Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP

JAYAKARTA NEWS – Setelah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Acara Puncak Perayaan Hari Pajak Tahun 2022, penggunaan format baru Nomor Pokok Wajib Pajak kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.

Berdasarkan PMK tersebut, terdapat tiga format baru NPWP. Format baru NPWP ini akan berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022. Demikian Siaran Pers Kemenkeu Kamis (21/7/2022).

Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang merupakan penduduk menggunakan NIK. Penduduk adalah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, bagi WP OP bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit. Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id.

“Baru mulai 1 Januari 2024, dimana Coretax sudah beroperasi, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh, baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor.

Secara lebih detail Neil menjelaskan, untuk WP OP penduduk yang saat ini sudah memiliki NPWP, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru. Namun demikian, masih ada kemungkinan NIK WP berstatus belum valid. Hal ini dikarenakan adanya data wajib pajak yang belum padan dengan data kependudukan.

“Misalnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Kalau begitu DJP akan melakukan klarifikasi bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP Online, e-mail, kring pajak, dan/atau saluran lainnya,” jelas Neil.

Sementara itu, bagi WP selain OP tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lama atau format 15 digit, dan bagi WP cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha oleh DJP.

Sedangkan untuk WP yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan berikut. Pertama bagi WP OP yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Kedua, bagi WP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh WP sendiri atau secara jabatan. Ketiga, bagi WP cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

“Ketentuan teknis selengkapnya seperti bagaimana prosedur permohonan aktivasi NIK saat ini sedang dalam tahap penyusunan di internal DJP dan akan segera diterbitkan,” pungkas Neil.***/uli

Bangun Keadilan dengan Demokrasi Ekonomi

JAYAKARTA NEWS – Keadilan sosial itu hanya bisa dibangun dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi artinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, lembaga yang punya karakter seperti itu adalah koperasi. Oleh karena itu keberadaan koperasi harus didorong agar terus tumbuh dan berkembang.

Demikian disampaikan Dr Apendi Arsyad kepada Jayakarta News baru-baru ini saat menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-75 di halaman Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor.

Hingga sekarang, kata dosen Universitas Djuanda Bogor ini, keberadaan koperasi belum menjadi agregat perkembangan ekonomi kita. Padahal usia koperasi sudah 75 tahun tepatnya 12 juli 2022 lalu. “Kalau usia manusia (75) itu sudah sangat dewasa dan banyak pengalaman, “

The founding fathers kita sudah tepat untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Maka kita tidak perlu ragu untuk memperjuangkan nasib koperasi di negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila ini dimana sila kelima berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebenarnya koperasi bisa menjadi leading sector. Basis yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa sektor pelaku perekonomian ini, ada privat/ swasta yang meliputi koperasi, ukm, wiraswasta mandiri dan perusahaan, serta BUMN/ BUMD.

Menurut Apendi yang juga ketua Dewan Pakar Dekopinda, pelaku-pelaku ekonomi yang berbasis di masyarakat harus dominan. Ia optimis Indonesia bisa berjaya ke depan kalau pelaku ekonomi di masyarakat seperti koperasi ini dominan, terdapat di mana-mana. Di lingkungan sosial masyarakat kita harus ada koperasi-koperasi. Di kantor ada koperasi, juga di sekolah, ada pula koperasi pasar, koperasi desa, koperasi di perumahan, koperasi petani, nelayan, dsb.

“Jadi koperasi menjadi agregat pertumbuhan ekonomi. Kalau itu terjadi, saya yakin koperasi akan menjadi nomor satu penggerak perekonomian, “ ujar Apendi yang sudah 25 tahun mengajar Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis, dan mata kuliah lain seperti Organisasi dan Kelembagaan Sosial, serta Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Menurut Apendi, agar koperasi menjadi pelaku dominan harus ada kesadaran masyarakat serta kesadaran pemerintah yang didukung kebijakan. Memang diakui, sejak tahun 2021 telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2O2I tentang kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PP No 7 tahun 2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pada halaman 50 paragraf 6 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam Pasal 81 antara lain disebutkan, bahwa Kementerian/ Lembaga Pemerintah, Nonkementerian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/ jasa usaha mikro dan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sekarang koperasi dan UKM sesuai UU no 7 tahun 2021 bisa ikut tender terutama sebagaimana dimaksud dalam isi PP tsb. Nah peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh koperasi dan UKM.

Tanpa Desain

Apendi juga melihat ikhwal pendidikan dan pelatihan-pelatihan terhadap gerakan koperasi dilakukan Kementerian Koperasi hingga Dinas Koperasi dan UKM di tingkat kabupaten. Namun manajemen terkait pendidikan itu belum seperti yang kita harapkan.

Inputnya bagaimana, prosesnya seperti apa, lalu out put-nya memadai atau sesuai target, dll. Manajemen pengawasannya juga harus dilakukan. Jadi cara pendidikan perkoperasian harus dibenahi. Frekuensinya juga diperbanyak.

Riset-riset perkoperasian dilaksanakan secara serius, sehingga basis perencanaannya sudah terpetakan. Bagaimana potensinya dan apa permasalahan yang dihadapi bisa diteropong.

“Riset-riset ini sangat kurang sehingga perencanaan-perencanaan pembinaan koperasi itu sifatnya intuitif, tidak by design, tidak scientific. Itu yang kita lihat, “ ujarnya.

Di sisi lain, kata Apendi lagi, meski pemerintah acap mengatakan bahwa koperasi harus terus didorong perkembangannya, kadang ada saja kebijakan yang tampak kurang mendukung berkembangnya koperasi.

