapkan akan bisa di replenish diisi lagi sehingga mencapai Rp5 triliun,” lanjut Menkeu.

Menkeu mengatakan bahwa penggunaan dana abadi ini harus ditatakelolakan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan karena bersumber dari uang negara. Pemanfaatan Dana Indonesiana tidak dirancang hanya oleh pemerintah, melainkan melibatkan pemangku kepentingan pada sektor kebudayaan dan melibatkan dewan pengarah program, serta komite seleksi substansi dengan unsur ahli di bidang kebudayaan, seniman, dan penggerak masyarakat bidang kebudayaan. (*/mel)

Inacraft 2022, Mendag: Tetaplah Tangguh di Tengah Pandemi

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengajak seluruh pelaku usaha dan eksportir produk kerajinan (handicraft) tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi pandemi. Dengan ketangguhan itu, ekspor produk kerajinan Indonesia terus tumbuh positif di tengah pandemi.

Hal ini disampaikan Mendag Lutfi saat mendampingi Presiden Joko Widodo membuka The 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2022 pada Rabu, (23/3/2022) di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Mendag Lutfi menjelaskan, selama dua tahun pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021, nilai ekspor produk kerajinan Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan positif.

“Pada 2021 ekspor produk kerajinan tangan Indonesia mencapai USD 743,50 juta atau tumbuh 16,48 persen tahun per tahun (YoY). Sedangkan pada 2020 nilainya mencapai USD 638,33 juta. Ini menunjukkan produk kerajinan tangan Indonesia tangguh dan adaptif menghadapi masa pandemi Covid-19,” ungkap Mendag Lutfi.

Ekspor produk kerajinan Indonesia memiliki pangsa yang besar di Amerika Serikat yaitu 58,89 persen, Malaysia (7,54 persen), Belanda (3,86 persen), Jepang (3,70 persen), dan Jerman (3,64 persen). Produk Indonesia yang paling diminati dunia yaitu rambut palsu, produk anyaman, produk kayu, serta patung dan ornamennya.

Setelah dua tahun vakum (2020-2021) akibat pandemi Covid-19, Inacraft 2022 kembali diselenggarakan pada 23–27 Maret 2022 secara daring dan luring. “Penyelenggaraan Inacraft yang sudah memasuki tahun ke-22 merupakan bukti nyata bahwa produk kerajinan Indonesia terus tumbuh dan berkembang,” ujar Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi juga mengapresiasi Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) yang secara konsisten melakukan promosi produk kerajinan Indonesia.

“Ke depannya, Kementerian Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan ASEPHI akan terus mendorong transformasi digital para produsen produk kerajinan, meningkatkan promosi di dalam dan luar negeri, serta memperluas akses pasar ekspor bagi produk-produk kerajinan Indonesia,” tutur Mendag.

Inacraft 2022 mengusung tema “Smiling Heritage of West Java: From Smart Village to Global Market”. Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi ikon Inacraft 2022 yang menampilkan produk-produk kerajinan unggulan dan kreatif sekaligus mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal Jawa Barat.

Pameran ini diikuti sebanyak 722 peserta yang terdiri atas 510 peserta individu, 169 peserta binaan dinas, dan 43 peserta binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta 150 toko daring.

Mendag Lutfi juga meyakini, produk kerajinan Indonesia adalah representasi keunikan dan kekhasan Indonesia atau sesuai dengan tema Inacraft 2022 yaitu From Smart Village to Global Market (dari desa kecil ke pasar global).

“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Inacraft 2022. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perdagangan produk kerajinan Indonesia,” tutup Mendag Lutfi.***ebn

Menkeu: APBN itu Alat, Pada Saat Dibutuhkan Dia Harus Kerja Keras

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bendahara negara dihadapkan pada pilihan untuk mengelola APBN di masa pandemi Covid-19. Satu sisi penerimaan negara mengalami penurunan dalam, sementara rakyat dalam suasana ancaman kesehatan, PHK, ancaman sosial, ekonomi ambruk, bahkan sektor keuangan bisa mengalami krisis jika tidak dihentikan.

“Walaupun instrumen APBN mengalami ancaman, dia harus hadir untuk bisa menyetop tadi ancaman-ancaman ini. Kalau tidak domino ini akan ambruk semua,” ungkap Menkeu dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/03).

