Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Pemerintah Sesuaikan Tarif Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional dan backbone perekonomian nasional. Karena itu, beragam kebijakan telah ditetapkan Pemerintah untuk mendukung hal tersebut.

Komitmen Pemerintah dalam mendukung hal tersebut juga tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan, sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beberapa waktu yang
lalu.

Sejalan dengan hasil rapat yang dipimpin oleh Menko Airlangga, disebutkan bahwa perubahan tarif Pungutan Ekspor menjadi US$0/MT berlaku mulai 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 diharapkan dapat mengurangi kelebihan supply CPO di dalam negeri sehingga dapat mempercepat ekspor produk CPO dan turunannya.

“Dengan percepatan ekspor tersebut, diharapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat pekebun khususnya pekebun swadaya akan meningkat,” tegas Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu, Senin (18/7/2022).

Pertimbangan lain dalam penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor kata Airlangga, yakni keberlanjutan dari pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional. Khususnya perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

“Khususnya berupa pembangunan Unit Pengolahan Hasil, penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel serta pemenuhan kebutuhan pangan melalui pendanaan penyediaan minyak goreng bagi masyarakat,” jelas Airlangga.

Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor itu kata Airlangga, diharapkan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri. Sementara pungutan yang dipungut dari ekspor dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat.

“Ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih,” jelas Airlangga.

Perubahan kebijakan ini menurut dia, juga merupakan momentum bagi BPDPKS untuk semakin meningkatkan layanannya dengan tetap menjaga akuntabilitas serta tranparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit.

“Semua pihak diharapkan untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah karena Pemerintah menyadari bahwa semua kebijakan terkait kelapa sawit ini tujuan akhirnya adalah terciptanya sustainability kelapa sawit mengingat peranan kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional,” pungkasnya.***/ebn

Melihat Dari Dekat Budidaya Maggot BSF

Banyak masyarakat datang ke TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bogor Raya. Salah satu tujuannya adalah melihat dari dekat budidaya maggot. Biasanya, pulang dari TPST Bogor Raya, masyarakat langsung mengaplikasikan di komunitas masing-masing. Sebuah cara pengelolaan limbah sampah yang produktif.

#maggot#TPSTBogorRaya#budidayamaggot

Menparekraf Optimistis Pelaku Ekraf Cilegon Mampu Hadirkan Lapangan Kerja Baru

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi karya para pelaku ekonomi kreatif di Kota Cilegon yang tampil dalam acara Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022 dan optimistis para pelaku ekraf dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Menparekraf Sandiaga saat menghadiri acara Pameran AKI 2022 di Cilegon Center Mall, Banten, Minggu (17/7/2022), merasa kagum dengan hasil karya pelaku ekonomi kreatif yang sudah terkurasi. Menurutnya produk yang ditampilkan tidak hanya mampu bersaing secara nasional tapi juga internasional.

Sebut saja produk olahan kayu dari Nalaktak Kai Woodworking, karya Sesa Susanti. Ia dinilai berhasil melawan stigma, yang mana pekerjaan berat yang berhubungan dengan olahan kayu biasanya didominasi oleh pria.

Sehingga tak sedikit pihak yang pada awalnya meragukan bakatnya, namun Sesa tidak pantang menyerah untuk terus melakukan hal yang ia sukai sampai bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan produk olahan kayu seperti meja, kursi, hingga pajangan rumah yang ia produksi terkenal hingga ke mancanegara.

Selain Nalaktak Kai Woodworking, ada pula 26 pelaku ekraf lainnya dengan produk yang tidak kalah berkualitas. Seperti brand Iqbal Art seorang difabel yang mampu menawarkan ukiran dinding dari kayu, lalu kuliner (dessert box), hingga baju rajutan dengan kualitas terbaik di Kota Cilegon.

