Category: Ekonomi & Bisnis

Manakarra Fair 2022,  Momentum Kebangkitan Pariwisata Sulawesi Barat

JAYAKARTA NEWS, MAMUJU – Kalau mendengar nama Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mungkin yang pertama muncul di pikiran adalah alamnya, terutama laut serta terumbu karang yang indah. Tetapi Mamuju juga memiliki pesona lain yang sangat menarik.  Pesona tersebut adalah  Manakarra Fair, sebuah event di Mamuju, Sulawesi Barat yang terlaksana setiap tahun sejak tahun 2016.

Manakarra Fair sendiri diambil dari kata “Manakarra” yang memiliki arti “pusaka yang sakti”. Dengan diberinya nama tersebut, diharapkan Manakarra Fair dapat menjadi kekuatan yang menarik pengunjung untuk berkunjung ke Mamuju.

Tahun ini, Manakarra Fair kembali diadakan tanggal 14-16 Juli dengan tema “The Window of Promotion”.  Kegiatan yang masuk dalam 100 besar Kharisma Event Nusantara (KEN) ini diharapkan jadi momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Mamuju, Sulawesi Barat.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai kegiatan seperti event kebudayaan, fesyen, pameran produk UMKM, pertunjukan musik, e-sport, dan Motor Contest.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membuka secara resmi “Manakarra Fair 2022”, Kamis malam (14/7)  di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat.  

Menparekraf  saat memberikan sambutan di pembukaan mengatakan, hari ini dapat dilihat sebagai satu optimisme yang tinggi dari masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat, bahwa event di Mamuju sudah mulai bisa terlaksana dengan hasil kolaborasi semua pihak.

“Saya ingin memberi apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju. Ini adalah momen kebangkitan, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita hari ini mulai lihat semangat tatanan ekonomi baru yang kita ciptakan,” kata Menparekraf.

Momentum ini, kata Sandiaga, sangatlah penting untuk dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat tinggi bagi perkembangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Apalagi sebelumnya Kabupaten Mamuju juga pernah beberapa kali terdampak akibat gempa bumi.

“Manakarra Fair 2022 berhasil masuk 100 besar KEN 2022, ini tidak gampang karena kurator dari luar negeri ikut memberikan penilaian. Saya lihat event ini bukan hanya beautifikasi, tapi mengedepankan aspek-aspek seperti unique selling point, inclusivity, dan juga sustainability,” katanya.   

Ia meyakini dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang terus ditingkatkan dan juga go digital, pariwisata dan ekonomi kreatif di Mamuju akan segera bangkit. Berbagai tantangan yang dihadapi di dalam atraksi, amenitas, dan aksesibilitas bisa diatasi.

“Dengan lintas kementerian/lembaga saya akan dorong untuk dapat dibenahi satu per satu. Dengan potensi sumber daya manusia yang kita miliki, kreativitas, melalui kolaborasi, akan jadi momentum kita untuk bangkit ke depan. Buka peluang usaha dan ciptakan lapangan kerja,” kata Sandiaga.

Sementara Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenparekraf bagi kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Barat. Khususnya melalui dukungan penyelenggaraan “Manakarra Fair 2022”.

“Kehadiran Pak Menteri bagi kita menjadi sebuah stimulan, kita tunjukkan pada dunia dan daerah lain bahwa Sulawesi Barat bukan lagi daerah remote, Sulawesi Barat akan menjadi satu penunjang pariwisata di Indonesia karena kita punya potensi yang luar biasa. Mohon dukungan terus dari Pak Menteri,” kata Abdul Malik.

Sementara Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, mengatakan “Manakarra Fair 2022” mengusung tema “The Window of Promotion” yang menitikberatkan pada promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Mamuju. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi Barat, dan Mamuju pada khususnya.

