JAYAKARTA NEWS – Tarik ulur, adu sikap, dan pelurusan fakta dalam pusaran prostitusi online mengemuka. Berita-berita kasus VA running lebih dari sebulan. Isu yang melibatkan tersangka artis ini mengejutkan banyak pihak.
Polda Jawa Timur dimana prostitusi online ini terkuak di Surabaya sejak 5 Januari, seakan terus didesak agar meng-update keterangan informasinya. Sementara sebagian kalangan merasa gerah dengan kabar yang dianggap wilayah privat itu terus disuguhkan.
Inilah catatan Jayakartanews dari diskusi Forum Pemred, The Editors Talk: Media Meliput Perempuan, terkait peringatan Hari Pers Nasional di Hotel Garden Palace, Surabaya, beberapa hari lalu.
Sampai kemarin pun (23/2) 2019 beberapa media siber tetap melaporkan perkembangan artis VA yang sudah menjalani masa tahanan selama 3 minggu.
Kontroversi pemberitaan prostitusi online yang melibatkan artis VA, entah sampai kapan terhidang di ranah media. Tentu hingga polisi mengungkap semua jejak digital, siapa pun yang terkait, termasuk user dalam pusaran bisnis ini, seperti yang dijanjikan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera.
Kepolisian tampaknya harus bekerja keras untuk mengungkap. Namun di sisi lalin, setidaknya dalam diskusi dengan media dan Komnas Perempuan, kepolisian dituduh menyampaikan informasi “berlebihan” untuk kasus yang dinilai sebagai wilayah pribadi ini.
Mariana Aminuddin dari Komnas Perempuan mengatakan, pemilik nama yang disebutkan dengan jelas atas keterlibatannya dalam kasus ini tentu akan mengalami trauma, termasuk keluarganya. Namun pihaknya juga tidak bisa menyalahkan media. Karena media menulis atau menayangkannya berdasarkan informasi yang diterimanya dari nara sumver. Dalam hal ini dari kepolisian.
“Ketika yang bersangkutan belum jadi tersangka, VA itu siapa, informasinya sudah beredar,“ papar Mariana.
Memang alasan itu bisa diterima dalam suatu penyidikan terbuka. Namun ia tetap menegaskan bahwa pribadi perempuan yang diekspos habis-habisan sesungguhnya itu tanggung jawab kita bersama.
Kita harus ingat, kita tidak bicara bahwa seorang itu seorang diri. Tapi kita mesti sadar perempuan dalam terpaan kasus ini memiliki keluarga, orangtua, saudara, tetangga dan lingkungannya. “Dan itu akan menjadi penghakiman seumur hidupnya karena terus menerus dibicarakan,“ ujar Mariana.
Penegasan ini belum cukup. Yang lain pun menimpali bahwa hal itu tak lepas dari informasi pihak kepolisian yang sudah (dengan jelas) menyebutkan nama tersebut.
Sementara artis lain yang merasa namanya terseret dalam kasus prostitusi online ini, Cathy Sharon, berupaya gigih agar jejak digitalnya tidak meninggalkan aib karena memang tidak terlibat, melainkan korban hoax atau terseret isu.
Cathy memiliki keluarga, punya orangtua dan memiliki anak pula. Karena itu ia pun membuat laporan ke polisi atas tersiarnya inisial namanya. “Orang pasti menduga-duga siapa CS itu, pasti Cathy Sharon,“ ucap Chaty. Beberapa tahun sebelumnya dalam kasus mucikari Robby, namanya juga terseret tapi ia tidak membuat laporan ke polisi, karena saat itu ia sedang menghadapi kasus perceraian. Ia hanya menuntut sang mucikari minta maaf dan dimuat di koran.
Kali ini keluarga besarnya terganggu. Orangtuanya mendapat pesan via Whats App dari grup WA-nya yang mempertanyakan tentang CS itu. Teman-temannya pun mempertanyakan pada dirinya.
“Maka jangan sampai anak-anak saya nanti mempertanyakan siapa mamanya ini,“ Itulah tekad Cathy yang berusaha meluruskan pemberitaan yang menyeret namanya, agar tidak meninggalkan jejak noda digital yang mengganggu rumah tangganya, terutama bagi masa depan anak-anaknya.
