JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan, banyak orang yang salah paham terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya negara dalam mengelola ekonomi. Padahal hal itu menjadi keinginan para pendiri bangsa.
Apabila sumber daya alam (SDA) dikuasai negara maka mobilitas kekayaan alam bisa sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, termasuk juga dalam hal penyelenggaraan sistem jaminan sosial sesuai dengan kontitusi.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangssan dengan tema ‘Negara dan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026) malam.
“Sesuai Pasal 33 UUD, kita jangan lupa bahwa sumber daya alam itu, tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” kata Fahri Hamzah.
Namun, banyak orang yang salah paham dengan pernyataan -pernyataan Presiden Prabowo terhadap cara mengelola ekonomi tersebut.
Fahri menegaskan, bahwa cara mengelola ekonomi, terutana SDA yang dilakukan oleh Presiden Prabowo seperti kesepakatan para pendiri bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dimana sumber daya alam harus dikuasai oleh negara, dan bukan sebaliknya dikuasai oleh segelintir orang seperti di negara-negara kapitalis.
“Kalau sumber daya alam itu terlalu diikuasai oleh segelintir orang, itu bisa menciptakan ketimpangan,” tegasnya.
Sehingga semua pihak harus konsisten kembali pada cara ekonomi dalam mengelola SDA yang telah disepakati para pendiri bangsa.
“Sumber daya alam itu, adalah alat untuk memobilisasi kekayaan yang sangat cepat. Orang bisa menjadi triliuner tiba-riba, hanya karena punya tambang atau IUP Batubara,” katanya.
Apabila negara tidak ikut serta mengontrol dan mendistribusikan hasil- hasil SDA, maka akan menjadi tidak fair bagi masyarakat, dan pemerintah dianggap melaksanakan Pasal 33 UUD.
“Oleh sebab itu, kalau negara kemudian memutuskan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai yang dimandatkan oleh UUD , maka adalah wajar,” katanya.
Sebab, jika melihat struktur pendapatkan negara, hal itu masih terlihat didominasi dari sektor sumber daya alam , bukan berasal dari dominasi sumber daya manusia (SDM), industri atau teknologi .
“Nanti ketika negara ini sudah sangat maju teknologinya , maka dominasi pendapatan negara dari sumber daya tidak terlalu maksimal, maka bisa digeser,” katanya.
Presiden Prabowo, lanjut dia, tengah berupaya untuk menciptakan SDM yang berkualitas, unggul dan punya kemampuan dalam bidang teknologi tinggi.
Adapun pendanaan untuk menciptakan SDM itu, saat ini diambil dan bersumber dari pengelolaan SDA yang diatur sesuai mandat Pasal 33 UUD.
“Tetapi kalau sudah merupakan kemajuan, secara sumber daya manusianya, bisa memproduksi teknologi yang tinggi, maka porsi-porsi kebebasan dalam menyelengarakan ekonomi dapat disesuaikan dari kesibukan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Hal ini yang perlu ia garis bawahi, kenapa Presiden Prabowo begitu menggebu-gebu di dalam meningkatkan pelayanan sosial yang maksimal kepada masyarakat,
Karena Presiden Prabowo memiliki kepedulian lebih dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
“Beberapa waktu lalu saya bertemu Presiden. Kepada beliau saya mengusulkan sistem jaminan sosial yang komprehensif itu mulai kita pikirkan. Karena mandat UUD 1945,” ujarnya.
Menyatukan Sistem Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai sistem jaminan sosial yang terpecah-pecah seperti sekarang, sudah selayaknya disatukan secara komprehensif, sehingga menjadi besar dan pelayanan menjadi lebih baik.
“Kita ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada Tapera untuk perumahan meskipun gagal menyusun antrian seperti BPJS. Tetapi ada kartu-kartu, Kartu Pintar, Kartu Pelajar, ada kartu pemeriksaan Kesehatan gratis dan ada juga penyelenggaraan sistem lain seperti MBG dan Sekolah Rakyat dan lain-lain,” jelasnya.