“Memacu dan mengubah potensi yang ada menjadi produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang memakmurkan masyarakat,” kata Sitti.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menparekraf Sandiaga Uno dalam mendukung perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Mamuju.***/uli

Menkeu: Simposium Pajak Dukung Negara Berkembang Dalam Transparasi dan Pertukaran Informasi Perpajakan

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa simposium pajak merupakan rangkaian kegiatan dari presidensi G20 di Indonesia untuk mendukung negara-negara berkembang dalam kerangka kerja inklusif Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta forum global tentang transparansi dan pertukaran informasi terkait perpajakan.

“Hal ini juga bertujuan untuk membahas tantangan kebijakan perpajakan di masa depan, khususnya insentif pajak dan mobilisasi sumber daya domestik,” ujar Menkeu pada keynote speech pembukaan symposium pajak di Bali, Kamis (14/07).

Selanjutnya, Menkeu juga mengatakan bahwa arsitektur pajak Internasional harus berubah untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin cepat dan kompleks terutama dari sisi kemajuan tekhnologi dan perilaku konsumen. Untuk itu, negara anggota G20 dan OECD dalam kerangka inklusif berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam merancang dan menerapkan standar pajak Internasional.

“Perubahan membutuhkan kesepakatan Global untuk bekerja sepenuhnya. Ini juga termasuk tindakan bersama untuk menjaga keadilan. Tanpa solusi berbasis konsensus tersebut di tingkat global, ada risiko perpajakan dan penanganannya, yaitu dapat mengikis kepastian pajak dan investasi,” terangnya.

Untuk itu, Menteri Keuangan memastikan bahwa kemajuan yang dicapai dalam forum ini adalah untuk kepentingan semua anggota.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan bahwa negara berkembang menghadapi lebih banyak hambatan terhadap pengetatan ruang fiskal dari berbagai perspektif. Untuk itu diperlukan evaluasi terkait pendapatan insentif pajak bagi negara berkembang.

“Koordinasi dibutuhkan dalam mengatasi tantangan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi hari ini kami akan menetapkan langkah lain menuju hasil nyata untuk pulih, menjadi lebih kuat dan lebih baik,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Menkeu mendorong peran G20 untuk mendukung perpajakan dan pembangunan, serta menyoroti pentingnya mobilisasi sumber daya domestik.

“Saya ingin menyerukan kolaborasi yang lebih besar dan kerja sama yang solid antara negara-negara dan anggota yuridiksi kerangka kerja inklusif OECD BEPS G20 secara berkelanjutan, serta  mendukung pemulihan yang inklusif. Saya berharap Anda semua dapat bermusyawarah dengan sangat sukses dan bermanfaat,” tutup Menkeu.***(mel)

Indonesia Retail Summit 2022, Mendag Zulhas: Ritel Tumbuh, Ekonomi Pulih

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan sektor ritel memiliki kontribusi penting dalam mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga. Kontribusi para peritel, termasuk yang berada di pusat perbelanjaan, dapat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong bisnis ritel tetap tumbuh, khususnya dalam masa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Mendag Zulhas dalam acara peluncuran Indonesia Retail Summit 2022 yang digelar secara hibrida di Kantor Kemendag, Jakarta, pada hari ini, Kamis (14/7/2022). 

Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Henky Manurung, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah, serta Ketua Indonesia Retail Summit Anne Patricia Sutanto.

“Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang kontribusinya mencapai 53,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan tumbuh 4,34 persen pada kuartal I 2022,“ terang Mendag Zulhas.

Mendag Zulhas mengungkapkan, acara Indonesia Retail Summit 2022 meliputi kegiatan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) 2022 dan Hari Retail Modern Indonesia (HARMONI) 2022. Acara ini merupakan kesempatan emas bagi anggota Hippindo yang bergerak di sektor ritel, kuliner dan hiburan untuk dapat menggali potensi pasar secara global.

“Saya berharap acara ini dapat turut meningkatkan konsumsi domestik serta menciptakan peluang lebih besar untuk perkembangan dan kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), para pelaku ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan dan pelaku bisnis ritel di seluruh Indonesia. Di samping itu, dengan acara ini juga diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara sekaligus memperkenalkan kebudayaan Indonesia,” jelas Mendag Zulhas.