Untuk itu, Menkeu mengatakan berutang dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 2/2020 disebutkan defisit dapat lebih dari 3%, dari yang sebelumnya maksimal 3% dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

“Dan kita menggunakan space itu untuk tujuan tadi, yang diancam siapa di dalam shock ini. Rakyat dulu dari keselamatan jiwa mereka. Makanya kita gunakan untuk kesehatan itu naik luar biasa dari 2020 ke 2021,” tandas Menkeu.

Menkeu menjelaskan, kenaikan anggaran kesehatan itu untuk menyediakan kapasitas fasilitas kesehatan dengan meng-upgrade rumah sakit, membuat tempat isolasi, menambah ketersediaan bed, penyediaan alat PCR, alat pelindung diri, ventilator, hingga vaksin. APBN pun membayar biaya rumah sakit bagi pasien Covid-19. Selain itu, APBN juga digunakan untuk melapisi masyarakat kurang mampu dan UMKM dengan bantalan sosial.

Meski demikian, Menkeu mengingatkan melalui berbagai upaya pemerintah untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi, penerimaan negara pun berhasil dipulihkan.  Utang mampu dibayarkan kembali. Ia mengatakan, seperti halnya pada dua bulan pertama tahun 2022 penerimaan negara telah mencapai 30% karena pulihnya ekonomi.

“Jadi ini yang menggambarkan bahwa APBN itu tools pada saat dibutuhkan dia harus kerja keras. Pada saat dia kemudian sudah mulai bisa sehat, dia harus menyehatkan diri,” pungkas Menkeu. (mel)

Tarif PPN menjadi 11% per 1 April 2022, Menkeu: Indonesia Tidak Berlebih-lebihan

JAYAKARTA NEWS – Sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% pada 1 April 2022. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan 1% dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia.

“Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 dan nanti 12 pada tahun 2025,” ungkap Menkeu saat menjadi narasumber CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Selasa (22/3/22).

Menkeu memahami jika saat ini perhatian masyarakat dan dunia usaha tengah fokus pada pemulihan ekonomi. Namun, hal ini tidak menghalangi Pemerintah untuk membangun pondasi perpajakan yang kuat. Terlebih selama masa pandemi APBN menjadi instrumen yang bekerja luar biasa, sehingga perlu untuk segera disehatkan.

“Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya dimana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan,” tandas Menkeu.

Menkeu menekankan, pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia dari yang relatif mampu. Hal ini karena pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat.

“Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus. Itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai, dan kita bangun setahap demi setahap kalau pondasi pajak kuat,” pungkas Menkeu. (mel)

Presiden Optimistis Ekonomi Indonesia 2022 Tumbuh Lebih Baik

JAYAKARTA NEWS— Indonesia memasuki tahun 2022 dengan fondasi ekonomi yang semakin baik. Dengan fondasi tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan lebih baik dari sebelumnya.

“Saya meyakini kita bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita jauh lebih baik di tahun 2022 ini,” ujar Presiden saat menyampaikan pidato kunci pada CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/03/2022), secara daring. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Lebih lanjut Presiden memaparkan, Indonesia termasuk negara yang yang berhasil dalam menangani pandemi. Hal ini diyakini akan mempermudah untuk mengakselerasi perekonomian di tahun 2022.

“Kasus penyebaran virus Covid-19 cukup bisa kita kendalikan. Perekonomian kita sepanjang tahun 2020-2021 juga terus bergerak, tidak pernah berhenti,” ujarnya.

Kedua, Indonesia telah memulai reformasi struktural yang paling fundamental dan komprehensif di tahun lalu.

“Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dilakukannya penyederhanaan birokrasi untuk investasi merupakan fondasi besar yang hasilnya kita mulai lihat, kita mulai nikmati di tahun 2022 ini,” ujarnya.

Ketiga, langkah-langkah hilirisasi juga sudah berlangsung besar-besaran di tahun 2021. Pemerintah secara bertahap menghentikan ekspor bahan mentah mineral dan batu bara (minerba) dan mendorong hilirisasi di dalam negeri.

“Tahap demi tahap hilirisasi akan semakin tinggi, akan semakin meningkat, dan akan terus ini menggerakkan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri,” ungkapnya.

Keempat, Indonesia juga memiliki fondasi ekonomi digital yang cukup kuat, sebagai basis ekonomi baru. Di tahun 2021 telah lahir perusahaan decacorn di Indonesia, sedangkan jumlah perusahan unicorn pun terus meningkat.