“Hari ini saya sangat kagum, optimistis dan penuh harapan melihat para pelaku ekonomi kreatif, para UMKM menampilkan karya-karya terbaiknya dan kita berkunjung ke 27 booth UMKM yang levelnya mungkin sudah bukan lagi level lokal, tapi level nasional dan internasional,” kata Menparekraf Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga yakin penciptaan lapangan kerja baru di provinsi Banten ini mampu diwujudkan. Hal ini juga dibarengi dengan program-program Kemenparekraf/Baparekraf yang tepat sasaran, diantaranya Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif, hingga acara pada hari ini Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI).

“Satu tahun yang lalu saya mendapat laporan banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan. Tapi ternyata dengan kebijakan yang lebih merangkul kepada kemudahan perizinan, kebijakan yang membuka peluang kolaborasi, sekarang kota Cilegon dan provinsi Banten berhasil menurunkan nilai pengangguran. Jadi ini patut kita berikan apresiasi,” ujar Sandiaga.

Berkat kolaborasi yang kuat antara Kemenparekraf/Baparekraf dengan pemerintah daerah hingga dunia usaha yang telah menyelenggarakan AKI 2022, Menparekraf Sandiaga optimistis target 4,4 juta lapangan kerja baru tahun di 2024 dapat tercapai.

Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kolaborasinya hari ini. Saya yakin 2024 kita akan ciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas,” kata Sandiaga.

Dalam kesempatan yang sama, pelaku Ekraf Nalaktak Kai Woodworking, Sesa Susanti menjelaskan bisnisnya dimulai saat ia ditolak ketika melamar kerja karena dinilai tidak memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik. Padahal bakat yang dimiliki oleh Sesa Susanti ini sangat luar biasa, apalagi untuk seorang wanita.

Karenanya ia berpesan kepada pelaku ekraf lain untuk jangan patah semangat ketika menerima pahitnya kegagalan. Tapi jadikanlah itu sebuah langkah baru untuk menuju kesuksesan. Dan bagi yang ingin memulai usaha mulailah dengan apa yang disukai atau loving what you do, gunakan apa yang kita punya, dan start where you are.

“Karena memberikan inspirasi terhadap pelaku UMKM lainnya tidak perlu menjadi sempurna, tapi biarkan orang terinspirasi dari bagaimana cara kita mengatasi ketidaksempurnaan itu,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Menparekraf juga berhasil meyakinkan owner Cilegon Center Mall (CCM) Bapak James Hartono mengenai pentingnya kolaborasi dan dukungan terhadap finalis AKI, sehingga owner CCM menawarkan dan memberikan kesempatan berupa space di lantai 2 mall tersebut untuk dapat memfasilitasi pelaku UMKM, khususnya finalis AKI yang berminat untuk dapat memasarkan produknya disana.

Turut mendampingi Menparekraf Sandiaga Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen Kemenparekraf/Baparekraf, Yuke Sri Rahayu dan Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani.

Hadir pula Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar; Walikota Cilegon, Helldy Agustian; dan Executive Chairman Yestar International Holdings, James Hartono.***/mel

IMF Apresiasi Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 di Bali

JAYAKARTA NEWS – Dana Moneter Internasional (IMF) mengapresiasi penyelenggaraan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers & Central Bank Governors’ Meeting /FMCBG) Negara G20 ketiga di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7) lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva saat diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 17 Juli 2022.

“Bu Kristalina sangat menghargai bahwa Indonesia telah sukses menjadi tuan rumah untuk G20 finance track menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang ketiga di Bali pada situasi dunia yang sedang tidak mudah, makin menantang,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Menurut Sri Mulyani, tantangan yang disampaikan tersebut antara lain adanya perang yang masih berjalan menimbulkan harga komoditas seperti pangan dan energi menjadi naik. Kenaikan harga di dua komoditas tersebut yang kemudian memacu inflasi di berbagai negara.

“Kenaikan harga komoditas seperti pangan dan energi dan ini menyebabkan inflasi di banyak negara meningkat secara tinggi, sehingga ini menjadi ancaman yang sangat nyata bagi banyak-banyak negara yang sekarang menghadapi krisis pangan dan krisis energi,” imbuhnya.

