Category: Ekonomi & Bisnis

Resmikan Tol Cibitung – Cilincing, Presiden: Percepat Mobilitas Barang untuk Ekspor

JAYAKARTA NEWS – Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dan Jalan Tol Serpong-Balaraja seksi 1A di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 20 September 2022. JTCC ini merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang diharapkan selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2023.

“Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang segera akan kita resmikan ini adalah bagian dari JORR 2, Jakarta Outer Ring Road yang kedua dan kita harapkan Jakarta Outer Ring Road 2 ini akan rampung selesai 100 persen di akhir tahun 2023,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Kehadiran Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang mempunyai panjang 27,2 kilometer diharapkan dapat mempercepat mobilitas barang, utamanya barang-barang yang berasal dari kawasan-kawasan industri di Bekasi bagian utara dan kawasan-kawasan logistik di Karawang dan Bekasi menuju pelabuhan yang ada di Jakarta wilayah utara. “Kecepatan inilah yang nanti akan mempermudah mobilitas barang dan tentu saja dengan kecepatan itu akan memperkuat daya saing produk-produk Indonesia yang akan diekspor,” imbuhnya.

Jalan Tol Cibitung-Cilincing sendiri dibangun dan dioperasikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Tollways (PT CTP), yang dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia dan PT Menara Maritim Indonesia. Kedua perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), yang merupakan salah satu subholding PT Pelindo di bidang logistik dan hinterland development. Dengan keterlibatan langsung PT Pelindo yang juga mengelola Pelabuhan Tanjung Priok tersebut, Kepala Negara berharap akan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan barang dari dan menuju pelabuhan.

“Tol Cibitung-Cilincing ini pemiliknya adalah yang sebelumnya Waskita kemudian diambil alih oleh Pelindo yang kita harapkan ini memang memberikan pelayanan terhadap truk-truk kontainer, barang-barang yang mau diekspor maupun barang-barang impor yang akan menuju ke kawasan industri, ke kawasan logistik yang tadi sudah saya sampaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Jalan Tol Serpong-Balaraja seksi 1A yang juga diresmikan pada kesempatan yang sama, merupakan bagian dari JORR 3. Nantinya, setelah JORR 2 dan JORR 3 selesai sepenuhnya dan menghubungkan wilayah di barat dan timur Jakarta, maka kendaraan yang melintas tidak perlu lagi melewati jalan di tengah Jakarta.

“Ini yang akan mengurangi kemacetan yang ada di DKI Jakarta. Untuk Serpong-Balaraja yang akan kita resmikan hari ini adalah sepanjang 5,1 kilometer,” ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyampaikan bahwa ruas Serpong-Balaraja menghubungkan JORR 3 dengan pusat kota kawasan Bumi Serpong Damai (BSD). Kehadiran tol tersebut diharapkan menjadi alternatif akses bagi masyarakat menuju BSD hingga nantinya menyatu ke Balaraja.

“Harapannya adalah bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang akan menuju kawasan pengembangan besar di Bumi Serpong Damai dan selanjutnya nanti akan menyatu hingga ke Balaraja. Dengan demikian maka alternatif masyarakat untuk menjangkau wilayah Jabodetabek bagian selatan barat itu bisa terjangkau dengan baik,” ujar Danang.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara peresmian jalan tol tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, dan Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono.***/mel

Petani Organik adalah Pahlawan Kemanusiaan

JAYAKARTA NEWS –  Kabar ini ngeri ngeri merinding. Konon, tidak sedikit jenis sayur mayur mengandung logam berat, kecuali sayuran organik.

“Saya makin paham setelah bertemu para tokoh Maporina. Termasuk informasi dari Bapak Try Sutrisno,” ujar Ketua Umum PPAD, Letjen TNI Purn Doni Monardo. Ia mengatakan hal itu dalam sambutan pada pengukuhan pengurus Maporina 18 September 22, di Aula Soeryadi Gedung PPAD, Jl. Matraman, Jakarta Timur.

Maporina adalah kependekan dari Masyararkat Petani dan Pertanian Organik Indonesia. Hari itu, bertempat Markas PPAD, dilakukan pengukuhan empat pengurus wilayah yakni Provinsi Riau, Jambi, Sulawesi Utara, dan Maluku. Pengukuhan dilakukan secara hybrid. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum Maporina Subandriyo, serta Sekjen Maporina, Fajar Wiryono.

Sementara, Try Sutrisno adalah Pembina Maporina. Ia adalah Wapres ke-6 (1993- 1998), Panglima ABRI ke-9 (1988 – 1993), dan Kasad ke-15 (1986-1988). “Saya pun jadi paham, mengapa Pak Try masih sehat di usia yang ke-87 tahun. Rupanya karena beliau mengonsumsi sayuran organik,” ujar Doni Monardo, disambut tepuk tangan hadirin. Try Sutrisno tersenyum mengangguk-angguk.

“Tadi ketika pak Try, pak Subandriyo, dan mas Fajar menawarkan saya untuk menjadi bagian dari Maporina, seketika saya jawab mau. Dengan senang hati,” kembali tepuk tangan membahana. Sekilas ia juga menyatakan keterkejutannya, ternyata di Maporina banyak bercokol tokoh dengan integritas yang terjaga.

“Saya lebih 20 tahun berteman dengan mas Fajar. Setahu saya dia jago menembak… eh, ternyata jago farming dan saat ini malah menjabat Sekjen Maporina,” kata Doni.