Misal, di Kabupaten Bogor, bantuan APBD untuk kegiatan olahraga atau untuk KONI sebesar Rp 15 milyar. Sedangkan bantuan APBD untuk gerakan koperasi dalam hal ini ke lembaga Gerakan Koperasi (Dekopinda) tahun 2022 sebesar Rp 200 juta.

Sementara tugas dan visi yang diemban Dekopinda diantaranya edukasi, fasilitasi, serta advokasi guna mencapai perubahan yang lebih baik dalam memajukan koperasi.

Data tahun 2021 menyebutkan, jumlah koperasi di Kab. Bogor 1779 koperasi. Namun yang aktif hanya 663 koperasi, sedangkan yang tergolong benar-benar sehat 37 koperasi.

Dikatakan, peran koperasi turut memperbaiki perekonomian masyarakat, menyejahterakan anggota. Secara nasional peran koperasi memang belum signifikan, hanya menyumbang 5, 5 persen dari PDB nasional. Namun sebagaimana kita ketahui, banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kegiaan usahanya tumbuh dan berkembang berkat peran koperasi atau memperoleh pembiayaan dari koperasi. Dalam situasi seperti sekarang setelah dua tahun dilanda pandemi covid 19, koperasi juga diharapkan lebih semangat lagi dalam pemulihan ekonomi.

Meski peran koperasi dianggap strategis dalam perekonomian kita, nyatanya kebijakan yang ada kadang tampak kurang berpihak pada koperasi, tegas Apendi pula. Dari segi bantuan APBD saja misalnya, sudah kelihatan tidak berimbang. “Ngejomplang,” ujar Apendi Arsyad. (isw)

Langkah Gubernur Khofifah Berhasil Selamatkan Tiga Aset Pemprov Jatim Senilai Rp 1,068 Triliun

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS— Inilah langkah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang terus aktif melakukan upaya penyelamatan aset Pemprov Jatim khususnya menyelamatkan aset yang belum memiliki keabsahan kepemilikan maupun yang sedang ada dalam sengketa maupun penguasaan pihak lain.

Buah manis dari upaya tersebut, Gubernur Khofifah berhasil menyelamatkan tiga aset besar milik Pemprov Jatim dengan total nilai mencapai Rp 1,068 Trilliun.

Aset yang berhasil diselamatkan yaitu halaman samping RSUD Husada Prima senilai Rp 5 miliar, kemudian aset RSUD Dr Soetomo dengan nilai Rp 705,692 miliar dan RSJ Menur senilai Rp 357,9 miliar.

Dari tiga aset yang berhasil diselematkan itu, satu diantaranya yaitu aset RSUD Husada Prima sertifikatnya diserahkan pada Gubernur Khofifah Rabu (20/7).

Penyerahan sertifikat aset yang berlokasi di Jalan Karang Tembok No 39 itu dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Lantai 3.

Aset Pemprov Jatim di RSUD Husada Prima ini merupakan transformasi Rumah Sakit Jiwa Pegirian yang dikelola oleh pemerintah pusat seluas 9.608 m2. Yang terdiri dari bangunan rumah sakit, gudang, dan rumah dinas yang ditempati oleh pegawai rumah sakit senilai Rp 5 miliar.

“Rumah-rumah dinas sepanjang itu pada dasarnya adalah milik Pemprov. Pada saat itu, saya minta kepada Plt Sekdaprov Wahid Wahyudi untuk koordinasi intensif supaya jadi amal jariyah beliau. Karena Plt pun masa jabatannya terbatas,” urai Khofifah.

“Alhamdulillah gayung bersambut, dengan berbagai kecepatan dan support dari Bu Mia Amiati sebagai Kepala Kejati Jatim dan Kakanwil BPN Jatim dalam waktu yang sangat cepat kita bisa mendapatkan keabsahan kepemilikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut untuk aset RSUD Dr Soetomo yang berhasil diselamatkan Gubernur Khofifah dengan total Rp 705,692 miliar diketahui merupakan tanah seluas 176.423 meter persegi. Di dalamnya termasuk rumah dinas seluas 1.430 meter persegi.

“Saat ini untuk rumah dinasnya ditempati oleh pensiunan dari pegawai RSUD Dr Soetomo. Alhamdulillah aset tersebut telah kembali menjadi milik Pemprov Jatim,” ucap Khofifah.

Lalu untuk aset RSJ Menur yang berhasil diselamatkan kembali menjadi milik Pemprov nilainya mencapai Rp 357,9 miliar. Yang merupakan tanah bangunan perkantoran dengan luas 45.140 meter persegi. Gubernur Khofifah bersyukur aset-aset tersebut telah dimiliki keabsahannya sebagai aset milik Pemprov Jatim.

Untuk itu, Khofifah turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelamatan aset. Terutama Kejati Jatim dan BPN Jatim serta Kantah BPN Surabaya 1 dan 2.

“Terima kasih, Ibu Kajati Jatim dan jajaran khususnya Asdatun dan juga Kakanwil BPN. Khususnya Kantah 1 dan 2 BPN Surabaya. Seterusnya, sinergi seperti ini mudah-mudahan akan terus terbangun sehingga aset-aset negara terutama yang ada di dalam sengketa atau penguasaan pihak lain bisa kita dapatkan kembali,” ujarnya.