Untuk itu, Sri menambahkan, peranan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menjadi sangat penting. Hal tersebut karena dalam pertemuan dibahas mengenai bagaimana menyinkronkan kebijakan fiskal dan moneter.

“Dalam menangani seperti krisis pangan, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar bisa menurunkan risiko dari perekonomian global yang sekarang ini meningkat sangat tinggi,” lanjutnya.

Untuk G20 sendiri, berbagai hasil dari pembahasan dalam berbagai pertemuan akan menjadi bahan untuk nanti disampaikan pada KTT G20 November mendatang. Misalnya, untuk masalah kesehatan adanya pembentukan dana kesehatan multilateral untuk penanganan pandemi di masa depan, terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara keuangan dan kesehatan.

“Itu merupakan satu capaian yang bagus. Kita bicara tentang crypto currency dan regulasi mengenai digital coin ini menjadi salah satu yang bagus. Financial inclusion dan digital technology juga menjadi salah satu capaian yang sangat baik, kita bicara tentang global taxtation juga menjadi sangat impresif dalam situasi saat ini, juga mengenai sustainable finance serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, itu merupakan hasil-hasil yang dilakukan di G20,” tandas Sri.***/uli

IMF Harapkan Kepemimpinan Indonesia di G20 Dukung Langkah Institusi Hadapi Krisis

JAYAKARTA NEWS – Dana Moneter Internasional (IMF) menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20. Kepemimpinan itu diperlukan antara lain untuk mendorong para pemimpin negara G20 untuk mendukung langkah institusi-institusi yang memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi IMF yang dipimpin oleh Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva, Minggu (17/07/2022), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Ibu Kristalina tadi menyampaikan bahwa IMF akan melakukan langkah untuk bisa membantu negara-negara miskin tersebut yang akan menghadapi kondisi yang luar biasa berat. Nah ini, kepemimpinan Indonesia nanti di bawah Bapak Presiden Jokowi pada saat pertemuan G20 diharapkan bisa pimpinan-pimpinan dari negara G20 akan mendukung langkah dari institusi-institusi yang memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, IMF menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa situasi inflasi yang melanda berbagai negara telah menyebabkan bank-bank sentral mengeluarkan kebijakan menaikan suku bunga. Maka, kemungkinan berbagai negara miskin yang sekarang sudah dalam kondisi sangat rawan akan berada dalam kondisi yang makin sulit, terkena krisis pangan, dan terkena juga kemungkinan krisis keuangan.

“Seperti sekarang ini terjadi di berbagai negara Afrika dan juga bahkan negara seperti Srilanka, ini akan menjadi sangat penting karena jangan sampai kemudian kemampuan dunia internasional untuk mencegah krisis menjadi makin lemah dan menyebabkan risiko makin tinggi,” ujarnya.

“Bapak Presiden yang akan menjadi tuan rumah G20 nanti menjadi sangat-sangat penting untuk bisa memobilisasi dukungan semua leader G20 untuk bisa membantu terutama negara miskin,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar negara-negara African Union bisa diundang di G20 karena selama ini G20 tidak pernah memasukkan negara-negara tersebut di dalam pembahasannya secara permanen. Karena itu, pada presidensi Indonesia ini, Presiden Jokowi berinisiatif untuk mengundang African Union dan diharapkan bisa menjadi keputusan permanen G20.

“Ini juga menyebabkan kita bisa membahas masalah dunia secara lebih lengkap karena suara dari negara-negara terutama dari Afrika yang sekarang sedang menghadapi banyak sekali kesulitan pangan, kesulitan dari sisi ekonomi, dan juga keuangan menjadi sangat penting,” tandasnya.***/uli

Kota Lama Semarang Bisa Jadi Percontohan Pengembangan Parekraf

JAYAKARTA NEWS – Kota Semarang, dengan Kota Lama sebagai ikonnya, dapat menjadi percontohan dalam hal pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada suatu destinasi wisata. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat hadir pada acara Kelana Nusantara, di Restoran Kampung Laut Semarang, Jawa Tengah.