Danjen Kopassus 2014-2015 itu pun mengilas balik pengalamannya mendapat amanah dari Presiden. Tepatnya saat ia ditunjuk menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) 2019 – 2021. “Selama saya menjabat Kepala BNPB saya mengurusi bencana di seluruh Indonesia,” katanya.

Ditambahkan, salah satu penyebab bencana adalah alih fungsi lahan. Lahan yang tadinya hutan, tertutup pohon,  berubah menjadi perkebunan dan pertanian. Sekian tahun kemudian, akar pohon busuk. Ketika hujan sebagian dari airnya masuk ke sela-sela akar. Ketika kemiringan tanahnya lebih dari 30 derajat besar kemungkinan terjadi longsor. Inilah yang mengakibatkan sekarang hampir semua sungai di tanah air, hampir semua waduk dan danau di negara kita, mengalami pendangkalan.

Dari kiri ke kanan: Ketua Umum Maporina, Subandriyo, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno dan Letjen TNI Purn Doni Monardo. (foto: Bidkom PPAD)

Logam Berat

Sebelum melanjutkan, Doni meminta para hadirin, utamanya dari unsur Maporina untuk melayangkan pandangan ke belakang. Ke arah banner yang ada di belakang hadirin. Doni lalu membacakan kalimat, “Bhayangkari negara baru berhenti berjuang jika tidak lagi mampu mendengar tembakan salvo di samping telinganya”. Itulah amanat almarhum Jenderal Widjojo Soejono, mantan Ketua Dewan Pertimbangan PPAD.

“Selamat datang di markas purnawirawan AD. Kita semua sudah pensiun, namun sebagai pejuang, sebagagi patriot, sebenarnya pensiun itu adalah administrasi saja. Kita masih berjuang, memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Perjuangan tidak mengenal batas ruang dan waktu,” tegas Doni.

Saat ini, konsumsi makanan warga sehari-hari, terlalu banyak mengandung logam berat. Antara lain yang bersumber dari pupuk kimia dan pestisida. “Coba cek sayuran ke laboratorium atau balai peneliti, pasti mengandung logam berat, antara lain timbal,” tegas Doni.

Bahkan, sangat mungkin mengandung merkuri seperti di beberapa sungai besar dan kawasan pesisir yang ada tambang emasnya. Ini membahayakan, dan mengancam angka harapan hidup manusia di Indonesia. Doni pun menunjukkan bukti ketika ia menjabat Pangdam III/Siliwangi (2017 – 2018). Oleh Presiden, Doni ditugaskan membersihkan Sungai Citarum.

Solusi Organik

Dari riset, ternyata warga yang berdiam di hulu Citarum tak sedikit yang mengalami pendek usia. Kesaksian itu disampaikan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai buruh penyemprot pupuk dan pestisida.

Itu karena tingkat pencemaran yang sangat tinggi, mulai dari lahan pertanian sampai ke sungai sebagai sumber air. Tak heran jika banyak rumah sakit kewalahan menerima pasien yang cuci darah karena gagal ginjal. Menurut para ahli, penyakit ginjal disebabkan antara lain faktor makanan dan minuman.

Dengan kata lain, pertanian organik adalah solusi pertanian berkelanjutan. Sebab, pertanian organik terbukti mampu meminimalkan perubahan iklim global. Emisi gas rumah kaca (greenhouse gas emission) pada pertanian organik lebih rendah dibandingkan pertanian konvensional. Tanaman organik lebih ramah lingkungan. Tanpa penggunaan bahan-bahan kimia, proses menanam tanaman organik tidak akan mencemari tanah, air, dan juga udara.

“Itulah yang melandasi saya berani mengatakan, bahwa para petani organik dalah pahlawan kemanusiaan. Berkat bapak-ibu sekalian, bisa menyelamatkan anak bangsa sekaligus menyelamatkan lingkungan,” ujar Doni disusul tepuk tangan hadirin.

Ia lalu mengutip program pemerintah tentang Indonesia Emas 2045. Tanpa usaha keras semua lini, motto tadi akan berubah menjadi “Indonesia Cemas”. “Sebab, keberhasilan kita mencetak SDM unggul dan berkualitas, antara lain karena sumbangan asupan makanan dan minuman yang bebas logam berat. Dengan kata lain, kalau lingkungan kita rusak, jangan harap kita mendapatkan prestasi Indonesia Emas tahun 2045.

Pengurus Maporina di aula Soeryadi, Gedung PPAD, Matraman, Jakarta Timur. (foto: Bidkom PPAD)

Ekonomis dan Ekologis

Doni mengajak Maporina menjaga lingkungan. Karenanya, selain menanam tanaman yang bernilai ekonomis, juga menanam tanaman yang memiliki nilai ekologis. “Kita semua harus bergandengan tangan menyelamatkan lingkungan ekosistem kita. Bagaimana mendapatkan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem,” tegas Doni.

Kepada pengurus Maporina yang hadir fisik di PPAD maupun virtual, Doni minta agar mengasah keterampilan di bidang lingkungan. Contohnya, bagaimana memanfaatkan limbah sampah untuk dijadikan pupuk organik. “Jangan tergantung dari pupuk yang harus dibeli,” kata Doni yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Kita Jaga Alam.

Highest Number

Di podium yang sama, Try Sutrisno berbicara dengan lancar dan runut. Ia mengaku, awalnya tidak mengikuti Maporina, sampai akhirnya mengikuti perjalanan organisasi yang didirikan di Malang, 1 Februari 2000 itu. “Hari ini istimewa sekali. Tanggalnya 18 bulannya September. Serba sembilan. Saya suka angka itu. The highest number,” kata Try yang merupakan Panglima ABRI ke-9 itu.