Selain tiga aset itu, saat ini yang juga tengah dalam proses upaya penyelamatan aset adalah lahan sekitar 476.434 m2 di Puspa Agro dengan nilai perolehan Lahan Rp. 61.902.685.000 dan
Nilai apraisal Rp. 228.688.320.000.

Karena itu, Khofifah tengah berupaya agar aset yang kini tengah proses kepengurusan sertifikasi tersebut bisa kembali menjadi kepemilikan Pemprov Jatim.

Sebagai informasi, pada tahun 1952, aset tanah bangunan serta barang inventaris RS Husada Prima tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti yang tertuang dalam PP Nomor 49 Tahun 1952.

Lalu pada 1977, RSJ Pegirian pindah ke Menur yang menyebabkan lahan dan bangunan RSJ Pegirian beralih fungsi menjadi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Surabaya. BP4 Surabaya inilah yang hingga saat ini menjadi RS Husada Prima.

Kemudian pada 28 Juni 2022, Plt. Sekda Pemprov Jatim memohon bantuan hukum non-litigasi kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara.

Permohonan ini lalu segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan berkoordinasi kepada berbagai pihak, khususnya Kantor Pertanahan Surabaya II. Tak lama setelahnya, pada 6 Juli 2022, berhasil dilakukan pengukuran luas lahan oleh tim dari Kantor BPN Surabaya II.

Selain penyerahan sertifikat aset yang diberikan kepada Pemprov Jatim, BPN juga memberikan 2 sertifikat aset kepada PT Pertamina (Persero) yang masing-masing berada di Jl. Dr. Soetomo no. 68 dan Jl. Marmoyo no. 2, Surabaya. Sertifikat ini diterima langsung oleh Senior Vice President (SVP) Aset Manajemen Pertamina Yanuar Budi Hartanto. (poedji)

Pemerintah harus Ekstra Hati-hati, Resesi akan Lebih Banyak Didorong Oleh Faktor Non Ekonomi

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif, karena akan berdampak serius pada perekonomian.

Sikap kehati-hatian ini, akan menghindarkan Indonesia dari jeratan jurang resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1998 lalu.

“Kita masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi komoditas ini, tidak dalam kendali kita, setiap saat bisa pergi,” kata Anis Matta dalam Gelora Tak bertajuk ‘Ancaman Resesi Global Mengintai, Bagaimana Indonesia Menghadapinya?’, Rabu (20/7/2022) sore.

Menurut Anis Matta, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekedar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena Resesi.

“Jauh sebelum krisis ekonomi tahun 1998 meledak, kita selalu mendengar satu mantra dari para ekonom, bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Tapi kenyataannya, kita terkena krisis dan tiba-tiba mantra-mantra itu hilang,” ujar Anis Matta.

Upaya itu, kata Anis Matta, saat ini dicoba diulangi lagi oleh pemerintah sekarang dengan mengatakan, bahwa potensi Indonesia kecil terkena resesi.

“Apakah mantra itu, sama yang kita baca sekarang atau tidak, nanti kita lihat, karena krisis punya cara kerja sendiri. Tapi yang kita saksikan setiap hari, adalah wajah-wajah publik yang semakin galau, semakin frustrasi dan semakin kehilangan harapan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini akan terus membuat ledakan dan benturan demi benturan yang tidak terduga. Benturan ini akan menciptakan pecahan-pecahan peristiwa besar.

Krisis ekonom saat ini, lanjutnya, selain memilliki sifat sistemik juga dipengaruhi banyak faktor geopolitik seperti perang supremasi antara Amerika Serikat-Rusia, yang berdampak pada harga komoditas secara global.

“Banyak negara mengalami goncangan yang politik yang luar biasa akibat krisis ekonomi. Persoalan kita sebagai bangsa pada sisi konflik supremasi ini, kita sangat mungkin bisa menjadi collateral damage,” tandasnya.

Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah mampu membaca arah krisis secara global, seperti kemana arah selanjutnyna dan dimana titik aman Indonesia agar tidak menjadi collateral demage.

“Dalam konteks ini, Partai Gelora meminta pemerintah membaca situasi kita secara lebih lengkap dalam pengelolaan situasi makro dengan tidak membenarkan pemborosan anggaran dalam belanja kita. Itu satu kesalahan yang sangat besar,” tegasnya.

Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini sedang menuju resesi. Indikasinya, inflasi tinggi, harga-harga melonjak dan utamanya harga komoditas dunia.

“Indonesia bergantung pada The Fed (Bank Sentra AS) untuk penentuan suku bunga. Sehingga pemerintah harus waspada apabila suku bunga dinaikkan, karena akan berpengaruh pada pelemahan rupiah dan harga komoditas yang menurun. Tentu ini, akan sangat menyulitkan kembali bagi Indonesia,” kata Anthony.

Hal senada disampaikan Fuad Bawazier, Menteri Keuangan RI Tahun 1998. Fuad menilai perekonomian nasional masih terasa nyaman karena diuntungkan faktor eksternal yakni kenaikan harga komoditas dunia.

“Kalau ini kemudian jatuh harganya, bagaimana? dan kemungkinannya pasti ada, bisa akhir atau awal tahun 2023 bisa saja. Kalau ini terjadi, semua akan drop, bakal kalang kabut,” kata Fuad.

Fuad berharap pemerintah segera membenahi pengeluaran yang tidak perlu atau tidak penting, karena akan membebani APBN seperti proyek pembanguna Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kerata Api Cepat Jakarta Bandung dan lain-lain.

