Peringati Harkonas 2022, Wamendag: Konsumen Sebagai Agen Perubahan Ekonomi Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan bahwa konsumen merupakan agen perubahan ekonomi Indonesia. Dengan memperkuat konsumen yang cerdas, akan terjadi gelombang peningkatan daya saing produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri.

Demikian ditegaskan Wamendag Jerry Sambuaga dalam temu wicara Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2022 dengan tema “Konsumen Berdaya Beli Produk Dalam Negeri” di kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (19/4/2022).

Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan untuk memperingati Harkonas yang jatuh 20 April 2022.

Dijelaskan Wamendag Jerry, Harkonas bertujuan untuk memasifkan arti pentingnya hak dan kewajiban kepada konsumen.

“Harkonas juga bertujuan mendorong produksi dan perdagangan barang/jasa berkualitas dan berdaya saing, menempatkan konsumen sebagai agen perubahan penentu kegiatan ekonomi Indonesia, mendorong pemerintah melaksanakan tugas peningkatan perlindungan konsumen, serta mendorong jejaring komunitas perlindungan konsumen,” terang Wamendag Jerry.

Konsumen Indonesia diharapkan semakin sadar akan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik serta memiliki nasionalisme tinggi untuk membeli produk dalam negeri.

Konsumen Indonesia merupakan salah satu prioritas yang dilayani dan dilindungi kepentingannya oleh Kemendag. Di samping itu, penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 juta jiwa memiliki peranan penting pada produk domestik bruto (PDB) nasional. Dari total PDB 2021 yang mencapai 16,97 kuadriliun, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,42 persen atau mencapai Rp9,24 kuadriliun, yang berarti perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Menurut Wamendag, Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia 2021 sebesar 50,39, yang berada pada level Mampu, dan masih ada dua level lagi di atasnya, yaitu Kritis dan Berdaya. Untuk itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk turut serta memberikan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjamin hak dan kewajibannya. Sehingga, nantinya dapat meningkatkan IKK, yang pada akhirnya menjadikan konsumen berdaya.

“Tidak cukup hanya menjadi konsumen cerdas, kita harus cinta dengan produk dalam negeri. Produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri dan kita harus bangga menggunakannya,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menjelaskan, saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,47 juta (99,99 persen dari total seluruh unit usaha). UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 61,97 persen.

Industri kecil dan menengah sebagai bagian dari UMKM juga memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional, tercatat sekitar 4,4 juta unit usaha (99,77 persen dari keseluruhan jumlah industri) dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 10,36 juta (66,25 persen dari keseluruhan pekerja sektor industri). Karakteristik dari industri kecil menengah adalah sebagai produsen yang akan memberikan multiplier effect terhadap pengembangan sektor UMKM lainnya seperti perdagangan, pertanian, pariwisata, dan sebagainya.

“Kami berharap dengan dukungan semua pihak pelaku industri di Indonesia, sektor industri kecil dan menengah dapat semakin meningkat pangsa pasarnya, dimulai dari pasar dalam negeri dan kemudian kelebihannya dapat diekspor dengan skala ekonomis terbaik. Selain itu, kita ingin industri kecil dan menengah naik kelas dan UMKM juga meningkat menjadi industri kecil dan menengah,” terang Reni.

Sementara, Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (idEA) Bima Laga menerangkan, saat ini idEA telah menindaklanjuti dan terus akan memproses pengaduan yang diteruskan kepada idEA yang pada 2021 lalu berjumlah 9.393 pengaduan. “Apabila ditemukan pelanggaran pengaduan konsumen, Ditjen PKTN akan mengirimkan tautan (link) produk kepada kami, dan kami teruskan ke anggota. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tautan produk tersebut akan dihapus,” ujar Bima.

Bima menambahkan, idEA juga telah banyak membuat program yang mendukung peningkatan UMKM. Salah satunya, sejak 14 Mei 2020, idEA membuat program Bangga Buatan Indonesia yang memfasilitasi UMKM untuk onboard di platform digital.

Selain platform digital, idEA juga menyediakan platform fisik, yakni di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Minangkabau di Padang, sehingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Di samping itu, selain kerja sama dengan Kemendag, idEA juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

“Program Bangga Buatan Indonesia merupakan gerakan masif yang menunjukkan bahwa pemerintah serius mendukung UMKM, ini menjadi merek dagang (trademark). Untuk itu, UMKM diharapkan dapat memanfaatkan momentumnya dengan menggunakan logo BBI pada produknya,” jelas Bima.