Mendag Zulhas menambahkan, acara ini merupakan salah satu sarana mempromosikan produkproduk dalam negeri, baik makanan, minuman, kerajinan maupun fesyen, baik untuk konsumen dalam negeri maupun pasar luar negeri. Tujuan akhirnya agar produk dalam negeri dapat bersaing di pasar global.

“Indonesia Retail Summit 2022 juga dapat mendorong ekonomi kerakyatan dengan menggerakkan UKM sebagai suplayer di ritel luring maupun di platform lokapasar dan mendukung program Bangga Buatan Indonesia dengan belanja produk Indonesia,” ujar Mendag Zulhas.

Sementara itu, Budiharjdo menyampaikan, acara Indonesia Retail Summit akan digelar pada 15—16 Agustus 2022. Kegiatan dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi Sarinah, pusat perbelanjaan pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara.

“Acara ini merupakan upaya nyata membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19,” imbuhnya.***ebn

Menkeu Jelaskan Prinsip Keterjangkauan dalam Transisi Energi Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission dalam upaya penanganan perubahan iklim. Salah satunya dengan mentransisikan produksi energi yang sebelumnya berbasis fosil dengan energi terbarukan sekaligus membangun ekonomi hijau secara adil dan terjangkau.

Hal ini terungkap saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara pada Side Event G20 yang bertajuk “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia”, Rabu (13/07) di Bali.

“Transisi yang seharusnya adil dan terjangkau, ini adalah salah satu tugas yang paling menantang,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan prinsip keterjangkauan ini bermula dari tantangan ketika menentukan cara mengurangi energi yang tidak terbarukan, terutama batubara, diganti dengan penggunaan dan pembangunan energi terbarukan secara lebih banyak. Namun demikian, Menkeu mengingatkan bahwa hal ini akan memiliki konsekuensi yang serius pada sisi pembiayaan.

“Penghentian penggunaan batubara itu tidak bebas biaya. Mahal sebenarnya, karena akan berdampak pada PLN dalam hal biaya produksi listriknya. Jika konsekuensi biaya meningkat, maka harga listrik menjadi lebih mahal,” tandas Menkeu.

Untuk itu, Menkeu mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menguji prinsip keterjangkauan transisi energi ini. Pertama, dengan melihat daya beli masyarakat. “Artinya masyarakat dan industri harus mengkonsumsi listrik yang harganya jauh lebih mahal, mampukah mereka membelinya? Itulah keterjangkauan,” jelas Menkeu.

Kedua, dengan melihat kemampuan PLN, Menkeu mengatakan jika masyarakat dan industri ternyata tidak mampu membayar harga listrik yang lebih tinggi, maka PLN yang akan menyerap kerugian akibat hal tersebut.

Menkeu melanjutkan bahwa PLN berpotensi akan mengalihkan kerugian tersebut kepada Pemerintah. Sehingga,  Menkeu menyebut aspek keterjangkauan yang ketiga adalah dari sisi APBN untuk memberikan subsidi.

Dengan demikian, apabila ketiga aspek itu diperhatikan dengan baik, maka menurut Menkeu Indonesia akan mampu mentransisikan penggunaan energi dari yang tidak terbarukan menjadi terbarukan tanpa merusak ekonomi rakyat, bisnis dan situasi keuangan PLN, serta anggaran Pemerintah.

“Karena pertanyaan tentang keterjangkauan adalah siapa yang harus membayar, berapa yang harus kita bayar dengan cara yang terjangkau,” pungkas Menkeu.***/uli

Presiden Jokowi Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Platform Daring untuk Dongkrak Omzet

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjual produknya dengan memanfaatkan platform daring guna mendongkrak omzet jualannya.