“Kita juga harus mendorong kemandirian pangan, banyak sekali sawah berubah fungsi menjadi lahan komersial. Impor beras memang tidak terdengar kuat, namun permintaan gandum sebagai bahan pangan pengganti beras cukup tinggi. Intinya kita meningkatkan kemampuan internal terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengatakan, pengusaha optimis bisa melewati kondisi sulit atau krisis. Hal ini, dengan jalan merespon dengan pengetatan pengeluaran dan meningkatkan kapasitas peluang pemodalan dari perbankan.

“Kami ini modalnya optimis, bahkan saat krisis ada opsi peluang pinjaman malah kita optimalkan. Terpenting cash flow terus berjalan,” kata Gunawan.

Bagi pengusaha, lanjut Gunawan, dampak krisis terjadi dari konsumen menahan konsumsinya. Kemudian juga disikapi pengusaha dengan menahan atau menunda capex nya dan fokus pada pengeluaran rutin terlebih dahulu.

“Sebab kalau masuk resesi, cash flow berantakan, akan sangat membahayakan,” terangnya.

Gunawan lantas menceritakan pengalamanya saat terjadi krisis tahun 1998 silam. Saat itu, permintaan konsumen anjlok hanya tinggal sekitar 20 persen.

“Karena mampu menahan pengeluaran, kita malah mengambil alih tiga perusahaan yang sudah mau bangkrut. intinya persiapan cashflow harus baik, saat musim paceklik. Setiap krisis selalu ada kesempatan, kita juga tak boleh over reaction atau respon berlebihan. Kalau terlalu reaktif malah akan menciptakan lubang resesi sendiri,” pungkasnya.***din

Mendagri Minta Kepala Daerah Buat Kebijakan Pro UMKM

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah membuat kebijakan yang pro terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Pasalnya, menurut Mendagri, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlangsungannya.

Hal itu disampaikan Mendagri usai memberi arahan sekaligus membuka gelaran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2022 dengan tema “Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui Jejaring Global” di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (20/7/2022).

“Pesan saya tadi ke teman-teman kepala daerah bupati, expo ini bagus, tapi lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM, mulai dari membuat regulasi yang pro kepada UMKM, perizinan mudah,” katanya.

Masih menurut Mendagri, Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang dapat dikelola dan diproduksi sebagai produk dalam negeri. Karenanya, dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, ia berharap pangsa pasar dapat dikuasai produsen dalam negeri.

“Perkenalkan mereka dengan permodalan, banking, finance sector, supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung pembelian barang dan jasa dalam negeri, pihaknya juga mendorong UMKM untuk menjualnya melalui market place, misalnya lewat e-katalog yang telah dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selain itu, Mendagri juga mendorong kepala daerah agar mengembangkan kreativitas para pemilik UMKM dengan memberikan pendidikan pelatihan. Di samping itu, Mendagri juga menilai kepala daerah perlu membangun infrastruktur agar akses pemasaran produk UMKM semakin mudah.

“Kami Kemendagri pasti mendukung penuh dalam bentuk apa pun juga, termasuk regulasi,” pungkasnya.***/ebn

bank bjb Genjot Performa Layanan Digital Melalui Produktivitas dan Efisiensi

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – bank bjb menggelar Business Review Semester I/2022 dengan tema “Efficiency, Productivity and Empowering Digital Ecosystem for Financial Growth” di Ballroom Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung Selasa, (19/7/2022).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Phinera Wijaya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono, Ekonom Sri Adiningsih, Praktisi IT Otto Toto Sugiri, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi beserta jajaran, Komisaris Utama Independen bank bjb Farid Rahman beserta jajaran, dan seluruh jajaran pejabat executive bank bjb se-Indonesia beserta tamu undangan lainnya.

Pada sambutannya, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, sejalan dengan tema business review pada hari ini yakni “Efficiency, Productivity and Empowering Digital Ecosystem for Financial Growth”, manajemen mengingatkan bahwa efisiensi dan produktivitas merupakan critical point yang harus dijaga pada saat ini.

“Tantangan kedepan ada di depan mata. Walaupun secara likuiditas industri perbankan maupun bank bjb cukup memadai, namun demikian, dampaknya terhadap efisiensi Khususnya biaya dana, harus kita jaga untuk mempertahankan kinerja yang positif dalam periode yang akan datang.

Selanjutnya mengenai efisiensi, pihaknya bersyukur bahwa pandemi telah mendorong semua pihak menuju budaya baru. Kinerja positif bank bjb di masa pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat, tidak lepas dari adaptasi teknologi yang dilakukan sehingga interaksi baik secara internal maupun eksternal tetap dapat dilakukan secara daring.

“Budaya baru ini telah menjadi bagian keseharian dari kita semua, serta turut membantu terciptanya efisiensi yang perlu kita lestarikan, dimana mobilisasi pegawai berjumlah besar pun dapat kita minimalisir dengan penggunaan media daring tanpa mengurangi makna dan tujuan kegiatan, ” jelas dia.

Ditengah kesuksesan bank bjb mencatatkan kinerja positif di tahun 2022, namun namun harus ingat tentang pentingnya produktivitas ini, dengan mulai melakukan kegiatan yang produktif, dan menghindari kegiatan yang kontra produktif.

Selain itu, bank bjb senantiasa terus mengembangkan ekosistem yang dimiliki dengan produk dan fitur yang terus di enhance dan experience yang terus dikembangkan dalam bidang digitalisasi. Sehingga jarenanya, sampai dengan saat ini telah terbentuk ekosistem digital yang cukup baik.