Pendiri dan CEO Loony Store Karlina menyampaikan, kebutuhan dan kenyamanan konsumen selalu menjadi perhatian utamanya, baik dari segi kualitas maupun pelayanan dalam komplain produk. “Semoga UMKM dapat selalu didukung dalam hal fasilitas, karena keterbatasan sumber daya. Sehingga, ke depannya UMKM dapat naik kelas ke level selanjutnya,” pungkas Karlina.***ebn

Kasus Kelangkaan Minyak Goreng Terkuak, Kejakgung Tetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka

JAYAKARTA NEWS— Akhirnya Kejaksaan Agung menguak kasus gonjang-ganjing kelangkaan minyak goreng. Empat tersangka ditetapkan, salah satunya adalah IWW, Dirjen Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Dalam keterangan pers, Selasa (19/4/2022), Jaksa Agung Burhanuddin memaparkan tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 4 orang tersangka.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung juga menegaskan, demi menyelesaikan perkara ini, pihaknya bisa saja memeriksa Menteri apabila ditemukan adanya bukti keterlibatan. “Siapapun dan bahkan Menteri pun tetap akan diperiksa apabila sudah cukup bukti dan fakta,” tegas Jaksa Agung.

Adapun empat tersangka yang kini sudah ditahan adalah; IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

“Khususnya tentang kelangkaan minyak goreng, dimana ini sangat ironi karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Untuk itu, kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa adanya perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas khususnya masyarakat kecil menjadi susah karena harus mengantri karena langkanya minyak goreng tersebut,” ujar Jaksa Agung RI.

Jaksa Agung RI melanjutkan Negara juga harus menguncurkan bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya tidak kecil. Dalam kondisi kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masyarakat, Negara harus hadir dan hari ini adalah langkah hadirnya Negara untuk mengatasi dan membuat terang tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang kelangkaan minyak goreng ini.

Kronologi

Dipaparkan, sejak akhir tahun 2021 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO (Domestic Market Obligation) serta DPO (Domestic Price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya, serta menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

Namun dalam pelaksanaannya perusahaan ekportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekpor dari pemerintah.

Setelah dilaksanakan penyelidikan maka pada 4 April 2022 Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 telah ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di penyidikan, penyidik telah mengumpulkan bukti-bukti yang terdiri dari keterangan saksi (19 orang), alat bukti surat dan alat bukti elektronik, keterangan ahli, dan barang bukti berupa 596 dokumen.

Jaksa Agung RI mengatakan para tersangka melakukan perbuatan melawan hukum berupa bekerja sama secara melawan hukum dalam penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE), dan dengan kerja sama secara melawan hukum tersebut, akhirnya diterbitkan Persetujuan Ekspor (PE) yang tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO), dan tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO (20% dari total ekspor).

Akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian Negara yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat).

Peran Para Tersangka

Tersangka IWW- Menerbitkan persetujuan ekspor (PE) terkait komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Tersangka MPT- Berkomunikasi secara intens dengan Tersangka IWW terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Multimas Nabati Asahan. Mengajukan permohonan izin Persetujuan Ekspor (PE) dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO).

Tersangka SM- Berkomunikasi secara intens dengan Tersangka IWW terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) Permata Hijau Group (PHG). Mengajukan permohonan izin Persetujuan Ekspor (PE) dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO).

Tersangka PTS- Berkomunikasi secara intens dengan Tersangka IWW terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) PT. Musim Mas. Mengajukan permohonan izin Persetujuan Ekspor (PE) dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO).

Guna mempercepat proses penyidikan, keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan. “IWW dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 19 April 2022 s/d 08 Mei 2022. SM ditahan di Rutan Salemba sejak 19 April 2022 s/d 08 Mei 2022. PTS ditahan di Rutan Salemba sejak 19 April 2022 s/d 08 Mei 2022 dan MPT ditahan di Salemba sejak 19 April 2022 s/d 08 Mei 2022.”***din

Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

JAYAKARTA NEWS— Kinerja ekspor dan impor di bulan Maret 2022 berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nilai ekspor pada Maret 2022 tercatat mencapai 26,50 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) dan nilai ini meningkat  signifikan sebesar 29,42 persen (month-to-month/mtm) atau sebesar 44,36 persn (year-on-year/yoy). Di saat yang bersamaan, nilai impor pada Maret 2022 mencapai 21,97 miliar Dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 32,02 persen (mtm) atau 30,85 persen (yoy).

Dengan mengacu pada selisih antara ekspor dan impor tersebut, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Maret 2022 kembali mengalami surplus yang cukup besar yakni mencapai 4,53 miliar Dolar AS. Surplus ini sekaligus melanjutkan tren surplus yang sudah terjadi sejak Mei 2020 lalu atau telah terjadi dalam kurun waktu selama 23 bulan berturut-turut.

“Kinerja perdagangan internasional Indonesia kembali menunjukkan performa impresif di tengah eskalasi perang Rusia-Ukraina. Surplus yang berkelanjutan ini akan terus mendorong kenaikan cadangan devisa, sekaligus meningkatkan kapasitas dan ketahanan sektor eksternal Indonesia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, dikutip dari laman resmi Kemenko Ekon, Selasa (19/04/2022).

Solidnya performa surplus Indonesia pada Maret 2022 ditopang oleh kinerja ekspor yang terus menguat di tengah peningkatan harga berbagai komoditas andalan yang cukup signifikan. Tercatat pada Maret 2022, harga batu bara meningkat 49,91 persen (mtm), nikel tumbuh 41,26 persen (mtm), dan crude palm oil (CPO) naik 16,72 persen (mtm).