Hal itu disampaikan Presiden usai mendengar cerita sejumlah pengusaha mikro yang sukses meningkatkan usahanya dengan menggunakan berbagai aplikasi daring pada acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan Tahun 2022 di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta, Rabu (13/07/2022).

Wageningtyas, seorang ibu yang sehari-hari berjualan roti bakar Bandung bercerita bahwa omzet dagangannya saat ini sudah mencapai Rp1 juta per hari. Kepada Presiden Jokowi, ia menuturkan kunci suksesnya tersebut adalah dengan memanfaatkan berbagai aplikasi daring, terutama di masa pandemi COVID-19.

“Omzet sekarang sudah mencapai 1 juta per hari. Berkat online Pak jadi selama pandemi kami usaha ini terbantu dengan aplikasi online,” ujar Wage, panggilan ibu tersebut.

“Jadi yang namanya digitalisasi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu sekarang ini wajib. Jadi Bapak, Ibu, yang belum masuk marketingnya ke dunia online, segera masuk ke aplikasi, apapun platformnya. Ibu jualan online lewat apa?” ujar Presiden Jokowi menanggapi.

“Ada Gojek, ada Grab, Traveloka Eats, ada Shopee, satu lagi Asia Food Pak, tapi belum beredar,” jawab Wage.

Presiden pun meminta para pelaku UMKM yang hadir untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Wage agar kesempatan untuk memasarkan produknya menjadi terbuka lebar. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar para pelaku usaha juga turut meningkatkan kesiapan produksinya jika memasarkan produknya lewat aplikasi daring.

“Tetapi ingat, kalau sudah yang namanya masuk ke pasar online kesiapan produksi harus betul-betul siap. Jangan sampai kita hanya produksi bisa 100, nanti pesanannya 10 ribu. Ada banyak kejadian seperti itu dan tidak siap. Jadi harus mempersiapkan diri kalau ordernya banyak. Saya kira bagus bisa masuk ke pasar-pasar online,” jelasnya.

Cerita serupa datang dari Ngadimin, seorang penjual mie ayam asal Bojonegoro yang juga berhasil meningkatkan usahanya dengan memanfaatkan aplikasi daring. Amin, demikian ia biasa disapa, menuturkan bahwa ia juga mendapatkan omzet antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta per harinya dan 90 persen di antaranya dihasilkan dari pesanan lewat aplikasi daring.

“Omzet sekitar 500rb sampai 1 juta. Alhamdulillah berkat online. Justru omzet saya 90 persen itu online,” ujar Amin saat berdialog dengan Presiden Jokowi.

“Hati-hati yang berjualan makanan sekali lagi, gunakan yang namanya platform online. Gunakan. Contoh Pak Amin tadi. Kalau barangnya bagus, rasanya enak, packaging-nya bagus, menjual lewat online itu adalah paling cepat. Apalagi yang dijual ini barangnya khas, punya karakter, seperti tadi cemilan khas Minang. Hal-hal seperti itu yang menjadi pembeda, ada diferensiasinya, itu yang akan cepat,” ungkap Presiden Jokowi.

Amin juga bercerita bahwa adanya berbagai platform daring tersebut membuatnya tidak perlu memiliki kios di lokasi yang strategis untuk berjualan. Saat memulai usahanya, Amin berjualan mie ayam dari rumah yang ia sewa.

“Awal usaha kan waktu pandemi dua tahun yang lalu, saya awal-awal mikir kalau untuk usaha itu susah karena harus sewa tempat yang strategis itu kan mahal. Berkat ada online Grab, saya jualnya hanya di kontrakan saja, awal buka di kontrakan, begitu peminatnya bagus alhamdulillah akhirnya sekarang bisa sewa kios walaupun kecil. Itu pun 90 persen (pesanan) masih online semua,” tuturnya.