Fahri mengatakan, penyelenggaraann sistem jaminan sosial yang terpecah-pecah ini, perlahan dicoba untuk disatukan oleh Presiden Prabowo.
“Presiden sudah sangat baik dengan mengajak dengan mendisiplinkan kita dengan dikeluarkan Inpres DTSEN , tanggal 4 Pebruari 2025 lalu. Dan di DPR sekarang diselenggarakan pembahasan Undang-undang Satu Data,” katanya.
Penggunaan UU Satu Data ini, akan menjamin seluruh warga negara terdata dengan baik, dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial akan dapat diselenggarakan lebih massif lagi.
“Keadilan sosial seperti dalam sila ke-5 Pancasila sesuatu yang dinanti-nanti. UUD 1945 dan batang tubuhnya, sangat jelas sekali. Melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan sekaligus janji negara kepada rakyatnya,” ujar Fahri.
Dengan demikian, kehadiran negara dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sosial dan peningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.
“Kita percaya, bahwa cara kita membangun Indonesia seperti sekarang, maka Indonesia sebagai superpower baru akan terselenggara. Peradaban Indonesia akan punya kontribusi pada kehidupan umat manusia,” katanya.
Perkuat Kelas Menengah
Fahri menambahkan, Presiden Prabowo saat ini berupaya keras untuk memperkuat kelas menengah melalui peningkatan industrialisasi dan hilirisasi yang masif. Tidak saja hilirisasi mineral dan tambang, tetapi juga hilisasi pangan dan holtikultura.
“Semua sektor diperkuat, sehingga tidak hanya orang-orang yang dengan pendidikan tinggi bekerja, tapi juga di sektor-sektor yang paling bawah. Semua akan dipekerjakan, sehingga bisa naik kelas,” katanya.
Pusat-pusat industrialisasi ini, kata Fahti, nanti akan turun hingga ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan, sehingga ekonomi rakyat semakin menggelinding dan massif.
“Kecamatan nanti mengirimkan hasilnya ke kabupaten/kota, diteruskan ke provinsi atau dari kabupaten dan provinsi mengekspor ke luar negeri ,” katanya.
Wakil Menteri PKP ini mengungkapkan, permintaan terhadap barang komoditas dari Indonesia sangat besar permintaannya, sehingga menjadi peluang dan kesempatan untuk maju,
“Kemajuan ini nanti pada akhirnya akan mempekerjakan lebih banyak masyarakat Indonesia dan menciptakan kelas menengah yang besar. Hal-hal ini yang sedang kita lakukan,” tegasnya.
Hal itu bisa dilakukan apabila kebocoran pengelolaan dan eksploitasi SDA selama ini bisa diakhiri, serta praktik korupsi di berbagai sektor bisa diberantas.
“Ini dua hal yang sedang dilakukan Presiden Prabowo, sehingga akan menghasilkan uang. Dan uang ini yang akan didistribusikan untuk mengakhiri gap di masyarakat,” katanya.
Cara untuk mengakhiri gap di masyarakat tersebut, antara lain dengan upaya pemerintah menyelenggarakan satu sistem jaminan sosial, sehingga dapat mengoreksi ketimpangan secara nyata.
“Rakyat kita masih hidup dengan kemiskinan ekstrem dan sangat memprihatinkan. Nah, jurang ini akan diakhiri dan dengan cara yang sistematis dan komprehensif. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu tercipta kelas menengah yang lebih besar dan pemerataan yang lebih luas,” katanya.
Sehingga ke depanya , Indonesia akan menjadi bangsa yang mencerminkan semua keadilan. Baik itu keadilan politik, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan hukum.
“Saya ingin meyakinkan masyarakat Indonesia , bahwa kita sedang berada pada jalur formasi penyelenggaraan Indonesia sebagai negara kuat. Mewujudkan impi dan cita-cita kita yang terpatri dalam Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya. (*/di)