“Di tengah momentum kenaikan harga komoditas, Indonesia terus memacu hilirisasi komoditas unggulan. Sehingga ekspor Indonesia tidak lagi berasal dari komoditas hulu, namun mengandalkan komoditas hilir yang memiliki nilai tambah tinggi,” ujarnya.

Langkah awal nyata dari program ini salah satunya dibuktikan dengan transformasi ekspor dari bijih nikel ke produk turunan besi dan baja (fero nikel). Berdasarkan unit value ekspor, nilai tambah yang didapatkan dari produk fero nikel mencapai 60 kali lebih besar dari nilai komoditas bijih nikel dan konsentratnya.

Peningkatan nilai tambah dalam aktivitas produksi juga tercermin dalam aktivitas manufaktur yang terus berada di level ekspansif. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Maret 2022 berada di posisi 51,3. Posisi tersebut lebih tinggi dibandingkan level Februari 2022 yang sebesar 51,2, serta masih melanjutkan level ekspansi selama tujuh bulan beruntun. Kenaikan level PMI Indonesia sejalan dengan PMI Regional ASEAN yang juga mengalami ekspansi sebesar 51,7, di mana Singapura menempati posisi tertinggi (55,0) dan diikuti Filipina pada posisi kedua (53,2). Lebih lanjut, level PMI Indonesia masih berada di atas level PMI negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (49,6) dan Myanmar (47,1).

Kinerja PMI yang terus terekspansi ini turut mendorong ekspor sektor industri pengolahan yang pada Maret 2022 mampu tumbuh sebesar 23,99 persen (mtm) atau 29,83 (yoy). Sektor ini juga mendominasi komposisi ekspor Indonesia dengan porsi mencapai 72,69 persen dari total ekspor.

Sementara itu, dari sisi impor terlihat bahwa komposisi utamanya didominasi oleh golongan bahan baku/penolong dengan porsi sebesar 77,46 persen dengan peningkatan sebesar 32,60 persen (mtm) atau 31,53 persen (yoy). Disusul oleh impor barang modal dengan porsi mencapai 14,26 persen yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,31 persen (mtm) atau 30,12 persen (yoy). Selain itu, impor konsumsi tercatat hanya mencapai 8,28 persen dari total impor.

“Dominasi dan kenaikan impor bahan baku menunjukkan bahwa impor Indonesia ditujukan untuk aktivitas produktif guna mendorong output nasional, sementara kenaikan pada barang modal menunjukkan perusahaan manufaktur terus mendorong ekspansi usahanya,” ujar Airlangga.

Meskipun surplus neraca perdagangan terus berlanjut, pemerintah akan tetap waspada dan terus responsif dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul, seperti melambatnya laju pemulihan ekonomi Zona Euro akibat perang Rusia- Ukraina, serta penerapan lockdown yang baru saja diterapkan kembali di Tiongkok. Kondisi ini diperkirakan berpengaruh pada performa ekspor ke depan.

Di sisi lain, kenaikan harga komoditas energi dan bahan pangan juga berpotensi mendorong inflasi global. Harga minyak mentah tercatat terus meningkat, di mana per  Maret 2022 naik sebesar 18,58 persen (mtm). Di saat yang sama, beberapa harga bahan pangan global juga mengalami peningkatan, seperti harga kedelai yang naik 8,91 persen (mtm) dan harga gandum dengan peningkatan sebesar 24,53 persen (mtm).

“Untuk itu, guna memitigasi dampak transmisi kenaikan harga komoditas global ke domestik, pemerintah akan terus mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Nasional dalam menjaga stabilitas inflasi, dengan menerapkan strategi 4K, yakni strategi menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” pungkasnya.***/ebn

Sinergi Kemendag Kembangkan Metrologi Legal di Bangka Barat

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan metrologi legal di daerah.

Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kemendag dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (18/4/2022).

“Sinergi ini merupakan langkah konkret komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan metrologi legal di daerah. Kemendag mengapresiasi langkah-langkah pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan Bangka Barat sebagai daerah tertib ukur,” ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono.

Menurut Veri, tantangan terbesar dalam penyelenggaraan kegiatan kemetrologian di kabupaten/kota adalah bagaimana membangun tertib ukur sehingga tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen tetapi juga menciptakan tertib niaga. Keberhasilan metrologi legal ditentukan oleh peran aktif seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk mendukung penyelenggaraan tertib ukur di daerah dengan menyediakan sumber daya seperti anggaran operasional, sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana. Sehingga, tidak bergantung hanya dari anggaran transfer pusat ke daerah. Kemandirian daerah menjadi kunci tercapainya tertib ukur di daerah,” imbuh Veri.

Bupati Bangka Barat Sukirman menyampaikan, pelayanan tera dan tera ulang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memiliki Unit Metrologi Legal yang berdiri sejak 2018.