Polisi Menjawab
Kabid Humas Polda Jatim juga merasa heran atas running-nya pemberitaan kasus VA ini. “Tidak ada (kasus serupa) sebelumnya siaran beritanya sampai running lebih dari sebulan,“ kata Frans Barung Mangera.
Kasus mucikari Keyko tahun 2018 lalu misalnya, tak kalah heboh. “Dulu kemana Komnas Perempuan,“ kata Mangera seperti balik tanya atas tudingan informasi yang berlebihan dari pihaknya.
Juga gigolo Supriadi alias Andre atau Lorenzo, namun kasus-kasus itu tidak terus menerus jadi pemberitaan. Kalau sekarang malah ada pendampingan.
Namun Mangera mencoba memaklumi. Gencarnya pemberitaan dan running sekian lama karena prostitusi online kali ini melibatkan nama tokoh atau pun artis.
Ia menyadari era keterbukaan informas. Dalam kasus VA ini, semua media meliput. Sehari-hari wartawan di Polda dan memiliki loker masing-masing, kadang tidur pun di Polda. Mereka tahu dari awal dan pihaknya tak bisa menghalang-halangi. “Kami tidak membatasi pers dan keterbukaan informasi, “ ujar Mangera.
Ketika dibuka fakta kasus tersebut, ternyata yang terlibat oknum-oknum dan public figure. Itulah yang membuat kasus ini running sampai sekarang. Selama ia menjabat Kabid Humas di Polda Sulsel hingga di Jawa Timur, tidak ada yang running sekian lama. Termasuk kasus bom tak selama itu pemberitaannya.
“Kenapa ini running, karena di dalamnya ada (keterlibatan) public figure, foto model, artis, sehingga itu yang diangkat. Kepolisian kalau berhenti berbicara, rekan-rekan wartawan akan ribut sama saya,“ sambung Mangera pula. Lalu katanya kepada kerumunan para wartawan, “Eh kalian jujur ya, jangan-jangan kalian tidak jujur karena saya “dihantam” seperti ini.“ Namun ucapannya ini disambut gelak tawa para wartawan yang meliput diskusi ini.
Pihaknya paham kebutuhan wartawan akan informasi. Apalagi kadang-kadang ditambah rengekan wartawan ketika mengorek perkembangan kasus VA ini. “Pak, ini tugas kantor, pak, “
Dari kasus yang terpapar itu, Mangera jadi bertanya, kemana pemerhati wanita. “Ayo, kemana ketika muncul kasus Keyko (2018 lalu), kasus gigolo, kasus Winger. Baru kali ini, ada pendampingan.”
Semua tak lepas dari keterbukaan informasi. Pihaknya tidak bisa menghalangi kerja media. “Saya akan berhadapan dengan undang-undang lain kalau kami menutup informasi. Salah satunya undang-undang keterbukaan informasi. Nanti bisa dituduh, kepolisian menghalang-halangi tugas pers,“ Mangera menandaskan.
Disampaikan pula, pihaknya akan menuntaskan kasus ini, termasuk user atau siapa pun yang sudah masuk dalam forensik digital kepolisian.
Sikap Media
Lantas bagaimana seharusnya sikap media dalam menyikapi kasus VA? Karni Ilyas, pemred TV One termasuk penganut mazhab yang tidak suka dengan masalah privasi orang diberitakan. Menurutnya, kasus Jawa Timur yakni VA ini tidak ada sama sekali (manfaatnya) untuk kepentingan umum. Wartawannya yang sempat dua hari meliput kasus tersebut disemprotnya dengan kata-kata, “Kenapa kalian ganjen banget meliput kasus itu.“
Senada dengan Karni Ilyas, Petty Fatimah, Pemred majalah wanita Femina kepada Jayakartanews juga menyayangkan pemberitaan yang terlalu mengekspos privasi perempuan. Ia bahkan prihatin atas sikap media yang kurang menjunjung bahkan mengabaikan etika-etika jurnalistik. “Seharusnya etika-etika itu selalu jadi pegangan selain memahami bagaimana sebaiknya standar jurnalistik yang baik,” kata Petty. (Iswati)