“Ya bagus. Semuanya dimulai dari kecil dan kalau sudah pasarnya terbuka akan menjadi masuk ke menengah, masuk ke besar. Semuanya pasti dimulai dari hal-hal yang kecil,” tandas Presiden Jokowi.***/mel

Jurus Jitu MenKopUKM Agar Koperasi Digandrungi Anak Muda

JAYAKARTA NEWS – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki ternyata punya jurus jitu agar koperasi semakin digandrungi anak muda salah satunya mengintegrasikan program pengembangannya dengan Gerakan Revolusi Mental.

“Pemerintah terus menggelorakan gerakan Ayo Berkoperasi, yang terhubung dengan Program Gerakan Revolusi Mental. Tujuannya, untuk meningkatkan literasi perkoperasian dan menarik minat generasi muda untuk berkoperasi,” kata  MenKopUKM Teten Masduki dalam acara peringatan Hari Koperasi ke-75 tahun 2022 yang mengusung tema “Transformasi Koperasi Untuk Ekonomi Berkelanjutan” dengan tagline “Ayo Berkoperasi”, di Jakarta, Selasa (12/7).

Tema peringatan itu merupakan pengejawantahan dari upaya koperasi yang bertransformasi dari citra model lama dan konvensional menjadi model baru dan profesional. Sehingga, koperasi sejajar dengan badan usaha lain, memiliki sensitivitas usaha yang tinggi, dan diminati generasi muda.

“Sebagai agen pembangunan, generasi muda kita harus dibekali dengan pengalaman berusaha serta pembangunan karakter yang berbasis nilai gotong royong dan usaha bersama, yang keseluruhannya akan diperoleh melalui koperasi,” kata MenKopUKM.

Oleh karena itu, bagi Menteri Teten, dukungan regulasi menjadi langkah penting agar koperasi terus diminati, serta menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kepentingan anggota dan masyarakat.

“Pemerintah melakukan pembaruan regulasi perkoperasian berupa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak, sebagai salah satu pilihan kelembagaan koperasi berbasis kelompok,” kata Menteri Teten.

Selain itu, kata MenKopUKM, penyusunan regulasi pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi prioritas, dengan penguatan substansi pada pengembangan ekosistem perkoperasian.

Diantaranya, kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan koperasi bergerak di berbagai sektor usaha dan tumbuh besar, penerapan koperasi multi pihak terutama bagi pelaku start up, professional, dan generasi muda, penerapan tata kelola yang baik, perlindungan anggota, serta penanganan dan mitigasi terhadap koperasi bermasalah.

“Program pemberdayaan koperasi akan berjalan baik dan optimal dengan dukungan dari pemerintah, Gerakan Koperasi, pihak swasta, akademisi, dan stakeholders terkait lainnya,” ujar MenKopUKM.

Fokus Pemberdayaan

Lebih dari itu, MenKopUKM pun menekankan fokus pemberdayaan koperasi saat ini menyasar sektor riil, sebagai sektor yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar.

Menurut Menteri Teten, itu sejalan dengan program yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dikembangkan korporatisasi petani dan nelayan (pangan) melalui koperasi guna mendukung kemandirian pangan nasional berbasis keunggulan komoditas lokal.

“Beberapa pilot project sedang dijalankan sebagai manifestasi program korporatisasi petani dan nelayan (pangan) melalui koperasi,” kata MenKopUKM.

Pertama, pengembangan budidaya dan hilirisasi kacang koro, sebagai substitusi kacang kedelai yang sebagian besar masih diimpor. Kedua, hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi untuk melakukan pengolahan minyak makan merah sebagai alternatif minyak goreng;

Ketiga, pendampingan bagi koperasi perikanan untuk memperbaiki tata kelola manajemen usaha dan peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, dan peningkatan nilai tambah produk olahan perikanan.

“Keempat, pendampingan bagi koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama sehingga terjadi standarisasi produk pada komoditas minyak nilam, jahe, kayu/rotan, kelapa, dan daging sapi,” kata Menteri Teten.***/uli

Bansos untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Daya Beli Masyarakat

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Barat pada Selasa (12/07/2022) dengan mengunjungi Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang untuk menyapa para pedagang sekaligus membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Presiden berharap agar bantuan tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pascapandemi.