Dimana pengguna aplikasi DIGI mobile sebanyak lebih dari 847 ribu pengguna, atau tumbuh hampir 5 kali lipat dari tahun 2020. QRIS merchant bank bjb bertumbuh hampir 90 kali lipat dari semula 7.458 merchant di tahun 2020, dan saat ini menjadi lebih dari 655 ribu merchant serta agen laku pandai melalui bjb BiSA yang saat ini lebih dari 7.500 agen dan kedepannya akan terus dikembangkan melalui skema kerjasama dengan berbagai pihak.

“Ekosistem tersebut pun menyumbang hampir 40% fee based income bank bjb yang tumbuh 33,1% secara year on year. Inilah ekosistem keuangan bank bjb dalam konsep branchless bank yang Harus kita optimalkan utilisasinya, kita kejar pertumbuhannya, hingga menjadi bagian dari kontributor fee based income yang jauh lebih besar di masa yang akan datang.

Tak hanya itu, selama kurun waktu 3 tahun terakhir bank bjb terbukti mampu melepaskan diri dari tekanan pandemi. Berbagai pencapaian yang diraih, bank bjb pun mendapat pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak yang dibuktikan dengan diterimanya 40 penghargaan. Diantaranya “Indonesia Innovation Award 2022” dari media Iconomics, “Best Bank 2022 KBMI 2” dari Majalah Investor dan “Infobank TOP BUMD 2022”, “Indonesia Customer Service Award 2022” dari media Iconomics, “Banking Service Excellent Award” dengan peringkat 2 terbaik secara nasional layanan prioritas bank umum dari media Infobank; dan lainnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi tiga disrupsi, yaitu disrupsi pandemi, global warming, dan digitalisasi. Tiga disrupsi ini mau tidak mau harus dihadapi, termasuk oleh pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang perbankan.

Menurut dia, disrupsi pandemi ini tidak akan hilang, tapi grafiknya akan surut atau naik. Sehingga masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan virus. Walaupun secara dampak, ada efeknya terhadap bisnis. Namun dampak itu mestinya menjadi tantangan supaya bisnis tetap berjalan.

Kemudian disrupsi global warming yang saat ini harus dihadapi. Tinggal bagaimana meresponnya dengan membuat kebijakan ekonomi green energi. Sektor perbankan juga bisa masuk ke berbagai bisnis yang mengangkat green energi.

“Kemudian ada disrupsi digital. Saat ini di Jabar ada 5.000 desa yang diharapkan bisa dikembangkan program petani millenial. Nanti, bank bjb bisa hadir di sana, misalnya menggarap transaksinya,” jelas dia.

Ridwan Kamil berpesan, bank bjb harus mampu terus berinovasi dan memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat. bank bjb harus mampu menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Jabar.

“Kita harus bisa menjadi yang terbaik. Memenangkan kompetisi itu tidak mudah, tapi lebih tidak mudah mempertahankannya. bank bjb sudah banyak awardnya, saya mengapresiasi capaian-capaian bank bjb selama ini. Tapi harus selalu berinovasi dan menjadi yang terbaik, ” imbuh Emil.

Kepala Kantor Regional II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Indarto Budiwitono mengatakan, pihaknya mengapresiasi pencapaian bank bjb yang sangat luar biasa dalam beberapa periode terakhir. Dia mengucapkan selamat kepada seluruh insan bank bjb yang telah membawa perusahaan lebih baik lagi.

“Saat pandemi, bank bjb mampu mengukir laba yang luar biasa. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian ini. Kinerja keuangan Jawa Barat salah satunya ditopang oleh bank bjb. Sekali lagi terimakasih, ” katanya.

Ekonom Sri Adiningsih dalam paparannya mengatakan, pemulihan ekonomi Indonesia akan dibayangi oleh ketidakpastian global berupa tensi geopolitik, pandemi, krisis energi dan pangan, stagflasi, disrupsi teknologi/digital dan new/next normal. Instabilitas ekonomi makro meningkat (inflasi dan kurs). Di sisi lain kemampuan pemerintah “menjaga” juga terbatas, dampak pandemi pada bisnis yang belum selesai.

Pertumbuhan ekonomi akan mengalami tekanan, akan berat menjaga pertumbuhan tidak turun (5,2%) di 2022 dan tetap berat pada tahun 2023 dengan optimisme 4-5%.

“Namun, dunia usaha pada sektor Pertanian, Pertambangan, kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan “digital” masih akan berkembang. Di sisi lain, perbankan akan mengalami tekanan berat karena persaingan semakin besar, sehingga mesti prudent dan mengikuti perkembangan, ” katanya.

Sementara itu, Praktisi IT Toto Sugiri mengatakan, kedepan data center menjadi peranan penting dalam pengembangan perusahaan. Apalagi, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 265 juta.

“Namun saat ini kapasitas data center per kapita masih salah satu yang terendah, yaitu kurang dari 1 watt/kapita di dunia. Dibandingkan dengan kapasitas data center per kapita negara-negara Asia lainnya, yang melayani pertumbuhan data negaranya sendiri, seperti Jepang. Mengambil konsumsi watt rata-rata per kapita 10 watt, Data center Indonesia siap untuk tumbuh hingga 2.700 MW” katanya.***pr

Slank Mendirikan Koperasi Konsumen Berbasis Fans dan Keanggotaan Multipihak

JAYAKARTA NEWS – Slank adalah salah satu band terkenal di tanah air. Sejak kelahirannya tahun 1983 telah memiliki penggemar yang setia dan loyal sampai kini, dan fans ini turun dari generasi X ke anak cucu mereka generasi melenial, gen Z dan gen post Z”.

