JAYAKARTA NEWS – Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2021 berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di Sidang Paripurna DPR.
Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kamis (01/09).
“Pemerintah menyampaikan terima kasih bahwa di dalam pembahasan selama dua minggu ini, seluruh pandangan dari seluruh fraksi memberikan persetujuan dan sekaligus dukungan untuk melanjutkan pembahasan RUU P2APBN Tahun Anggaran 2021 pada tahap berikutnya,” ungkap Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan APBN 2021 di desain dengan asumsi optimis bahwa perekonomian akan segera pulih. Hal ini sesuai dengan tren penurunan kasus Covid-19 pada kuartal ketiga tahun 2020 serta ditemukannya vaksin Covid19 sehingga dapat mulai melaksanakan program vaksinasi.
Namun nyatanya dalam perjalanan melaksanakan APBN 2021, Menkeu menyebut virus Covid-19 bermutasi dan menyebabkan tantangan yang sangat tinggi dalam mengelola perekonomian dan menjaga keselamatan masyarakat. Meski demikian APBN 2021 mampu menghadapinya dan membuat perekonomian Indonesia bangkit kembali dengan tumbuh 3,69%.
Untuk itu, Menkeu mengapresiasi persetujuan dan dukungan DPR dalam mendesain APBN yang fleksibel dan berkemampuan merespon situasi yang memang belum menentu. Sehingga APBN 2021 dapat dilaksanakan dengan baik khususnya dalam menjalankan peran untuk menanggulangi masalah ancaman kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.
“Kami atas nama Pemerintah sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada DPR terutama Badan Anggaran yang telah memahami bersama-sama Pemerintah, tantangan yang kita hadapi secara tidak ada presedennya atau unprecedented,” ungkap Menkeu.***/mel