“Kota Lama Semarang dapat menjadi lesson learned bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di destinasi lainnya,” katanya, dikutip dari Siaran Pers, Minggu (17/7).

Sandiaga mengatakan, dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Semarang, Kemenparekraf menghadirkan program Kelana Nusantara.

Dalam program tersebut, pelaku parekraf dapat menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi dalam usahanya mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Selain itu, melalui Kelana Nusantara, pelaku parekraf juga dapat membangun jejaring yang lebih kuat antara sesama pelaku ekonomi kreatif, pemerintah kota, dan pemerintah pusat.

“Melalui kegiatan Kelana Nusantara, pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu melalui adaptasi, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung terciptanya peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” kata Sandiaga.

Sebelumnya, Kelana Nusantara telah diselenggarakan di beberapa kota, yaitu Aceh, Surakarta, Yogyakarta, Mataram, Sragen, dan Jakarta, dengan menghadirkan peserta dari para pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsektor ekraf.

Pada kesempatan tersebut, Menparekraf turut mendorong komunitas film di Kota Semarang untuk mengikuti salah satu program Kemenparekraf yaitu Family Sunday Movie (FSM). “Family Sunday Movie adalah program Kemenparekraf yang ditujukan bagi para sineas untuk menyalurkan ide-ide kreatif mereka dalam bentuk film pendek,” ujarnya lagi.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga didorong untuk mengembangkan potensi fesyennya, melalui gagasan Semarang Fashion Week. Hal ini mengingat fesyen merupakan subsektor unggulan yang ditetapkan melalui Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) pada tahun 2017 lalu.

Dalam acara Kelana Nusantara ini, pelaku ekonomi kreatif mengeluhkan minimnya aktivitas dan kendala dalam peminjaman peralatan yang ada di Creative Hub Kota Semarang. Selain itu, para pelaku juga menyampaikan kendala dalam mendapatkan akses informasi program-program pemerintah yang sampai ke pelaku ekraf, dan pemasaran produk kreatif.

“Melalui platform digital dan pemanfaatan teknologi, saya optimistis dapat menjawab permasalahan pemasaran produk kreatif ekonomi di Kota Semarang. Saya juga mengimbau para peserta yang hadir saat ini untuk dapat saling membantu menjembatani diseminasi informasi program-program Kemenparekraf untuk sampai ke pelaku parekraf di daerah,” kata Menparekraf Sandiaga.

Dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, Menparekraf optimistis target tahun 2022 untuk menghadirkan 1,1 juta lapangan kerja dan 4,4 juta di tahun 2024 dapat terwujud.

“Saya sangat optimistis bahwa target 1,1 juta lapangan pekerjaan dapat kita capai di tahun ini, mudah-mudahan bisa terwujud dengan kolaborasi kita bersama Kadispar, asosiasi, dan pemangku kepentingan yang ada di sektor parekraf,” kata Sandiaga.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, R. Wing Wiyarso Poespojoedho, menyampaikan, Kota Lama Semarang saat ini memang menjadi fokus pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Semarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Lama telah menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan internasional.

“Ke depannya, pengembangan sektor parekraf di Kota Semarang akan mencakup area Kampung Pecinan, Kampung Melayu, dan Kampung Arab. Semarang dulunya adalah kota bandara, termasuk dalam jalur rempah. Kami akan gali potensi seni dan budaya, untuk memajukan Kota Semarang dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Menparekraf ke Kota Semarang. Tentunya akan menambah semangat kami dalam mengembangkan potensi yang kami miliki,” kata Wing Wiyarso.