“Hal ini sebagai bukti bahwa infrastruktur digital semakin meluas dan ekosistem digital juga semakin kondusif,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga memaparkan upaya yang dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini.

Pertama, hilirisasi akan terus dilanjutkan dengan turunan produk yang lebih banyak dan lebih bervariatif. Hal ini akan membuka investasi yang lebih besar dan membuka lapangan kerja yang semakin banyak.

“Selain itu, nilai ekspor kita akan terus meningkat, akan terus memperbaiki balance of payment kita dan memperkokoh fiskal, serta moneter kita. Hal ini akan semakin memperkokoh fondasi perekonomian kita,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah akan mempercepat pengembangan ekonomi hijau yang menjadi kekuatan Indonesia.

“Alam Indonesia memberikan modal besar kepada kita untuk mengembangkan energi hijau yang murah, listrik tenaga air, listrik tenaga bayu, listrik panas matahari, listrik panas bumi, sangat berlimpah di negara kita Indonesia. Kekuatan ini harus kita optimalkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era ekonomi hijau ke depan,” tegasnya.

Selain itu, di tahun 2022 pemerintah juga mulai melakukan pekerjaan besar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan IKN ini diyakini Presiden akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur serta menjadi motor inovasi bagi akselerasi pembangunan ekonomi masa depan.

“Saya mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi dalam proses ini, ikut menjadi bagian dari perjalanan sejarah penting bangsa, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kejayaan Nusantara,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Kepala Negara juga menyoroti tantangan dan ketidakpastian global yang semakin meningkat saat ini, mulai dari pandemi Covid-19, belum pulihnya perekonomian global, inflasi yang tinggi di berbagai negara, hingga perang yang memperdalam krisis perekonomian dan meningkatkan ketegangan politik dunia.

Presiden menekankan, tantangan dan ketidakpastian tersebut harus disikapi dengan hati-hati serta dengan kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dan kebijakan yang cepat dan tepat, serta implementasi yang efektif dalam menangani hal tersebut.

“Yang jelas masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian global ini. Investasi yang menciptakan lapangan kerja harus terus kita tingkatkan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus terus diupayakan,” tandasnya.***ebn

Menperin Wajibkan Seluruh Industri Sediakan Minyak Goreng Curah untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah terus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Hal ini karena minyak goreng merupakan komoditas strategis industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketersediaannya memiliki peran penting bagi aspek sosial dan ekonomi yang luas.

Untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga Minyak Goreng Curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyediaan Minyak Goreng Curah di dalam negeri.

“Ini adalah bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhanmasyarakat terhadap minyak goreng sekaligus menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha kecil dan mikro,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (21/3).

“Permenperin ini mengatur mekanisme penyaluran dan pengawasan Minyak Goreng Curah dari tingkat produsen sampai dengan distributor hingga pengecer untuk memastikan masyarakat mendapatkan Minyak  Goreng Curah pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, Permenperin ini juga mengatur tentang pembiayaan penyediaan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan,” jelas Agus.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan HET minyak goreng curah di tingkat masyarakat/konsumen akhir sebesar Rp. 14.000/Liter atau Rp. 15.500/kg. Sementara itu, BPDPKS menetapkan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah berdasarkan harga rata-rata crude palm oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir.

Terdapat 81 perusahaan industri Minyak Goreng yang diwajibkan Menteri Perindustrian untuk melaksanakan penyediaan minyak goreng curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Kewajiban penugasan oleh Menperin ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Total volume Minyak Goreng Curah yang wajib disalurkan perusahaan Minyak Goreng sebesar 14 ribu ton perhari.

Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Minyak Goreng Curah

Untuk berpartisipasi dalam program penyediaan Minyak Goreng Curah, pelaku usaha melakukan pendaftaran online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Data yang harus dimasukkan ke dalam SIINas berupa nama perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, perizinan berusaha, kapasitas produksi, rencana produksi, rencana penggunaan bahan baku CPO dan rencana distribusi Minyak Goreng Curah.

“Rencana penggunaan bahan baku harus memuat informasi jumlah bahan baku CPO dan asal bahan baku CPO,” jelas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika. Sedangkan rencana distribusi paling sedikit memuat informasi jumlah Minyak Goreng Curah yang akan didistribusikan, profil jaringan distribusi, lokasi tujuan distribusi di kabupaten/kota, dan waktu pelaksanaan distribusi.