Try juga menyatakan bangga terhadap variasi kegiatan Maporina yang beragam. Termasuk strategi Maporina menggandeng dua pejabat di tingkat desa yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Babinsa adalah Bintara Pembina Desa. Sedangkan, Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. “Terapkan pola itu di seluruh Indonesia, maka petani dan pertanian organik di seluruh Tanah Air akan maju,” ujarnya.

Maporina harus bersama-sama pemerintah membantu menyediakan dan menyiapkan kemandirian dan ketahanan pangan. Bahkan Try menambah satu item lagi, yakni keamanan dan ketahanan nasional. “Ada dua pengertian, national security dan kamtibmas. Nah kita berbicara yang lebih luas,” ujar pria kelahiran Surabaya 15 November 1935 itu.

Daulat Pangan

Di bagian akhir, Try Sutrisno mengingatkan ihwal kedaulatan pangan. Terlebih bidang garapan Maporina sangat strategis, yakni sumber pangan, menuju kadaulatan pangan. “Amerika sampai sekarang terus mengekspor gandum ke Indonesia. Padahal kita punya tapioka. Punya sorgum, punya sagu. Kita tidak boleh tergantung kepada negara mana pun, sebab kita punya semuanya,” kata Try.

“Saya ingatkan kepada Maporina dan generasi muda Maporina untuk waspada,” tegasnya.

Kita, tambahnya, boleh bekerjasama dengan asing, tetapi harus equal, sederajat. Asing tidak boleh mendikte kita. Lihatlah, bangsa maju telah mendorong yang namanya pasar terbuka. Tetapi, ketika ada komoditas mereka terpuruk, pemerintahnya campur tangan.

“Jadi jangan terlena dengan jargon pasar terbuka. Pemerintah Indonesia juga harus melindungi pengusaha dan petaninya. Sebab, itu juga dilakukan pemerintahan negara maju pencetus pasar terbuka,” papar Try. (egy dan roso)

KemenKopUKM Gandeng Pemkab Kuningan Jajaki Pendirian Rumah Kemasan

KUNINGAN, JAYAKARTA NEWS  – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Pemerintah Kabupaten Kuningan menjajaki pendirian Rumah Kemasan guna meningkatkan kualitas produk- produk unggulan UMKM di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Demikian Rilis KemenkopUKM, Senin (19/9).

“Kami menyampaikan ke Pak Bupati, bahwa Bapak MenKopUKM Teten Masduki memiliki program untuk membangun rumah kemasan di kota-kota sekunder, salah satunya di Kabupaten Kuningan ini,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim, saat bersilaturahmi kepada Bupati Kuningan Acep Purnama, di Pendopo Kabupaten Kuningan, beberapa hari lalu.

Turut hadir dalam silaturahmi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan Dian Rahmat Yanuar, Kadinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Uu Rusmana, Kabiro KTI KemenKopUKM Budi Mustopo, Asdep Pengembangan Rantai Pasok KemenKopUKM Sutarmo, Kabiro MKOS KemenKopUKM Bastian, dan Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi.

Arif menjelaskan, dalam pembangunan atau pendirian rumah kemasan ini, KemenKopUKM bekerja sama dengan Bappenas PPN dan Pemkab setempat supaya ada kemitraan/partnership.

“Kami ngin mendapat kepastian dari Pemerintah Kabupaten Kuningan khususnya lokasi yang ada di sini. Tidak perlu mendirikan bangunan baru, yang sudah ada saja, kita manfaatkan. Kami menyediakan biaya pemugaran. Namun fokusnya adalah penyediaan alat, tenaga kerja, dan bahan baku selama satu tahun. Selanjutnya tahun berikutnya Rumah Kemasan itu harus bisa membiayai sendiri, tentunya harus dikelola secara profesional karena kami juga tidak ingin setelah setahun terus berhenti, harus berkembang,” kata Arif.

KemenKopUKM juga akan memberikan pendampingan terhadap UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang akan menjalankan operasional rumah kemasan tersebut. Kota-kota sekunder yang dimaksud adalah kota sedang dengan jumlah penduduk antara 250.000 sampai 500.000 jiwa, dan kota tersebut penduduknya memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi.

Mendengar penawaran tersebut Bupati Acep Purnama menyatakan sangat gembira, memberikan apresiasi dan penghargaan atas gagasan yang ditawarkan KemenKopUKM.

“Ini ibarat gayung bersambut, kami di Kabupaten Kuningan UMKM kami memiliki potensi besar namun membutuhkan pendampingan dan pengembangan agar bisa naik kelas,” kata Acep.

“Kami lahan ada banyak dan siap kami mencarikan lokasi yang strategis. Pada dasarnya produk UMKM di Kabupaten Kuningan, cita rasanya sangat bagus, juga sudah ada yang dikemas dengan bagus. Namun untuk bisa mendapatkan kemasan yang bagus di sini biayanya relatif mahal. Dengan adanya rumah kemasan ini nantinya, minimal UMKM bisa menekan biaya produksi,” kata Acep.

Acep menyampaikan, setelah ini pihaknya akan menyiapkan lahan strategis yang mudah dijangkau UMKM di Kabupaten Kuningan untuk  pendirian rumah kemasan tersebut.