Turut mendampingi Menparekraf, Inspektur I Kemenparekraf/Baparekraf, Bayu Aji; Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Haryanto; Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak R. Wing Wiyarso Poespojoedho; dan Wakil Ketua Umum Kadin Wilayah Sulawesi, Bapak Kukrit Suryo Wicaksono.***/mel

Diskusi dan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada High-Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia telah melaksanakan High Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation – sebagai bagian dari rangkaian pertemuan The Third Series of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), 11-17 Juli 2022 di Bali. Pertemuan ini dilakukan dalam format hybrid dan dihadiri seluruh anggota G20 serta organisasi internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dikutip dari Siaran Pers Kemenkeu Minggu (17/7).

The High-Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil diskusi teknis pada pertemuan the Policy Levers Forum yang telah diselenggarakan di sela pertemuan the Sustainable Finance Working Group pada tanggal 13 Juni 2022 sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia. Forum tersebut tersebut merupakan sarana para Menteri dan Gubernur Bank Sentral untuk berbagi pengalaman, kesuksesan, dan pandangan dari upaya global mengatasi perubahan iklim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka diskusi dengan melaporkan intisari pembahasan dari the Sustainable Finance Working Group Policy Levers Forum. Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan menyampaikan arah kebijakan untuk mendorong transisi menuju investasi berkelanjutan dan bagaimana kebijakan yang akan ditempuh untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari OECD mengenai hasil awal kajian mitigasi perubahan iklim termasuk dampaknya terhadap ekonomi makro, fiscal, dan sektor lingkungan. Perwakilan dari the International Panel on Climate Change (IPCC) dan the International Monetary Fund (IMF) juga menyampaikan pandangan mereka.

Dalam diskusi, para menteri dan gubernur bank sentral saling bertukar pengalaman mengenai kebijakan domestik masing-masing negara yang sedang atau akan dijalankan terkait upaya mengatasi perubahan iklim dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Diskusi juga secara khusus membahas instrumen dan inisiatif kebijakan perubahan iklim (climate-related policy levers) termasuk kerangka bauran kebijakan yang disesuaikan dan mekanisme transisi energi (seperti contoh inisiatif dalam kerangka kermitraan Just Transition Partnerships) untuk mempromosikan transisi ekonomi hijau yang inklusif.

Diskusi juga membahas lebih lanjut terkait The G20 Sustainable Finance Roadmap yang telah disahkan oleh pimpinan negara anggota G20 pada Oktober 2021 yang menyoroti peran instrumen kebijakan publik untuk memberikan sinyal pada pasar keuangan terkait transisi iklim, investasi dalam keuangan berkelanjutan, dan upaya mendorong partisipasi permodalan publik dan sector swasta dalam investasi berkelanjutan.

Instrumen kebijakan transisi yang adil dapat digunakan sebagai mekanisme transisi yang mendukung ketersediaan energi bersih, mendorong pengurangan dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil dan juga menjadi dasar penetapan harga karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Untuk mencapai target karbon netral, implementasi the Paris Agreement dan target agenda 2030, setiap negara diharapkan dapat merumuskan kebijakan transisi dengan menggunakan pendekatan yang efisien agar dapat mengkatalisasi komitmen pasar terhadap pengurangan emisi karbon, mendukung upaya transisi energi bersih kepada negara berkembang dan rentan, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi domestik masing-masing negara.

Diskusi pada the High-level Breakfast Discussion on Climate Mitigation ini juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan G20 mengenai aksi perubahan iklim global di masa mendatang khususnya untuk memperkuat sinergi dengan inisiatif global lain seperti the Coalition of Finance Ministers for Climate Action atau the Climate Club.***/mel

Menkeu: Presidensi G20 Indonesia Fokus Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan dan Transisi Hijau

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa Presidensi G20 Indonesia terus menempatkan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, terutama terkait dengan pembiayaan berkelanjutan, menjadi isu yang sangat penting.

“Sejak awal, infrastruktur sudah menjadi salah satu isu yang secara konsisten dan terus-menerus menjadi prioritas negara manapun yang memegang kursi kepresidenan G20. Namun, perjalanan kita semua untuk memperluas tidak hanya pembangunan infrastruktur. Tetapi menjadi infrastruktur yang dapat membiayai infrastruktur berkelanjutan dan transisi hijau masih relatif baru,” ujar Menkeu dalam Siaran Pers, Sabtu (16/7).

closing remarks G20 Infrastructure Investors Dialogue yang diselenggarakan di Bali International Convention Centre, Jumat (15/07).