Langkah selanjutnya, Dirjen Industri Agro melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran. Pelaku usaha yang lolos verifikasi memperoleh nomor registrasi paling lama tiga hari sejak pendaftaran lengkap dan benar.

Kemudian, Dirjen Industri Agro menyampaikan nomor registrasi dan konsep perjanjian pembiayaan kepada Direktur Utama BPDPKS melalui sistem elektronik. “Para pelaku usaha terverifikasi akan menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS secara elektronik melalui SIINas,” jelas Putu.

Ia menjelaskan, penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan paling lama lima hari kerja sejak mendapatkan registrasi dan perjanjian pembiayaan.

Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah, pelaku usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada BPDPKS yang disampaikan secara online melalui SIINas dengan mengunggah dokumen berupa laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer dan faktur pajak.

Setelah mendapat verifikasi dari Dirjen Industri Agro, surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS secara elektronik. Dalam melakukan verifikasi, Dirjen Industri Agro dapat dibantu oleh surveyor independen yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS berdasarkan permintaan Direktur Jenderal.

Pelaku usaha yang melakukan perjanjian penyediaan dengan BPDPKS wajib menyediakan dan mendistribusikan Minyak Goreng Curah bagi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil serta dilarang mendistribusikan Minyak Goreng Curah ke industri besar atau industri menengah, mengemas ulang, dan/atau mengekspor Minyak Goreng Curah.

“Kemenperin melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program ini, mulai dari produksi hingga distribusi kepada masyarakat, agar sesuai dengan mutu dan harga yang sudah ditetapkan. Akan dibentuk tim pengawas yang terdiri dari perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan POLRI, pemerintah daerah, dan BPDPKS,” tegas Putu.

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah, maupun pembekuan perizinan berusaha.(mel)

Kemendagri Uraikan Tiga Hal Terkait Upaya Penanggulangan Harga dan Distribusi Pangan

JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan tiga hal terkait upaya penanggulangan harga dan distribusi pangan. Hal ini sebagai bentuk evaluasi sekaligus introspeksi mengenai penanganan yang dilakukan.

Demikian disampaikan Suhajar pada Rapat Progres Daerah dalam Pemetaan Potensi Penggunaan PDN pada Pengadaan Barang Jasa, Penetapan TIM P3DN, e-Katalog, e-Kontrak, dan e-Purchasing, Inputing data dalam SIRUP, integrasi data SIPD dengan SIP3DN dan Penanganan Ketahanan Pangan secara virtual, Senin (21/3/2022).

Hal pertama yang perlu dilakukan, kata Suhajar, adalah introspeksi mengenai kebijakan yang selama ini telah dilakukan pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga. Apabila kebijakan yang dijalankan menjadi penghambat, maka persoalan tersebut perlu dicarikan solusi terbaiknya. Bahkan jika memungkinkan, permasalahan tersebut diminta untuk diselesaikan dalam rapat eselon I kementerian dan lembaga terkait.

Hal kedua, lanjut Suhajar, berkaitan dengan suplai pangan. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memiliki perhatian serius terhadap urusan tersebut. Mendagri bahkan mendorong Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk terus bergerak memastikan suplai pangan dapat tersalurkan kepada masyarakat.

“Pesan Pak Mendagri yang telah disampaikan pada Rakor (Rapat Koordinasi) hari Jumat bersama Pak Kepala (Badan) Pangan Nasional dan Menteri Perdagangan serta Menteri Pertanian agar Satgas Pangan ini bergerak, dan begitu pula Satgas Kabupaten/Kota yang ketuanya adalah para Sekda (Sekretaris Daerah),” terang Suhajar.

Para Satgas tersebut diminta untuk mengontrol suplai pangan yang menumpuk. Selain itu, Satgas Pangan juga didorong untuk berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri. Tujuannya, apabila ada pelanggaran agar dapat segera ditindak.

Di lain sisi, Suhajar mengatakan hal ketiga yakni upaya distribusi pangan di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat dijalankan beriringan dengan penanggulangan suplai pangan. Dalam kaitan ini, Satgas diharapkan melakukan pendekatan persuasif guna memastikan kebutuhan pangan, utamanya gula dan minyak goreng, dapat tersalurkan kepada masyarakat.