“Untuk bisa bersaing, UMKM di kabupaten Kuningan memang membutuhkan mesin pres yang bagus. Kemarin saya baru meninjau UMKM frozen food yang produknya tidak kalah dengan perusahan besar, tapi terkendala dengan biaya kemasan yang mahal sehingga sulit untuk bersaing,” ucap Acep.***/uli

Pemprov Jatim Salurkan Program Perlindungan Sosial Warga Terdampak Inflasi dan Kenaikan BBM

JAYAKARTA NEWS– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan program perlindungan sosial penanganan dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan Pemprov Jatim dapat tersalurkan lancar dan tepat sasaran.

Untuk itu pada Minggu (18/9), Gubernur Khofifah turun langsung guna menyalurkan program perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan BBM di Kabupaten Jember dan meninjau pasar murah yang digelar di UPT Bapenda Provinsi Jatim di Kab. Jember.

Gubernur Khofifah menyerahkan secara simbolis program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 5 orang, Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100% untuk Pengemudi Mikrolet 5 orang dan ojek sebanyak 5 orang.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini turut menyerahkan secara simbolis bantuan paket untuk pencegahan stunting kepada 10 orang anak, Bantuan zakat produktif kepada 100 orang penerima zakat, serta meninjau pelaksanaan pasar murah di lokasi yang sama.

Gubernur Khofifah saat menyampaikan bantuan bebas pajak kendaraan bermotor (foto: istimewa)

Sementara itu, salah satu penerima bantuan bebas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100 % yakni Hendro Nugroho (60 tahun), sopir angkot/mikrolet jurusan Tawangalun-Kampus Jember, mengaku bahagia dan senang dengan adanya bantuan ini. Menurutnya, bantuan ini meringankan bebannya terutama dalam pembayaran PKB.

“Setelah BBM naik ini memang sedikit ada penurunan penumpang. Jadi adanya bantuan pajak ini kami merasa terbantu, meringankan beban kami. Terimakasih Ibu Gubernur semoga program seperti ini ada lagi di tahun depan,” katanya.

Senada dengan Hendro, Safa (39 tahun), warga Kaliwates Jember ini merasa senang dengan adanya pasar murah. Menurutnya, berbagai barang yang dijual terutama bahan pokok harganya lebih murah daripada yang dijual di pasaran.

“Setelah BBM kemarin naik memang beberapa produk makanan beberapa ada yang naik. Dan disini harganya murah-murah tadi saya beli beras sama bawang putih. Saya jadi senang sekali. Maturnuwun Bu Khofifah, semoga sehat selalu dalam memimpin Jawa Timur,” katanya.

Selain menjual berbagai komoditi, dalam pasar murah ini turut dibagikan 1.100 bibit tanaman secara gratis kepada masyarakat. Seperti bibit alpukat, sirsak, Tabebuya, durian, klengkeng, glodokan tiang, kayu putih, petai, makadamia, jengkol, nangka dan jambu merah.

Sebagai informasi, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 Miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program. Rincinya terdiri dari, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total bantuan senilai Rp. 2,4 Miliar.

Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online dengan total bantuan mencapai Rp 14,562 Miliar. Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Angkutan Umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp. 64,147 Miliar.

Tak hanya itu Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro dengan Total bantuan sebesar Rp 18 Miliar. Selanjutnya pemberian Bantuan Sosial bagi nelayan dengan total anggaran sebesar Rp. 12,462 Miliar.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat dengan total anggaran sebesar Rp 17,7 Miliar. Adapula Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele dengan Total Bantuan senilai Rp. 3 Miliar. Juga Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total Anggaran sebesar Rp. 600 Juta.

Selanjutnya Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 Miliar, serta Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 Miliar.

Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp. 80 Miliar. Program Bantuan Sosial Reguler bagi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Total Bantuan senilai Rp.14,4 Milyar. Serta Bantuan Token Listrik dengan Total Bantuan sebesar Rp.5,85 Milyar.

Usai meninjau dan menyerahkan berbagai bantuan tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim dalam program perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM ini total sebesar Rp 257 Miliar, yang terdiri dari berbagai jenis bantuan.

“Jadi dari Rp 257 Miliar ini antara lain sektor yang barangkali sangat baru seperti pembebasan pokok pajak 100 persen untuk angkot dan ojek yang tadi kita berikan. Memang ojek sebagian besar ada di Surabaya Raya. Tetapi kita sedang menyisir juga di daerah-daerah seperti di Jember ini,” katanya.

Kemudian untuk program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) berat. ASPD berat yakni penyandang disabilitas yang lebih dari dua disabilitas. Menurutnya, pada dasarnya ASPD ini sudah mendapatkan intervensi dari Pemprov per bulannya sebesar Rp 300.000,-. Namun dalam program perlindungan sosial ini, mereka kembali menerima bantuan sosial top up sebesar ini Rp. 600.000.

“Harapan kami keluarga yang harus memberikan perawatan pada penyandang disabilitas berat ini bisa tersupport oleh bantuan sosial ASPD ini. Kemudian untuk nelayan, Insyaallah besok saya akan ke Puger Jember. Ini upaya untuk bisa mengendalikan dampak inflasi dan kenaikan BBM,” terangnya.

Lebih lanjut, terkait program zakat produktif, Khofifah mengatakan program zakat produktif ini sendiri sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan terakhir, bahkan sebelum BBM naik. Dimana Pemprov Jatim bersama instansi terkait seperti Baznas dan BUMD rutin memberikan bantuan terutama bagi para pelaku usaha ultra mikro.

Namun, lanjutnya, dalam progran perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM ini Pemprov kembali memberikan bantuan sebesar Rp. 600.000 kepada 30 ribu pelaku usaha mikro, dengan total bantuan sebesar Rp. 18 Miliar.