Menkeu melihat bahwa keinginan untuk membiayai infrastruktur berkelanjutan dan transisi hijau sangat kuat dan terus berkembang yang semula nilai investasi swasta hijau pada tahun 2014 hanya USD8 miliar menjadi sepuluh kali lipat pada tahun 2020 mencapai USD87 miliar.

“Memang ada keinginan yang kuat di bidang pembiayaan terkait dengan proyek infrastruktur yang dikaitkan dengan komitmen hijau atau keberlanjutan. Ini mewakili setengah dari seluruh investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur,” kata Menkeu saat closing remarks G20 Infrastructure Investors Dialogue yang diselenggarakan di Bali International Convention Centre, Jumat (15/07).

Lebih lanjut, Menkeu juga melihat keinginan dari banyak negara untuk menyelaraskan investasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kerangka yang selama ini dibahas untuk meningkatkan dampak, skala, keterjangkauan, dan kecepatan pembangunan infrastruktur atau investasi agar negara dapat merancang transisi menuju infrastruktur hijau secara tertib sangat penting. Tidak hanya smooth, tetapi juga adil dan terjangkau,” ujar Menkeu.

Adapun terdapat empat pilar untuk mencapai tujuan tersebut, yakni prioritas dan target jangka panjang, data dan standar infrastruktur yang berkelanjutan, lingkungan yang memungkinkan untuk implementasi, serta kapasitas untuk berinvestasi dalam inovasi. “Kami telah mendengarkan dengan seksama semua perspektif terkait dengan banyak isu kritis yang perlu dipertimbangkan bagi kita semua untuk terus bekerja dan mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan,” kata Menkeu.***/uli

Harga Cabai Makin Pedas, Partai Gelora Beri Solusi Cara Mengatasinya

JAYAKARTA NEWS—Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, harga cabai merah di berbagai daerah mengalami kenaikan tajam khususnya di Aceh.

Harga cabai di Aceh saat ini menyentuh harga Rp200 rb /kg, seolah harga cabai sedang mengamuk dan semakin pedas saja!

“Apa yang terjadi di lapangan ternyata sangat berbeda dengan informasi yang disampaikan di SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang di akses melalui alamat news.kemendag.go.id,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (16/7/2022).

Dimana situs tersebut, Kemendag menginformasikan bahwa harga cabe per tanggal 13 Juli 2022 di Aceh berada di level Rp110ribu, di Jakarta Rp113ribu, di Jawa Barat Rp119..262, di Jawa Tengah Rp77.250, Jawa Timur Rp87.638.

“Padahal kenaikan ini sudah terjadi sejak bulan lalu dimana Kementan sudah mengambil tindakan, namun belum memadai,” katanya..

Tepatnya pada 13 Juni 2022, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Tommy Nugraha mengidentifikasi, salah satu penyebab mengapa harga cabai naik adalah akibat curah hujan yang tinggi.

Sehingga membuat para petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk hingga obat-obatan agar cabai tidak terserang hama dan jamur.

Pada saat itu, lanjutnya, Kementan berupaya untuk meningkatkan produksi agar harga turun dengan cara melakukan penyemprotan hama penyakit di sentra produksi cabai.

Sementara untuk menjaga ketersediaan stok cabai dilakukan dengan strategi mengirim stok cabai dari daerah yang surplus ke daerah yang minus.

“Melihat kondisi kenaikan harga Cabai sekarang ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah yang sudah dilakukan belum maksimal sehingga harga-harga tidak turun bahkan naik lebih tajam,” katanya.