“Unit ini memberikan pelayanan metrologi legal sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang telah ditetapkan Kemendag. Untuk meningkatkan ruang lingkup pelayanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat terus berupaya memperkuat Unit Metrologi Legal Kabupaten Bangka Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Metrologi Kemendag Matheus Hendro Purnomo mengharapkan penandatanganan Nota Kesepakatan ini dapat mendorong terlaksananya berbagai kegiatan di Kabupaten Bangka Barat, seperti peningkatan kinerja tera dan tera ulang. Sehingga, seluruh alat ukur yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

“Selanjutnya, pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dapat menjadi Pasar Tertib Ukur dan Kabupaten Bangka Barat secara berkesinambungan menjadi daerah tertib ukur,” pungkas Hendro.***ebn

KAI Hadirkan Diskon Tiket dan Tarif Promo untuk Naik KA Lebaran

JAYAKARTA NEWS – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan program KAI Access Ramadan Festive 2022, dimana masyarakat dapat membeli lebih dari 6.000 tiket kereta api dengan dengan potongan harga khusus.

KAI Access Ramadan Festive 2022 dilaksanakan pada 19-21 April 2022 untuk keberangkatan 20 April s.d 13 Mei 2022. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian melalui aplikasi KAI Access.

KAI memberikan diskon tiket hingga 60% untuk 4.000 tiket Kereta Api ke berbagai tujuan. Rute yang mendapatkan promo antara lain rute Semarang ke Jakarta dari Rp330.000 menjadi Rp132.000, rute Surabaya ke Jakarta dari Rp540.000 menjadi Rp216.000, rute Solo ke Bandung dari Rp360.000 menjadi Rp144.000, dan berbagai rute lainnya.

Berikut adalah daftar KA dan rute yang mendapatkan diskon hingga 60%:

A. Periode Keberangkatan 20 April s.d 3 Mei

1. KA Argo Sindoro (Semarang Tawang – Gambir)

2. KA Sembrani (Surabaya Pasarturi – Gambir)

3. KA Purwojaya (Cilacap – Gambir)

4. KA Sawunggalih (Kutoarjo – Pasar Senen)

5. KA Lodaya (Solo – Bandung)

6. KA Mutiara Timur (Ketapang – Yogyakarta)

7. KA Argo Cheribon (Cirebon – Gambir dan Tegal – Gambir)

B. Periode Keberangkatan 4 Mei s.d 13 Mei

1. KA Argo Sindoro (Gambir – Semarang Tawang)

2. KA Sembrani (Gambir – Surabaya Pasarturi)

3. KA Purwojaya (Gambir – Cilacap)

4. KA Gumarang (Pasar Senen – Surabaya Pasarturi)

5. KA Sawunggalih (Pasar Senen – Kutoarjo)

6. KA Lodaya (Bandung – Solo Balapan)

7. KA Kertanegara (Purwokerto – Malang)

8. KA Mutiara Timur (Yogyakarta – Ketapang)

9. KA Jayakarta (Pasar Senen – Surabaya Gubeng)

10. KA Kertajaya (Pasar Senen – Surabaya Pasarturi)

11. KA Argo Cheribon (Gambir – Tegal dan Gambir – Cirebon)

Selain itu, KAI juga menghadirkan Flash Sale Tiket hanya Rp75.000 untuk sejumlah Kereta Api dengan total 2.700 tiket yang disediakan. Flash Sale dibuka pada pukul 17.00 s.d 18.00 Wib selama tanggal 19-21 April 2022.

KA yang mendapatkan promo antara lain KA Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasarturi – Gambir) yang biasa dijual sekitar Rp590.000 menjadi hanya Rp75.000, KA Argo Lawu (Solo Balapan – Gambir) yang biasa dijual sekitar Rp420.000 menjadi hanya Rp75.000, dan lainnya.

Berikut adalah daftar KA dan rute yang mendapatkan promo Flash Sale Rp75.000:

A. Periode Keberangkatan 20 April s.d 3 Mei

1. KA Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasarturi – Gambir)

2. KA Argo Lawu (Solo Balapan – Gambir)

3. KA Argo Muria (Semarang Tawang – Gambir)

4. KA Gajayana (Malang – Gambir)

5. KA Brawijaya (Malang – Gambir)

6. KA Argo Parahyangan (Bandung – Gambir)

B. Periode Keberangkatan 4 Mei s.d 13 Mei

1. KA Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasarturi)

2. KA Argo Lawu (Gambir – Solo Balapan)

3. KA Argo Muria (Gambir- Semarang Tawang)

4. KA Argo Parahyangan (Gambir – Bandung)

5. KA Gajayana (Gambir – Malang)

6. KA Brawijaya (Gambir – Malang)

7. KA Bima (Gambir – Surabaya Gubeng)

8. KA Turangga (Bandung – Surabaya Gubeng)

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan KAI Access Ramadan Festive dihadirkan untuk mengajak masyarakat naik kereta api pada masa mudik lebaran ini.

“Kelebihan naik kereta api adalah bebas macet, aman, nyaman, dan sehat. Hal tersebut dikarenakan KAI selalu memastikan perjalanan KA menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah di masa pandemi Covid-19 serta perjalanan KA sudah terjadwal dengan efektif,” ujar Joni dalam Laman BUMN, Senin (18/4/2022).