“Jadi zakat produktif hari ini ada dua pintu. Zakat produktif dari BUMD dan kali ini ada juga dari program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM. Jadi di pintu-pintu yang memungkinkan bisa memberikan penguatan pada bantalan ekonomi dan bantalan sosial bersama-sama kita akan coba maksimalkan,” terangnya.

Sementara terkait dengan pelaksanaan pasar murah, dalam program perlindungan sosial dampak inflasi dan BBM, Pemprov Jatim sendiri menyelenggarakan pasar pangan murah di 20 lokasi . Tidak hanya itu, Pemprov juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat.

Khofifah berharap pelaksanaan operasi pasar akan bisa memberi akses lebih mudah dan lebih murah untuk bisa memberikan stabilisasi kekuatan daya beli masyarakat. Terutama akibat dampak dari kemungkinan potensi inflasi dan kenaikan BBM.

“Memang kita harus membangun sinergi semua pihak baik provinsi, kabupaten/kota. Kemudian dari BUMN, BUMD, serta melalui program CSR dari berbagai private sector. Bersama-sama kita harus memberikan penguatan daya beli masyarakat supaya kenaikan BBM ini tidak memberikan dampak serius bagi daya beli masyarakat karena kalau daya belinya turun maka inflasi naik kemiskinan bisa naik,” katanya.

Ia juga berharap, pelaksanaan pasar murah ini dapat mendorong BUMN maupun BUMD yang ada baik di Jember atau di daerah lain di Jatim untuk bisa melaksanakan pasar murah secara kontinyu. Sehingga dapat membantu masyarakat untuk melindungi dari dampak inflasi dan kenaikan BBM.

Sedangkan untuk operasi pasar sendiri rencananya akan dilakukan setiap Senin pagi di 25 pasar yang menjadi sampling BPS. Jadi kalau di Jember ini ada 4 pasar yang menjadi sampling BPS, di provinsi ada 25.

“Tentu saya berharap masing-masing kabupaten kota akan melakukan intervensi operasi pasar di pasar yang menjadi sampling BPS,” katanya. (poedji)

Dituduh Usulkan Daya Listrik 450 VA Dihapus, Ini Penjelasan Said Abdullah

JAYAKARTA NEWS— Ada pemenggalan makna dari satu pernyataan sampai kemudian memunculkan kegaduhan hingga serangan pada personal akibat munculnya wacana penghapusan daya listrik 450 VA yang disubsidi pemerintah.

Begitu dikatakan Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah menyikapi tuduhan sekaligus serangan pada pribadinya yang disebut sebagai pengusul agar daya listrik 450 VA yang umumnya digunakan rumah tangga kategori miskin dihapuskan.

Diceritakan Said, singgungan pada usulan penghapusan daya listrik 450 VA, muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Saat itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN.

“Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin,” kata Said dalam keterangannya, Minggu (18/9).

Dia menguraikan, sebanyak 9,55 juta Rumah Tangga (RT) berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelompok rumah tangga ini masuk kategori kemiskinan parah, yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).

“Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya kita naikkan dayanya ke 900 VA. Untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah,” terangnya.

Sementara, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA tetapi tidak terdata dalam DTKS. Terhadap pelanggan listrik kategori ini, Badan Anggaran DPR meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual.

“Verifikasi itu untuk memastikan apakah mereka seharusnya masuk ke DTKS atau tidak. Jika hasil verifikasi faktual mereka seharusnya masuk DTKS tetapi belum terdata di DTKS, maka mereka harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS dan voltase listriknya tidak kita alihkan ke 900 VA,” katanya.

Kondisi sebaliknya, lanjut legislator Madura ini, jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah, yakni berpenghasilan di bawah 1,9 dolar AS per hari, dan sesungguhnya kebutuhan listriknya meningkat dilihat dari grafik konsumsinya, maka kelompok rumah tangga inilah yang kita tingkatkan dayanya ke 900 VA.

Dia juga menekankan, sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah. “Hal ini perlu saya tegaskan sebab telah di opinikan pelanggan 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah. Opini ini untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA,” pungkasnya.***din

Ekonom Bicara Cukai Rokok: Menentukan Tarif dan Struktur Cukai Rokok Optimal di Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Penurunan prevalensi perokok usia muda terus menjadi tantangan bagi seluruh pihak. Perlu adanya dorongan dari beragam sektor agar prevalensi perokok terus turun sesuai target pemerintah. Salah satunya melalui optimalisasi kebijakan cukai hasil tembakau.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menjelaskan, peningkatan angka perokok usia muda didasari oleh harga rokok yang sangat terjangkau. Perbedaan harga antar produk rokok memberi kesempatan bagi perokok muda untuk mengonsumsi rokok yang lebih murah. Selisih harga dapat dilihat dari harga rokok per-batangnya. Saat ini, sistem cukai di Indonesia masih membuka peluang besar bagi pabrikan agar dapat terus memproduksi rokok dengan harga murah.

“Kalau kita lihat di bungkusnya ada rokok yang cukainya Rp600/batang, ada juga yang Rp985/batang. Ini semua karena adanya layer cukai yang berbeda. Padahal beberapa di antaranya pabrikan rokok besar, tapi merekamalah membayar cukai rokok lebih murah,” kata Faisal dalam Webinar KBR bertajuk Ekonom Bicara Cukai Rokok: Menentukan Tarif dan Struktur Cukai Rokok Optimal di Indonesia, Rabu (14/9/2022).