Penggemar slank ini oleh Kaka diberi nama Slankers. Slankers dibuatkan wadah oleh bunda Iffet bernama Slank Fans Club tahun 1998. Ada ratusan fans club di berbagai kota. Slanker bagi Slank adalah nafas, tanpa Slankers mungkin Slank tidak akan melegenda seperti sekarang ini.

Kilas balik 38 tahun lalu, Slank masih muda, penuh karya, energik, banyak panggung, banyak uang, banyak penggemar dan suka bereksperimen hal-hal baru dalam menciptakan lagu sendiri dengan pindah-pindah tempat, mencoba minum minuman berenergi, hingga tidak menyadari ternyata menggunakan aneka drugs.

Karena drugs inilah yang menggagalkan tour ke berbagai kota dan negara lain. Kata Bimbim, “3 tahun drugs menghancurkan semuanya, drugs bukannya membuat kita kreatif tetapi membelenggu kreatifitas kita, mati kagak hidup kagak.”

“Maka jangan sekali kali mendekati, apalagi memakai drugs”.

Kaka menambahkan, “Untunglah ada bunda iffet yang menyelamatkan kami sembuh total dari drugs dengan cinta, Bunda mengingatkan kalau mau hancur jangan ajak-ajak anak orang, jelek-jelek kalian banyak penggemarnya, maka apapun yang kamu lakukan ditiru penggemarmu.”

SLANK memilih tobat, tahun 2000 mengumumkan diri berhenti total menggunakan drugs, berjuang melawan sakau, berjuang untuk menyembuhkan diri sendiri dari ketergantungan dan memilih berkarya dengan lagu yang bercerita tentang cinta, peduli persoalan sosial, peduli lingkungan dan peduli anak muda.

Kata Bimbim, “Banyak lagu kita yang bicara tentang kerja keras, gotong royong atau ngeslank rame-rame yang kita wujudkan dalam berkoperasi.”

“Inilah yang melatarbelakangi SLANK terpanggil untuk memberdayakan slanker dalam wadah resmi,” imbuh Deny, management SLANK.

Wadah ini disebut Koperasi SLANK JURUS TANDUR. Arti Jurus Tandur adalah maju terus pantang mundur. Maju terus dalam menebar kebajikan dan menegakkan kebenaran.

Pendirian Koperasi ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan dedikasi Personil SLANK untuk memberdayakan generasi muda. Jadi Koperasi ini sasaran anggotanya adalah anak muda dan utamanya para Slanker. “Potensi slanker itu sangat luar biasa ya, banyak yang gue temui di daerah.”

“Agar mudah diingat orang, Koperasi Konsumen SLANK JURUS TANDUR menggunakan nama beken SLANKOPS. Diharapkan SLANKOPS ini dapat menjadi wadah berproses bagi anggota yang ingin menjadi wirausaha mandiri dan tangguh,” imbuh Bimbim Ketua Slankops.

SLANKOPS adalah Koperasi Konsumen, dengan model keanggotaan multipihak, wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia, berbadan hukum nasional dan berbasis digital. Didirikan oleh 12 orang anggota Slank dan Slanker yang diwakili 4 daerah Jakarta, Bekasi, Yogyakarta dan Purbalingga, pada 14 April 2022 di Markas Slank, Jl. Potlot III No.14, RT.1/RW.3, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

SLANKOPS ini berkantor pusat di Jakarta dan secara manajemen terhubung dengan Kantor cabang di daerah yang di bentuk. SLANKOPS telah memiliki badan hukum yang sah AHU-000943.AH.01.29 tahun 2022, di bawah binaan langsung Kementerian Koperasi dan UMKM RI.

Slankops menjadi koperasi pertama di Indonesia yang berbasis fans, dan juga pertama di Indonesia koperasi konsumen yang menerapkan model keanggotaan Multipihak. Koperasi multipihak sendiri model baru di Indonesia, berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM no 8 tahun 2021.

Dengan potensi basis keanggotaan Slankops kedepannya, maka penerapan Koperasi dengan Model Multi Pihak menjadi relevan, karena dengan ide-ide kreatif Slankops dapat membangun beragam unit usaha yang dikelola secara profesional.

Untuk itu, dalam menjalankan unit-unit usaha tersebut Slankops dapat mengelompokkan anggotanya kedalam kluster yang seragam, seperti kelompok anggota yang berprofesi sebagai pekerja, kelompok investor, kelompok supplier dan kelompok founder Slankops sendiri.

Kata Jos Oren, yang dipercaya sebagai Direktur SLANKOPS, “Untuk mencapai tujuannya, Slankops akan mendirikan 6 unit, ada Slankmart, SlankStyle, Slanklin, SlankStore, WarSlank, dan SlankAgri. Nah, pada tanggal 20 Mei 2022 SLANKOPS telah melakukan soft launching dengan membuka usaha WarSlank atau warung kopi di Bekasi. Warung ini disetting sebagai tempat nongkrong anak muda, juga mereka yang usia separuh baya yang menyajikan menu kopi potlot, makanan ringan yang harga sangat terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Selain warung kopi pengunjung bisa live music dan jamming di sini. Saya yakin, WarSlank ini dapat berkembang dengan cepat. Secara unit bisnis semua akan dikelola oleh professional dan menjadi rintisan sistem waralaba berbasis koperasi. Semua perangkat kita siapkan, tinggal buka. Bisnis desain dan sistem yang sudah terstandar di seluruh Indonesia.”