Promo ini juga ditujukan agar masyarakat dapat bepergian pada tanggal dan rute alternatif di masa angkutan lebaran kali ini. Karena secara umum tiket Angkutan Lebaran 2022 masih tersedia. (*/mel)

Daftar Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi sampai Maret 2022

JAYAKARTA NEWS— Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan daerah agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Pasalnya, saat ini waktu terus berjalan, sehingga pemerintah daerah (pemda) perlu memberikan perhatian menyeluruh.

“Ini sudah April, dan bulan April sudah mau berakhir. Perlu menjadi perhatian daerah untuk memacu realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja,” ujar Fatoni pada Webinar Series Keuda Update Seri 14 yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda dengan tema “Optimalisasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah”, Kamis (14/4/2022).

Fatoni menguraikan, tren realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun atau year on year, pada akhir Maret setiap tahunnya. Capaian angkanya cenderung fluktuatif. Misalnya pada Maret 2020, rata-rata realisasi APBD sebesar 16,29 persen. Sementara pada Maret 2021 rata-rata realisasi APBD sebesar 16,08 persen.

Dirinya menjelaskan, posisi realisasi pendapatan dalam APBD TA 2022 per tanggal 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp150,73 triliun atau 14,39 persen. Fatoni juga merinci daerah-daerah dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi per Maret 2022.

Untuk provinsi, daerah tersebut yakni Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.

Sedangkan untuk kabupaten, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi per Maret 2022 yakni Jembrana, Kulon Progo, Pati, Magetan, Kolaka Utara, Klungkung, Kepulauan Mentawai, Tulungagung, Tanah Datar, dan Wonogiri.

“Kemudian dari sisi pendapatan kota, kita melihat sepuluh daerah tertinggi adalah yang pertama Kota Magelang, kemudian Kota Kediri, Kota Padang Panjang, Denpasar, Kota Bogor, Kota Batu, kemudian Kota Kendari, Kota Ternate, Kota Tasikmalaya, dan Kota Madiun,” tambah Fatoni.

Selain itu, lanjut Fatoni, realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun juga mengalami capaian yang beragam. Misalnya pada Maret 2020, rata-rata realisasi belanja APBD sebesar 10,05 persen, sementara pada Maret 2021, rata-rata realisasinya sebesar 9,09 persen.

“Posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2022 per tanggal 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp 82,35 triliun atau 5,70 persen,” sambung Fatoni.

Adapun sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya tertinggi antara lain, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Jawa Barat, Gorontalo, Bali, dan Jawa Tengah.

“Sementara untuk realisasi belanja kabupaten, yaitu Hulu Sungai Utara, Tulungagung, Pulau Morotai, Kulon Progo, Pati, Kolaka Utara, Pangandaran, Bantul, Banjarnegara, dan Bireun,” lanjut Fatoni.

Di sisi lain, untuk tingkat kota dengan realisasi belanjanya tertinggi, yakni Sukabumi, Denpasar, Bandar Lampung, Ternate, Prabumulih, Metro, Banda Aceh, Yogyakarta, Gunung Sitoli, dan Blitar.

“Kita perlu terus mencermati realisasi belanja dan pendapatan ini agar kita mendapatkan basis data yang cukup, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah percepatan,” tandas Fatoni.***/ebn

Menteri ESDM: Tidak Mungkin Kita Membebani Masyarakat

JAYAKARTA NEWS – Fokus Pemerintah saat ini adalah memastikan agar pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) terjaga dengan baik di tengah tingginya harga komoditas energi. Berbagai evaluasi terus dilakukan, termasuk penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran sehingga menghasilkan efisiensi yang dapat mengurangi beban subsidi energi. 

“Kita pasti akan melakukan evaluasi-evaluasi, dan tidak mungkin kita akan membebankan masyarakat dengan beban yang demikian berat secara drastis,” tegas Arifin,  dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/4/2022).

Upaya evaluasi yang dilakukan di antaranya adalah melakukan validasi data kependudukan yang ada di Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). PT Pertamina (Persero) juga sudah melakukan proses digitalisasi sistem pengisian BBM di SPBU. Selain itu, pengawasan langsung dan sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.

Arifin mengungkapkan, dalam inspeksi mendadak yang dilakukannya beberapa waktu lalu di wilayah Kalimantan dan Sumatera, banyak ditemukan penyimpangan penyaluran BBM subsidi. Untuk itu, kedisiplinan masyarakat dalam mengkonsumsi energi sesuai haknya menjadi sangat penting.

“Dari kunjungan saya beberapa waktu yang lalu ke lapangan ditemukan banyaknya penyimpangan. (Penyimpangan) ini kalau bisa kita tertibkan, banyak yang bisa kita hemat. Ini merupakan bagian dari evaluasi kita. Saya yakin kebocoran kita cukup banyak, untuk itu sudah ada perangkat, yaitu sanksi terhadap penyalahguna BBM subsidi, yaitu hukuman 6 tahun ditambah (denda) Rp60 miliar, ini akan kami sosialiasikan kembali,” ujar Arifin.