“Tadi seperti biasa memberikan tambahan modal kerja untuk usaha-usaha mikro, untuk pedagang-pedagang pasar, untuk pedagang kaki lima (PKL). Penting karena kita ingin men- trigger pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah dari recovery pemulihan karena pandemi,” ujar Kepala Negara dalam keterangannya di Pasar Sukamandi.

Selain bantuan sosial bagi para pedagang, Kepala Negara juga memberikan sejumlah bantuan bagi para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), utamanya bagi yang memiliki usaha di rumah.

“Kemudian juga tambahan untuk program PKH terutama juga untuk ibu-ibu yang memiliki usaha-usaha di rumah, usaha-usaha rumahan jadi tambahan modal Rp1,2 juta,” ucap Presiden.

Presiden pun memastikan agar bantuan tersebut dapat memperkuat daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

“Kita ingin jangan sampai daya beli rakyat itu turun, jangan sampai daya beli masyarakat itu turun. Sehingga kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari PNBP, dari pungutan ekspor akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya. Sehingga bisa nanti akan ada tambahan-tambahan untuk mereka,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Subang Ruhimat.***/mel

Organda Jawa Barat Dukung Penuh Program Subsidi Tepat Sasaran

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah dan masyarakat menyambut baik program subsidi tepat sasaran yang pendaftarannya digencarkan mulai 1 Juli 2022. Melalui Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), subsidi tepat sasaran kini tembus puluhan ribu pendaftar.

Antusiasme tinggi  masyarakat Indonesia untuk mendukung subsidi tepat sasaran terlihat dari tercatatnya 50 ribu kendaraan pada hari ke-4 ketika mulai dibuka pendaftaran.

Senin (11/7) Sales Area Manager Bandung Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Fachrizal Imaduddin bersama dengan tim melakukan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat Dida Suprinda. Pertemuan tersebut membahas mengenai subsidi tepat sasaran yang pendaftarannya dibuka awal Juli lalu.

Dida bersama dengan Organda Jawa Barat mendukung penuh program tersebut walaupun pada awalnya ia sempat ragu saat proses pendaftaran akan terjadi banyak kendala. Namun hal tersebut tidak terbukti,  sebab program ini justru menjadi titik terang atas keluhan seperti sopir angkot selama ini serta tidak menjadikan para angkutan darat Jawa Barat tidak mendaftar.

“Kami, Organda Jawa Barat sangat mendukung subsidi tepat sasaran. Melihat sangat jelas bahwa yang mendapatkan subsidi Pertalite dan Biosolar banyak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkan subsidi. Mari kita harmonikan program ini bersama Pertamina,” jelas Dida.

Sementara Fachrizal pun meyakini bahwa program yang diselenggarakan ini tentunya akan menyelaraskan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran, “Sosialisasi ini kami buat agar Pertamina dapat bergerak bersama Organda. Kami dari tim SA Bandung akan menjemput bola untuk membantu setiap DPC melakukan pendaftaran di Wilayah Jawa Barat. Namun, kami perlu data untuk kelengkapan pendaftaran tersebut agar pendaftaran ini dapat berjalan dengan lancar dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa tepat sasaran dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” ungkap Fachrizal dalam Rilis kepada Jayakarta News, Senin (11/7).

Sosialisasi kepada masyarakat, edukasi dan posko pendaftaran langsung juga disiapkan di beberapa titik SPBU di Jawa Barat guna mempermudah masyarakat yang memiliki kendala tertentu dalam melakukan pendaftaran. Namun jika sudah dirasa mampu, maka tidak harus datang ke SPBU tertentu untuk melakukan pendaftaran, karena pendaftaran dapat dilakukan dimana saja melalui aplikasi MyPertamina dan website subsiditepat.mypertamina.id

Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Fahrougi Andriani, menjelaskan bahwa Pertamina memastikan pelaksanaan pendaftaran melalui website bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi . “Saluran pendaftaran yang beragam (website, aplikasi dan di SPBU) saat ini telah berjalan baik. Mari kita sama-sama pastikan BBM Subsidi dikonsumsi oleh masyarakat yang tepat dan berhak,” ungkap Fahrougi.