Memanfaatkan moment hari KOPERASI tanggal 12 Juli yang tahun ini 75 tahun, maka SLANKOPS, tanggal 19 Juli 2022, jam, 15.00 – 17.00 melaksanakan LAUNCHING KOPERASI KONSUMEN SLANK JURUS TANDUR “SLANKOPS” dan PRODUK KOPI POTLOT, di markas SLANK.

Acara ini, di hadiri oleh Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi KUKM dan Jajaran Deputinya, Bapak Erick Thohir Menteri BUMN dan jajarannya, Slankers, Agen/Distributor, Media dan Pengurus serta Pengawas SLANKOPS.

Bersama SLANKOPS diharapkan slankers dan anak muda umumnya dapat belajar Bersama hingga menjadi wirausaha yang mandiri dan tangguh. Image seorang penggemar band yang negatif seperti tidak mau di atur, slenge’an, urakan, pemabuk, pecandu narkoba, dan cap negatif lainnya, pelan tapi pasti dapat dihilangkan dan berganti image positif, yakni penggemar band yang kreatif dan penuh prestasi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga memberikan apresiasi kepada SLANK atas didirikannya Koperasi Slankops ini. Menteri Teten menegaskan perlunya koperasi yang berbasis komunitas, karena ciri khas dari koperasi adalah sebagai badan usaha berbasis anggota, baik sebagai modal sosial maupun sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan dari segi ekonomi.

“Saya harap Slankops dapat menjadi role model bagi pengembangan koperasi komunitas dan fan based lainnya di tanah air,” pungkas Menteri Teten. (pik)

Indonesia dan Timor Leste Perkuat Kerja Sama Ekonomi

JAYAKARTA NEWS – Indonesia dan Timor Leste berkomitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Hal ini mengemuka dalam pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Jose Ramos-Horta, yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/07/2022).

“Kita membahas berbagai kerja sama bilateral dengan terbuka dan bersahabat, dan komitmen penguatan kerja sama ekonomi menjadi fokus pembahasan,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Ramos-Horta usai pertemuan.

Secara rinci Kepala Negara menyampaikan sejumlah kesepakatan yang dicapai kedua negara.

“Pertama, kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan dua negara. Dengan melihat tren hubungan perdagangan yang terus positif, saya yakin perdagangan dua negara bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

Kedua, Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk memperkuat konektivitas darat dan laut.

“Untuk jalur darat, saya harapkan peluncuran trayek bus rute Kupang-Dili dapat segera dilakukan. Dan untuk konektivitas laut, saya menilai pentingnya untuk membuka rute kapal Kupang-Dili-Darwin,” ucap Presiden.

Ketiga, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat pembangunan perbatasan.

“Saya harap pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Napan dapat selesai tahun ini. Dan Saya juga mendorong agar Joint Border Comittee dapat dilakukan kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyampaikan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur.

“Saya mendorong kedua negara dapat segera menyelesaikan bilateral investment treaty. Nilai investasi Indonesia di Timor Leste saat ini mencapai 818 juta Dolar AS, terutama di sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi,” ujarnya.

Selain kerja sama ekonomi, kedua pemimpin juga membahas isu terkait penyelesaian negosiasi perbatasan.

“Saya menekankan pentingnya kedua negara untuk segera menyelesaikan dua segmen perbatasan darat yang tersisa, yaitu segmen Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben,” tandas Presiden Jokowi.

Menutup pernyataannya Presiden mengapreasi pertemuan yang dinilainya berlangsung produktif tersebut.

“Merupakan kehormatan bagi Indonesia menerima kunjungan luar negeri pertama Presiden Ramos-Horta,” pungkas Presiden.***/uli

Menkeu: Penghijauan dan Perubahan Iklim Menjadi Prioritas Pemerintah

JAYAKARTA NEWS – Dalam Acara Launching Ceremony of the 2022-2025 Islamic Development Bank (IsDB) Group Member Country Partnership Strategy for Indonesia pada Selasa (19/07), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sektor penghijauan dan perubahan iklim menjadi prioritas Pemerintah. Indonesia telah mengumumkan National Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi karbondioksida (CO2) yaitu sebesar 29% dengan upaya sendiri atau sebesar 41% dengan dukungan internasional.

“Kami telah menerjemahkan NDC ini pada program perubahan iklim di dua bidang yang sangat penting, yaitu energi dan kehutanan,” ungkap Menkeu di Jakarta.

Di bidang energi, Menkeu menyatakan Indonesia akan mendorong lebih banyak energi terbarukan serta mengontrol penggunaan batubara untuk dapat mengurangi emisi CO2 dari penggunaannya. Hal ini tercermin dengan mekanisme transisi energi yang telah disampaikan Indonesia pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) ke-3 di Bali lalu.

“Indonesia mengumumkan mekanisme transisi energi yang terdiri dari dua pilar yang sangat penting yaitu mengurangi batubara pada sektor tenaga listrik dan meningkatkan lebih banyak penggunaan energi terbarukan,” jelas Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mendorong IsDB ikut terlibat dalam upaya penanganan iklim ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Presiden IsDB Mohammad Al Jasser bahwa IsDB memiliki komitmen terhadap perubahan iklim dan pembiayaan hijau.