Faisal mengatakan, pabrikan yang membayar cukai lebih murah tersebut bukan karena tidak sanggup membayar, tetapi karena mereka menikmati tarif cukai yang rendah. “Harga jual yang rendah membuat mereka nyaman untuk tidak bersaing dengan sesama pabrikan besar. Hal ini menjadi buruk untuk pengendalian konsumsi rokok,” ungkapnya.

Pabrikan rokok yang mengambil celah untuk menghindari tarif cukai paling tinggi, katanya, menjadi alasan semakin lebarnya variasi harga rokok sehingga mudah diakses oleh usia muda. Kondisi ini, berbanding terbalik dengan harapan pemerintah menciptakan generasi muda yang unggul dan berkualitas.

Itulah sebabnya dia mendorong agar selisih harga rokok kini dapat dikurangi bahkan dihapus. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan mengurangi selisih tarif agar dapat menutup perbedaan harga rokok di pasar. “Strukturtarif cukai setidaknya dipangkas sampai 3 layer.” ucapnya.

Faisal juga meminta pemerintah untuk terus konsisten dalam pengendalian perokok di Indonesia, khususnya generasi muda yang mudah terjangkau rokok. “Perlu konsistensi pemerintah dalam optimalisasi layer cukai, memberantas rokok murah, supaya momentum generasi emas ini tidak hilang.Generasi emas kita harus diselamatkan,” tegasnya.***/mel

Sebanyak Rp257 Miliar Disiapkan untuk Program Perlindungan Sosial Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Peluncuran ini dilakukan di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jum’at (16/9).

Gubernur Khofifah mengatakan program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.

“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya.

Ditegaskan Gubernur Khofifah, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp257 Miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.

“Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” tegas Gubernur Khofifah.

Rincinya terdiri dari, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp. 600.000 per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp. 2,4 Miliar.

Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 600.000,-. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 Miliar.

Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp. 64,147 Miliar.

Tak hanya itu Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro. Dimana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000,- dengan Total bantuan sebesar Rp 18 Miliar.

Selanjutnya pemberian Bantuan Sosial bagi 20.770 Nelayan. Dimana masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000. Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp. 12,462 Miliar.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 Miliar.

Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Dimana Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta, dengan Total Bantuan senilai Rp. 3 Miliar.

Selain itu juga akan digelar Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total Anggaran sebesar Rp. 600 Juta.

Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 Miliar. Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 Miliar.

Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp. 80 Miliar.

“Tidak hanya itu, kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit, yaitu, Optimis Bangkit dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali Agro Industri, Pariwisata dan Investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” tandas Gubernur Khofifah.

Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui Pemulihan Industri dan Perdagangan. Transformasi Bisnis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Akselerasi Investasi, Optimalisasi Jatim Agro dan Ketahanan Pangan, serta Penguatan Koperasi dan UKM.

“Kemudian ada program Optimis Bangkit dalam Pembangunan Manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan,” kata Gubernur Khofifah.

Selanjutnya, kata Gubernur Khofifah, adapula program Optimis Bangkit dalam Penyediaan Lapangan Kerja, yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.

“Program Optimis Jatim Bangkit lainnya yakni dalam hal Pengentasan Kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

“Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri tapi kita dapat meyakini bahwa Jawa Timur mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” imbuh Khofifah.
 
Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta Bupati/Walikota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.

Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.

“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp. 257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.

Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kab/Kota di Jatim. Untuk itu ia meminta Bupati/Walikota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengn camat di masing-masing kabupaten kota.

“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” jelasnya.

“Inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah turut memyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Hal ini karena berbagai penghargaan yang berhasil diraih Pemprov Jatim.

“Terima kasih kepada seluruh ASN yang menjadi bagian dari penguatan kinerja Pemprov Jawa Timur,” katanya.

Terimakasih juga ia sampaikan kepada para Bupati/Walikota atas sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program kebijakan di Provinsi Jatim. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penting dari suksesnya industri 4.0.

“Dan sekali lagi kolaborasi dan sinergi ini juga penting dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi,” katanya.

“Sekali lagi kami mohon Bupati/Walkkota supaya proses pengendalian inflasi dan upaya menjaga daya beli masyarakat sehingga kemiskinan tetap dapat kita turunkan” katanya.

“Terima kasih semuanya mudah-mudahan seluruh prestasi yang sudah kita capai dengan ikhtiar yang luar biasa akan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Jawa Timur dan bagi kemajuan kabupaten kota seluruh Jawa Timur,” imbuhnya.

Dalam acara ini, Gubernur Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, diantaranya kepada 5 orang sopir bemo/truk Penerima Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Umum dan barang, 5 orang Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, serta 5 orang Pemberian Token Listrik untuk Masyarakat Miskin.

Acara peluncuran program perlindungan sosial penanganan pengendalian inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Jawa Timur ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim, Bupati/Walikota se-Jatim, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta jajaran BUMD di lingkungan Provinsi Jatim.(poedji)

Sadar Konten

Oleh: Joko Intarto

JAYAKARTA NEWS – Seiring dengan booming-nya kanal personal di media sosial, muncul fenomena baru. Industri digital akan menghadapi situasi ‘’krisis konten’’. Situasinya seakan mengulang perjalanan media sosial 10 tahun lalu.

Meningkatnya kesadaran terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak cipta di kalangan content creator mempercepat terjadinya ‘’krisis konten’’. Pemilik kanal semakin sulit mencomot konten milik orang lain untuk ditayangkan seperti dulu.

