JAYAKARTA NEWS– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan program perlindungan sosial penanganan dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan Pemprov Jatim dapat tersalurkan lancar dan tepat sasaran.
Untuk itu pada Minggu (18/9), Gubernur Khofifah turun langsung guna menyalurkan program perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan BBM di Kabupaten Jember dan meninjau pasar murah yang digelar di UPT Bapenda Provinsi Jatim di Kab. Jember.
Gubernur Khofifah menyerahkan secara simbolis program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 5 orang, Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100% untuk Pengemudi Mikrolet 5 orang dan ojek sebanyak 5 orang.
Tidak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini turut menyerahkan secara simbolis bantuan paket untuk pencegahan stunting kepada 10 orang anak, Bantuan zakat produktif kepada 100 orang penerima zakat, serta meninjau pelaksanaan pasar murah di lokasi yang sama.
Sementara itu, salah satu penerima bantuan bebas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100 % yakni Hendro Nugroho (60 tahun), sopir angkot/mikrolet jurusan Tawangalun-Kampus Jember, mengaku bahagia dan senang dengan adanya bantuan ini. Menurutnya, bantuan ini meringankan bebannya terutama dalam pembayaran PKB.
“Setelah BBM naik ini memang sedikit ada penurunan penumpang. Jadi adanya bantuan pajak ini kami merasa terbantu, meringankan beban kami. Terimakasih Ibu Gubernur semoga program seperti ini ada lagi di tahun depan,” katanya.
Senada dengan Hendro, Safa (39 tahun), warga Kaliwates Jember ini merasa senang dengan adanya pasar murah. Menurutnya, berbagai barang yang dijual terutama bahan pokok harganya lebih murah daripada yang dijual di pasaran.
“Setelah BBM kemarin naik memang beberapa produk makanan beberapa ada yang naik. Dan disini harganya murah-murah tadi saya beli beras sama bawang putih. Saya jadi senang sekali. Maturnuwun Bu Khofifah, semoga sehat selalu dalam memimpin Jawa Timur,” katanya.
Selain menjual berbagai komoditi, dalam pasar murah ini turut dibagikan 1.100 bibit tanaman secara gratis kepada masyarakat. Seperti bibit alpukat, sirsak, Tabebuya, durian, klengkeng, glodokan tiang, kayu putih, petai, makadamia, jengkol, nangka dan jambu merah.
Sebagai informasi, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 Miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program. Rincinya terdiri dari, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total bantuan senilai Rp. 2,4 Miliar.
Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online dengan total bantuan mencapai Rp 14,562 Miliar. Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Angkutan Umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp. 64,147 Miliar.
Tak hanya itu Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro dengan Total bantuan sebesar Rp 18 Miliar. Selanjutnya pemberian Bantuan Sosial bagi nelayan dengan total anggaran sebesar Rp. 12,462 Miliar.
Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat dengan total anggaran sebesar Rp 17,7 Miliar. Adapula Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele dengan Total Bantuan senilai Rp. 3 Miliar. Juga Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total Anggaran sebesar Rp. 600 Juta.
Selanjutnya Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 Miliar, serta Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 Miliar.
Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp. 80 Miliar. Program Bantuan Sosial Reguler bagi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Total Bantuan senilai Rp.14,4 Milyar. Serta Bantuan Token Listrik dengan Total Bantuan sebesar Rp.5,85 Milyar.
Usai meninjau dan menyerahkan berbagai bantuan tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim dalam program perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM ini total sebesar Rp 257 Miliar, yang terdiri dari berbagai jenis bantuan.
“Jadi dari Rp 257 Miliar ini antara lain sektor yang barangkali sangat baru seperti pembebasan pokok pajak 100 persen untuk angkot dan ojek yang tadi kita berikan. Memang ojek sebagian besar ada di Surabaya Raya. Tetapi kita sedang menyisir juga di daerah-daerah seperti di Jember ini,” katanya.
Kemudian untuk program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) berat. ASPD berat yakni penyandang disabilitas yang lebih dari dua disabilitas. Menurutnya, pada dasarnya ASPD ini sudah mendapatkan intervensi dari Pemprov per bulannya sebesar Rp 300.000,-. Namun dalam program perlindungan sosial ini, mereka kembali menerima bantuan sosial top up sebesar ini Rp. 600.000.
“Harapan kami keluarga yang harus memberikan perawatan pada penyandang disabilitas berat ini bisa tersupport oleh bantuan sosial ASPD ini. Kemudian untuk nelayan, Insyaallah besok saya akan ke Puger Jember. Ini upaya untuk bisa mengendalikan dampak inflasi dan kenaikan BBM,” terangnya.
Lebih lanjut, terkait program zakat produktif, Khofifah mengatakan program zakat produktif ini sendiri sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan terakhir, bahkan sebelum BBM naik. Dimana Pemprov Jatim bersama instansi terkait seperti Baznas dan BUMD rutin memberikan bantuan terutama bagi para pelaku usaha ultra mikro.
Namun, lanjutnya, dalam progran perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM ini Pemprov kembali memberikan bantuan sebesar Rp. 600.000 kepada 30 ribu pelaku usaha mikro, dengan total bantuan sebesar Rp. 18 Miliar.
“Jadi zakat produktif hari ini ada dua pintu. Zakat produktif dari BUMD dan kali ini ada juga dari program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM. Jadi di pintu-pintu yang memungkinkan bisa memberikan penguatan pada bantalan ekonomi dan bantalan sosial bersama-sama kita akan coba maksimalkan,” terangnya.
Sementara terkait dengan pelaksanaan pasar murah, dalam program perlindungan sosial dampak inflasi dan BBM, Pemprov Jatim sendiri menyelenggarakan pasar pangan murah di 20 lokasi . Tidak hanya itu, Pemprov juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat.
Khofifah berharap pelaksanaan operasi pasar akan bisa memberi akses lebih mudah dan lebih murah untuk bisa memberikan stabilisasi kekuatan daya beli masyarakat. Terutama akibat dampak dari kemungkinan potensi inflasi dan kenaikan BBM.
“Memang kita harus membangun sinergi semua pihak baik provinsi, kabupaten/kota. Kemudian dari BUMN, BUMD, serta melalui program CSR dari berbagai private sector. Bersama-sama kita harus memberikan penguatan daya beli masyarakat supaya kenaikan BBM ini tidak memberikan dampak serius bagi daya beli masyarakat karena kalau daya belinya turun maka inflasi naik kemiskinan bisa naik,” katanya.
Ia juga berharap, pelaksanaan pasar murah ini dapat mendorong BUMN maupun BUMD yang ada baik di Jember atau di daerah lain di Jatim untuk bisa melaksanakan pasar murah secara kontinyu. Sehingga dapat membantu masyarakat untuk melindungi dari dampak inflasi dan kenaikan BBM.
Sedangkan untuk operasi pasar sendiri rencananya akan dilakukan setiap Senin pagi di 25 pasar yang menjadi sampling BPS. Jadi kalau di Jember ini ada 4 pasar yang menjadi sampling BPS, di provinsi ada 25.
“Tentu saya berharap masing-masing kabupaten kota akan melakukan intervensi operasi pasar di pasar yang menjadi sampling BPS,” katanya. (poedji)