Untuk informasi mekanisme pendaftaran pengguna BBM Subsidi, masyarakat dapat datang langsung ke SPBU di Jawa Barat, menghubungi Call Center 135,  mengecek di tautan mypertamina.id/faq-subsidi-tepat, Instagram @mypertamina dan @ptpertaminapatraniaga.***/mel

Dunia Kampus Juga Terbukti Mampu Lahirkan Inisiasi Pengembangan Teknologi Digital

JAYAKARTA NEWS – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan resiliensi dalam menopang produktivitas dan stabilitas perekonomian nasional ditengah berbagai tantangan global. Daya tahan UMKM tersebut turut diperkuat dengan animo generasi muda yang tinggi untuk ikut berkecimpung dalam dunia wirausaha. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah terus berupaya mendorong kemajuan studentpreneur melalui berbagai kebijakan.     

Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah yaitu terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Pengembangan digitalisasi sendiri diproyeksikan akan berkontribusi senilai Rp4.434 Triliun terhadap PDB di tahun 2030 atau setara dengan 16 persen dari PDB. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga turut menjadi akselerator bagi wirausahawan dalam memperluas jangkauan usaha. Dengan demikian, talenta digital menjadi bagian yang sangat penting untuk dikuasai.

“Berbagai dukungan dilakukan Pemerintah dalam mengembangkan keterampilan digital seperti Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy dan Sea Labs Academy,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menyampaikan Keynote Speech secara luring dalam acara Inspirational Talk: Bangkit Bersama Pasca Pandemi & Mini Expo Studentpreneur di Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Senin (11/07). 

Terkait dengan Program Kartu Prakerja, Pemerintah telah menyalurkan insentif kepada 13 juta penerima dengan capaian 30 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja atau berwirausaha. Selain itu insentif yang diberikan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 92 persen penerima untuk membeli bahan pangan dan 70 persen penerima untuk modal usaha. Apresiasi terhadap efektivitas Program Kartu Prakerja tersebut juga telah diberikan oleh berbagai lembaga internasional, diantaranya yakni UNESCO.

Dengan berbagai program peningkatan talenta digital tersebut, diharapkan mampu mendorong digitalisasi pada sektor UMKM agar lebih optimal. Adapun salah satu bentuk digitalisasi UMKM yang saat ini telah dilakukan Pemerintah yakni pemberdayaan dan perluasan akses pasar UMKM atau IKM Digital melalui program Bangga Buatan Indonesia (BBI), e-katalog LKPP, QRIS dan lainnya.

Disamping digitalisasi, Pemerintah juga mengambil kebijakan bagi UMKM terkait dengan pemberian dukungan skema pembiayaan terintegrasi melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pembiayaan yang dapat dijangkau oleh berbagai skala usaha UMKM. Pada masa pandemi, Pemerintah berupaya memberikan kebijakan relaksasi dan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen bagi debitur KUR sampai dengan 31 Desember 2022 dan meningkatkan plafon kredit tanpa agunan menjadi Rp100 juta.

Merespon pemaparan yang disampaikan Menko Airlangga tersebut, antusiasme ditunjukkan oleh civitas akademika Universitas Pendidikan Nasional dan ditandai dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan. Diantara pertanyaan tersebut yakni kebijakan Pemerintah terkait pembiayaan usaha kecil dan mikro melalui koperasi, kebijakan bagi mahasiswa yang terdampak pandemi, kondisi aktual perekonomian, keberhasilan bisnis ditengah pandemi, hingga peran masyarakat Bali dalam meningkatkan perekonomian daerah pasca pandemi.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa minat berwirausaha mahasiswa perlu untuk terus didukung, karena banyak entrepreneur yang juga lahir dari lingkungan kampus. Demikian juga halnya dengan beberapa perusahaan aplikasi besar di dunia yang hingga saat ini masif digunakan masyarakat juga lahir dari lingkungan kampus.