Wajarlah. Semua pembuat konten begitu mati-matian membuat konten untuk kanalnya sendiri. Dengan biaya sendiri. Dengan sumber daya yang dicari sendiri. Sebisa-bisanya.

Saya bisa merasakan sakitnya kalau tiba-tiba ada pihak lain yang main ‘’comot’’ konten itu, kemudian me-repackage menjadi konten baru. Hanya bermodal kemampuan mengedit video saja. Kemudian mengklaim seakan-akan konten itu miliknya.

Konten Kembar

Kondisi ini mirip-mirip dengan situasi 10 tahun lalu, ketika Youtube masih berusia balita. Jumlah penggunanya masih sedikit. Jumlah kontennya pun begitu. Saat itu banyak kanal yang memiliki konten kembar tidak identik. Konten video itu diambil dari kanal satu kemudian diedit dan tayang di kanal dua milik orang yang berbeda.

Saat itu saya tidak mendengar adanya konflik hukum karena pelanggaran hak cipta. Mungkin karena semua content creator masih sama-sama merintis. Sama-sama kecil. Sama-sama belum menghasilkan uang dari monetisasi kanal.

Lima tahun kemudian situasi mulai berubah. Pemilik konten mulai berpatroli di kanal lain untuk menemukan konten yang mirip-mirip. Jangan-jangan konten itu berasal dari kanalnya yang diambil secara diam-diam.

Saya pun kena batunya. Suatu hari pada tahun 2015, Kelompok Kompas Gramedia (KKG) melayangkan somasi karena kanal TV online yang saya kelola. Penyebabnya adalah tayangan satu konten yang dianggap illegal. Cek per cek, ternyata benar. Konten video rekaman jalan tol Cipali yang diproduksi dengan drone itu berasal dari kanal milik KKG.

Beruntung, para pimpinan KKG bersedia berdamai setelah saya menghadap untuk minta maaf. Selanjutnya, saya mencabut video yang telah tayang sekitar seminggu itu. Saya terhindar dari kemungkinan berperkara di pengadilan dengan klaim ganti rugi senilai Rp 2 miliar. Benar-benar sebuah pelajaran yang sangat mahal.

Saat ini, para content creator sudah banyak yang tajir. Kanal-kanalnya telah menghasilkan banyak cuan. Konten yang diproduksi sudah dipahami sebagai asset. Mereka pasti mampu menyewa pengacara untuk mengamankan asset-assetnya dari penguasaan pihak lain yang tidak sah.

Konten Eksklusif

Solusinya – mau tidak mau – semua pemilik kanal, apa pun format kontennya, harus membuat konten sendiri. Yang eksklusif. Satu konten hanya untuk kanal miliknya sendiri. Menggunakan konten milik orang lain tanpa izin, sebagian kecil atau sebagian besar, mengandung risiko hukum. Berpotensi berakhir di pengadilan.

Bikin repot. Bikin malu juga. Apalagi kalau kanal itu milik lembaga: pemerintah mau pun swasta. Bisa merusak branding.

Kalau tidak bisa membuat konten sendiri, kontrak saja perusahaan rumah produksi. Buat klausul perjanjian bahwa konten yang diproduksi adalah milik Anda. Pimpinan rumah produksi membuat pernyataan melepaskan hak atas semua keuntungan atas penggunaan konten itu: Keuntungan material maupun immaterial.

Memang ada productions house yang mau seperti itu? Ada. Jagaters Studio, salah satunya. (*)

*) Penulis adalah founder www.jagatersstudio.com

Menciptakan UMKM Kriya Masa Depan Lewat Sentuhan Desainer Produk

BALI, JAYAKARTA NEWS – UMKM kriya turut mengambil peran dalam pertumbuhan bangsa Indonesia. Tidak heran, kriya merupakan motor penggerak pada sektor ekonomi kreatif, dan juga sebagai wadah dalam melestarikan adat dan budaya tanah air.

Dalam menumbuhkembangkan UMKM kriya di tanah air, perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak, baik Pemerintah, komunitas, civitas akademika, dan juga asosiasi. Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia (ADPII) merupakan salah satu asosiasi yang peduli terhadap tumbuh kembang kriya di tanah air.

Freddy Chrisswantra yang merupakan salah satu pendiri ADPII dalam pagelaran Cerita Kriya yang diselenggarakan di Bali, beberapa waktu lalu, dengan semangat mengatakan siap mendorong ADPII menjadi aggregator bagi pelaku UMKM kriya.

“Saya melihat adanya sebuah peluang ADPII menjadi aggregator di lingkup UMKM kriya,” kata Freddy Chrisswantara dalam Rilis Kemenkopukm, Rabu (14/9).

Menurut Freddy, membangun diferensiasi menjadi penting bagi UMKM sektor kriya.

“Di ranah grassroots saat ini kita menemukan banyak keseragaman, namun hal itu kurang tepat. Membangun diferensiasi lah yang menjadi penting, sehingga memiliki value di mata customer,” ujar Freddy.

Lebih jauh, Freddy berharap kedepannya pelaku usaha kriya juga harus melihat, apakah yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan pembeli. Karena menurutnya selama ini banyak yang hanya mengikuti apa yang sedang tren saat ini.

“Tujuan utamanya adalah value, itulah yang akan ADPII suarakan di ranah kriya,” jelas Freddy.

Dalam perjalanannya tutur Freddy, ADPII merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi profesional desain produk industri sejak tahun 1975, dan resmi dideklarasikan dalam bentuk badan hukum perkumpulan pada tahun 2014.