Sanksi yang dimaksud Menteri Arifin tersebut tercantum dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maupun pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu Setiap orang atau Badan Usaha yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Selain itu, agar pendistribusian BBM bersubsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, saat ini sedang dilakukan revisi atas Peraturan Presiden nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pemerintah, menurut Arifin, terus melakukan berbagai upaya secara internal yaitu bagaimana agar penyaluran BBM tepat sasaran sehingga terjadi efisiensi yang bisa mengurangi beban keuangan negara. Di samping itu, masyarakat juga didorong untuk hemat energi dan membangun kesadaran untuk dapat memanfaatkan energi seefektif mungkin.

“Kemudian yang kedua, eksternal, kita juga harus bisa mengimbau OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries/organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi) untuk bisa menambah kuota produksinya,” pungkas Arifin. (*/mel)

IPCM Mengubah Struktur Pengurus dan Logo

JAYAKARTA NEWS –  PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) Kamis sore (14/4/2022) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan pengurus Perseroan dan perubahan logo Perseroan. RUPSLB diselenggarakan secara virtual di Gedung Citra Tower, Jakarta.  

RUPSLB menyetujui pengangkatan R.R Dewi Ariyani sebagai Komisaris dan Hary Kriswanto sebagai Komisaris Independen, serta Reini Delfianti sebagai Direktur Keuangan dan SDM.  

R.R Dewi Ariyani sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Indonesia Utama, dan juga pernah menjabat anggota Dewan Komisaris Pelindo III, saat ini masih aktif sebagai pegawai di Kementerian BUMN dengan jabatan Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II. Dewi Ariyani menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman dan Pasca Sarjana di Universitas Indonesia.

Hary Kriswanto saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan dan pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris PT IPC Terminal Petikemas, dengan gelar Sarjana Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya dan Magister Hukum Udara dari AIX Marseille University, Prancis. Kedua komisaris tersebut menggantikan Komisaris Eko Putro Adijayanto dan Komisaris Independen Sayed Junaedi Rizaldi.

Sedangkan Reini Delfianti sebagai Direktur Keuangan dan SDM, menggantikan Rizki Pribadi Hasan yang mendapatkan penugasan baru. Reini Delfianti sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok dan lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dan Magister Manajemen, keduanya dari Universitas Trisakti, serta memiliki gelar Magister Shipping and Transport di Netherlands Maritime University, Rotterdam.

Jajaran manajemen PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) berfoto bersama usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Jakarta (14/4). Dari kiri ke kanan: Komisaris (baru), R.R Dewi Ariyani; Komisaris Independen, Bay Mokhamad Hasani; Komisaris Independen (baru), Hary Kriswanto; Komisaris Utama, Zuhri Iryansyah; Direktur Utama, Amri Yusuf; Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, Shanti Puruhita; Direktur Keuangan dan SDM (baru), Reini Delfianti; Direktur Armada dan Operasi Muhammad Iqbal. (Foto istimewa)

Dengan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah RUPSLB menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama                                                        : Zuhri Iryansyah
  • Komisaris                                                                   : R.R Dewi Ariyani
  • Komisaris Independen                                              : Bay Mokhamad Hasani
  • Komisaris Independen                                              : Hary Kriswanto

Direksi

  • Direktur Utama                                                         : Amri Yusuf
  • Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis     : Shanti Puruhita
  • Direktur Armada dan Operasi                                  : Muhammad Iqbal
  • Direktur Keuangan dan SDM                                   : Reini Delfianti

Direktur Utama IPCM, Amri Yusuf menyambut baik kehadiran Komisaris, Komisaris Independen serta Direktur IPCM yang baru. “Dengan kehadiran Komisaris dan Direktur yang memiliki pengalaman profesional di bidang masing-masing, kami percaya IPCM lebih baik lagi ke depannya. Kami juga berikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan kontribusi Komisaris dan Direktur sebelumnya dalam memajukan IPCM selama ini, ” katanya.

Dalam rangka penguatan strategi branding Perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis, RUPSLB juga menyetujui perubahan Logo PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Direksi IPCM.

“Perubahan logo ini merupakan tindak lanjut proses merger Pelindo yang telah terlaksana sejak akhir tahun 2021. Perubahan logo sekaligus sebagai simbol bahwa PT Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan pilar dari PT Pelindo Jasa Maritim yang merepresentasikan kesiapan IPCM dalam memberikan pelayanan terbaik pada bidang jasa pilotage dan towage.” lanjut Amri.

Usai RUPSLB, di gedung yang sama, Komisaris dan Direksi melakukan peluncuran logo IPCM baru yang ditandai dengan pembukaan tirai pada signage (papan logo) di kawasan kantor IPCM. (laksmi wuryaningtyas)

Keliling Pasar, Mendag Pastikan Pasokan Bapok Aman Jelang Lebaran

JAYAKARTA NEWS— Dua pekan menjelang Lebaran Idulfitri, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan pemantauan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Rawamangun Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Dalam pemantauan ini, Mendag Lutfi menegaskan pasokan bapok cukup untuk menghadapi Lebaran dengan harga terjangkau.