Pada akhir pemaparan, Menko Airlangga menyampaikan harapan bagi Universitas Pendidikan Nasional sebagai Techno Research-preneur University agar mampu mencetak para entrepreneur baru yang berkualitas dan berkomitmen tinggi sebagai game changer untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

“Saya harap Universitas Pendidikan Nasional dapat mengembangkan inkubator wirausaha dengan melakukan penyediaan working space yang dilengkapi fasilitas memadai dan juga dapat dilakukan pemberian target inovasi setiap tahunnya agar produk yang dihasilkan akan semakin berkembang,” pungkas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan buku Pembiayaan UMKM oleh Menko Airlangga kepada Rektor Universitas Pendidikan Nasional yang selanjutnya diikuti penyerahan proposal kajian akademik berjudul “Kelembagaan dan Model Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal” oleh Kepala Pusat Studi Universitas Pendidikan Nasional kepada Menko Airlangga.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Anggota DPR RI, Deputi I Kemenko Perekonomian, Deputi IV Kemenko Perekonomian, Rektor Universitas Pendidikan Nasional beserta jajaran, serta Kepala Pusat Studi Universitas Pendidikan Nasional.***/mel

Menkeu Jelaskan Transformasi Digital pada Pelayanan Dasar hingga Sektor Keuangan Negara

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah terus mendorong transformasi digital untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan upaya Pemerintah untuk melakukan digitalisasi, mulai dari pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, hingga pada sektor keuangan negara.

“Jadi yang Puskesmas, Menteri Kesehatan sekarang mencoba untuk melakukan digitalisasi. Transfer dari anggaran Pemerintah ke biaya operasi Puskesmas kesehatan itu bisa diharapkan by Puskesmas, by addres, by account number,” ungkap Menkeu pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 di Bali, Senin (11/07).

Sama halnya pada sektor kesehatan, Menkeu menyatakan upaya digitalisasi untuk mentransfer biaya operasional sekolah (BOS) telah dilakukan sesuai dengan by school name, by school address, by school number, dan sudah dibangun aplikasi pembelian. Sehingga, setiap pembelian kebutuhan sekolah langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan BOS.

“Kan dulu Bapak Presiden selalu meminta para menteri mensimplifikasikan karena kepala sekolah sibuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai berbagai macam pengeluarannya. Dengan digital, baik transfernya maupun belanjanya sekolah mereka tidak lagi membuat berbagai laporan-laporan itu,” jelas Menkeu.

Sementara itu pada digitalisasi fungsi keuangan negara ke digital, Menkeu mencontohkan adanya penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, pembayaran pajak menggunakan e-billing, juga pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela yang telah berakhir 30 Juni lalu.

“Itu semuanya pakai online,” kata Menkeu.

Digitalisasi pada sektor keuangan negara juga diterapkan saat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Hasilnya, banyak menarik partisipasi kelompok milenial.

“Waktu kita meng-issue SBN, kita sekarang juga melakukan SBN retail. Itu digital juga sehingga bisa me-reach kepada kelompok milenial,” jelas Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan dalam operasi perbendaharaan negara, saat ini semua kuasa pengguna anggaran juga dituntut untuk menggunakan digital payment. Dalam hal pengadaan barang pun digitalisasi digunakan sebagai penghubung dengan platform UMKM.

“Sehingga ini semuanya secara bertahap, keuangan negara tidak hanya sekedar memberikan uang kepada Pak Johnny Plate (Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk membangun infrastruktur, untuk Kartu Prakerja, untuk PKH yang inklusif bansos, tapi kita juga mentransformasi cara kita bertransaksi,” pungkas Menkeu.***/uli