“Saya mendorong IsDB untuk bekerja sama tidak hanya dengan kementerian namun juga dengan institusi multilateral lainnya yang juga terlibat dengan kami secara sangat aktif, produktif, serta konstruktif. Ini akan menjadi salah satu area yang berpeluang besar untuk menghasilkan dampak pembangunan yang baik bagi Indonesia,” pungkas Menkeu.***/mel

Ternyata Bayar PBB Sangat Mudah, Cukup Lewat Handphone dan Tak Perlu Antre

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tentu sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan setiap tahunnya. Dengan kita membayar PBB, maka pembangunan akan terus berjalan. Uang yang kita bayarkan akan dikumpulkan untuk membiayai infrastruktur, operasional pemerintahan, dan lainnya.

Apalagi pascapandemi Covid-19 saat ini, dana pemerintah sudah cukup banyak terkuras untuk membayar berbagai kebutuhan kesehatan saat pandemi. Sehingga ketaatan kita membayar pajak, pada saat ini sangat berarti bagi pemerintah untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.

Membayar kewajiban kepada negara, jangan dibayangkan membutuhkan waktu lama dan ribet. Sekarang tidak lagi. Berbagai kemudahan telah dibuat untuk memudahkan masyarakat melaksanakan kewajibannya. Termasuk dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo.

Salah satu kemudahan yang bisa dinikmati masyarakat adalah membayar PBB melalui fasilitas E-Tax bank bjb. Ya, bagi Anda yang telah memiliki rumah atau tanah sendiri, tak perlu repot dalam membayar PBB. Layanan bjb E-Tax akan memudahkan anda melakukan pembayaran tanpa datang ke kantor pajak.

Layanan ini kini telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, Kabupaten dan Kota di Jabar dan Banten, DKI Jakarta, Batam, Pekanbaru, serta daerah lainnya di Indonesia. Kerjasama layanan pengelolaan keuangan daerah dengan Provinsi Jawa Barat dan 34 Kota dan Kabupaten wilayah Jawa Barat dan Banten.

Kerjasama Layanan Penerimaan Pajak Daerah dengan 34 Kota dan Kabupaten Jawa Barat dan Banten, Provinsi DKI serta 2 Kota di luar wilayah Jabar dan Banten (Kota Batam dan Kota Pekanbaru).

Layanan Pembayaran pajak daerah khususnya PBB-P2 dapat dilakukan melalui seluruh channel bank bjb antara lain Teller, ATM, EDC, dan DIGI by bank bjb, DigiCash by bank bjb, agen laku pandai bank bjb, serta channel layanan lain yang sudah bekerjasama dengan bank bjb seperti Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, PT Pos Indonesia, PPOB, Link aja, Gobills, Ovo

Cara pembayarannya pun sangat mudah Wajib Pajak cukup memberikan informasi Nomor Objek Pajak yang tercantum pada setiap SPPT Wajib Pajak kepada petugas teller apabila pembayaran di teller bank bjb, agen laku pandai bank bjb, Indomaret, Alfamart dan PT Pos. Tak hanya itu, wajib pajak juga bisa mengikuti petunjuk yang ada apabila melakukan pembayaran di channel ATM, DIGI by bank bjb, DigiCash by bank bjb, atau Channel Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka.

Dari sekian banyak channel yang disediakan bank bjb, salah satu yang cukup memudahkan adalah membayar PBB melalui aplikasi DIGI by bank bjb. Nasabah bank bjb men-download aplikasi tersebut, kemudian Anda cukup login dan memilih menu ‘Pembayaran’. Setelah itu pilih menu ‘Pajak/retribusi’, kemudian pilih jenis pembayaran pajak yaitu PBB.

Pada menu di aplikasi kemudian akan muncul pilihan kabupaten/kota. Anda juga diminta untuk memasukkan nomor objek pajak (NOP). Setelah klik bayar. Maka Anda akan mendapatkan bukti pembayaran pajak PBB. Sangat mudah bukan?

Untuk pembayaran melalui mesin ATM pun tidak jauh beda. Setelah Anda memasukkan kartu ATM, pilih menu lainnya lalu pilih bayar/beli. Kemudian akan muncul menu pajak/retribusi kabupaten/kota. Kemudian pilih jenis pembayaran pajak atau retribusi, masukkan kode bayar atau NOP. Setelah itu Anda akan mendapatkan bukti bayar PBB.

Kemudahan cara membayar PBB lainnya yaitu melakukan pembayaran melalui aplikasi DigiCash by bank bjb. Aplikasi e wallet untuk semua kalangan masyarakat ini memberikan cara membayar PBB dengan sangat mudah. Tak perlu ke antre ke lokasi pembayaran.

Pertama, pastikan saldo Anda mencukupi untuk membayar PBB. Kemudian masuk ke aplikasi DigiCash by bank bjb dan pilih menu ‘PBB’. Setelah itu, akan dijumpai kolom untuk diisi, berupa nomor objek pajak (NOP), area, dan tahun pajak. Setelah itu akan keluar nominal PBB yang harus dibayarkan. Kemudian klik bayar.

Tak kalah mudahnya melakukan pembayaran secara digital, membayar PBB via bank bjb juga bisa melalui agen Laku Pandai bjb BiSA. Saat ini ada ribuan agen Laku Pandai bank bjb yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Anda cukup mendatangi agen terdekat di daerah Anda dan lakukan proses pembayaran melalui petugas di sana.

Saat ini, pembayaran PBB sedang dalam masa akhir jatuh tempo yaitu pada bulan Agustus hingga Oktober, sehingga diimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk dapat segera melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Manfaatkan berbagai kemudahan yang ditawarkan bank bjb untuk menghindari denda yang semakin menumpuk.***pr