Pemantauan Pasar Rawamangun dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto.

“Hari ini kita melihat ketersediaan bapok ketika Ramadan dan bersiap-siap sebelum hari raya Idulfitri. Bapok stoknya cukup dan karena stoknya cukup mudah-mudahan harga bisa terjangkau,” ujar Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi mengungkapkan, sebagian besar harga bapok cenderung turun. Misalnya, harga beras stabil berada di kisaran Rp10.000/kg untuk beras medium dan Rp12.400/kg untuk beras premium. Komoditas lain, seperti cabai dan bawang harga cenderung turun. Harga cabai merah keriting turun 11,09 persen, cabai merah besar turun 6,83 persen, cabai rawit merah turun 22,84 persen, serta bawang merah turun 5,77 persen.

Sedangkan, gula pasokannya cukup meskipun harga mengalami kenaikan. Harga gula saat ini berada di kisaran Rp14.700/kg, naik 3,52 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan harga ini didorong oleh harga paritas impor.

“Sementara harga telur dan ayam cenderung turun dan diharapkan terus stabil, jangan turun terlalu banyak untuk memberikan keuntungan kepada peternak,” tandas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi melanjutkan, harga minyak goreng curah masih relatif tinggi. Di Pasar Rawamangun minyak goreng curah dijual dengan harga Rp16.000/kg. “Kondisi harga ini akan terus membaik dan diharapkan sesuai dengan harga yang ditentukan Pemerintah sebelum Lebaran, sesuai HET Rp14.000/liter,” ucapnya.

Sementara Arief menyebutkan, saat ini Badan Pangan Nasional harus menjaga harga di tingkat hulu dan hilir. “Harga di tingkat hulu diharapkan tidak terlalu turun sehingga petani dan peternak dapat merasakan harga yang baik dan sampai dengan Lebaran kita pastikan stok stabil dan masuk terus ke Jakarta,” ungkapnya.

Arief melanjutkan, berdasarkan pantauan di pasar harga daging sapi cenderung mengalami kenaikan dengan kisaran Rp130.000—Rp14.000/kg. Kenaikan ini disebabkan harga bakalan dari luar negeri yang meningkat. Untuk itu, pasokan daging sapi akan diseimbangkan dengan pasokan beberapa produk lain, seperti daging beku.

“Jadi dipastikan masyarakat mendapatkan alternatif untuk membeli daging sapi segar, daging sapi beku, dan daging kerbau. Pemerintah memastikan menjelang Lebaran harga daging akan terjangkau,” jelas Arief

Sedangkan Whisnu mengungkapkan, Satgas Pangan di tingkat pusat dan daerah terus mengawal dan mengawasi peredaran bapok, khususnya dalam menghadapi Idulfitri. “Kami pastikan semua komoditas bapok tersedia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena stok bapok dipastikan ada,” imbuhnya.***ebn

Sidak Pasar di Bogor, Wamendag: Harga Bapok di Kota Bogor Secara Umum Aman dan Stabil

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memastikan ketersediaan dan harga barang pokok di wilayah Bogor aman dan stabil. Demikian hasil pemantauan di Pasar Baru Bogor Suryakencana, Kota Bogor, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa (12/4/2022).

Pemerintah Kota Bogor menjamin bapok tersedia dalam jumlah sangat cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan Idul Fitri.

Hadir pada pantauan tersebut Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Staf Ahli Menteri Perdagangan Syailendra, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Ganjar Gunawan.

“Dalam pantauan hari ini, harga sejumlah komoditas bapok naik namun masih dalam batas wajar. Harga bapok juga dapat dikatakan relatif stabil sejak sepekan sebelum Ramadan. Selain itu, stok bapok juga masih tersedia dan aman hingga Idulfitri 2022/ 1443 H,” kata Wamendag Jerry.

Harga bapok di Pasar Baru Bogor Suryakencana antara lain telur ayam Rp24.000/kg, gula pasir Rp14.000/kg, dan daging sapi Rp140.000/kg. Sementara, daging ayam Rp35.000/kg, cabe rawit Rp40.000/kg, dan cabe merah keriting Rp35.000/kg. Bawang merah Rp32.000/kg dan bawang putih Rp30.000/kg. Sedangkan, harga minyak goreng kemasan masih di kisaran Rp25.000/liter dan minyak curah Rp20.000/liter.

Sejumlah pedagang di pasar tersebut mengatakan, kendati harga tinggi, tidak ada kesulitan untuk mendapatkan barang. Selain itu, permintaan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok dinilai juga masih terkendali.

Menurut Wamendag Jerry, pemerintah saat ini fokus untuk menjamin keberlangsungan suplai dan stok untuk masyarakat. Terkait harga, kata dia, dilaporkan ada beberapa komoditas bapok yang naik masih dalam batas kewajaran karena ada peningkatan permintaan saat Ramadan. Namun, sejauh ini stok masih tersedia.

Wamendag Jerry meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah menjamin kecukupan ketersedian stok dan pasokan bapok. Masa ketahanan bapok rata-rata lebih dari sebulan dan dijaga secara berkesinambungan. Sehingga, dipastikan mencukupi untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri 2022/1443 H.

Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memastikan kecukupan cadangan pangan pemerintah dan optimalisasi distribusi barang kebutuhan pokok melalui penugasan Bulog dan ID Food. “Semoga masyarakat dapat khusyuk menjalankan ibadah Puasa dan merayakan Lebaran serta memenuhi kebutuhan pokok dengan ketersediaan yang baik dan harga yang wajar,” harapnya.

Wamendag Jerry menegaskan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah baik yang sifatnya koordinatif maupun intervensi kebijakan yang fundamental.

Beberapa langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan di antaranya adalah pemantauan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dalam rangka sistem peringatan dini (early warning system), penguatan sinergi dan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, kerja sama dengan pelaku usaha, pengawasan kelancaran distribusi, dan pelaksanaan operasi pasar di berbagai wilayah

“Menteri Perdagangan, saya, dan seluruh jajaran Kemendag turun ke ke pasar sebagai bukti keseriusan Kemendag dalam mengawal kestabilan harga dan pasokan bapok pada Ramadan dan mengatasi masalah yang terjadi di lapangan,” tukas Wemendag.

Sementara itu, Ketua Komis VI DPR RI M Sarmuji mengatakan, dari hasil pantauan hari ini, harga bapok stabil dan pasokan ke pasar rakyat cukup, kecuali terigu yang naik. Jika pun ada komoditas yang harganya sedikit lebih tinggi, sifatnya fluktuatif dan harganya masih dalam batas kewajaran dan dapat dijangkau.

“Diharapkan kondisi ini akan terus terjadi sampai nanti usai tahun baru,” katanya.

Sarmuji meminta Bulog, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah turun ke pasar-pasar untuk memastikan ketersediaan stok selama Ramadan dan jelang Idulfitri 2022 aman. “Cek, tanya langsung ke pedagang, apakah barang-barang yang dibutuhkan itu ada atau tidak ada,” ujarnya.

Wali Kota Kota Bogor Bima Arya mengatakan Pemkot Bogor turut berupaya menyeimbangkan jika harga bapok mulai naik. Sejauh ini, ketersediaan bapok dalam kondisi aman dan harganya juga dinilai masih dalam batas wajar. “Kami akan terus menjaga stok untuk meminimalisasi agar stok tidak kosong. Kalau barang tidak ada, harga bisa naik,” pungkasnya.

Harga Bapok di 216 Pasar Relatif Stabil

Stok bapok tersedia menjelang Ramadan berdasarkan hasil pemantauan di pasar rakyat melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) di 216 pasar yang tersebar di 90 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Perkembangan harga sampai dengan H-20 Idulfitri 2022 sejumlah kebutuhan bapok secara umum terpantau relatif stabil.

Harga beras terpantau stabil berada di kisaran Rp 10.500/kg untuk medium dan Rp 12.400/kg untuk premium. Beras diproyeksikan memiliki ketahanan stok sampai dengan 10,5 bulan mendatang.

Adapun harga gula berkisar Rp 14.600/kg atau naik 3,55 persen dibanding bulan lalu dan naik 12,31 persen jika dibandingkan periode Idulfitri tahun lalu. Pemerintah telah merelaksasi harga acuan gula pasir di tingkat eceran menjadi Rp13.500/kg. Sementara wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua, diberikan relaksasi harga acuan sebesar Rp14.000/kg untuk gula pasir curah dan Rp14.500/kg untuk gula pasir kemasan.

Terkait soal kedelai, pemerintah telah melakukan intervensi dengan menugaskan Bulog untuk menjalankan program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian kedelai sebesar Rp1.000/kg di tingkat pengrajin tempe tahu bersumber dari anggaran Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP). Saat ini, pengrajin tahu dan tempe telah mulai menikmati harga beli yang lebih rendah dari harga keekonomian pasar guna menjaga kelangsungan usaha dan harga jual di tingkat konsumen.

Sejalan dengan tren peningkatan permintaan daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, harga ketiga komoditas ini juga tercatat naik. Pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan daging sapi baik melalui sapi lokal maupun percepatan impor daging beku. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat terdapat sekitar 58.481 ekor sapi hidup siap potong yang tersebar di Sumatera, Banten, dan Jawa Barat. Sementara itu, realisasi impor daging beku oleh Bulog telah menyentuh 20 ribu ton. Sebagai upaya mengendalikan harga telur dan daging ayam ras, Kemendag menugaskan Perum Bulog untuk menyediakan 50 ribu ton jagung pakan ternak guna membantu pemenuhan kebutuhan peternak skala mikro dan kecil.

Meskipun komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang menyumbang inflasi pada Maret 2022, diprediksi akan terjadi deflasi pada periode Ramadan dan Idulfitri. Per 8 April 2022, cabai merah keriting turun 2,50 persen, cabai rawit merah turun 12,15 persen, bawang merah turun 7,05 persen. Tren penurunan diprediksi masih akan terus terjadi sepanjang April hingga Mei mengingat berbagai sentra produksi sedang panen raya.***ebn