“Hari ini operasi kita adalah bagaimana agar distribusi itu bergerak dengan cepat, dan minyak goreng serta gula itu cepat sampai ke konsumen yang membutuhkan. Awal April ini sudah masuk puasa, kecenderungan naik 10 persen menjelang Ramadan,” tambah Suhajar.

Oleh karena itu, berdasarkan arahan Mendagri, Suhajar meminta jajaran Sekda baik di provinsi, kabupaten, maupun kota agar dapat memimpin operasi pasar. Harapannya, persoalan pangan seperti kelangkaan barang, yang kerap terjadi di pasar, dapat terurai dan terselesaikan dengan baik.

“Kemudian satu lagi pesan Pak Mendagri (dalam) menstabilkan harga pangan, menyampaikan pangan sampai ke masyarakat dengan mudah dan cepat. Ini mari kita anggap sebagai ibadah, karena kalau kita mampu menstabilkan harga pangan ini yang terjangkau kepada rakyat, dan rakyat merasa terlindungi oleh negara dan mereka akan mendoakan kita,” tandas Suhajar.***/ebn

Menparekraf Ajak Komunitas Pencinta Sepeda Motor “Touring” Nikmati Wisata Minat Khusus di Lombok

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak 30 peserta yang berasal dari sejumlah komunitas pencinta sepeda motor, penggiat desa wisata, dan awak media mengikuti touring menggunakan sepeda motor menikmati wisata minat khusus di Lombok melalui Famtrip Inspiring Village in Mandalika.

Saat menemui para peserta Famtrip Inspiring Village in Mandalika di Ashtari Lounge, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (18/3/2022), Sandiaga mengatakan potensi wisata minat khusus, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sangat besar sehingga melalui Famtrip Inspiring Village in Mandalika diharapkan kawasan tersebut semakin populer dan terpromosikan.

“Program ini adalah bagian dari wisata minat khusus, jadi touring menggunakan sepeda motor ke desa wisata yang menjadi ikon kebangkitan  ekonomi kita. Kita bisa lihat banyak homestay yang terisi dan ini menjadi suatu semangat baru,” kata Sandiaga.

Para peserta salah satunya diajak untuk touring ke desa wisata Tetebatu di Kabupaten Lombok Timur. Untuk diketahui, Desa ini berhasil lolos mewakili Indonesia di ajang The Best Village UNWTO 2021.

Menurut Sandiaga, Desa Tetebatu memiliki daya tarik alam dan nilai sejarah yang unik bagi wisatawan. Selain itu, Desa wisata Tetebatu yang terletak di kaki Gunung Rinjani ini juga memiliki produk ekonomi kreatif yang beragam serta dikenal dengan tanaman herbalnya.

“Harapannya sebagai destinasi super prioritas bukan hanya Mandalikanya yang dibangun, tapi juga alternatif-alternatif destinasi lain yang bisa menjadi pilihan penonton MotoGP. Bukan hanya menonton MotoGP tapi juga menikmati desa-desa wisata,” ujar Sandiaga.

Selain di Lombok Timur, Sandiaga mengatakan Kabupaten Lombok Tengah, NTB, juga memiliki potensi wisata minat khusus yang dapat dikembangkan berupa desa-desa wisata yang tersebar di seluruh kawasan dengan daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Selain itu, pengembangan wisata minat khusus yang berkaitan erat dengan kehadiran desa-desa wisata di Lombok ini diharapkan dapat menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Terlebih, kegiatan ini berbarengan dengan pelaksanaan event internasional MotoGP Mandalika 2022 di kawasan destinasi super prioritas Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

“Ini adalah tatanan ekonomi baru di mana desa wisata menjadi lokomotif kebangkitan pariwisata yang berkelanjutan,” katanya.

Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf/Baparekraf, Alexander Reyaan; Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani; dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi. Turut hadir pula pebalap nasional, Rifat Sungkar. (mel)

Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota untuk UMK

JAYAKARTA NEWS – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati. Program yang dilaunching tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.

“Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (19/3/2022).

Aqil menyebut kuota 25.000 itu hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare. Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.

“BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi tak usah kuatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta. Jumlahnya variatif. Seperti tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran  mencapai 16,5 Milyar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK,” urainya.

Aqil menambahkan, pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Targetnya tahun 2022 ini 10 juta produk halal yang bisa disertifikasi halal.

“BPJPH serius komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP),  KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan. Hari-hari ini kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahim dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan walikota. Tujuannya untuk mendapat dukungan kongkrit dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK,” pungkasnya. (mel)