ADPII mempunyai cita – cita yaitu mewujudkan kemandirian bangsa melalui Desain Produk Indonesia, dengn ditopang visi yakni menjadi tuan rumah di negara sendiri, menuju desain produk industri Indonesia yang mendunia.

ADPII menaungi para profesional desainer produk industri dari berbagai bidang mulai dari skala kecil menengah seperti craft, furniture, jewelry, tas dan sepatu, hingga industri manufaktur seperti industri transportasi, karoseri, dan perlengkapan militer.

“Mulai dari membuat produk untuk ritel hingga bidang jasa konsultasi desain. ADPII memperjuangkan tegaknya kemapanan profesi Desain Produk Indonesia. ADPII menghimpun dan mewadahi anggotanya untuk berkarya serta aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi, menjadi mitra pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta menjamin nilai keprofesian desain produk,” kata Freddy.

Saat ini pun, lanjut Freddy, ADPII telah memiliki 400 anggota desainer produk aktif yang tersebar di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Disamping itu, ADPII juga menaungi 27 Universitas yang memiliki jurusan desain produk.

Freddy menambahkan, bagaimana pentingnya menentukan identitas Indonesia melalui desain. Menurutnya saat ini kita bisa mengacu pada tren yang bersifat kontemporer, sebagai penarik pembeli. Namun demikian Freddy tetap mengingatkan, agar tetap menjaga keseimbangan, hal ini agar membawa nilai baik dari tradisi sehingga dapat diterima di pasar global.

“Kita bisa combine (tradisi dan modern), agar menjadi ide dan identitas baru,” ungkap Freddy.***/uli

Menkeu Sampaikan Postur Sementara RUU APBN 2023 Hasil Panja A

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Postur Sementara Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan kepada Badan Anggaran DPR, Rabu (14/09). Dalam paparan tersebut Menkeu mengatakan, setelah melakukan pembahasan dengan Banggar DPR, terdapat beberapa asumsi yang mengalami perubahan ataupun tetap sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2022 lalu.

“Asumsi dasar ekonomi makro yang disampaikan oleh Presiden di dalam RAPBN 2023 dan beserta nota keuangannya telah sedikit mengalami modifikasi. Saya menerima laporan dari pembahasan panja A ini dengan tentu saja catatan-catatan kehati-hatian yang perlu untuk kita sepakati bersama,” ungkap Menkeu.

Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2023 berdasarkan kesepakatan panja A yaitu pertumbuhan ekonomi tetap 5,3% (year-on-year/yoy), inflasi berubah semula 3,3% menjadi 3,6% yoy, nilai tukar dari Rp14.750/US$ menjadi Rp14.800/US$, suku bunga SUN 10 tahun tetap 7,9%, harga minyak mentah Indonesia tetap US$90/barel, lifting minyak tetap 660 ribu barel/hari, dan lifting gas dari semula 1,05 juta menjadi 1,1 juta barel setara minyak/hari.

Sedangkan untuk berbagai target pembangunan, semuanya masih sama seperti yang disampaikan oleh Presiden dan disepakati oleh Banggar DPR. Tingkat kemiskinan 7,5-8,5%, tingkat pengangguran 5,3-6,0%, gini ratio 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia 73,31-73,49, nilai tukar petani 105-107, dan nilai tukar nelayan 107-108.

“Dengan sedikit perubahan yang ada dalam asumsi makro, maka dari sisi penerimaan panja A juga melihat bahwa terjadi potensi kenaikan penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” jelas Menkeu.

Untuk itu Postur Sementara APBN 2023 sebagai berikut. Pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun atau naik Rp19,4 triliun dari RAPBN, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.021,2 triliun dimana penerimaan pajak mencapai Rp1.718 triliun dan pendapatan kepabeanan cukai Rp303,2 triliun, serta PNBP Rp441,4 triliun.

Kenaikan pendapatan negara sebesar Rp19,4 triliun dialokasikan untuk belanja negara menjadi Rp3.061,2 triliun dari RAPBN Rp3.041,7 triliun. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yaitu belanja Kementerian/Lembaga tetap di Rp993,2 triliun dan belanja non K/L naik Rp16,4 triliun menjadi Rp1.253,3 triliun, serta transfer ke daerah yang juga naik Rp3 triliun menjadi Rp814,7 triliun. Kenaikan belanja non K/L diperuntukkan bagi subsidi energi yang naik Rp1,3 triliun menjadi Rp212 triliun, cadangan anggaran pendidikan naik Rp3,8 triliun menjadi Rp63,5 triliun, dan tambahan belanja non pendidikan menjadi Rp11,2 triliun yang selanjutnya akan dibahas pada panja belanja.

Dengan memanfaatkan tambahan belanja tersebut, defisit APBN 2023 tetap dijaga pada Rp598,2 triliun. Namun Menkeu mengatakan, persentase defisit terhadap PDB berubah karena nilai estimasi volume ekonomi Indonesia tahun depan mencapai Rp21.037,9 triliun. Selain itu, keseimbangan primer tetap sama Rp156,8 triliun dan pembiayaan anggaran pun sama di Rp598,2 triliun.

“Dengan demikian, persentase dari defisit APBN 2023, meskipun nominalnya sama yaitu 598,2 triliun, namun dalam persentase terhadap PDB menurun menjadi 2,84% dari yang tadinya kita usulkan 2,85% dari PDB. Jadi kenaikan belanja dengan perubahan GDP tetap dari sisi persentase tetap mengalami penurunan,” pungkas Menkeu.***/mel