Kepala Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta menegaskan, naiknya harga cabai yang tinggi sangat merugikan bagi masyarakat yang daya belinya belum juga normal akibat pandemi.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa meredam lonjakan harga tersebut. Partai Gelora berpandagan untuk mengatasi kenaikan harga cabai.

Pertama, Kementan perlu memiliki database ketersediaan bahan pangan yang terpercaya.

“Selama ini database kementan seringkali bias. Data Juni 2022 tercatat cabai masih mengalami surplus secara nasional namun kenaikan harga terjadi merata di seluruh provinsi,” katanya..

Kedua, pemerintah harus berfikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya.

Sebab, hal Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupan. persediaan nasional.

“Indonesia membutuhkan badan pangan nasional (BPN) yang lebih aktif. Saat ini BPN terkesan pasif, belum memadai dalam melakukan pengawasan ketersediaan bahan pangan di pasar secara detail,” ujarnnya..

Ketiga, memberikan solusi jangka pendek melalui penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki suplus seperti di Sumedang, Nganjuk, Demak, dan Probolinggo.

“Dimana daerah ini dilaporkan mengalami surplus cabai,” pungkas Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.***din

Menkeu Tekankan Perlunya Perkuat Kerjasama Global untuk Atasi Kerawanan Pangan

JAYAKARTA NEWS – Ditengah situasi krisis kerawanan pangan dunia saat ini, harus mulai dibangun sistem kolaborasi dan kerjasama untuk mengatasi kerawanan pangan yang terus meningkat dan isu-isu terkait lainnya. Kolaborasi global harus memastikan keterjangkauan pangan untuk semua, mendukung kondisi perdagangan multilateral yang terbuka, transparan, dapat diprediksi, dan non-diskriminatif yang konsisten dengan aturan WTO, dan meningkatkan transparansi dalam rantai nilai pangan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada acara High Level Seminar: Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity, Jumat (15/07) di Bali.

“Kepresidenan G20 Indonesia bekerja sama dengan Arab Saudi, dan didukung oleh beberapa anggota G20 dan organisasi internasional, mengusulkan seruan aksi global untuk mengatasi kerawanan pangan yang terus meningkat. G20 dapat segera mengadakan pertemuan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian negara-negara G20 untuk meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian, dan mengeksplorasi tindakan untuk mengatasi kerawanan pangan yang berkembang dan masalah terkait lainnya,” jelas Menkeu.

Menkeu mengatakan bahwa hal ini serupa dengan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 ketika bersama membahas penanganan Covid-19 dan menyiapkan mekanisme kesiapsiagaan pandemi, yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kita perlu terus menggunakan instrumen dan perangkat kebijakan kita termasuk kebijakan fiskal dan sektoral yang mengeksplorasi bagaimana kita akan mampu mengatasi situasi kerawanan pangan. G20 telah berhasil melakukan ini untuk keuangan dan kesehatan dimana pagi ini kita melihat semakin banyak negara yang mendukung fasilitas intermediasi pembiayaan yang kita dirikan untuk mendukung kesiapsiagaan pandemi secara global. Kami berharap hal yang sama juga dapat dilakukan dengan memperkuat kemampuan kita untuk memobilisasi, tidak hanya pembiayaan, tetapi yang terpenting adalah koordinasi kebijakan lintas negara dan didukung oleh organisasi internasional,” sambung Menkeu.

Dalam penutupnya, Menkeu menekankan pentingnya Komunitas Internasional dan forum-forum multilateral terkait bekerja sama untuk mengakhiri krisis yang dihadapi saat ini, terutama di bidang pangan dan energi, yang berpotensi merambah ke sisi keuangan. G20 dapat mengambil peran utama dengan mengembangkan tindakan nyata dengan semangat kerjasama, kolaborasi dan multilateralisme.

“Saya yakin kita akan dapat menemukan cara dan mengatasi masalah ini secara efektif. Bersama kita bisa membuat dunia lebih baik dan kita masih terus memiliki harapan dan optimisme bahwa dunia bisa pulih bersama dan pulih lebih kuat,” tutup Menkeu.***/uli